Barelang

Terkait Retribusi Parkir, Wali Kota Batam: Kebocorannya Besar

0

batampos.co.id – Di tengah karut marut ini, Pemko Batam justru ingin menaikkan tarif retribusi parkir.

Selain itu, Pemko juga ingin meniadakan drop off 15 menit yang kini diterapkan pada parkir khusus (pajak parkir).

Untuk diketahui, dari sektor retribusi parkir Dishub Batam pada 2020 ini diberi target Rp 20 miliar. Artinya naik Rp 5 miliar dibanding 2019 yang targetnya hanya Rp 15 miliar.

Sayangnya, kenaikan target tersebut seiring asumsi ada perubahan tarif retribusi parkir tahun 2020 ini.

Tarif yang diusulkan UPT Parkir ke Wali Kota Batam Muhammad Rudi, kenaikannya mencapai 100 persen.

Dengan kata lain, tarif parkir motor yang kini Rp 1.000 naik menjadi Rp 2 ribu, sedangkan mobil yang kini Rp 2 ribu menjadi Rp 4 ribu.

Na­mun rencana ini juga bakal me­nuai penolakan dari war­ga, karena kebocoran yang tinggi.

“Hal ini (target) naik dengan harapan tarif retribusi parkir kita naik dan parkir non tunai jalan. Tarif sudah kami ajukan, masih tunggu pertimbangan Pak Wali,” kata Kepala UPT Parkir Batam, Jeksel Alexander Banik.

Sedangkan untuk pajak parkir juga ditarget Rp 20 miliar. Dengan dalih penerapan drop off, pajak parkir kini anjlok.

Tahun lalu dari target Rp 13 miliar, hanya tercapai Rp 9,07 miliar atau 69,73 persen.

Hal ini diakui Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Menurutnya, pendapatan pajak parkir turun karena penerapan drop off sedangkan pendapatan retribusi parkir stagnan setiap tahunnya.

Ia juga mengakui ada kebocoran di retribusi parkir.

“Kalau pajak parkir memang turun, kalau retribusi tidak turun, segitu saja, karena retribusi ini kebocorannya besar,” kata dia, Jumat (10/1) malam lalu.

Untuk pajak parkir, pihaknya telah mengajukan evaluasi yakni peniadaan drop off. Namun rencana ini dipastikan ditolak warga.

“Saya ingin tak ada drop off, nol. Masuk pintu ya bayar. Kan sejak masuk pintu (palang parkir) kan sudah nikmati fasilitasnya, minimal pagarnya, aspalnya, jukirnya,” imbuhnya.

Ilustrasi parkir drop off. Foto: Putut Ariyotejo/batampos.co.id

Menurut dia, pendapatan pajak akibat dari peniadaan drop off juga akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan.

Karena ini, ia tidak ingin ada perdebatan yang panjang perihal ini bahkan ia membandingkan dengan Singapura yang menerapkan pajak tinggi sehingga pembangunan juga menggeliat.

“Intinya ginilah, kita tak usah terlampau mendebatkan ini karena memberatkan atau segala macam,” jelasnya.

“Semua yang diambil (pajak) akan dikembalikan (pembangunan). Singapura bisa maju karena pajak besar, semua dipajaki tanpa kecuali, manusianya pun di­pajaki. Kesadaran pemerintah dan rakyatnya kuat,” kata dia.

Soal retribusi, ia mengaku mengatur jukir susah. Ia menyebutkan, rumitnya persoalan ini bukan hadir saat era dia menjabat, melainkan sudah sejak kepemimpinan sebelumnya.

“Saya terima peninggalan senior saya. Sekarang kalau mengubah drastis dengan jukir sekitar 2.000-an, mau saya apakan,” kata Rudi, menyalahkan kepemimpinan sebelumnya.

Selain itu, Rudi juga mengakui banyak jukir ilegal. Bahkan banyak juga jukir legal bermain pada ranah yang ilegal.

“Tidak semua disetorkan, susah jadinya,” ungkapnya.

Justru Rudi berharap banyak pada pembangunan jalan yang kini dibangun Pemko Batam.

Kaitannya, kata Rudi, jika jalanan sudah bagus akan diikuti dengan penerapan sistem parkir tepi jalan yang baik.

“Kita bangun semacam plang, masuk pakai kartu, bayar. Ini akan diselesaikan, sabar saja,” imbuhnya.(iza/nur/rng)

Menengok Destinasi Wisata Selfie Bernuansa Eropa di Yogyakarta

Previous article

Setelah OTT Wahyu Setiawan: Operasi Ambyar di Kampus Polisi

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Barelang