Feb 22, 2018 Last Updated 9:27 AM, Feb 19, 2018
Published in Nasional
Read 19 times
Rate this item
(0 votes)

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri dan Kota Batam memang belum menetapkan kuota taksi online di Batam. Namun Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Batam memastikan, saat ini Batam masih kekurangan 1.600 unit taksi.

 

Ketua Organda Batam Hardi Syam Harun menyebutkan, kebutuhan angkutan taksi di Batam mencapai 3.400 armada. Sementara saat ini yang terdaftar di Organda baru 1.800 unit.

“Artinya masih ada kekurangan sekitar 1.600 taksi lagi,” sebut Hardi, Minggu (28/1).

Jumlah tersebut sebenarnya hampir sama seperti saat awal pemerintah Batam melakukan survei kebutuhan taksi bersama Organda Batam pada awal tahun 2001 yang menyebutkan Batam butuh 3.000 unit taksi. Namun perkembangan Kota Batam menuntut penambahan.

Dari 1.800 unit taksi tersebut, Hardi mengungkapkan sekitar 60 persen belum memenuhi kewajiban membayar pajak. Sedangkan yang belum melakukan uji kir sekitar 40 persen.

Hardi juga mengakui banyak taksi di Batam yang tak laik jalan. Hardi memperkirakan jumlahnya mencapai ratusan unit. “Terutama taksi keluaran tahun 1997 yang bekas Singapura waktu awal tahun 2001,” terang Hardi.

Jika dikurangi taksi yang tak laik jalan dengan estimasi ada 200 unit, Hardi memperkirakan kekurangan taksi di Batam bisa sampai di angka 1.800 unit.

Apakah kekurangan itu bisa otomatis kuota untuk taksi online di Batam? Hardi menegaskan, hal itu bisa saja. Namun harus bertahap.

“Kalau taksi konvensional mau memperbaiki armadanya, mau memperbaiki manajemennya, tarifnya ekonomis, bisa jadi jumlah mereka juga bisa ditambah. Tapi kalau tidak, ya yang layak untuk menutupi kekurangan itu, ya taksi online,” kata Hardi yang juga Dirut PT Suluh ini.

Hardi berharap Pemprov Kepri dalam hal ini Gubernur Kepri Nurdin Basirun, berani mengambil sikap dan langkah dalam menyelesaikan persoalan perizinan taksi online di Batam.

“Apalagi yang ditunggu. Jangan berpolemik terus,” pintanya.

Hardi juga meminta taksi konvensional di Batam berbenah jika ingin tetap dipilih masyarakat. Mulai dari pembenahan tarif yang transparan dan ekonomis, manajemen, armada yang laik, dan lainnya.

Sementara untuk badan usaha yang mengajukan perizinan yang akan menaungi angkutan sewa khusus (ASK) atau taksi online, sebaiknya lebih serius dan sesegera mungkin melengkapi pemberkasan pengajuan perizinannya.

Izin Pangkalan Ratusan Juta

Meski tak memiliki kewenangan meminta taksi konvensional beralih ke online, namun Hardi mengaku Organda sudah sering menyarankan ke pengemudi taksi konvensional beralih ke taksi online. Selain menguntungkan, juga tak ada pungutan yang memberatkan.

Namun, Hardi mengakui saat ini masih sangat kecil jumlah pengemudi taksi konvensional yang mau beralih ke taksi online. Terutama yang memiliki pangkalan. Keengganan itu dipicu besarnya biaya yang telah dikeluarkan pengemudi taksi konvensional untuk membeli izin pangkalan. Baik itu di pelabuhan, bandara, pusat perbelanjaan, maupun hotel.

“Satu izin pangkalan saja untuk satu pengemudi taksi jumlahnya mulai dari puluhan juta hingga seratusan juta rupiah atau lebih. Itu fakta yang terjadi di Batam,” ungkap Hardi.

Lantas, uang pembelian izin pangkalan satu armada hingga seratusan juta rupiah lebih tersebut masuk kemana? Hardi menduga ada pihak-pihak atau oknum yang bermain di setiap pangkalan. Misalnya pengelola keperasi yang dipercaya dengan oknum pemilik pangkalan, sehingga kuota taksi di setiap pangkalan ditetapkan dalam jumlah tertentu. Kuota terbatas inilah yang dijual mahal.

“Bahkan para sopir taksi sendiri ada yang sudah berani menjual izin pangkalan yang ia beli ke pengemudi taksi lainnya,” terang Hardi.

Hardi juga sangat mendukung pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Batam bahwa kuota taksi online mestinya tak usah dibatasi. Dibuat terbuka saja sesuai hukum pasar, sehingga tak ada lagi unsur monopoli.

Terpisah, Sekretaris Pengurus Taksi Bandara Hang Nadim, Joko, tak menafikan besarnya uang yang harus dikeluarkan pengemudi taksi untuk mendapatkan kuota di pangakalan. Meski tak menyebutkan angka persisnya, namun ia menilai relatif sebanding dengan jaminan keamanan yang mereka dapatkan.

“Kalau ke pengelola bandara kita setor Rp 200 ribu per bulan per unit taksi. Kita juga ada kewajiban setor ke koperasi bandara,” ujarnya, Sabtu (26/1).

Joko juga menyebutkan, tidak setiap orang yang memiliki armada bisa bergabung dan mendapatkan kuota di pangkalan Bandara Hang Nadim. Ada pembatasan kuota yang ditentukan pengelola bandara.

Penetapan jumlah armada ini dihitung berdasarkan rasio kebutuhan dengan jumlah penumpang di bandara Hang Nadim Batam. Juga ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk soal kondisi armada.

“Saat ini ada 265 unit taksi Bandara, paling rendah armada keluaran tahun 2012, jadi masih terbilang baru dan semua laik jalan,” katanya.

Dengan armada sebanyak itu dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan kuota di pangkalan, Joko menyebut sangat wajar jika para pengemudi tidak setuju jika taksi online mengambil penumpang di Bandara.

Soal ada tidaknya keinginan taksi bandara untuk beralih ke taksi online mengingat era layanan digital tak bisa dilawan? Joko mengatakan tak menutup kemungkinan ke depan hal itu terjadi. Namun saat ini yang menjadi keinginan pengemudi taksi pangkalan di bandara, pengaturan yang adil dari semua aspek.

“Kalau taksi yang tak punya pangkalan ya mudah saja beralih ke online, tapi kami yang dipangkalan sudah keluar uang banyak,” ujarnya.

Dendi Gustinandar yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Komersial Bandara Hang Nadim Batam mengaku mendengar juga cerita besarnya biaya untuk bisa dapat kuota di pangkalan Hang Nadim.

“Dengar iya. Tapi membuktikannya gimana ya. Yang jelas uang pangkalan yang masuk ke bandara itu Rp 200 ribu per unit taksi per bulan. Tarif itu diatur di Perka BP Batam,” ujar Dendi yang kini ditarik ke Bagian Aset BP Batam.

(http://batampos.co.id/2018/01/29/batam-kekurangan-1-600-taksi/)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Asyik di Facebook