Feb 20, 2019 Last Updated 11:49 AM, Feb 19, 2019
Nasional

Nasional (555)

Granat GLM, yang menewaskan dua anak dan melukai satu orang di Kampung Wangun Jaya, Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyisakan duka mendalam bagi keluarga.

Salah satunya dirasakan oleh Abdul Majid (45), ayah dari Muhammad Mubarok (10). Abdul mengaku masih terbayang detik-detik granat meledak dekat anaknya pada Kamis 14 Februari 2019.

"Kemarin siang, saya lagi di dalam rumah, terus kaget dengar suara ledakan dari samping rumah. Saya keluar itu lihat anak saya sama dua temannya sudah tergeletak, bau bahan peledak gitu," kata Abdul, saat ditemui Okezone, di rumahnya, Jumat (15/2/2019).

Foto: Putra R/Okezone

Melihat kondisi Mubarok yang sudah tidak berdaya dan bersimbah darah, Abdul bersama warga sekitar langsung bergegas membawannya ke RSUD Leuwiliang. Namun nahas, nyawa anak bungsu dari empat bersaudara itu tidak dapat tertolong.

"Saya enggak bisa mikir apa-apa langsung saya bawa ke rumah sakit tapi meninggal dunia. Kalau temannya sempat dirawat, tapi (Doni) meninggal kemarin malam, satu lagi masih dirawat," jelas Abdul.

Menurut Abdul, granat yang dibawa anaknya itu sudah berada di rumah sejak Minggu 10 Februari 2019. Namun karena bentuknya yang asing, Abdul tidak menyangka bahwa barang tersebut merupakan granat yang masih aktif.

Foto: Putra R/Okezone

"Saya enggak tahu itu apa, saya kira onderdil mobil. Sudah ada di rumah dari hari Minggu, karena asing sempat dibuang sama istri saya, dimasukin ke kaleng susu, tapi ditemuin lagi sama anak saya terus dimainin," kata dia.

Abdul mengaku sudah ikhlas atas kepergian putranya. Namun, istrinya Siti Nurhasanah masih syok karena melihat putranya meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan.

"Ini sudah kehendak Allah, saya kuat-kuatin. Kalau istri saya masih syok, masih kebayang-bayang anak saya," tutup Abdul seraya menitikkan air mata.

Muhammad Mubarok (10) dan Muhammad Doni (14) tewas akibat ledakan granat GLM di Kampung Wangun Jaya.

Granat itu didapat mereka dari area Lapangan Tembak milik TNI AD. Sebelum meledak, granat dimainkan dengan cara dipukul menggunakan batu di samping rumahnya. Mubarok dan Doni pun tewas dan satu temannya bernama Khoirul Islami masih dirawat di RSUD Leuwiliang.

 

(Okezone.com)

Polri berkoordinasi dengan Komisi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol) untuk mengusut kasus tewasnya bos tekstil Ujang Nuryanto (37) di Malaysia. Korban asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat, itu tewas dengan cara dimutilasi.

"Sudah confirm WNI. Saat ini, kita lewat Interpol melakukan upaya penyidikan," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Mohammad Iqbal di Masjid Al-Amman Mapolda Jawa Barat Kota Bandung, seperti dikutip dari Antaranews.com, Jumat (15/2/2019).

Dia mengatakan, saat ini Polri sudah menerima konfirmasi dua korban mutilasi di Malaysia adalah WNI dan Polri melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) dengan Interpol sedang menempuh upaya penyidikan.

 

 Ilustrasi

Polri juga sudah melakukan koordinasi dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) melalui proses Police to Police terkait kasus ini. "Juga ada dari polisi kita, jadi sangat koordinatif," katanya.

Sementara itu, terkait sosok Ai Munawaroh (30) salah satu WNI yang diduga menjadi korban mutilasi di Malaysia merupakan warga Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Iqbal mengatakan, sosok perempuan tersebut diduga masih ada hubungannya dengan Ujang Nuryanto.

"Ada hubungan lah, ada konek. Ini kan jangan sampai dibuka, ini (masih) upaya-upaya penyidikan," katanya.

Ujang Nuryanto diketahui adalah WNI asal Kampung Ciodeng, Kelurahan Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ujang Nuryanto berangkat ke Malaysia pada 17 Januari 2019, namun sejak 22 Januari 2019 keluarga korban mengaku kehilangan kontak.

Keluarga menerima informasi tentang dugaan Ujang Nuryanto dibunuh dengan dimutilasi pada 26 Januari 2019 setelah Kepolisian Malaysia mengumumkan ditemukannya sesosok mayat yang telah dimutilasi di Sungai Buloh, Selangor, Malaysia.

 

(okezone.com)

Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita berinisial DD diadukan oleh pihak PT Radinas Ekasaputra ke Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. DD dilaporkan ke Menkes karena dianggap telah menghentikan kontrak kerja sama secara sepihak.

DD diadukan ke Menkes melalui surat nomor 18/AW/I/2019 tertanggal 24 Januari 2019. Ia dianggap tidak patuh terhadap isi perjanjian kerja sama nomor HK.02.02.120 tertanggal 21 Juni 2013. Menkes pun diminta

"Meminta Menteri Kesehatan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menertibkan aparatur yang arogansi dan memberi arahan guna menyelesaikan perselisihan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama nomor HK.02.02.120," kata Adi Warman, kuasa hukum PT Radinas Ekasaputra, di Jakarta, Jumat 1 Februari 2019.

Dia menuturkan, perselisihan antara kliennya dengan terlapor berawal dari terbitnya surat pemberitahuan pemutusan perjanjian kerja sama pengelolaan wisma yang dilakukan oleh terlapor.

 

"Tindakan terlapor yang juga memasang pemberitahuan mengenai pemberhentian pengelolaan wisma terhitung 8 Februari 2019 dan berakhirnya perjanjian kerja sama merupakan perbuatan tidak terpuji dan meresahkan klien kami," katanya.

RSAB Harapan Kita. (Foto: Ist)

Adi Warman mengatakan, akibat pemutusan kerja sama secara sepihak itu, kliennya sangat dirugikan, karena sudah mengucurkan dana investasi renovasi dan penambahan fasilitas wisma tersebut sebesar Rp19,1 miliar.

Kemudian guna mendapatkan keadilan, pihaknya juga telah membawa masalah ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili persoalan pemutusan kerja sama.

Akan tetapi, proses hukum tersebut tidak segera berproses karena DD enggan membayar biaya administrasi, pemeriksaan, dan arbiter. Padahal pembayaran biaya-biaya yang dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara merupakan syarat mutlak pelaksanaan persidangan.

"Pasal 17 Ayat (2) dari perjanjian kerja sama mewajibkan kedua belah pihak menempuh jalur arbitrase jika terjadi perselisihan dalam kerja sama itu," ujarnya.

Adi Warman melanjutkan, jauh sebelumnya DD juga diadukan ke polisi dengan nomor laporan LP/B/1451/2018/BARESKRIM tertanggal 8 November 2018. DD terpaksa dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana penipuan dan perbuatan curang terhadap hasil pelaksanaan perjanjian kerja sama renovasi serta pengelolaan Wisma Harapan Kita RSAB Harapan Kita.

"Kami sudah adukan ke Bareskrim Mabes Polri pada November 2018 lalu. Sementara perjanjian kerja sama bernomor 02.02.120 yang ditandatangani pada 21 Juni 2013," ucap Adi Warman.

 

(www.okezone.com)

Tim gabungan yang terdiri dari Densus 88 Anti-Teror, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah diberangkatkan ke Filipina untuk ikut menyelidiki ledakan bom di Gereja Pulau Jolo.

Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menegaskan, dari informasi tim yang diberangkatkan ke lokasi kejadian, belum ada kesimpulan bahwa pelaku pengeboman itu merupakan warga negara Indonesia (WNI).

"Kan di media sudah banyak diduga pelaku adalah WNI. Sampai detik ini belum ada konfirmasi secara ilmiah DNA dan lain-lain yang mengonfirmasi kalau itu benar WNI. Tunggu saja nanti akan disampaikan ke publik," kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2019).

Terkait tim gabungan itu, Iqbal menjelaskan, Indonesia ingin melakukan sinergitas dengan otoritas Filipina dalam mengungkap peristiwa pengeboman tersebut.

 
 

"Kemarin sudah diterima wakil kepala kepolisian Filipina dan kemarin itu berangkat adalah tim gabungan Densus 88 Antiteror dan BNPT," tutur Iqbal.

Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Indonesia di Manila sebelumnya menyatakan, otoritas Filipina hingga saat ini belum menyimpulkan pelaku pengeboman Gereja di Pulau Jolo adalah seorang warga negara Indonesia (WNI).

Aksi teror di tempat ibadah itu sebelumnya disebut dilakukan oleh dua orang WNI, seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Filipina Eduardo Ano.

Tentara Filipina memeriksa lokasi ledakan di gereja Katolik pasca terjadinya dua ledakan besar. (Nickee Butlangan/AFP/Getty Images)

"Bahwa belum ada basis valid atas pernyataan tersebut dan pihaknya (Filipina) belum mengidentifikasi siapapun sebagai pelaku ledakan di Jolo," kata Duta Besar RI di Manila Sinyo Harry Sarundajang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Okezone, Jakarta, Selasa (5/2/2019).

Kedubes RI memberikan pernyataan ini setelah melakukan koordinasi dengan aparat Filipina terkait dengan adanya aksi berdarah itu. Dalam proses komunikasi itu, militer Filipina menyampaikan sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan investigasi.

Dari beberapa proses penyidikan awal, berdasarkan keterangan beberapa saksi dan bukti-bukti yang ditemukan belum dapat disimpulkan secara cepat bahwa ledakan bom itu diinisiasi oleh warga pendatang dari Indonesia.

"Pihak Westmincomd akan menghubungi KBRI Manila apabila ada perkembangan lebih lanjut," ucap Harry.

 

(www.okezone.com)

Buni Yani tak akan memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat, untuk dieksekusi, hari ini, sebagai hukuman atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Dia beralasan keputusan Mahkamah Agung (MA) tidak memerintahkan dirinya harus ditahan.

Buni Yani menegaskan siap menyerahkan diri jika ada perintah MA dirinya wajib ditahan.

"Kalau sudah jelas nanti hasil keputusannya saya akan menyerahkan diri, tapi kan itu hasil keputusannya masih multi intepretasi, enggak jelas, padahal bahasa hukum itu mestinya jelas, terukur, terbatas, memiliki definisi yang fix," ujar Buni Yani usai Salat Jumat di Masjid Al Barkah, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019).

 

Menurutnya putusan MA terkait kasusnya ada dua isinya yaitu penolakan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, kemudian wajib membayar biaya perkara Rp 2.500.

“Sama sekali tidak ada perintah penahanan dan memang tidak perlu," ujar pria yang berprofesi sebagai dosen itu.

Buni Yani bersikeras sampai saat ini bahwa dirinya tidak pernah melakukan pemotongan video Basuki Tjahaja Purnama (BTP), yang membuatnya divonis melanggar Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 

Okezone
 
@okezonenews
 
 

Salat Jumat di Tebet, Buni Yani: Saya Enggak Kabur Ya. https://news.okezone.com/read/2019/02/01/337/2012411/salat-jumat-di-tebet-buni-yani-saya-enggak-kabur-ya 

Salat Jumat di Tebet, Buni Yani: Saya Enggak Kabur Ya : Okezone News

Tak hadir di Kejaksaan Negeri Depok Jawa Barat jelang eksekusi terpidana kasus pelanggaran UU ITE Buni Yani muncul di Masjid Al Barkah - Nasional - Okezone News

news.okezone.com
 
See Okezone's other Tweets

 

"Kami minta fatwa dari MA. Nanti kalau MA mengatakan Buni Yani wajib masuk penjara, kata MA. Saya langsung menyerahkan diri otomatis. Saya juga tidak mengakui sampai sekarang apa yang dituduhkan. Saya tidak pernah melakukannya," kata Buni Yani.

 

Sebelumnya, Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Jaksa dan Buni Yani lalu kasasi, tapi ditolak MA.

 

(www.okezone.com)

Lima pemuda Muslim Australia tengah berkunjung ke Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar untuk memperoleh pengalaman keberagaman dan toleransi beragama di Indonesia secara langsung serta berbagi pengalaman mereka tumbuh besar di Australia, negara dengan budaya yang beragam.

Mereka berkunjung ke Indonesia sebagai bagian dari Program Pertukaran Tokoh Muslim Muda Australia-Indonesia (MEP).

Kelima peserta terdiri atas tiga perempuan dan dua laki-laki dari Sydney dan Melbourne yang bekerja di bidang pendidikan, pengembangan masyarakat, sosial, dan layanan finansial.

Dalam program yang berlangsung selama dua minggu (28 Januari - 9 Februari), mereka akan bertemu dengan organisasi-organisasi Islam, para pemimpin komunitas, akademisi dan media, serta berkunjung ke pesantren. Program mereka mencakup kegiatan budaya dan antar-agama seperti menghadiri ibadah salat Jumat di Masjid Istiqlal dan mengunjungi Candi Borobudur.

Sepuluh delegasi Muslim Indonesia juga akan berkunjung ke Australia sebagai bagian dari program ini.

 

Okezone
 
@okezonenews
 
 

Perempuan Salat Tanpa Mukena, Bagaimana Hukumnya?. https://news.okezone.com/read/2019/01/31/337/2011982/perempuan-salat-tanpa-mukena-bagaimana-hukumnya- 

Perempuan Salat Tanpa Mukena, Bagaimana Hukumnya? : Okezone News

Mayoritas perempuan di Indonesia mengenakan mukena saat salat Apa hukumnya jika salat tidak memakai mukena - Nasional - Okezone News

news.okezone.com
 
See Okezone's other Tweets

 

Sejak didirikannya Program MEP pada tahun 2002 oleh Australia-Indonesia Institute, lebih dari 200 tokoh Muslim muda dari kedua negara telah berpartisipasi, memperoleh pengalaman tentang Islam dan keberagaman di masing-masing negara.

“Program Pertukaran Tokoh Muslim Muda membangun pemahaman mendalam bagi masyarakat Australia tentang Islam di Indonesia dan, bagi masyarakat Indonesia, kesadaran lebih besar tentang masyarakat Australia yang multikultural,” kata Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan dalam siaran pers kepada Okezone, Kamis (31/1/2019).

 

“Di dunia di mana intoleransi semakin meningkat, dua negara tetangga dekat seperti Indonesia dan Australia dapat menunjukkan kepada dunia pentingnya saling pengertian.”

 

(www.okezone.com)

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok telah resmi keluar dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Jakarta pada pagi tadi. Tak hanya Ahokers saja yang menyambut kebebasannya, namun, sang sahabat Djarot Saiful Hidayat turut ikut dalam kebahagiaan tersebut.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun mengunggah pertemuannya dengan Ahok ke akun Instagram pribadi miliknya pada Kamis (24/1/2019). Dalam foto tersebut Djarot dan Ahok sedang duduk bersebelahan.

Djarot pun terlihat mengenakan kemeja bergaris vertikal. Sedangkan Ahok masih terlihat menggunakan pakaian saat dirinya bebas yakni kotak-kotak.

 

Dalam unggahan tersebut, Djarot pun mengucapkan selamat datang atas kepulangan Ahok, setelah kurang lebih dua tahun dikurung dalam bui atas kasus penistaan agama.

“Welcome Home Bro,” tulis Djarot dalam keterangan foto, seperti yang dikutip Okezone, Kamis (24/1/2019).

https://scontent-sin2-2.cdninstagram.com/vp/cbe85cb2d8cc93439952473f040c9c77/5CF69A8D/t51.2885-15/e35/49778702_534137407087366_4817180336576737763_n.jpg?_nc_ht=scontent-sin2-2.cdninstagram.com&_nc_cat=1

Foto yang diunggah baru dua jam tersebut pun sudah disukai sebanyak 60.557 pengguna Instagram dan menuai beragam komentar dari warganet. Kebanyakan dari mereka merasa salut atas persahabatan yang terjalin antara Ahok dan Djarot.

“Ini yang dinamakan sahabat, susah dan senang selalu bersama.. Tuhan memberkati, Pak,” komentar @nando_korua.

“Panutan banget... 2 sahabat yang saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing... ditunggu gebrakan karir politiknya Pak @djarotsaifulhidayat dan Pak @basukibtp,” tulis @adeal________.

God bless your friendship both Pak Djarot n Pak BTP,” tulis @retnocana.

 

(www.okezone.com)

 Manager Ground Handling PT Wira sebuah, Christine Sudiro mengaku pernah melayani penerbangan privat dengan penumpang atas nama Lucas. Dalam penerbangan tersebut, Lucas pergi bersama-sama Setya Novanto hingga Riza Chalid ke Singapura.

Hal tersebut diungkap Christine saa‎t bersaksi di sidang kasus dugaan menghalangi atau merintangi penyidikan Eddy Sindoro untuk terdakwa Lucas di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

"Setya Novanto, Fahd El Fouz, Rani Mediana, Robert Kardinal, Wiwiek Kardinal, Idrus Marham, Deasty Astriani Tagor, Geovani Farel Novanto, Juli Salamira, Rara Radiha El Fouz, ini dari data," ungkap Christine kepada Jaksa di persidangan, Kamis (24/1/2019).

Setnov.

Sejumlah nama tersebut melakukan penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju ke Singapura pada 26 Mei 2016. Christine memastikan bahwa seluruh nama yang tercatat di penerbangan privat tersebut berangkat ke Singapura.

Kemudian, Christine membeberkan penerbangan lain Lucas yang menggunakan pesawat pribadi pada 23 Agustus 2018. Berdasarkan data manifes penumpang, kata Christine, Lucas pergi ke Singapura bersama Riza Chalid dan Intan Maharani.

"Lucas, M Riza Chalid, Intan Maharani. Saya enggak tahu (kepentingannya apa mereka pergi bersama)," terangnya.

Dalam perkara ini, Advokat Lucas didakwa bersama-sama dengan Dina Soraya telah merintangi penyidikan mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro. Lucas diduga menyarankan Eddy Sindoro selaku tersangka untuk tidak kembali ke Indonesia.

Jaksa KPK juga mendakwa Lucas membantu mengupayakan agar Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi. Hal itu dilakukan Lucas untuk menghindari tindakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Eddy Sindoro.

 

(www.okezone.com)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima silaturahmi perwakilan nelayan seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Jokowi didampingi Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Koordinator Stafsus Presiden, Teten Masduki.

"Kami laporkan yang hadir sekitar 300 nelayan termasuk pembudidaya, pengolah ikan, pedagang, pembuat jaringan ikan, perwakilan perempuan nelayan," kata salah seorang perwkilan nelayan, Iim Rohim, Selasa (22/1/2019).

Iim juga sempat berkelakar saat bertemu Kepala Negara dan para pembantunya itu. Kata dia, ratusan nelayan yang hadir ke Istana banyak yang tak memiliki baju batik. Pertemuan tersebut penuh canda tawa..

"Banyak cerita lucu Pak, nelayan banyak yang nggak punya batik sepatu, banyak yang pinjam ama tetangga. Mohon maaf juga pakai jins Pak Paspampres," kelakarnya.

Jokowi bertemu nelayan 

Iim yang menjadi perwakilan dari nelayan itu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah lantaran berbagai kebijakannya yang pro terhadap nelayan. Ia juga mengapresiasi Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan karena program tersebut.

"Untuk tingkatkan kesejahteraan nelayan, program besar manfaat diluncurkan bank mikro nelayan, asuransi nelayan, kemudian pada kesempatan yang baik ini kami mau sampaikan kebijakan dan program ini, kami harapkan dapat terus ditingkatkan," katanya.

 

(www.okezone.com)

Hakim non-aktif pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Merry Purba didakwa telah menerima suap 150.000 Dolar Singapura dari pengusaha Tamin Sukardi. Uang tersebut diterima Merry melalui panitera pengganti, Helpandi.

Sebagaimana hal tersebut diungkapkan Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herudin ‎saat membacakan surat dakwaan untuk Merry Purba di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. 

"Terdakwa (Merry Purba) melakukan atau turut serta melakukan, menerima hadiah berupa uang sebesar 150.000 dollar Singapura," ujar Jaksa Herudin, Senin (14/1/2019).

 

Hakim Merry Purba. (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

Hakim Merry Purba. (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone) 

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut diduga untuk memuluskan putusan perkara yang sedang ditangani oleh Merry Purba. Perkara tersebut yakni, dugaan korupsi terkait pengalihan tanah negara atau milik PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, di Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa Tamin Sukardi.

Jaksa mengungkapkan bahwa total uang yang diserahkan Tamin kepada Helpandi sebesar 280.000 Dollar Singapura. Diduga, jatah untuk Mery Purba senilai 150.000 Dollar Singapura.

"Dimana jumlah keseluruhan yang diterima Helpandi sebanyak SGD280.000," terangnya.

Jaksa menjelaskan, awalnya dalam sidang putusan pada 27 Agustus 2018, hakim Wahyu Prasetyo Wibowo dan hakim Sontan Merauke Sinaga menyatakan Tamin terbukti bersalah melakukan korupsi. Tamin dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

 

 

 

Selain itu, Tamin dihukum membayar uang pengganti Rp132,4 miliar. Namun, hakim Merry Purba menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat dengan putusan tersebut. Menurut Merry, dakwaan jaksa tidak terbukti.

Atas perbuatannya, Merry Purba dan Helpandi didakwa melanggar Pasal 12‎ huruf c dan a atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(www.okezone.com)

Asyik di Facebook