Oct 18, 2018 Last Updated 12:56 PM, Oct 16, 2018
Nasional

Nasional (502)

Anggota Perbakin berinisial I, yang diduga melakukan tembakan nyasar ke arah Gedung DPR RI baru mendapatkan sertifikat tembak reaksi. Hal itu dikatakan Ketua DPR RI yang sekaligus menjabat Ketua Bidang Hukum dan Penegakan Disiplin Anggota Perbakin, Bambang Soesatyo.

"Yang bersangkutan memang baru bikin sertifikat tembak reaksi. Dia baru memiliki kemampuan itu," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu di DPR, Selasa, (16/10/2018).

Bamsoet mengatakan, peristiwa terjadi saat anggota tersebut tengah latihan tembak reaksi. Saat itu Ia hendak melakukan pengisian magasin.

"Jadi saat dia reloading membuka magasin dia terpencet dia tidak tahu bahwa masih ada pelurunya dan melakukan tembakan otomatis maka yang keluar dari senjata itu lebih dari satu peluru," terangnya.

 

Barang bukti penembakan ke Gedung DPR (Foto : Badriyanto/Okezone)

Terkait dengan pengamanan di Gedung DPR, Bamsoet menyerahkan kepada pemerintah. Menurut Bamsoet, Gedung DPR merupakan objek vital negara yang harus dijaga keamanannya.

"Saya udah minta ke Perbakin segera memasang pengamanan dan kemudian menyerahkan kepada pihak pemerintah. Apakah pemerintah sudah memikirkan untuk memindahkan lokasi itu atau tetap di situ dengan catatan dipasang pengamanan lebih tinggi sekarang dipasnag pake seng besi tapi mungkin kurang tinggi," tambahnya.

Bamsoet juga menolak peristiwa tersebut dikaitkan dengan kasus Ratna Sarumpaet. Ia meyakini tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut.

"Enggak ada itu spekulasi yang tidak bertanggung jawab karena yang bersangkutan sudah ditemukan, sudah diperiksa," tukasnya.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/10/16/337/1964909/bamsoet-pelaku-yang-lepaskan-peluru-nyasar-ke-gedung-dpr-baru-dapat-sertifikat-tembak)

Petugas dan jamaah haji Indonesia 2018 berhasil mengumpulkan dana bantuan senilai Rp 3,1 Miliar untuk korban gempa Lombok. Dana bantuan tersebut hari ini diserahkan oleh Direktur Bina Haji Khoirizi kepada Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan. Serah terima berlangsung di kantor Kemenag, Jakarta, Selasa, (16/10/2018).

"Ini bantuan dari petugas dan jemaah haji 1439H. Ini menjadi bagian tak terpisahkan dari bantuan tali asih Kemenag untuk saudara kita di Nusa Tenggara Barat (NTB)," terang M Nur Kholis Setiawan.

Menurut M Nur Kholis, ketika terjadi gempa di NTB, Menag meminta jajarannya untuk menghimpun dana tali asih. Ajakan ini juga disambut para petugas dan jemaah haji. Hasilnya, terkumpul dana sekitar Rp17,2 miliar, tiga miliar di antaranya dari petugas dan jamaah.

"Amanah dari petugas dan jemaah, dana ini akan diperuntukan untuk membangun masjid," jelas M Nur Kholis Setiawan.

 

M Nur Kholis mengaku sudah berkoordinasi dengan Kabag TU Kanwil Kemenag NTB. menurutnya, sudah ditentukan titik area pembangunan masjid. Nantinya, ada dua masjid yang akan dibantu, masing-masing satu miliar. Keduanya berlokasi di Lombok Utara dan Lombok Timur.

"Lombok timur termasuk daerah kurang mampu. Masyarakat di sana sangat membutuhkan bantuan untuk membangun kembali masjid yang sudah rata dengan tanah," terangnya.

"Di Lombok Utara, ada masjid yang belum tersentuh bantuan. Kemenag sudah memberikan bantuan di salah kecamatan. Nah ini masjidnya di kecamatan yang lain yang kondisinya juga roboh rata dengan tanah," sambungnya.

Sementara dana yang 1,1 miliar lainnya, kata M Nur Kholis akan digunakan untuk merenovasi beberapa masjid di daerah Sumbawa. Sebab, korban terdampak bencana NTB tidak hnya di Lombok, tapi juga di Sumbawa.

"Beberapa titik sudah ditentukan. Nanti akan diputuskan apakah untuk sepuluh atau lima masjid di sana," tuturnya.

M Nur Kholis menambahkan, bantuan ini akan diserahkan oleh Menag Lukman Hakim Saifuddin pada Rabu (17/10) besok di NTB. kemenag sebelumnya sudah menyalurkan sekitar Rp7miliar. Sisanya, atau sekitar Rp10miliar, akan diserahkan besok.

"Ini tentu bagian dari kebersaman kita di Kemenag. Total 17,2 miliar yang sudah terhimpun adalah sebuah angka yang sangat luar biasa, bentuk empati saudara kita, seluruh stakeholders Kementerian Agama. Ini yang tidak dimiliki kementerian lain," tandasnya.

Direktur Bina Haji Khoirizi menambahkan bahwa menindaklanjuti arahan Menag, pihaknya mengajak petugas dan jemah untuk membantu saudara yang tertimpa musibah di NTB. "Alhamdulillah ajakan ini ditangkap dengan baik oleh petugas dan jemaah," jelasnya.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/10/16/337/1964894/petugas-dan-jamaah-haji-2018-donasikan-rp3-1-m-untuk-korban-gempa-lombok)

Direktur Utama (Dirut) PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara kembali masuk dalam agenda pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini. Iwan Agung akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama proyek pembangunan PLTU Riau-1.

"Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka IM (Idrus Marham),‎" kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (12/10/2018).

Sekadar informasi, proyek pembangkit listrik mulut tambang itu merupakan bagian dari program 35 ribu Megawatt (MW) yang digagas oleh pemerintahan pusat. PLTU Riau-I itu ditargetkan bisa beroperasi pada 2020/2021, namun dihentikan sementara setelah adanya‎ kasus ini.

 

Eni Maulani Saragih Tebar Senyum Usai Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK 

Pada proyek ini, PLN melalui PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) menggarap proyek investasi senilai 900 juta dolar Amerika Serikat ini. Setelah dirancang memiliki saham 51 persen, PT PJB kemudian menunjuk Blackgold Natural, anak usaha Blackgold PT Samantaka Batubara, China Huadian Engineering, dan PT PLN Batu Bara untuk menggarap pembangunan PLTU Riau-I.

Diduga, ada penunjukan langsung dari PT PLN untuk para konsorsium menggarap proyek ini. Penunjukan langsung tersebut d‎imuluskan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dan diketahui oleh Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham.

Eni dan Idrus pun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1. Selain Eni dan Idrus, KPK juga menetapkan Bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo yang saat ini sedang menjalani proses persidangan.

 

Selain itu, Eni juga diduga bersama-sama Idrus menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap. Uang itu adalah jatah Eni untuk memuluskan perusahaan Kotjo menggarap proyek senilai 900 juta dolar AS.

Penyerahan uang kepada Eni tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp2,25 miliar pada Maret-Juni 2018‎. Idrus juga dijanjikan mendapatkan jatah yang sama jika berhasil meloloskan perusahaan Kotjo.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/10/12/337/1963009/dirut-pt-pjb-kembali-diperiksa-kpk-terkait-suap-pltu-riau-1)

Menteri Pariwisata Arief Yahya tiba di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). Menteri asal Banyuwangi ini mengikuti rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group. Salah satunya menghadiri OECD Secretary General Meeting di Octopus Ristorante, Ayodya Hotel.

Saat bertemu OECD (organization for economic cooperation development), Menteri Pariwisata didampingi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Nia Niscaya, dan Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata Hiramsyah Thaib.

“Pertemuan dengan OECD dilakukan untuk membicarakan perihal kerjasama dalam bidang pariwisata. Tujuannya adalah mendukung pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia,” terang Menteri Arief Yahya.

Dalam kesempatan itu, Menpar menerima Sekjen OECD, Jose Angel Guírra bersama jajaran di sela-sela Meeting IMF-WB di Bali. Pembahasan seputar pengembangan kepariwisataan Indonesia untuk kedepannya. Caranya dengan bantuan expertise dari OECD.

 

“Tiga poin utama adalah tentang kebijakan deregulasi. Kebijakan ini semakin digalakkan untuk memudahkan ease of entering Indonesia dan ease of doing business di Indonesia,” paparnya.

Poin kedua terkait dengan investasi dan pembiayaan. Tujuannya adalah pengembangan destinasi pariwisata untuk sustainable tourism development. Dan yang terakhir pengembangan SDM.

“Sumber daya manusia pariwisata di Indonesia, harus terus meningkatkan skills and competence. Tujuannya, agar para pelaku pariwisata di Indonesia bisa memiliki daya saing,” jelas Menpar.

Sedangkan Sekjen OECD Jose Angel Guírra, menyatakan Indonesia sudah tepat memilih pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas. Sebab pengembangan kepariwisataan di Indonesia goes beyond the scope of just tourism.

Menurut Jose, pariwisata adalah kontributor untuk peningkatan devisa, PDB dan tenaga kerja yang paling mudah dan murah. Ia juga menilai pariwisata sebagai faktor utama inclusive growth.

“Melalui kerjasama, OECD berharap dapat membantu Indonesia. Khususnya dalam hal analisis dan riset di bidang kepariwistaaan. Tujuannya tentu untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” katanya.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri pelepasan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Pusat PDI Perjuangan untuk korban bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah.

Bantuan ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya tim dari Baguna telah mengirimkan sejumlah bantuan pada 30 September 2018 lalu, sesaat setelah kejadian bencana.

"Saya sangat terimakasih anak-anak Baguna ini ada mereka rela, ikhlas," kata Mega saat memberikan sambutan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, (8/10/2018).

Megawati menjelasakan tim dari Baguna yang dibentuk PDI Perjuangan dan dikirim untuk membantu para korban bencana merupakan orang-orang yang sudah terlatih.

 

"Mereka saya organisir, kita bikin ada pemimpinnya, protapnya bagaimana (menangani bencana). Makanya kami punya kesepakatan juga sama Basarnas. Nah, bantuan yang kami berikan ini juga dari teman-teman yang mempunyai empati, simpati," tuturnya.

Megawati dalam kesempatan tersebut juga menekankan pentingnya sistem peringatan dini. Hal itu pun sudah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kritik membangun.

Presiden RI ke-5 itu  mencontohkan negara-negara yang juga rawan gempa seperti Jepang. Disitulah pentingnya early warning system, atau penerapan sirine di seluruh wilayah rawan gempa.

Sementara itu Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjelaskan, bantuan yang dikirim berupa bahan makanan yang terdiri dari makanan untuk bayi, untuk anak-anak, balita, pakaian, serta obat-obatan.

"Ini dibawa pakai pesawat ke Makassar dan kemudian kami sudah menyiapkan truk pengangkut untuk ke Donggala dan Palu. Kami bawa ke sana dan dari makanan ini untuk memperkuat dapur umum," terangnya.

Selain itu, kata Hasto, pihaknya juga berkordinasi dengan sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk membantu kebutuhan masyarakat di lokasi bencana.

"Di luar itu dari pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah), Walikota Semarang (Hendrar Prihadi) juga diminta untuk mengirim semacam pengelolaan air unthk membantu masyarakat. Jadi seluruh kepala daerah kami hubungi untuk bergotong royong," tambahnya.

Sejauh ini jumlah personil yang telah diterjunkan ke lokasi kata Dia sudah sebanyak 102 orang dan secara bertahap akan terus di tingkatkan.

"Kami akan lakukan roling (kepada tim dari Baguna) untuk memperkuat karena memang situasinya cukup berat dan ini sesuatu yang kita tidak perkirakan sebelumnya," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Baguna Sadarestuwati menjelaskan kegiatan Baguna kepada Mega selama membantu korban bencana di Sulawesi Tengah. Ia menceritakan kondisi awal pasca bencana tersebut.

"Kami mengangkat 50 jenazah perhari. Di sana seperti kota mati dan betul-betul masyarakat kekurangan pangan dan air bersih kemudian listrik padam semuanya dan alat komunikasi tidak bisa digunakan," terangnya.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/10/08/337/1961047/megawati-ingatkan-pemerintah-pentingnya-sirine-di-wilayah-rawan-bencana)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang perkara dugaan korupsi untuk terdakwa Gubernur non-aktif Jambi, Zumi Zola. Sidang kali ini masih beragendakan pemeriksaan saksi-saksi dari tim Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu saksi yang dihadirkan pada persidangan kali ini yaitu, kontraktor rekanan Pemprov Jambi, Adi Varial. Dalam keterangannya, Adi Varial menyebut bahwa mantan Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin pernah meminta uang sebesar Rp3 ‎miliar untuk mencalonkan anaknya, Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi.

"Pada 2015, saat mau dekat pilkada, saya ketemu Pak Zulkifli Nurdin. Dia dulu atasan saya sebagai gubernur. Dia bilang, tolong dibantu anak saya (Zumi Zola) mau ikut pilgub," ujar Adi saat beraksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (8/10/2018).

Adi mengaku saat itu sedang tidak menyimpan uang lebih untuk memenuhi permintaan ayah dari Zumi Zola itu. Dia pun kemudian menghubungi kontraktor lainnya yakni, Alitonang alias Abui dan Diki Nander.

 

Sejumlah kontraktor jadi saksi dari KPK untuk Zumi Zola (Foto: Arie/Okezone)

Atas permintaan Adi, Alitonang alias Abui membantu memberikan uang sebesar Rp1,5 miliar dan Diki Nander memberikan Rp1 miliar. Sementara itu, Adi melengkapi sisa permintaan Zulkifli Nurdin sebesar Rp500 juta. "Setelah terkumpul, saya serahkan ke Pak Zulkifli untuk keperluan Beliau (Zumi Zola)," kata Adi.

Menurut Adi, setelah Zumi terpilih sebagai gubernur, kontraktor lain yakni, Joe Fandy Yoesman alias Asiang menyerahkan kepadanya uang Rp 1,5 miliar. Uang itu disebut sebagai pengembalian dari Zulkifli Nurdin.

"Malam itu Pak Asiang telepon, ini uang kamu dipulangin. Saya ambil uangnya Rp1,5 miliar. Sisanya, beberapa minggu kemudian oleh Pak Jefri Hendri orangnya Pak Zulkifli Nurdin Rp1,5 miliar," terang Adi.

Di sisi lain, kontraktor Endria Putra yang juga bersaksi untuk terdakwa Zumi Zola mengakui bahwa banyak rekanan pengusaha yang menjadi bagian dari timses Zumi Zola saat pencalonan di Pilgub Jambi tahun 2015. Salah satu yang menjadi timses Zumi Zola adalah Endria Putra.

"Lumayan banyak kontraktor yang jadi tim sukses, hampir semua," beber Endria di lokasi yang sama.

Menurut Endria, tak hanya dia yang mendekati para calon gubernur Jambi. Dijelaskan Endria, para kontraktor sengaja menaruh dukungan untuk calon gubernur untuk mendapatkan proyek pemerintahan.

"Itu rata-rata semua dapat proyek. Tim atau tidak, itu sudah bercampur aduk," ungkap Endria.

Zumi Zola sendiri didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp44 miliar dan satu unit mobil Alphard. Gratifikasi tersebut berasal dari Afif Firmansyah Rp34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp2,7 miliar, dan Arfan Rp3 miliar, USD30 ribu, serta SGD100 ribu.

Diduga, gratifikasi itu digunakan Zumi Zola untuk melunasi utang-utangnya saat kampanye sebagai calon Gubernur Jambi. Zumi Zola juga didakwa mengalirkan uang tersebut untuk keperluan adiknya, Zumi Laza yang akan maju sebagai calon Wali Kota Jambi.

Tak hanya terkait gratifikasi, Zumi Zola juga didakwa telah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp16 miliar. Uang Rp16 miliar tersebut diduga untuk memuluskan ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Jambi tahun anggaran 2017-2018.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/10/08/337/1961069/ayah-zumi-zola-minta-kontraktor-danai-pencalonan-anaknya-jadi-gubernur-jambi)

Dalam sidang perdana perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1 terungkap adanya permintaan uang sebesar Rp10 miliar dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih ke terdakwa Johanes Budisutrisno Kotjo. Uang tersebut diduga akan digunakan Eni untuk keperluan pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq sebagai calon Bupati Temanggung 2018.

"Pada tanggal 27 Mei 2018, Eni Maulani Saragih mengirimkan pesan WA kepada terdakwa untuk meminta uang Rp10 miliar‎ guna keperluan pilkada suami Eni yang mencalonkan diri menjadi Bupati Temanggung," kata Jaksa KPK, Ronald F Worotikan saat membacakan surat dakwaan Johanes di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).

Dalam surat dakwaan Kotjo, Eni menyatakan permintaan uang tersebut untuk diperhitungkan dengan fee yang telah dijanjikan oleh terdakwa Johanes Kotjo. Namun Johanes Kotjo menolak permintaan tersebut dengan mengatakan 'saat ini cashflow lagi seret'.

eni

 

Eni ‎sendiri dijanjikan akan mendapatkan jatah 2,5 persen dari 25 Juta Dollar Amerika Serikat yang merupakan fee kesepakatan ‎antara Johanes Kotjo dan perusahaan China Huadian Engineering Company selaku investor, jika proyek PLTU Riau-1 berjalan mulus‎.

Eni pun kembali meminta uang Rp10 miliar yang akan digunakan keperluan pilkada suaminya ke Johanes Kotjo‎ saat bertemu dirumah Dirut PLN, Sofyan Basir. Namun permintaan tersebut tetap ditolak oleh Kotjo.

Eni pun meminta bantuan Idrus Marham untuk membujuk Kotjo. Eni dan Idrus lantas menemui Kotjo di kantornya. Dalam pertemuan tersebut, Idrus meminta agar Johanes memenuhi permintaan Eni dengan mengatakan 'tolong adik saya ini dibantu...buat pilkada'.

"Pada tanggal 8 Juni 2018, Eni Maulani Saragih kembali meminta Idrus Marham menghubungi terdakwa terkait permintaan uang untuk pilkada suaminya," sambung Jaksa.

 korupsi

Menindaklanjuti permintaan Eni, Idrus kemudian mengirimkan pesan lewat WA ke Johanes Kotjo yang intinya meminta penekanan untuk membantu Eni dengan kalimat 'Maaf b‎ang, dinda butuh bantuan untuk kemenangan Bang, sangat berharga bantuan Bang Koco...Tks sebelumnya'

"Setelah mendapatkan pesan Whatsapp tersebut, terakwa memberikan uang sebesar Rp250 juta kepada Eni Maulani Saragih melalui Tahta Maharaya di kantor terdakwa," imbuhnya.

Dalam perkara ini, Johanes Budisutrisno Kotjo sendiri didakwa menyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham sebesar Rp4.750.000.000 oleh Jaksa penuntut umum pada KPK.

Menurut Jaksa, uang yang diberikan Johanes Kotjo kepada Eni Saragih bertujuan agar perusahaannya mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP)‎ PLTU Riau-1. Proyek tersebut merupakan kerjasama antara PT PJBI, Blackgold Natural Resources Limited, dan China Huadian Engineering Company.

Atas perbuatannya, Johanes Kotjo didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/10/04/337/1959735/eni-saragih-minta-rp10-miliar-ke-johanes-kotjo-untuk-pilkada-temanggung)

Sebanyak 1.047 jenazah korban tewas akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) sudah dimakamkan secara massal di TPU Paboya, Kota Palu. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pembusukan dari kondisi mayat.

"Yang dimakamkan, data yang kemarin kita sampaikan 1.047 jenazah sudah dimakamkan semuanya," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Kamis (4/10/2018).

Tim Basarnas Evakuasi Korban Gempa dan Tsunami di Balaroa, Palu, Sulteng (foto: Herman/Okezone)

Sutopo menjelaskan, jumlah korban luka berat 2.549 orang sudah berada di rumah sakit. Menurut dia, sebagian korban dirawat di luar Kota Palu. Tapi, pelayanan rumah sakit dan tenaga medis di lokasi bencana terus ditingkatkan.

Hingga saat ini, lanjut dia, tercatat korban hilang mencapai 113 orang. Sedangkan, korban tertimbun mencapai 152 orang.

"Ini di luar wilayah Petobo, Balaroa, Desa Sidera, Biromaru, Jono Oge, yang tenggelam akibat likuifaksi," pungkasnya.

 

 

(https://news.okezone.com/read/2018/10/04/337/1959778/1-047-jenazah-korban-gempa-tsunami-sulteng-sudah-dimakamkan-massal)

Pengelola dan penyelenggara parkir dituntut ekstra waspada. Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pajak dan retribusi parkir mengamanatkan kehilangan kendaraan bermotor menjadi tanggungjawab pengelola atau penyelenggara parkir.

“Kewajiban mengganti rugi kendaraan atau barang yang hilang di tempat parkir merupakan amanat Perda. Ini yang belum banyak disampaikan kepada masyarakat,” kata Sukaryo, anggota Panitia Khusus (Pansus) Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang pajak dan retribusi parkir, Selasa (2/10).

Menurutnya, pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat pada penyelenggara parkir, sudah mencakupi asuransi kehilangan kendaraan tersebut. Kewajiban mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir ini diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Detailnya kita atur di pasal 12 Perda 3 Tahun 2018,” tutur dia.

Sukaryo menambahkan, kewajiban mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan ini wajib diberlakukan sejak perda parkir disahkan. Perda diatur dan berlaku di setiap pengelola parkir baik di bandara, pelabuhan, mal, rumah sakit ataupun parkir di ruang milik jalan.

“Karena sudah ada sosialisasi, artinya sudah harus berlaku,” tegas Sukaryo.

Seorang juru parkir sedsng mengatur kendaraan | Cecep Mulyana/Batam Pos

Terkait klaim kendaraan rusak atau hilang, politikus PKS itu mengaku diatur di Peraturan Wali Kota (Perwako).

“Hal-hal teknis ini harus disampaikan dishub ke pengelola parkir dan masyarakat. Untuk klaim kita pertegas di perwako retribusi dan pajak parkir,” jelas dia.

Perda No 3 Tahun 2018 menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk beralih ke e-parkir. Jadi ke depan parkir ruang milik jalan yang berada di pinggir-pinggir jalan diubah ke e-parkir. Menurut Sukaryo, dalam rapat kemarin dishub berjanji tahun depan mulai menerapkan sistem ini.

“Modelnya seperti di Jakarta dipasang portal di titik parkir ruang milik jalan,” sebut dia .

Sukaryo menambahkan, dari kajian dishub penerapan sistem e-parking berpotensi meningkatkan retribusi parkir kota Batam yakni menjadi Rp 26 miliar. Sistem ini dinilai juga lebih transparan mengingat uang yang masuk ke kas daerah berdasarkan potensi rill retribusi parkir.

 

“Karena itu (e-parkir) amanat perda, maka ke depan wajib diterapkan. Kita tanya dishub mereka berjanji akan memulai di tahun 2019,” jelas Sukaryo.

 

(https://batampos.co.id/2018/10/03/penyelenggara-parkir-wajib-ganti-kendaraan-hilang/)

Badan SAR Nasional (Basarnas) kembali melanjutkan proses evakuasi terhadap korban gempa di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada hari ini. Proses evakuasi terhadap korban difokuskan di enam titik.

Enam titik tersebut yakni, Hotel Roa-Roa, Desa Jono Oge, Taweli, Balaroa, Petobo dan Hotel Mercure. Dari enam titik tersebut, Basarnas khusus menerjunkan tiga tim ke Desa Jono Oge, Sigi, yang terkena dampak cukup parah akibat likuifaksi.

Melihat Lebih Dekat Kondisi Jembatan Terbesar di Palu yang Ambruk  

 

Sementara lima titik lainnya, Basarnas menerjunkan masing-masing dua tim dan satu tim akan standby di posko untuk perbantuan. "Itu rencana operasi SAR Gempa Palu hari ini," ‎kata Kasubbag Humas Basarnas Yusuf Latif kepada Okezone, Rabu (3/10/2018).

Sejauh ini, Basarnas sendiri sudah berhasil mengevakuasi 86 korban selamat sejak hari pertama gempa mengguncang Sulteng. Berdasarkan data Basarnas, 53 korban berhasil dievakuasi pada, Sabtu 29 September 2018.

Kemudian, dua korban selama berhasil dievakuasi pada, Minggu, 30 September 2018. Dan terakhir, 31 korban selamat dievakuasi pada Selasa, 2 September 2018, kemarin.

Sementara untuk korban tewas yang berhasil dievakuasi sejak hari pertama penanganan gempa hingga H+4 yakni berjumlah‎ 322 orang. Total keseluruhan korban selamat maupun meninggal dunia yang berhasil dievakuasi sebanyak, 408 orang.

 

 

Sebelumnya, gempa berkekuatan 7,4 SR sempat mengguncang Sulawesi Tengah‎ pada Jumat, 28 September 2018, sore. Gempa tersebut menimbulkan tsunami atau gelombang tinggi di bagian pesisir Kabupaten Donggala, Mamuju Utara, dan Palu.

Berdasarkan laporan terakhir dari BNPB, sudah ada 1.234 korban tewas akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Sementara itu, ratusan korban luka berat masih dirawat di rumah sakit dan hampir seluruh bangunan di Kota Palu hancur.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/10/03/337/1958998/basarnas-fokus-evakuasi-korban-gempa-sulteng-di-6-titik)

Asyik di Facebook