Feb 21, 2018 Last Updated 9:27 AM, Feb 19, 2018
Nasional

Nasional (374)

Bagi Anda pengguna kendaraan roda dan empat yang memakai rotaror, strobo, sirine harus berhati-hati. Pasalnya jika terjaring Operasi Zebra kendaraan tersebut ditilang bahkan dikandangkan.

"Pertama kita tilang. Kedua, kalau rotaror, strobo dan sirine itu susah dibuka mobilnya akan dikandangkan," ujar Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pol Royke Lumowa usai melaksanakan gelar pasukan Operasi Zebra di halaman Kantor NTMC Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/11/2017)

Mulai hari ini, 1-14 November 2017, Korlantas Mabes Polri menggelar Operasi Zebra serentak diseluruh Indonesia. Operasi ini menekankan pelanggaran lalu lintas dan meminimalisir angka kecelakaan. "Tahun ini kita harapkan angka kecelakaan turun 20 persen," kata Royke.

Jenderal bintang dua ini mengungkapkan operasi ini menitikberatkan pelanggaran yang berpotensi mengalami kecelakaan. Misalnya melawan arus, menerobos lampu merah, bermuatan lebih, tak pakai safety belt dan helm.

 

Selama operasi, Royke meminta anggotanya harus santun dalam melakukan tidakan, tidak boleh arogan, tidak sok kuasa serta menghidari terjadinya kongkalingkong di jalan.

Artinya pelanggar tidak boleh mempengaruhi polisi dan polisi tidak boleh mempengaruhi pelanggar untuk bermain mata sehingga terjadi suap menyuap. "Itu harus dihindari karena Operasi Zebra ini diawasi Propam dan juga masyarakat," tegas mantan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya ini.

 

(https://news.okezone.com/read/2017/11/01/338/1806420/tegas-polisi-akan-kandangkan-mobil-pakai-rotator-dan-sirine?utm_source=news&utm_medium=news_box&utm_campaign=breaking0)

Ujang Rukmana, 40 bersama istri dan dua anaknya yang sedang tertidur pulas saat longsor menimbun rumahnya.

 

Saat dievakuasi warga dan petugas, keluarga ini ditemuakan sudah dala kondisi tak bernyawa. Adapun tiga korban lainnya Usu Hayati, 35, (istri Ujang), dua anaknya Dini Nur Fadilah, 10, dan Nanda (7 bulan).

Pada saat evakuasi para relawan menemukan Usu Hayati sedang memeluk Nanda. Demikian juga Ujang Rukmana. Dia juga ditemukan tak bernyawa dekat anak sulungnya.

Selasa (31/10) dini hari, Kampung Muara RT 03/06 Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tiba-tiba geger karena ada suara gemuruh dari pinggir tebing.

Usu Hayati ditemukan terkubur mendekap anaknya setelah longsor menghantam Kampung Muara RT 03/06 Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, kemarin (31/10). (BPBD Bandung for Jabar Ekspres)

Saat ini seluruh korban longsor sudah dievakuasi dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Informasi yang dikutip dari Bandung Ekspres, sebelum terjadi longsor terjadi, kawasan Cipelah diguyur hujan sejak Senin (30/10) siang hingga tengah malam. Diduga faktor inilah yang memicu tebing longsor dan menimpa rumah di bawahnya.

”Longsor itu terjadi setelah sebelumnya hujan deras mengguyur kawasan tersebut,” terang Kepala Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Tata Irawan.

Tata mengungkapkan, longsor itu terjadi dari tebing setinggi 25 meter dan lebar 40 meter. Kedua rumah itu lokasinya tepat berada di depan tebing yang mengalami longsor. Para korban berhasil dievakuasi oleh petugas yang dibantu warga sekitar pukul 03.00.

Disebutkan Tata Irawan, kawasan Rancabali memang termasuk daerah rawan bencana. Sebab, di lokasi tersebut banyak terdapat lembah dan gunung. ”Saat ini proses evakuasi material tanah terus dilakukan, sementara para korban sudah dikebumikan oleh kerabatnya,” ucapnya.

Kapolres Bandung AKBP Nazly M Harahap secara langsung memimpin proses pemakaman empat jenazah yang menjadi korban tertimpa material longsoran, yang merupakan pasangan suami istri dan dua anaknya dikebumikan di tempat pemakaman umum (TPU) Muara Bandung.

Dirinya beserta para anggotanya dan warga menandu masing-masing jasad korban menggunakan dua bilah bambu yang beralas sarung ke kuburan. Perjalanan dari rumah duka ke TPU Muara berjarak sekitar satu kilometer. Polisi dan warga setempat melewati jalan curam menuju ke TPU tersebut.

”Setelah mengetahui terjadi longsor, kami langsung menerjunkan sejumlah personel untuk mengevakuasi para korban. Ini bentuk kemanusiaan dari jajaran Polres Bandung,” kata Nazly saat ditemui usai mekamanan para korban di TPU Muara.

Selain melakukan evakuasi dan melakukan pemakaman, Polres Bandung pun memberikan bantuan secara simbolis berupa sembako, mi instan dan beras untuk keluarga korban longsor di lokasi tersebut. Serta pihak Polres Bandung menanggung seluruh biaya pemakaman empat korban tersebut.

Sementara itu, pasca terjadinya bencana longsor, Bupati Bandung Dadang M. Naser, beserta jajaran pemerintah segera melakukan berbagai upaya agar hal serupa tidak terjadi lagi di wilayah lainnya.

Selain menginstruksikan siaga longsor bulan lalu untuk seluruh wilayah rawan di Kabupaten Bandung, Dadang juga mendorong agar masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut lebih siaga dan waspada.

”Sebetulnya, melalui BPBD dan perangkat daerah lainnya, upaya preventif dan penanganan darurat sudah dilakukan. Yang tak kalah penting juga yakni koordinasi dan komunikasi sejak terlihat tanda-tanda longsor, seperti adanya retakan dan gerakan tanah,” kata Dadang.

Dadang mengaku sangat prihatin atas bencana yang menimpa warga Desa Cipelah. Dia mengucapkan rasa belangsungkawa sedalam-dalamnya.

(https://batampos.co.id/2017/11/01/longsor-ibu-tewas-berpelukan-dengan-buah-hatinya/)

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memastikan pasokan gas ke Batam akan mengalami gangguan, setidaknya selama dua hari pada 4-5 November mendatang. Kondisi ini disebabkan proyek pengerjaan penguatan jaringan pipa gas di Grissik, Sumatera Selatan.

 

Sales Area Head PGN Batam, Amin Hidayat, menjelaskan pengerjaan proyek pipa tersebut menyebabkan pasokan gas ke Batam berkurang antara 40 hingga 50 persen dari biasanya. Dalam kondisi normal, pasokan gas PGN ke Batam saat ini rata-rata 50 sampai 70 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD).

“Selain Batam, pasokan ke Singapura juga akan terkena dampaknya,” kata Amin di Batamcenter, Selasa (31/10).

Amin mengatakan, pengurangan pasokan gas bahkan berpotensi terjadi sejak dua hari sebelum proyek pengerjaan pipa dimulai. Namun pengurangan pasokannya dalam skala kecil.

Meski begitu, kata Amin, pihaknya berupaya meminimalisir gangguan pasokan tersebut.

“Mudah-mudahan pengerjaannya lancar dan berjalan sesuai rencana. Sehingga pasokan gas cepat normal kembali,” kata Amin.

Menurut dia, kondisi penurunan pasokan gas akibat proyek penguatan jaringan pipa ini bisa dikategorikan force majeure. Karena itu, ia meminta para pelanggan PGN, khususnya di Batam, melakukan antisipasi sedini mungkin untuk menghindari dampak dari pengurangan pasokan gas tersebut.

Kepala Divisi Komunikasi Korporat PGN, Desy Anggia, menambahkan pengerjaan jaringan pipa ini merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan keandalan dan meningkatkan performa penyaluran gas bumi. Pengerjaan pipa ini akan dilakukan di Grissik, Sumatera Selatan, bersama anak perusahaannya, PT Transportasi Gas Indonesia (TGI).

“Pipa yang dikerjakan ini merupakan pipa gas jalur Grissik-Singapura melalui Batam,” kata Desy dalam rilisnya kepada Batam Pos, Selasa (31/10).

Di antara pelanggan gas PGN yang akan merasakan dampak pengurangan pasokan gas ini adalah PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam. Bahkan PLN sudah memastikan akan melakukan pemadaman bergilir selama pengurangan pasokan gas berlangsung.

Manager Humas PT PLN Batam, Bukti Panggabean, mengatakan pengurangan pasokan gas ini menyebabkan produksi daya PLN Batam berkurang hingga 100 Mega Watt (MW).

“Saat ini beban puncak kami 383 Mega Watt. Dengan pengurangan gas ini, maka kapasitas produksi daya kami menurun menjadi sekitar 273 Mega Watt,” kata Bukti, Selasa (31/10).

Akibatnya, kata Bukti, PLN Batam akan melakukan pemadaman bergilir, setidaknya selama dua hari pada Sabtu-Minggu (4-5/10) mendatang. Namun jadwal pemadaman bisa lebih lama, tergantung kondisi pasokan gas dari PGN.

“Kami terpaksa melakukan pemadaman. Ini tak bisa dihindari,” kata dia.

Bukti menjelaskan, pemadaman akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah di Batam. Namun jadwalnya akan digilir, sehingga durasi pemadaman tidak terlalu lama. Yakni sekitar tiga jam per hari.

Mengantisipasi masuknya narkoba dari Batam, pihak kepolisian menyarankan pihak pelabuhan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Tanjunguban maupun Bulang Linggi Tanjunguban memasang mesin pemeriksaan X Ray (pemindai).

 

“Rata-rata pengedar, karena narkoba yang beredar di Bintan, dipasok dari Batam,” ungkap Kapolres Bintan AKBP Febrianto Guntur Sunotomelalui Kasat Narkoba Polres Bintan AKP Joko kepada Batam Pos, Minggu (29/10).

Dari beberapa pengungkapan kasus, pelaku mengaku membeli narkoba dari Simpang Dam, Batam. Hanya, ketika dilakukan pengembangan, jejak bandar atau penjual narkoba sukar ditelusuri. “Mereka janji ketemu di sana setelah transaksi sudah, jadi tak saling kenal,” katanya.

Harapnya, adanya fasilitas X Ray di pelabuhan akan meringankan tugas kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba ke Bintan. Karena Bintan adalah daerah kepulauan yang 90 persen dikelilingi laut sehingga narkoba dengan mudah masuk melalui pelabuhan resmi atau pelabuhan rakyat. “Karena tidak ada pemeriksaan X Ray jadi kita tak tahu
penumpang bawa apa,” katanya.

Selama ini, upaya yang sudah dilakukannya adalah memasang beberapa spanduk imbauan berupa pencegahan dan bahaya narkoba. Spanduk dipasang di beberapa pelabuhan di Tanjunguban dan Kijang.

Selain itu, ia berharap kerja sama dari masyarakat. Jika mendapati informasi pengguna narkoba di wilayahnya, ia meminta melaporkannya segera karena masyarakat memiliki peran dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungannya. Ia juga mengatakan akhir tahun diprediksi narkoba yang masuk ke Bintan. “Trennya akhir tahun pesanan narkoba
banyak, ini harus diantisipasi bersama,” tukasnya.

(http://batampos.co.id/2017/10/30/polisi-minta-asdp-pasang-pemindai/)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengambil alih penerimaan pajak air permukaan yang sebelumnya dibayarkan PT Adhya Tirta Batam (ATB) ke Badan Pengusahaan Batam. Tak sekadar mengambil alih, Pemprov juga langsung menaikkan pajak dari Rp 20 menjadi Rp 188 per meter kubik. Kenaikan itu menimbulkan polemik, tarif air bersih pun terancam naik.

 

Ida berteriak memanggil anaknya untuk segera mandi saat matahari hampir tenggelam, Kamis (26/10). Ia menyuruh anaknya langsung ke kamar mandi karena ia sibuk melayani dua pelanggan yang membeli ayam penyet di warung kecilnya di kawasan Baloi, Lubukbaja, Batam.

Sembari melayani pelanggan, wanita bernama lengkap Elfrida Hashim itu menuturkan sejak pertengahan Agustus lalu, ia menaikkan harga dagangannya, setelah listrik naik lagi 15 persen. Tadinya ia menjual ayam penyet sama nasi Rp 14 ribu, namun kini naik menjadi Rp 18 ribu.

“Sejak listrik naik harga kebutuhan pokok juga ikutan naik, ya terpaksa juga saya naikkan harga dagangan supaya tak rugi,” ujarnya.

Ida mengaku membuka usaha rumah makan kecil-kecilan untuk membantu ekonomi keluarganya, setelah suaminya yang bekerja sebagai welder di salah satu galangan kapal di Tanjunguncang kena PHK. Praktis ekonomi keluarganya bersandar pada usaha warung nasi miliknya itu. Suaminya belum juga mendapatkan pekerjaan di industri galangan kapal yang memang lagi redup dua tahun terakhir.

Namun kini Ida mengaku khawatir setelah membaca berita tarif air bersih ATB bakal naik, setelah Pemprov Kepri menaikkan pajak air permukaan cukup tinggi. Ia khawatir jika tarif air bersih naik, maka harga-harga kebutuhan pokok kembali melonjak.

“Mau jual berapa lagi dagangan ini, naik lagi makin sepi, sekarang aja sudah sepi, apalagi ekonomi lagi lesu,” ujar ibu dua anak ini.

Perempuan berhijab ini berharap tak ada kenaikan tarif air bersih. Masyarakat Batam kini sudah sangat menderita setelah tarif listrik naik dua kali menjadi 30 persen dan sebentar lagi akan menjadi 45 persen.

“Hidup sudah susah, pemerintah jangan buat rakyatnya makin susah. Tolong bijaklah,” pintanya.

Rencana menaikkan tarif air bersih yang dikelola oleh ATB mencuat setelah Pemprov Kepri dan DPRD Provinsi Kepri merevisi Peraturan Daerah (Perda)Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Bersamaan pengesahaan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Revisi Perda ini kemudian disahkan pada 29 Mei lalu di DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang. Salah satu poin penting perubahan perda itu soal penegasan pengambilalihan Pajak Air Permukaan yang semula disetorkan ATB selaku pengelola air bersih di Batam ke BP Batam, menjadi ke Pemprov Kepri. Revisi ini amanah dari UU Nomor 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Sebelum revisi Perda tersebut, Gubernur Kepri Nurdin Basirun sudah mengeluarkan Peraturan (Pergub) nomor 25/2016 tentang Pajak Air Permukaan. Sebab, UU Nomor 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memang memberikan kewenangan pemda tingkat satu sebagai pihak yang berhak menerima pajak air permukaan.

Pemprov Kepri pun menetapkan target PAD dari pajak itu sebesar Rp 20 miliar setahun, terhitung 2017. Namun hingga saat ini, Pemprov Kepri menyebut ATB belum menyetorkan pajak air permukaan lebih dari Rp 17 miliar, terhitung sejak Januari hingga September.

Belum disetorkannya pajak tersebut karena besaran pajak air permukaan yang tertuang dalam Pergub 25/2016 itu dinilai tak masuk akal. ATB selaku pengelola air bersih dan BP Batam selaku pemilik aset berupa waduk yang airnya diolah oleh ATB mempertanyakan besaran nilai perolehan air (NPA) yang menjadi dasar penetapan pajak air permukaan.

Sebelum Pergub itu keluar, ATB menyetorkan pajak air permukaan ke BP Batam sebesar Rp 20 per meter kubik air baku yang diolah ATB. Itu diluar harga air baku Rp 150 per meter kubik yang harus dibayarkan ATB ke BP Batam. Juga belum termasuk royalti dan biaya penyewaan aset.

Rp 20 pajak air permukaan yang dibayarkan ATB itu diperoleh dari 10 persen NPA. NPA sendiri ditetapkan BP Batam selama ini sebesar Rp200 per meter kubik. Namun perhitungan Pemprov Kepri, setelah mengambil alih pajak air permukaan menjadi berbeda. NPA tak lagi Rp200 per meter kubik, tapi Rp1.886 (Pergub 25/2016). Pajak air permukaan pun ditetapkan Rp188, diambil 10 persen dari NPA tersebut.

Dengan demikian, terjadi kenaikan pajak air permukaan sebesar Rp168 per meter kubik air baku yang diolah ATB menjadi air bersih. Angka yang tak kecil menurut BP Batam dan ATB.

Robert Sianipar, saat masih menjabat sebagai Deputy IV BP Batam yang membidangi pengelolaan Air di Batam bahkan bersuara lantang. Ia mempertanyakan mekanisme penghitungan yang dilakukan Pemprov Kepri sehingga diperoleh pajak air permukaan Rp188 per meter kubik.

“Perhitungannya pasti salah. Darimana angka pajak Rp188 per meter kubik itu,” ujar Robert yang pekan lalu resmi diganti oleh pejabat baru.

Hal senada juga dikatakan oleh Hatanto Reksodiputro, saat masih menjabat Kepala BP Batam. “Kita pertanyakan, darimana angka NPA Rp1.886 itu. Itu besar sekali,” ujarnya. Hatanto juga diganti pekan lalu. Posisiya kini dijabat Lukita Dinarsyah Tuwo.

Robert saat itu mengakui, jika Pemprov Kepri tetap memaksakan memungut pajak air permukaan sebesar Rp 188, otomatis tarif air baku BP Batam juga akan ikut terkerek. Sebab, pajak air permukaan kini jauh lebih tinggi dari harga air baku yang notabene objek pajak. Harga air baku kini tetap Rp 150 per meter kubik, sementara pajak air permukaan sudah Rp 188 per meter kubik.

Namun Robert mengaku belum memiliki perhitungan berapa kenaikan tarif air baku nantinya. Namun ia memastikan air baku pasti naik jika pemprov tetap memungut pajak air permukaan Rp 188 per meter kubik.

“Kami akan hitung lagi, ada indeksnya kalau soal ini. Kalau ditanya berapa persentasenya dan berapa pengaruhnya, kami belum hitung,” kata dia lagi

Jika harga air baku naik sebagai konsekwensi dari kenaikan pajak air permukaan, maka muara akhirnya, tarif air bersih ATB juga naik.

Manager Corporate Communication ATB, Enrico Moreno Ginting, juga sependapat dengan Robert. Menurutnya, tak ada alasan untuk tidak menaikkan tarif air bersih jika pajak air permukaan naik tinggi yang juga memicu naiknya harga air baku. Namun ia mengaku belum memiliki prediksi besaran kenaikannya.

“Yang berwenang menaikkan itu BP Batam, bukan kami,” kata Enriqo, Jumat (27/1) pekan lalu di Batam Centre.

Robert sendiri berencana menemui Pemprov Kepri untuk membahas besaran NPA sehingga diperoleh pajak air permukaan Rp 188 per meter kubik. Namun apa daya, Robert dan unsur pimpinan BP Batam lainnya diganti pekan lalu.

Namun, Wakil Ketua Pansus Perda Pajak dan Retribusi Daerah Surya Makmur Nasution mengatakan, BP Batam telah meminta “fatwa” Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Baik terkait kewenangan memungut pajak air permukaan maupun soal besaran pajak air permukaan.

“Tapi saya belum tahu persis hasilnya. Namun soal kewenangan menarik pajak air permukaan, saya yakin BPKP tak menafikan kewenangan Pemprov Kepri,” ujar Surya Makmur saat ditemui di Hotel Pusat Informasi Haji, Jumat (27/10).

Surya berkeyakinan demikian karena dasar Pemprov Kepri berhak memungut pajak air permukaan adalah UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sementara dasar hukum BP Batam tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBK) hanya Peraturan Menteri Keuangan yang notabene masih di bawah UU.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Air BP Batam Binsar Panjaitan melalui stafnya Rahimin mengatakan, pihaknya memang tidak mengetahui persis darimana Pemprov Kepri mendapatkan angka NPA Rp 1.886 per meter kubik yang menjadi dasar pajak air permukaan Rp 188/meter kubik.

“Angka Rp1.886 itu kita juga nggak tahu komponennya apa aja, katanya yang hitung konsultan,” ujar Rahimin, Jumat malam pekan lalu.

BP Batam sendiri dalam menghitung NPA mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/2017 tentan Tata Cara Penghitungan Besaran NPA Permukaan. Rumusnya sederhanya, NPA = HDA (Rp/m3) x FEW x FNA x FKPA. HDA adalah harga dasar air permukaan, FEW adalah faktor ekonomi wilayah, FNA adalah faktor nilai air permukaan, dan FKAPA adalah Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan.

“Dari hasil audit BPKP, pajak air permukaan hanya di angka Rp40/meter kubik,” ungkap Rahimin.

Artinya, kalaupun terjadi kenaikan pajak air permukaan nantinya, kenaikannya tak lebih dari Rp 20/meter kubik dari tarif lama. Sebab, selama ini pajak air permukaan yang dibayarkan ATB ke BP Batam Rp 20/meter kubik. Rp 20 itu diambil dari NPA Rp 200/meter kubik.

Jadi jika pajak air permukaan menjadi Rp 40/meter kubik, maka NPA Permukaan tak lebih dari Rp 400/meter kubik.

Lalu berapa potensi kenaikan tarif air bersih ATB jika pajak Rp 40/meter kubik, Rahimin mengatakan pihaknya belum menghitung. Namun untuk harga air baku, berdasarkan audit BPKP bisa menjadi Rp400-an.

Jika Pemprov memaksanakan pajak air permukaan di angka Rp 188/meter kubik, Rahimin juga mengaku pihak Kantor Air Batam belum menghitung potensi kenaikan air baku dan tarif air bersih.

“Yang pasti kalau air baku naik pasti ngaruh pada trif air bersih,” katanya.

Pemprov Kepri melalui Sekretari Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah sudah beberapa kali menegaskan, pihaknya akan tetap memungut pajak air permukaan berdasarkan Pergub 25/2016 itu, yakni Rp 188 per meter kubik. Apalagi target penerimaan PAD dari pajak air permukaan itu sudah masuk di APBD murni 2017 yang sudah diundangkan.

“Kami akan tetap menagih ke ATB. Terhitung Januari hingga September 2017, ATB menunggak pajak sebesar Rp 17 miliar,” sebut Fadillah belum lama ini.

Soal NPA Rp 1.886 yang menjadi dasar penerapan pajak air permukaan Rp 188 per meter kubik air yang diambil ATB, menurut Fadillah sudah melalui perhitungan yang cermat yang melibatkan konsultan. Besaran NPA itu dituangkan dalam Pergub 25/2016.

Mencermati pasal per pasal di Pergub 25/2016, khususnya pada pasal 3, NPA yang menjadi dasar penetapan pajak air permukaan memang dibedakan antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan perusahaan non PDAM. NPA PDAM ditetapkan hanya Rp 150 per meter kubik. Itu artinya, pajak air permukaannya tak lebih dari Rp 15 per meter kubiknya.

Sementara, di luar PDAM seperti ATB yang mengelola air bersih di Batam, NPA-nya lebih tinggi karena dikenakan tarif progresif. Meski ATB mengolah air baku menjadi air bersih untuk kepentingan masyarakat Batam, namun ATB tetap berorientasi pada keuntungan.

NPA untuk ATB sendiri sebenarnya bervariasi. Tergantung voulume air permukaan yang digunakan.

Pada lampiran Pergub 25/2016 disebutkan,

  • penggunaan 0-50 m3 dikenakan tarif Rp 1.598
  • Penggunaan 51-100 m3 Rp 1.634;
  • penggunaan 101-500 m3 Rp 1.670
  • pengguaan 501-1000 m3 Rp 1.706
  • penggunaan 1001-2.500 m3 Rp 1.742
  • penggunaan 2.501-5.000 m3 Rp 1.778
  • penggunaan 5001-10.000 m3 Rp 1.814
  • penggunaan 10.001-50.000 m3 Rp 1.850, dan
  • penggunaan lebih dari 50.000 m3, NPA-nya Rp 1.886.

Kapasitas produksi instalasi pengolahan air (IPA) ATB sendiri mencapai 3.610 liter/detik. Rincian:

  • IPA Nongsa 60 liter/detik;
  • IPA Seiharapan 210 liter/detik;
  • IPA Seiladi 240 liter/detik;
  • IPA Mukakuning 600 liter/detik;
  • IPA Tanjungpiayu 300 liter/detik, dan
  • IPA Duriangkang 2.200 liter/detik.

Karena produksi air bersih ATB setiap tahunnya jika dikonversi ke meter kubik, rata-rata 100 juta meter kubik. Dengan begitu, NPA ATB berada di angka maksimum Rp 1.886 per meter kubik. Pajak air permukaan 10 persen dari NPA itu menjadi Rp 188/meter kubik.

Wakil Ketua Pansus Perda Pajak dan Retribusi Daerah Surya Makmur Nasution menilai, angka NPA Rp 1.886/meter kubik yang jadi dasar penetapan pajak air permukaan Rp 188/meter kubik yang tertuang di Pergub 25/2016 sudah tepat. Alasannya, besaran pajak air permukaan itu tak masuk dalam bagian yang dievaluasi Kemendagri dari revisi Perda Nomor 8/2011 yang telah dilakukan Mendagri.

“Ini buktinya, Evaluasi Mendagri nomor 903_7728/2017 tentang Pajak Daerah tertanggal 25 September 2017 tak mempermasalahkan kewenangan menerima pajak air permukaan maupun besaran pajaknya,” ujar Surya sambil menunjukkan dokumen hasil evaluasi tersebut.

Menurutnya, hanya ada tiga komponen yang dievaluasi Mendagri dari revisi Perda Pajak Daerah tersebut, namun semua diluar soal pajak air permukaan. “Artinya tak ada masalah, kewenangan menerima pajak air permukaan memang hak Pemprov Kepri dan besarannya sudah benar perhitungannya,” katanya.

Ia juga menegaskan, kenaikan pajak air permukaan itu tak bisa dijadikan alasan oleh BP Batam maupun ATB untuk menaikkan tarif air bersih ke pelanggan.

“Pajak naik Rp 188 per meter kubik ATB masih untung, BP Batam juga tak kehilangan pendapatan, toh masih ada royalti dan penyewaan aset,” katanya.

Ia meminta ATB lebih fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat daripada memikirkan menaikkan tarif. Apalagi konsesi ATB akan segera berakhir pada 17 April 2020 mendatang.

Meski begitu, Surya yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam ini menyarankan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan tim, duduk bersama dengan BP Batam untuk mensingkronkan data. Tujuannya, agar diperoleh titik temu.

Kalaupun ada perbedaan angka NPA, Surya menilai bisa jadi terjadi perbedaan analisis terhadap fator-faktor yang mempengaruhinya. Bisa jadi faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan, dan faktor kelompok pengguna air permukaan.

“Saya kira tak ada yang tak bisa kita selesaikan kalau mau duduk bersama. Apalagi pimpinan BP Batam yang baru Pak Lukita sangat terbuka. Tak perlu ribut, karena aturannya sudah jelas,” pintanya.

Pertemuan tersebut juga sebaiknya melibatkan pihak ATB. ATB nantinya harus jujur dan terbuka soal berapa sebenarnya besaran pajak yang mereka bayarkan selama ini, di luar royalti, harga air baku, dan penyewaan aset.

Surya mengaku memperoleh informasi kalau pajak yang dibayarkan ATB selama ini ke BP Batam hanya 2 persen saja. “Silakan buka, transparan saja,” ujarnya.

Enrico sendiri menyebutkan, setiap tahunnya, ATB harus menyetorkan kurang lebih Rp 15 miliar ke BP Batam sebagai kewajiban pengambilan air baku. Sementara besaran pajak yang dibayarkan ke pemerintah sebesar Rp 2 miliar per tahun.

“Itulah yang kami bayarkan selama ini melalui BP Batam,” ujarnya.

Sebagai investor swasta pengelola air bersih yang kinerjanya dituntut menjalankan tugas seperti pelayanan PDAM, pihaknya merasa bingung kalau gubernur bersikukuh menaikkan pajak air permukaan Rp 188/meter kubik.

“Makanya sekarang permintaannya seperti apa dari Pemprov. Itu bagaimana kami membayarnya,” tanyanya.

Menurut Enrico, sebenarnya ATB akan selalu siap mengikuti aturan pemerintah yang berlaku, asal sistem penghitungannya jelas, dan sudah berdasarkan kesepakatan pihak terkait, dalam hal ini Pemprov Kepri dan BP Batam.

“Yang berhak memutuskan itu Pemerintah dan BP Batam, ATB hanya sebagai operator saja. Nah, khusus nilai Rp 17 miliar yang katanya tunggakan pajak itu, itu kami serahkan ke BP Batam juga. Keputusannya semua ada di BP Batam sesuai dengan kesepakatan konsesi. Silakan BP yang mencari solusinya,” tegas Enrico.

Mengenai kenaikan tarif, Enrico juga menambahkan, yang berhak menaikkan tarif air itu BP Batam, ATB sendiri tidak mempunyai wewenang. Hanya saja, mereka selama ini, berdasarkan usulan, apabila ada kenaikan tarif, sudah diatur dalam indeksasi dengan melihat komponen. Antara lain, besaran UMK, inflasi, tarif listrik, dan juga fungsi ATB sebagai perusahaan swasta yang tentu saja harus untung.

“Sebenarnya, kenaikan tarif itu tak bisa dipertanyakan ke kita. BP yang berhak. Namun, sepanjang tidak ada kenaikan beban dan pajak yang ekstrim atau pengaruh-pengaruh eksternal, ATB tidak akan mengusulkan menaikkan tarif air kepada pelanggan,” tutup Enrico.

Di tempat terpisah, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, pajak air permukaan itu memang hak Pemprov Kepri. “Dulu diambil BP Batam, sekarang itu hak Pemprov,” ujarnya, Rabu pekan lalu di Swissbel Hotel Harbour Bay.

Meski begitu, Nurdin terkesan tak konsisten karena ia mengatakan Pergub 25/2016 tak pernah ia teken. Namun file Pergub yang diunggah di laman website Pemprov Kepri sangat jelas diteken Nurdin.

“Saya nga tau itu website. Jangan dipaksa saya jawab yang saya tak tahu,” ujar Nurdin. Ia juga mengaku tak tahu soal hutang ATB Rp 17 miliar yang harus dibayarkan ke Pemprov Kepri.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Radjagukguk mengatakan, jika Pergub 25/2016 tentang pajak air permukaan berpotensi membuat air baku naik yang pada gilirannya membuat tarif air bersih naik, sebaiknya direvisi.

“Review kembali. Apalagi kondisi ekonomi Batam masih kurang baik. BP Batam, Pemprov, dan ATB harus duduk bersama. Intinya, jangan ada kenaikan tarif air bersih,” pinta Jadi.

(http://batampos.co.id/2017/10/30/ketika-angka-pajak-air-permukaan-jadi-polemik/)

Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, memusnahkan barang bukti kasus narkotika jenis ekstasi senilai Rp1,2 miliar, Jum'at (20/10) di Pendopo Mapolda Kepri. Ribuan butir ekstasi tersebut dimusnahkan dengan cara diblender.

"Ekstasi yang dimusnahkan hari ini sebanyak 40.661 butir," kata Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian didampingi Direktur Reserse Narkoba Kombes Helmi Santika, Kabid Rehabilitasi BNNP Kepri Ali Chozin, Perwakilan dari Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Batam dan BPOM Kepri, Jumat (20/10/2017).

Sebelum dimusnahkan, polisi membacakan surat ketetapan pemusnahan dari Pengadilan dan kemudian menyisihkan sebagian ekstasi untuk diuji oleh anggota Biddokes Polda Kepri menggunakan Kit Identifikasi Narkoba. Dari total 42.382 ekstasi tersebut, sebagian dikirim ke Puslabfor Polri di Medan sebanyak 1.707 butir untuk diuji, dan 14 butir untuk pembuktian perkara di Pengadilan.

Sam mengungkapkan, penyelundupan 42.382 tablet ekstasi berbagai merek itu, berhasil digagalkan polisi berkat informasi dari masyarakat. Barang haram tersebut dibawah oleh MA dan diamankan di pelabuhan rakyat di Kawasan Seijodoh, Batam, Minggu 17 September sekira pukul 06.15 WIB.

 

"Tersangka dijanjikan upah Rp5 juta dan disuruh menjemput barang diperairan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia (OPL)," katanya.

Pemusnahan ribuan ekstasi kali ini, sambung Sam, merupakan tindakan tegas aparat hukum demi memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah Kepri. Apalagi kata dia, wilayah Kepri masuk dalam alur perdagangan narkoba lintas negara dari China transit ke Taiwan dan kemudian Malaysia.

"Dan alur terdekat untuk transit adalah wilayah kita. Kita semua bangsa Indonesia sudah tahu kalau sumbernya dari sana," ujar Jenderal Bintang Dua itu.

Berbagai pertemuan dan kordinasi berkali-kali dilakukan Indonesia dengan negara Malaysia untuk sama-sama sepakat memberantas peredaran narkoba. Namun, hal itu kembali lagi kepada kebijakan masing-masing negara yang tidak bisa diintervensi.

"Tugas kita sekarang, bagaimana seluruh aparat keamanan harus bahu membahu, bekerjasama melakukan upaya pencegahan agar perang terhadap narkoba bisa terwujud dan Indonesia bisa lepas dan bebas dari narkoba," pungkasnya.

Elsa, 17, pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan di jalan R Suprapto, pasnya di putaran simpang Barelang, Rabu (18/10). Elisa yang mengendarai sepeda motor honda supra x warna hitam nomor polisi BP 36XX DT masuk ke dalam kolong dumptruck.

 

“Saat itu dumtruck 10 roda warna putih bermuatan tanah ini hendak memutar arah yang datang dari arah Batuaji. Lalu motor tersebut main nyelonong saja main salip,” ujar Rano saksi mata di lokasi.

Masih kata Rano, bila dumptruck tersebut tidak perhatikan kaca spion sudah terlindas motor tersebut.

“Untung saja dumptruck berhenti jadi hanya stang motor yang terlinadas,” ujarnya.

Siswi SMAN 5 ini yang tinggal di Tembesi ini langsung dilarikan ke Rumah Sakit Embung Fatimah, Batuaji oleh Andra sopir damtruck.

Korban hanya lecet dibagian kepala, tangan dan kaki saja, ujar Andika Putra saat di rumah sakit.

Kemacetan panjang tidak terelakkan mulai dari SP Plaza sampai ke lokasi kejadian.

“Saat ini motor dan dumptruck diamankan unit laka ke Polresta Barelan, ujar Aiptu Darwin.

(http://batampos.co.id/2017/10/19/elsa-masuk-kolong-dumptruck/)

Dinas Perhubungan (Dishub) Batam akan bekerjasama dengan jajaran Sat Lantas Polresta Barelang untuk meringkus para sopir kendaraan umum yang mengemudikan kendaraan dengan ugal-ugalan.

 

Selain itu, petugas juga akan melakukan penindakan terhadap sopir kendaraan umum tembak yang selama ini sangat bebas beroperasi di Batam.

“Untuk waktunya masih belum bisa dipastikan. Saat ini, Dishub masih menyusun kapan waktunya. Karena Dishub masih ada kegiatan,” ujar Kanit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali) Polresta Barelang Ipda Frediano, Senin (16/10).

Tindakan baru dilakukan setelah aparat menerima banyaknya keluahan dari masyarakat yang merasa haknya sebagai pengguna jalan di ambil oleh para sopir kendaraan umum. Selama ini, kendaraan umum selalu ngetem sembarangan dan ugal-ugalan yang tentunya kondisi ini tentunya membahayakan pengendara lain.

Parahnya lagi, mereka juga sering berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di sepenjang jalan yang telah terpasang rambu dilarang parkir maupun rambu dilarang berhenti.

Frediano mengatakan, jajaran Satlantas Polresta Barelang akan mengirim surat kepada organda masing-masing angkutan umum tersebut, agar menertibkan sopir-sopirnya yang tidak bisa mematuhi aturan lalu lintas maupun mendata para sopir ilegal.

“Pada saat ini, memang sudah waktunya untuk melakukan penertiban. Kita dari kepolisian tentunya akan mendampingi Dishub untuk kegiatan ini,” bebernya.

Seperti diketahui, banyak angkot di Batam yang kondisinya sudah sangat tidak layak, sopir ugal-ugalan dan sering menabrak warga, ditambah lagi sopir tembak bebas beroperasi. Walau sudah sering dikeluhkan warga, kondisi itu tetap saja kurang diperhatikan aparat.

(http://batampos.co.id/2017/10/17/polisi-akan-koordinasi-dengan-dishub-untuk-tertibkan-angkot/)

Anggota Komisi IV DPRD kota Batam, Udin P. Sialoho mengatakan tidak ada perekrutan 150 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam di APBD murni 2018 ini.

 

“Kami lagi bahas di banggar (Badan Anggaran) DPRD Batam memang tak ada tahun ini. Kemungkinan baru bisa direalisasi di APBD perubahan 2018 nanti,” kata Udin, Selasa (17/10).

Menurut dia, anggaran dinas pendidikan masih memprioritaskan penambahan sekolah baru dan ruang kelas baru. Hal ini mengingat masih banyaknya keterbatasan ruangan belajar di setiap sekolah. “Masih seputar ruang kelas baru,” tuturnya.

Sementara itu anggota Komisi IV lain, Safari Ramadhan mengakui jika pada saat pembahasan di komisi, penambahan 150 guru honorer yang diusulkan dinas pendidikan sudah disepakati bersama.

“Tak tahu saya apakah di banggar termasuk di hold atau tidak. Yang jelas komisi sudah kita setujui untuk APBD murni 2018 dianggarkan untuk penambahan guru honorer,” katanya.

Bila melihat keterbatas tenaga pengajar saat ini, kata dia, tentu sudah seharusnya pemerintah daerah menganggarkan untuk penambahan guru. Sehingga proses belajar mengajar bisa lebih baik.

“Memang kita lagi butuh guru. Kalau di Banggar tentu ada penilaian sendiri,” sebut Safari.

Hanya saja harus singkron, dinas pendidikan harus bisa memberikan data yang rill. Terutama berapa kebutuhan guru, sekolah mana saja kekurangan guru serta guru apa saja yang dibutuhkan.

“Sehingga penganggarannya bisa lebih mudah,” katanya.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengaku tidak mengetahui penambahana 150 guru honorer tersebut. “Nanti kita cek lagi untuk memastikan. Apakah di APBD murni atau perubahan 2018 nanti,” katanya.

Diakuinya, justru yang menjadi prioritaskan banggar adalah pengadaan sarana prasarana rumah sakit Embung Fatimah yang dianggap penting dan paling dibutuhkan masyarakat Batam saat ini.

“Kalau pengadaan RSUD memang skala prioritas. Hanya saja untuk guru kita belum tahu. Nanti cek dulu di komisi terkait,” ujarnya singkat.

(http://batampos.co.id/2017/10/18/2018-tiada-perekrutan-guru-honorer/)

Satu lagi, terobosan Kantor Imigrasi kelas I khusus Batam. Mengurus paspor di tempat, bukan di kantor imigrasi. Wohoo…..

 

Selasa (17/10/2017), mereka melaksanakan pengurusan paspor di sekolah Prestasi Batam yang berlokasi di perumahan Pandawa Asri, kelurahan Buliang, Batuaji.

125 warga sekolah Prestasi yang terdiri dari Murid, Guru dan Orangtua wali murid antusias memanfaatkan kemudahan pelayanan paspor tersebut.

Pelayanan pengurus paspor mobile itu langsung diawasi oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas I khusus Batam Lucky Agung Binarto. Disela-sela pelayanannya Lucky menjelaskan, pelayanan pengurusan paspor mobile ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Batam untuk mengurus paspor serta mengurangi penumpukan pengurusan paspor di kantor Imigrasi Batam di Batamcenter.

“Kami tahu selama ini semuanya (pengurusan paspor) menumpuk di kantor. Ini kami lakukan untuk atasi persoalan itu sekaligus mempermudah masyarakat yang ingin buat paspor,” tutur Lucky.

Pelayanan mobile ini kata Lucky, dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor secera berkelompok dengan jumlah maksimal 300 orang. Ini bisa untuk kelompok masyarakat, instansi, kantoran, perusahaan ataupun lembaga pendidikan dan lain sebagainya.

“Kalau sudah kumpul dan berkasnya (syarat pengurusan paspor) semua sudah lengkap sampaikan ke kami, kami akan turun layani. Tapi batasan perhari hanya 300 orang saja karena hanya dua alat yang kami gunakan,” ujarnya.

Pelayanan ini memang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus paspor, namun demikin persayaratan pengurusan paspor tetap sama.

“Permudah di sini dalam arti pelayanan pengurusan paspornya. Kalau persyaratan tetap sama harus lengkap. Tidak ada yang istimewah,” kata Lucky.

Dalam pelayanan mobile ini segala urusan untuk mendapatkan paspor seperti isi berkas, foto, wawancara dan lain sebagainya memang dilakukan di lokasi yang didatangi petugas mobile, namun untuk ambil fisik paspor jadinya tetap di kantor Imigrasi Batam oleh masing-masing pengurus.

“Program ini sebenarnya sudah lama berjalan, cuman selama ini jarang dieskpose. Tujuannya ya itu tadi untuk mempermudah pelayanan kepada warga,” tutur Lucky.

Pihak sekolah Prestasi sendiri mengaku sangat terbantu dengan pelayanan mobile tersebut. Keinginan pihak sekolah untuk memberangkatkan guru dan murid study tour ke Singapura akhirnya terwujud.

“Sudah lama kami merencanakan adanya study tour ke Singapura, tapi belum kesampaian karena persoalan paspor ini. Nah hari ini petugas imigrasi Batam datang menjawab keinginan kami. Setelah paspor jadi kami akan segera ke Singapura,” ujar kepala sekolah Prestasi Batam, Titi Elvina.

Mereka yang ikut dalam pengurusan paspor kolektif itu kata Titi, tidak saja guru dan murid, tapi juga orangtua wali murid. Itu karena rencana studi tour ke Singapura itu melibatkan orangtua murid untuk kelas satu sampai kelas tiga.

“Karena kelas satu sampai tiga butuh pendampingan orangtua. Kalau kelas empat keatas tidak diwajibkan. Tapi kalau ada orangtua yang mau ikut tidak apa-apa. Kami juga fasilitasi pengurusan paspor ini,” tuturnya.

(http://batampos.co.id/2017/10/18/warga-batam-anda-bisa-urus-paspor-tanpa-harus-ke-kantor-imigrasi-baca-caranya-ya/)

Asyik di Facebook