Jan 24, 2019 Last Updated 11:33 AM, Jan 24, 2019
Nasional

Nasional (549)

 Polresta Barelang akan melakukan tindakan tegas terhadap para calo-calo tiket, yang memanfaatkan momen lebaran untuk mencari keuntungan.

 

Kapolresta Barelang Kombes Hengki mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada seluruh agen tiket untuk tidak menjual harga tiket laut maupun udara melebihi harga eceran tertinggi atau melebihi batas terendah.

“Penjualan tiket pesawat atau tiket laut tidak boleh menjual tiket melebihi dari batas tertinggi, kalau ada oknum itu akan ditindak tegas,” kata Kapolresta.

Menurut Hengki, untuk memberantas calo tiket yang memanfaatkan momen lebaran nanti, polisi akan mengambil berapa langkah, untuk mengatisipasi munculnya para calo di terminal bandara, dan pelabuhan yang ada di Batam.

“Sudah jelas akan kita lakukan penyelidikan di lapangan. Pangan pun akan kita lakukan penyelidikan kalau ada yang lakukan penimbunan,” tegasnya.

Selain itu, jika didapatkan adanya agen tiket atau oknum yang menjual tiket melebihi harga eceran tertinggi, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dilakukan penindakan lebih lanjut dan diproses secara hukum.

“Termasuk juga dari agen yang menjual tiket dengan alasan jual tiket habis kemudian dimanfaatkan dengan itu. Bisa ditindak dengan mencabut izin atau sebagainya. Makanya kita lakukan penyelidikan,” bebernya.

Mengenai pengawasan ini, dijelaskan oleh Hengki, nantinya ditempat-tempat seperti bandara dan pelabuhan akan ditempatkan petugas kepolisian yang berjaga selam 24 jam.

Bila menemukan adanya calo tiket, Kapolresta meminta kepada jajarannya untuk memberikan tindakan hukum terhadap para calo tersebut.

“Kami meminta kepada masyarakat, agar bisa memanfaatkan kemajuan teknologi, untuk membeli tiket. Jangan beli tiket dari calo,” ujar Hengki.

Ia mengatakan kepada masyarakat bila menemukan calo-calo yang sedang menawarkan tiket yang melebihi batas yang telah ditentukan, agar dapat melaporkan ke kantor polisi terdekat.

“Silahkan lapor ke Polsek KPPP, Polres atau kantor polisi terdekat,” imbuhnya.

(http://batampos.co.id/2018/05/31/polisi-awasi-calo-tiket-2/)

Memasuki pekan kedua bulan suci Ramadan, Tim Terpadu kembali melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam yang ada di Kawasan Nagoya, Selasa (29/5) sekitar pukul 19.00 WIB.

 

“Semalam kami turun, ada tiga arena permainan ketangkasan yang masih beroperasi,” kata Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP Batam, Imam Tohari, Rabu (30/5).

Tiga gelanggang permainan yang masih beroperasi ini langsung dilakukan tindakan berupa peringatan. Ketiga gelper tersebut berada di Nagoya Mal Hill, Puja Bahari dan dekat Formosa.

Tohari menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan semua pengelola tempat hiburan malam mengaku lupa soal jadwal penutupan THM di pekan kedua ini.

“Masih alasan klasik aja yang mereka pakai, padahal ini sudah menahun,” ujarnya.

Ia menambahkan razia THM ini akan dilanjutkan hingga Jumat (1/6) besok. Ia berharap THM bisa mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama.

Sebelumnya, tim terpadu juga berhasil menyegel tiga tempat hiburan malam yang beroperasi di hari pertama masuknya bulan suci Ramadan.

Berdasarkan hasil rapat bersama, penutupan THM disepakati tiga hari di awal, tiga di pekan kedua dan tiga hari di terakhir.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Batam, Gustian Riau menambahkan ketiga gelper yang ditindak semalam memang melanggar aturan yang telah disepakati.

“Mereka buka ya kami tindak. Jika nanti malam masih saja buka kami beri SP 2,” tegasnya.

(http://batampos.co.id/2018/05/31/lagi-tim-terpadu-razia-tempat-hiburan-malam/)

Tim gabungan dari Pemko Batam, TNI, polisi dan jaksa mengamankan 37 orang dalam operasi pengawasan Tempat Hiburan Malam (THM) dan razia penyakit masyarakat yang dilakukan Minggu (27/5) dini hari. Mereka terjaring razia di penginapan Polewali, Pelita, Lubukbaja.

 

Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Batam, Imam Tohari, dari jumlah tersebut 9 di antaranya merupakan Pekerja Seks Komersial (PSK). Dan, lainnya merupakan pasangan kumpul kebo, ironisnya beberapa di antaranya merupakan anak di bawah umur dan baru saling mengenal di media sosial facebook.

“Bahkan anak-anak itu ada yang bertiga dalam satu kamar,” kata Imam.

Ia mengatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang geram dengan aksi para PSK yang mangkal di sekitar penginapan tersebut. Menurutnya, dalam aksinya para PSK ini berdiri dan menyetop kendaraan yang lalu lalang dan dibantu preman.

“PSK ini diamankan di luar penginapan. Tim sempat keliling dulu untuk mengecek aksi mereka,” kata dia.

Ia menguraikan, setalah mendapat pelanggan, para PSK tersebut akan mengajak pelanggan kencan di penginapan tersebut. “Mereka pakai fasilitas penginapan, dengan sistem perjam,” terangnya.

Sejatinya, lanjut dia, masyakatan telah lama melaporkan keadaan ini. Bahkan, pihaknya telah turun ke lokasi untuk melakukan teguran lisan namun tak diindahkan.

“Makanya bersama tim gabungan, sebanyak 65 orang kami turun. Lagipula kami harus berikan rasa nyaman bagi masyarakat, apalagi ini bulan puasa,” imbuhnya.

Dalam, operasi ini ia mengaku tidak menemui THM yang bandel. Namun sehari sebelumnya, Sabtu malam hari, pihaknya mendapati tiga message melanggar ketentuan di Batuaji. “Dan kami temui juga judi dadu,” pungkasnya. 

(http://batampos.co.id/2018/05/28/tim-gabungan-amankan-37-orang-dari-tempat-hiburan-malam/)

Forum Komunikasi Batam Damai (FKBD) ajak masyarakat stop ujaran kebencian. Ajakan tersebut dibuat melalui acara kumpul bersama tokoh agama yang diadakan di Biz Hotel, Sabtu (26/5) sore.

 

Forum itu untuk mengajak masyarakat agar menjaga kedamaian di Batam dengan tidak membuat ujaran kebencian melalui media sosial.

Gerakan ini pun dilakukan untuk menyikapi kasus-kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia paska tragedi bom di Surabaya. Khususnya kasus ujaran kebencian yang melibatkan satu diantara warga Batam, Ria Siregar.

“Kami tidak mencampuri masalah hukum Ria Siregar, tapi lebih kepada mengajak masyarakat untuk belajar dari kasus ini. Untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan seperti ini, kami berinisiatif untuk membuat deklarasi Batam Damai. Intinya bagaimana kita di Batam ini bisa tetap damai,” tutur Wakil Ketua FKBD Batam, Raja Indra Mora.

Kegiatan itu pun dihadiri perwakilan Muspida serta para tokoh dari semua agama. Juga organisasi keagamaan seperti MUI, FPI, NU, Muhammadiyah, dewan Masjid, dewan gereja.

“Masing-masing tokoh agama ini memberikan pesan damai dan mengimbau umat masing masing agama untuk dapat menahan diri. Jaga jarimu dan Batam Damai. Kalau bisa sampaikan lah pesan-pesan positif melalui medsos dengan tagar tersebut,” katanya.

Hadir juga Azis Siregar, Orangtua Ria Siregar di acara tersebut. Di depan forum ia meminta maaf kepada masyarakat Batam.
“Saya mengerti keresahan yang dirasakan oleh bapak dan ibu atas perbuatan anak saya. Atas nama keluarga saya mohon maaf sebesar-besarnya,” katanya sambil menghapus air matanya.

(http://batampos.co.id/2018/05/28/fkbd-ajak-masyarakat-stop-ujaran-kebencian/)

Meningkatnya jumlah pemohon pembuatan paspor membuat Kantor Imigrasi Kelas I Batam melakukan pembatasan. Opsi ini dilakukan lantaran melonjaknya jumlah permohonan paspor.

 

Kepala Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam Lucky Agung Binarto menyebutkan, permohonan paspor saat ini dibatasi oleh kuota. Rata-rata setiap harinya imigrasi menyediakan 450 kuota permohonan.

“Setiap harinya permohonan yang masuk bisa capai 2.000 orang. Kita tetapkan kuota karena tak mungkin semua berkas yang diajukan pemohon bisa kita terima semuanya,” kata Lucky.

Diakunya, saat ini Imigrasi memberikan kemudahan pengurusan paspor. Masyarakat Batam bisa mengurus paspor di tiga lokasi yakni, Kantor Imigrasi Kelas I Batam, Mall Pelayanan Publik (MPP), dan Mall Harbourbay. Setiap harinya kuota yang diberikan di kantor imigrasi sebanyak 300 kuota, 50 di MPP, dan 100 kuota di Harbourbay.

“Bagi yang tidak kebagian nomor antrean akan dilayani pada hari yang berikutnya,” tuturnya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak pilih kasih dalam pelayanan. Kecuali yang diprioritaskan, semisalnya orang yang lagi sakit, orangtua atau lansia, ibu hamil, ada keperluan mendadak.

Lucky mengakui sejak diberlakukan sistem online ini, pelayanan menjadi mudah, begitu mendapatkan panggilan, tidak sampai menunggu 30 menit, pemohon sudah langsung dilayani.

“Yang penting dengan sudah online, pastinya lebih tertib, tidak lagi mengantri,” jelas Lucky.

(http://batampos.co.id/2018/05/28/kuota-pemohon-paspor-dibatasi-450-per-hari/)

Para pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hari ini memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Mereka adalah Ketua Umum PSI Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, Wasekjen Satia Chandra Wiguna, Communication Strategist Andy Budiman dan Desainer Endika Wijaya.

"Hari ini kami datang memenuhi panggilan Bareskrim terkait temuan dan laporan dari Bawaslu. Kami menghormati proses hukum yang berlaku, maka itu kami berlima datang dalam kondisi sehat lahir batin, cukup tenang dan optimistis dengan proses yang akan kami jalani," kata Grace Natalie di Gedung Bareskrim, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Menurut dia, materi PSI di koran Jawa Pos edisi 23 April 2018 tidak melanggar peraturan kampanye karena tidak mengandung visi misi, program maupun citra diri PSI. Grace mengatakan, materi itu hanya memuat nama-nama hasil polling internal kandidat wapres dan kabinet Jokowi untuk tahun 2019 yang dimuat di koran dalam rangka meminta masukan dari publik.

"Dalam materi tersebut tidak ada foto pengurus DPP PSI. Tidak ada ajakan memilih. Publikasi tersebut ditujukan sebagai pendidikan politik masyarakat, polling untuk menampung aspirasi masyarakat," paparnya.

 

 

PSI saat mendaftar di KPU (Antara)

Sementara pencantuman logo dan nomor urut PSI dalam iklan tersebut, menurut dia hanya sebagai keterangan bahwa PSI sebagai pihak penyelenggara polling. "Logo PSI pun hanya sekitar lima persen dari total luas halaman koran," ucapnya.

Grace beranggapan pejabat Bawaslu telah bersikap diskriminatif dengan melaporkan PSI ke Bareskrim Polri sementara membiarkan partai politik lain. "Padahal banyak parpol lain yang beriklan dengan menampilkan logo, nomor urut dan foto petinggi partai," ujarnya.

Sebelumnya, PSI memuat iklan polling cawapres dan anggota kabinet Jokowi 2019 di koran Jawa Pos pada 23 April 2018 dan mencantumkan nomor urutnya di Pemilu 2019 serta logo partai.

Temuan ini membuat Ketua dan anggota Bawaslu melaporkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wakil Sekjen PSI Satia Chandra Wiguna ke Bareskrim Polri.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/05/22/337/1901161/pengurus-psi-diperiksa-bareskrim-gara-gara-iklan-kampanye)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan gratifikasi acara mantu Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, 26 Februari lalu. Senin (21/5), Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Arif di Jakarta.

 

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono membenarkan pihaknya melanjutkan pemeriksaan terhadap Sekda Kepri, kemarin. Giri menyebut, kasus dugaan gratifikasi ini bisa menyeret Arif ke meja hijau.

”Kami masih mendalaminya. Tidak tertutup kemungkinan dilakukan hukuman pidana,” kata Giri Suprapdiono di Jakarta, Senin (21/5).

Giri menjelaskan, dari hasil klarifikasi yang dilakukan Direktorat Gratifikasi KPK, ada beberapa jenis pemberian yang diduga diterima Arif terkait pesta pernikahan yang digelar secara adat tersebut. Antara lain, berupa uang tunai, makanan dan barang, serta pembayaran vendor.

”KPK juga berkoordinasi dengan Inspektorat Kemendagri terkait dengan kepatuhan terharap aturan disiplin PNS,” katanya.

Giri menambahkan, perilaku koruptif kepala daerah dan pejabat daerah biasanya dimulai dari sikap kompromistis terhadap penerimaan gratifikasi yang diselipkan dalam acara adat istiadat yang luhur. Seperti pernikahan.

“Modusnya berkembang, yang semula diberikan saat acara melalui kotak sumbangan, menjadi pemberian dilakukan sebelum acara atau setelahnya dalam nilai yang besar,” jelasnya.

Karena gratifikasi baru dilaporkan setelah lebih dari 30 hari kerja, KPK telah memberikan surat rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Isinya, meminta Mendagri untuk memberikan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

”Bisa hukuman disiplin berat,” imbuh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Sesuai PP 53 itu, aparatur sipil negara yang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannnya masuk kategori larangan yang dapat hukuman disiplin berat. Hukuman itu bisa berupa penurunan pangkat, jabatan, sampai pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat sebagai PNS.

Menurut Febri, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi ke KPK yang berhubungan dengan jabatan dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah pemberian gratifikasi. Atau melalui unit pengendali gratifikasi di instansi setempat.

Sebab saat ini KPK telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Provinsi Kepri untuk mempermudah pihak-pihak yang ingin melaporkan gratifikasi.

“Seharusnya lebih dimudahkan dalam melakukan pelaporan, baik penerimaan gratifikasi secara umum yang berhubungan dengan jabatan, ataupun gratifikasi dalam pernikahan,” tuturnya.

Sementara itu, usai mengklarifikasi gratifikasi ke KPK, Arif tidak mau memberikan keterangan kepada wartawan. Termasuk, soal dugaan gratifikasi yang bila ditotal mencapai ratusan juta. Dia langsung pergi menghindari awak media yang menunggunya di lobi gedung KPK.

Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Kepri Mirza Bachtiar mengatakan Sekda Arif memenuhi panggilan pemeriksaan KPK itu seorang diri. Selain diperiksa KPK, Arfi juga menjalani proses klarifikasi oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun Mirza mengaku tidak mengetahui bagaimana hasil pemeriksaan di Kemendagri.

“Pada prinsipnya, Pak Sekda kooperatif dengan memenuhi klarifikasi lanjutan tersebut,” tegas Mirza.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekda Arif diduga menerima sejumlah gratifikasi saat menggelar pesta pernikahan putranya, Faisal Arif Fadillah, pada 26 Februari 2018 di Tanjungpinang. Dugaan gratifikasi itu di antaranya berupa makanan setengah berat untuk suguhan para tamu dan undangan.

Makanan setengah berat itu seperti soto, tekwan, empek-empek, bakso, prata, roti kirai, mi Tarempa, siomay, dan lainnya.

Menu makanan itu disumbang oleh 16 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Yakni Dinas P3AP2KB, BKD, Biro Organisasi, Disperindag, Bappeda, Perkim, Kesbangpol Limnas, Dinas Pariwisata, Biro Kesra, Dinas Perhubungan, Badan Kominfo, LBH, DKP, PMD, ULP, dan Disnaker.

Jumlah porsi makanan yang disumbangkan masing-masing OPD berbeda-beda. BKD, misalnya, menyumbang 500 porsi tekwan, Bappeda menyumbang 1.500 porsi sate, Dinas Perhubungan menyumbang 800 porsi bakso, dan sebagainya. Setiap OPD rata-rata menyumbang 500 porsi makanan. Anggarannya rata-rata Rp 6 juta per OPD.

Di antara OPD dengan sumbangan terbesar adalah BKD, Biro Organisasi, dan Kesbangpol Limnas. Ketiga OPD itu masing-masing menyumbang Rp 7.500.000 dengan menu makanan yang berbeda. Sedangkan anggaran paling rendah disumbangkan Disnaker, yakni Rp 3.000.000 untuk 300 porsi bubur pedas. 

(http://batampos.co.id/2018/05/22/sekda-kepri-terancam-pidana/)

Pihak Managemen Mega Mall Batam Center mengemukakan bahwa aktivitas mall berjalan normal sebagaimana mestinya. Terkait aksi-aksi teror yang terjadi di Surabaya dan di Pekanbaru, banyak beredar informasi bahwa ada aksi tembak menembak di kawasan Mega Mall di Batamcenter.

 

“Mall kami aman. Tidak benar kabar itu. Hoax,” ujar Operational Manager Mega Mall Batam Centre, Wanto Liu kepada Batam Pos di Batam Center, Kamis (17/5) kemarin.

Wanto menyebutkan, beberapa hari ini sosia media dihebohkan dengan pemberitaan adanya teror di Mega Mall. ”

Berdasarkan kiriman video yang beredar dengan menyebutkan kejadian di Mega mall, kami dari Pihak Management ingin mengklarifikasi bahwa lokasi dalam video tersebut bukan di Batam (Mega Mall Batam Centre) melainkan di ibukota Jakarta dan sudah terjadi beberapa tahun lalu.

Dengan ini kami menyatakan keadaan Mega Mall Batam Centre Aman, nyaman,” ungkap Wanto.

Sejak kejadian teror di beberapa daerah di Indonesia, meminimalisir kejadian di Batam, pihaknya juga memperketat pengamanan dengan menempatkan satpam di semua pintu masuk.

“Kami juga mengupgrade alat keamanan dan berkoordinasi dengan kepolisian yang selalu siaga di mal,” jelas Wanto.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, saat ini mall berjalan seperti biasa. Bahkan ada dua event besar seperti bazaar Ramadan di atrium timur dan Batam Pos Autoshow di atrium Barat.

“Kami memberitahukan kepada sejumlah pengusaha dan konter, beraktivitas seperti biasa. Mall tetap buka normal setiap hari mulai pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB,” kata Wanto.

Sementara itu, Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki menyebutkan warga Batam tidak perlu takut.

“Saya mengimbau warga Batam, jangan mudah termakan hoax. Ada teror di sana, ada teror di sini. Katanya ada penangkapan di Batamcenter, jangan percaya. Itu hoax. Video yang beredar selama dua hari ini, adalah video penangkapan di Perumahan Mediterania 2016 lalu,” ujar Hengki.

Ia menyebutkan, sebaiknya warga Batam menjalankan aktivitasnya seperti biasa saja.

“Beraktivitas seperti biasa saja, tapi tetap waspada. Kami polisi akan bertugas menjaga keamanan wilayah Batam,” ungkapnya.

Ia juga mengimbau, apabila warga Batam mengetahui informasi sekecil apa pun terkait aktivitas mencurigakan dari warga, bisa langsung menghubungi 110.

“Informasi sekecil apa pun terkait teroris dan kriminal ini, kami apresiasi demi keamanan kota kita bersama,” tutupnya.

(http://batampos.co.id/2018/05/18/hoax-kabar-ada-penangkapan-teroris-di-batam/)

Menghilangnya Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dari publik selama hampir sebulan memunculkan spekulasi bahwa salah orang paling berkuasa di Kerajaan Petrodolar itu mungkin telah dibunuh. MbS, julukan untuk Mohammed bin Salman diduga tewas dalam upaya kudeta yang terjadi di Istana Kerajaan bulan lalu.

Dengan mengutip laporan intelijen yang dikirim ke salah satu negara Arab, Media Iran, Kayhan mewartakan bahwa Mohammed bin Salman diduga diterjang dua peluru pada insiden yang terjadi pada 21 April di Istana Kerajaan di Riyadh dan tewas. Dia belum pernah muncul di depan publik sejak peristiwa itu.

Sejak insiden tersebut, pihak berwenang Arab Saudi belum merilis satu pun foto baru dari Mohammed bin Salman. Sang putra mahkota pun tidak tampak saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat berkunjung untuk pertama kalinya ke Riyadh pada April.

 

"Bin Salman adalah orang yang hampir sering muncul di hadapan media, tetapi absennya dia selama 27 hari sejak insiden tembakan di Riyadh telah menimbulkan pertanyaan tentang kesehatannya," demikian pernyataan dari Kantor Berita Fars sebagaimana dilansir Sputnik, Jumat (18/5/2018).

Sejauh ini belum ada komentar dari pihak berwenang Arab Saudi.

Pada 21 April, suara tembakan terdengar dari Istana Kerajaan Arab Saudi di Riyadh yang menimbulkan spekulasi terjadinya kudeta. Pihak berwenang Arab Saudi mengatakan bahwa insiden itu hanyalah penjaga keamanan istana yang melepaskan tembakan untuk menjatuhkan droneyang terbang terlalu dekat dengan istana.

Sejumlah media melaporkan bahwa Raja Salman bin Abdulaziz dievakuasi dari istana ke fasilitas terdekat saat insiden itu terjadi. Namun, pihak berwenang Arab Saudi mengatakan bahwa sang raja tidak berada di Riyadh pada hari itu.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/05/18/18/1899729/hampir-sebulan-tak-muncul-putra-mahkota-arab-saudi-diisukan-telah-tewas-dibunuh)

Sektor pariwisata di Kepri diklaim tidak terdampak oleh maraknya kasus teror di Indonesia dalam sepekan terakhir. Kunjungan wisatawan asing ke Kepri masih normal.

 

“Sejauh ini tidak ada agen travel yang melaporkan pembatalan grup wisata,” kata Sekjen DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Kepri, Febriansyah, Kamis (17/5).

Febri mengatakan, meskipun Singapura termasuk satu dari 14 negara yang mengeluarkan travel advice bagi warganya yang berkunjung ke Indonesia, hal itu tidak mempengaruhi kunjunan wisman ke Batam dan Kepri.

“Kami merasa masih oke oke saja,” ucapnya.

Febri berharap, masyarakat turut menjaga situasi kondusif. Misalnya dengan tidak menyebarkan berita bohong (hoaks), terutama terkait aksi terorisme. Sehingga para wisatawan tetap nyaman berkunjung ke Kepri.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Buralimar. Ia berharap kondisi Kepri tetap aman sehingga sektor pariwisata Kepri terus tumbuh.

“Ada trend positif, harapan saya kejadian ini (terorisme) tidak memberikan efek,” ungkapnya.

Buralimar mengimbau kepada setiap agen wisata, dapat meyakinkan wisatawan asing bahwa Kepri masih aman untuk dikunjungi. “Yakinlah Kepri ini tak ada masalah,” ucapnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Edward Brando, mengatakan pemerintah harus serius mengembangkan sektor pariwisata di Batam. Sebab eknomi Batam yang tumbuh 4,47 persen pada triwulan I 2018 banyak ditopang sektor pariwisata.

Edward menyebutkan peningkatan pada sektor pariwisata memang terlihat. Mulai dari efek yang diterima masyarakat langsung dalam bentuk adanya gerakan ekonomi, dalam hal akomodasi, transportasi, jasa pariwisata.

Begitu juga dengan efek langsung yang didapat pemerintah dari pendapatan pajak hiburan yang tentu memberikan sumbangsih besar atas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Memang pariwisata memberikan multi efek, di satu sisi masyarakat bisa menikmati, begitu juga dengan pemerintah melalui PAD, jadi saya kira tepatlah sektor pariwisata (dikembangkan),” kata Edward, Kamis (17/5).

Meskipun begitu, Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam harus tetap terus mengevaluasi terhadap upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan.

Pemko Batam dalam dua tahun belakangan fokus pembangunan infrastruktur dinilai cukup membawa angin segar bagi dunia pariwisata

Ia menilai apa yang terlihat di Batam akhir-akhir ini masih pada tahap yang belum menyentuh hal-hal yang seharusnya dimiliki dalam sebuah agenda pariwisata. “Saya lihat event kita saat ini masih dikatakan amatir,” ucapnya.

(http://batampos.co.id/2018/05/18/pariwisata-kepri-tak-terdampak-aksi-teror/)

Asyik di Facebook