Jan 24, 2019 Last Updated 11:33 AM, Jan 24, 2019
Nasional

Nasional (549)

Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang Brigjend TNI Teguh Muji Angkasa mengatakan TNI dan Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah konkret menyelesaikan batas negara di segmen Noelbes-Citrana, terutama di wilayah Naktuka dekat Kecamatan Amfoan Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selama ini telah menjadi wilayah status quo.

Wilayah status qou di Naktuka yang sesuai dengan regulasi tidak boleh dibangun sarana apapun oleh dua negara Indonesia dan Timor Leste, malah sudah dilanggar.

"Pemerintah Timor Leste bahkan sudah membangun sejumlah fasilitas di Naktuka antara lain fasilitas pertanian dan lainnya, padahal sesuai perjanjian 1904 hal itu tidak dibolehkan. Ini kan akan memicu konflik," kata Brigjen Teguh kepada wartawan sebelum pelaksanaan Focus Group Discussion di Kupang, Senin (7/5/2018).

Selain membangun sejumlah fasilitas di Naktuka sebagai wilayah status quo, Pemerintah Timor Leste juga memfasilitasi kehidupan 69 kepala keluarga (KK) di wilayah yang jaraknya sekitar 1 km dari Kecamatan Amfoan iu dengan identitas kependudukan aliss KTP Negara Timor Leste.

 

"Juga setiap tiga bulan setiap kepala keluarga di Naktuka itu mendapat biaya Rp1.800.000," katanya.

Menurut Danrem semua yang dilakukan oleh Pemerintah Timor Leste kepada warga di Naktuka wilayah status quo itu secara de facto dan de jure sudah berada di posisi atas angin. "Pemerintah Timor Leste dalam hal ini sudah menang satu langkah meskipun trlah melanggarbTraktat 1904 yang ditandatangani oleh Pemerintah Belanda dan Portigis waktu itu," katanya.

Dalam konteks itu, TNI sudah melakukan sejumlah labgkah untuk penyelesaian perbatasan dengan langkah diplomasi untuk tetap menjaga kedamaian di perbatasan. Untuk pelanggaran pembangunan di wilayah status qup, pihak TNI kata dia sudah mengajukan keberatan ke Timor Leste namun tak pernah diambil peduli.

"Ini kan akan sangat memantik konflik dan tentu tidak kita inginkan. Bagaimanapun penduduk di sana (Naktuka) masih memiliki hubungan darah dan kerabat baik dengan warga Indonesia di Amfoan maupun dengan penduduk Timor Leste di Ambeno," katanya.

Karena itu TNI lalu merancang kegiatan FGD yang melibatkan kaum akademisi dari berbagai bidang untuk membahas penyelesaian yang lebih baik dan damai. FGD ini juga kata Danrem sebagai tindak lanjut dari kesepakatan para raja dua negara di perbatasan yang dilakukan dalam pertemuan 11 November 2017 silam yang melibatkan 'Liurai Sila, Sonbai Sila, Benu Sila, Afo Sila' demirekonsiliasi di perbatasan.

"Kami sangat berharap agar FGD ini bisa menjadi salah satu dasar ilmiah bagi penyelesaian batas dua negara dengan tetap menghargai segala bentuk kebiasaan adat warga di batas negara yang ada," katanya.

Sementara itu Rektor Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) Kupang Pro. Ir. Fredrik L Benu, M.Si, PhD, dalam sambutan pembuka mengatakan bicara tentang perbatasan negara untuk Indonesia Timor Leste, harus dikesampingkan hukum atau norma formalnya.

"Kita abaikan dulu hukum formalnya. Mari kita lakukan pendekatan bidaya dan adat dengan tetap menghargai ulayat masing-masing daerah," katanya.

Artinya ketika bicara soal batas negara secara formal, maka ikut juga dibicarakan tentang hak ulayat masing-masing daerah. Dengan demikian maka akan memberi satu titik gambaran penyelesaian tapal batas yang lebih damai dan berkeadilan.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/05/07/340/1895328/timor-leste-bangun-permukiman-di-wilayah-status-quo-dengan-indonesia)

Para pengembang dan pelaku perbankan masih mengeluhkan lambannya pengurusan izin peralihan hak (IPH) di Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kondisi ini secara langsung menghambat proses transaksi jual beli properti dengan perbankan. Akibatnya, bisnis properti tersendat.

 

“IPH tak bisa lama-lama. Dulu 2017 selesai tiga bulan. Sekarang dua minggu hingga satu bulan. Harus ada kejelasan legalitas dan proseduralnya. Perusahaan tidak mau tahu, karena kejar target,” kata Achmad Yani dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indobaru Batam dalam acara Afternoon Tea antara Batam Pos bersama partner iklan dari kalangan pengusaha properti di Hotel Sahid Batam Center, Rabu (2/5).

Yani mengatakan, kondisi ini sangat merugikan. Baik bank maupun calon konsumen. Sebab taidak jarang nasabah yang batal membeli rumah karena terkendala IPH.

Hal senada disampaikan Pimpinan Cabang BNI Syariah Batam, Muhammad Rusdi. Ia berharap pemerintah terus berbenah untuk mempercepat proses perizinan terkait bisnis properti, khususnya peneritan IPH.

“Dari sisi nasabah maupun developer, kami butuh kecepatan,” kata Rusdi.

Meski begitu, Rusdi melihat tren pertumbuhan pasar sektor properti di Batam tahun ini cukup meningkat. “Di tahun ini trennya cukup bagus dan alami peningkatan,” katanya singkat.

Menanggapi hal ini, Pemimpin Redaksi Batam Pos Muhammad Iqbal mengatakan ada gambaran menggembirakan bagi perekonomian Batam. Pada triwulan pertama tahun ini ekonomi Batam cenderung tumbuh positif.

“Secara kegiatan perekonomian bergerak. Meskipun belum mencapai angka harapan. Kita berharap tahun ini bisa lebih baik lagi,” paparnya.

Iqbal mengatakan alasannya sederhana. Kebijakan pemerintah daerah saat ini memberi ruang lingkup yang cukup luas bagi properti untuk berkembang. Contohnya dari penyederhaan persyaratan IPH hingga pengembalian lahan tidur yang telah dicabut untuk pembangunan kembali.

“Batam Pos adalah entitas bisnis. Makanya kami akan dorong supaya tahun ini pertumbuhan ekonomi akan lebih baik lagi,” katanya.

Acara Afternoon Tea ini digelar dengan tujuan silaturahmi antara pemasang iklan dan Batam Pos. Direktur Utama Batam Pos Candra Ibrahim mengatakan Batam Pos bisa menjadi media terbesar di Kepri karena mendapat kepercayaan dari para rekan-rekan pengusaha.

“Tidak salah kami katakan kalau kami adalah media terbesar. Untuk itu kami berterima kasih atas kepercayaan dari semua yang mempercayai kami kami sebagai media partner dan promosi,” jelas Candra.

Direktur Batam Pos, Guntur Marchista Sunan juga mengatakan Batam Pos menjadi koran terbesar di Kepri. Survei dari Nielsen dan Morgan telah membuktikannya.

“Untuk penetrasi media cetak, Batam Pos nomor dua setelah Surabaya. Kita ada di angka 25 persen dan itu sangat tinggi melebihi Pekanbaru yang 22 persen dan Padang yang di bawah 20 persen,” jelasnya.

Sementara para pengusaha properti di Batam mengaku menaruh harapan besar kepada Batam Pos. Peran media dianggap sangat penting dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah agar jangan sampai tidak pro pengusaha. Selain itu, kehadiran media sekelas Batam Pos dianggap dapat memperlancar usaha karena perannya sebagai nomor satu di Kepri.

“Dukungan dari Batam Pos sangat bagus dan sangat efektif. Dulu tak dikenal dan kesulitan promosi, tapi sekarang karena dibantu Batam Pos, branding movement benar-benar terbantu,” kata Pimpinan Produksi Citra Plaza Nagoya, Dony Priambodo.

Ia memaparkan pasar properti di Batam cukup unik. Penyebabnya adalah konsumen perlu kepercayaan yang lebih mengingat perekonomian Batam saat ini berada dalam tahap pemulihan. Masyarakat butuh keyakinan lebih untuk berinvestasi di bidang properti. “Market di Batam butuh trust lebih. Untungnya penjualan kami cukup baik di awal 2018 ini,” jelasnya.

Sedangkan Manajer Marketing Citra Plaza Nagoya Andri Yulianto mengatakan, Batam Pos harus menjadi corong untuk mengawal kebijakan ekonomi di Batam.

“Kami amati semua sektor hidup dari galangan kapal dan industri. Sehingga ketika turun, maka akan terkena dampaknya terutama di sektor properti,” ujarnya. 

(http://batampos.co.id/2018/05/03/iph-lambat-bisnis-poperti-terhambat/)

 Sebuah kapal terbakar di perairan Selat Pulau Air, Dapur 12, Sagulung, Batam, Rabu (2/4) sekitar pukul 17.00 WIB. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran kapal jenis feri itu. Beruntung seluruh kru kapal sebanyak enam orang selamat dalam insiden tersebut.

 

Sejumlah warga Dapur 12 mengatakan, sebelum terbakar sempat terdengar dua kali ledakan dari dalam kapal. Dari ledakan itulah kami tahu ada kapal terbakar,” ujar ketua RT 02/RW 09 Kampung Tua Dapur 12, Mursidi.

Ledakan yang cukup kuat itu membuat warga kaget dan berhamburan keluar rumah untuk mencari sumber ledakan. Bahkan sebagian warga berencana mendekat ke kapal dengan menggunakan perahu kayu atau pompong.

Namun belum sempat warga berangkat ke lokasi, terlihat sebuah pancung nelayan merapat di pelantar Dapur 12. Pancung tersebut membawa enam orang pria yang belakangan diketahui sebagai kru kapal yang terbakar itu. Enam pria tersebut dalam keadaan selamat tanpa luka atau cedera sedikitpun.

“Kami tak sempat nanya-nanya karena fokus mau ke lokasi kapal itu terbakar,” ujar Mursidi.

Saat warga tiba di lokasi kebakaran, ternyata api sudah membesar dan melumat habis seluruh badan kapal. Ledakan-ledakan kecil lain masih terus terjadi sehingga warga tak berani merapat ke kapal. “Kami tak bisa berbuat banyak. Api sudah besar. Tak ada alat untuk memadamkan api,” ujar Norman, warga lainnya.

Setelah hampir satu jam terbakar, kapal itu berangsur-angsur mulai tenggelam. Hingga pada pukul 18.00 WIB seluruh badan kapal sudah tenggelam. “Ada namanya kapal itu, cuma tak kelihatan lagi karena sudah tenggelam,” tuturnya.

Menurut warga, di dalam kapal tersebut tidak ada penumpang selain enam kru kapal. Mereka menceburkan diri ke laut dan minta pertolongan nelayan yang melintas sebelum kebakaran terjadi.

“Saat mereka (awak kapal) menjauh, baru suara ledakan itu terjadi dan kapal mulai terbakar,” kata Norman lagi.

Hingga berita ini diketik belum ada pihak kepolisian yang mendatangi lokasi kejadian. Dua kapal pemadam kebakaran milik perusahaan galangan kapal terdekat sempat mencoba memadamkan api. Namun upaya tersebut tidak berhasil hingga akhirnya kapal hangus terbakar dan tenggelam.

(http://batampos.co.id/2018/05/03/kapal-terbakar-6-kru-selamat/)

Kasus penipuan jemaah umrah di Indonesia masih saja terus terjadi. Penyebabnya, Meski ada 900 lebih penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), masih banyak masyarakat mendaftar di travel umrah tidak resmi. Jumlahnya diperkirakan mencapai 50 ribu lebih.

 

Terbitnya regulasi umrah baru membuat 50 ribu calon jemaah umrah itu terancam batal berangkat ke Tanah Suci. Mereka bisa dicekal di bandara saat hendak berangkat menjalankan ibadah umrah.

Kebijakan ini membuat travel umrah yang belum terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) cemas. Rabu (25/4) kemarin, sejumlah pengusaha travel umrah yang menggunakan bendera Aliansi Muslim Indonesia (ATMI) itu mengadu ke DPR.

“Kami bukan travel umrah ilegal. Tetapi agen travel pra PPIU,” kata pembina ATMI Ezon di Senayan, Rabu (25/4).

Ezon mengatakan estimasi kasar saat ini ada 50 ribu calon jemaah umrah yang mendaftar melalui travel pra PPIU itu. Dia mengatakan dengan adanya regulasi Peraturan Menteri Agama (PMA) 8/2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, mereka terancam tidak bisa memberangkatkan jemaah umrah. Sebab jika memaksa memberangkatkan, bisa terkena delik pidana. Kemudian jemaahnya dicekal di bandara saat akan bertolak ke Saudi.

’’Jangan sampai ada jemaah yang sudah komplit dokumennya, tetapi terkena pencekalan ketika sudah di bandara,’’ jelasnya.

Ezon mengatakan meskipun mendaftar melalui pra PPIU, banyak calon jemaah yang sudah mengatongi visa umrah, tiket pesawat, dan booking hotel di Saudi. Mereka berharap tetap diberi kesempatan untuk mengurus izin untuk menjadi PPIU atau travel umrah resmi.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengakomodasi permohonan dari travel yang belum berizin dari Kemenag itu. Dengan catatan dia juga meminta kepada travel-travel itu untuk berkomitmen mengurus perizinan ke Kemenag. Selain itu juga tidak menipu dan mengecewakan jamaahnya. Meskipun ada kebijakan moratorium travel umrah baru, Ali mengatakan sebaiknya tetap mengajukan izin saja.

’’Sebab mereka ini sudah punya jamaah. Supaya tidak menimbulkan masalah,’’ jelas politikus PAN itu.

Ali mengatakan, Kemenag sebaiknya merevisi PMA 8/2018. Di antara pertimbangan yang dia sampaikan adalah regulasi yang niatnya baik itu tidak bisa serta merta bersifat memotong atau cut off begitu saja. ’’Harus ada masa transisi,’’ katanya.

Perlu dipikirkan juga nasib masyarakat yang sudah terlanjur mendaftar melalui travel umrah yang belum berizin itu.

Pemerintah tidak bisa juga serta merta menyalahkan masyarakat karena mendaftar melalui travel umrah yang belum berizin. Selama proses pemberangkatan atau pelayanan umrahnya berjalan lancar, sebaiknya tetap diberi kesempatan. Dengan catatan travel-travel yang belum berizin itu supaya mengurus legalitasnya di Kemenag.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengatakan usulan dari DPR itu tentu akan dibahas di jajaran pimpinan Kemenag. ’’Nanti akan dikaji. Tentu atas arahan pimpinan di Kemenag,’’ tuturnya.

Lebih lanjut Arfi mengatakan selama ini berdasarkan undang-undang, yang berhak memberangkatkan umrah adalah PPIU atau travel umrah dengan izin Kemenag.

(http://batampos.co.id/2018/04/26/50-ribu-orang-di-indonesia-terancam-batal-umrah-sebab/)

Diduga depresi, Hitler Saragih, 45, warga Perumahan Tanjungpermai Kecamatan Seri Kuala Lobam, Bintan nekad mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, Selasa (24/4/2018).

 

Kejadian tersebut pertamakali dikatahui anak gadis korban, yang berusia 14 tahun, di kamar mandi rumahnya sekitar pukul 06.30 WIB.

Anak korban kemudian mendatangi rumah Ketua RT 003 Usman dan segera dilaporkan ke petugas Babinkamtibmas.

Setelah mendapat informasi tersebut, anggota Polsek Bintan Utara dipimpin Panit I Reskrim Iptu N Sembiring langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Sudah dilakukan olah TKP dan diperiksa tim medis dari puskesmas. Sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban,” kata Kapolsek Bintan Utara, Kompol Jaswir yang ditemui, kemarin.

Karyawan AMC Lobam ini diduga depresi karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh.

“Mungkin arahnya ke sana, karena penyakit membuatnya tertekan, tetapi kami menunggu hasil visum,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, selain hasil visum, pihaknya juga akan meminta keterangan dari anak korban.”Keterangan anaknya diperlukan, sekarang (kemarin) anaknya lagi UN,” jelasnya.
Ditanya soal keberadaan istri korban yang kabarnya tidak di rumah ? Ia membenarkan. Hanya kabar kepergian korban telah dilaporkan ke istrinya.

“Istrinya sudah diberitahukan kejadian ini melalui kumpulannya,” pungkasnya.

Jenazah kemudian korban dibawa ke Batam untuk diterbangkan ke kampungnya di Medan, Sumatera Utara.

(http://batampos.co.id/2018/04/25/anak-temukan-ayah-tewas-gantung-diri/)

Tabrakan antara sebuah bus yang membawa rombongan jamaah umrah dari Makkah dengan sebuah truk tangki di Arab Saudi menewaskan empat orang dan melukai 12 lainnya. Seluruh korban dalam kecelakaan yang terjadi sekira 30 kilometer di utara Makkah itu dilaporkan merupakan warga negara Inggris.

Salah satu korban jiwa diidentifikasi sebagai Raj Begum Hussain dari Blackburn. Perempuan berusia 70 tahun itu tewas bersama seorang perempuan tua dan anaknya dari Preston, Lancashire dan seorang pria tua yang juga berasal dari Preston.

Delapan belas orang berada di dalam bus ketika kecelakaan terjadi. Mereka semua dilarikan ke rumah sakit, enam di antaranya masih dirawat. Seorang anak kecil diketahui berada di antara korban luka-luka.

 

Rombongan itu pergi ke Tanah Suci untuk melakukan perjalanan umrah dan telah berada di Arab Saudi selama sepekan. Demikian dilaporkan BBC, Senin (23/4/2018).

Kecelakaan terjadi di dekat Kota Al Khalas, di awal perjalanan rombongan dari Makkah menuju ke Madinah. Bus tersebut sedang melaju dari Makkah ketika dihantam oleh truk tangki dan terbakar.

Penyelenggara perjalanan, Hashim Travel mengatakan bahwa insiden itu merupakan sebuah kecelakaan mengerikan. Bus nahas tersebut hangus dengan hanya menyisakan kerangkanya .

"Jika Anda melihat sisa-sisa bus, hanya ada kerangka logam yang tersisa," kata Direktur Hashim Travel, Gulfaraz Zaman kepada BBC.

"Ini sangat menyedihkan - terutama karena beberapa orang-orang telah meninggal," tambahnya, "belasungkawa kami bersama keluarga mereka."

Zaman mengatakan, saat ini visa bagi keluarga korban yang meninggal tengah diatur agar mereka bisa bertolak ke Arab Saudi.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/04/23/18/1890372/tabrakan-bus-jamaah-umrah-dengan-truk-tangki-di-dekat-makkah-tewaskan-empat-orang)

Warga Surabaya dikejutkan dengan kabar tewasnya 3 warga Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Surabaya usai pesta minuman keras (miras) oplosan. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan 3 orang tersangka.

Mereka adalah Kusman (59) warga Oro-oro Gang 1 No 26 Pacar Keling, dan Gatot Subandridjo (47) warga Pacar Kembang. Keduanya merupakan penjual miras. Disusul Soedi (54) warga Bulak Setro Utara, Bulak, Kenjeran. Tersangka Soedi sendiri sebagai produsen miras oplosan.

Miras Oplosan

Kronologis pesta miras yang merenggut 3 nyawa tersebut berawal ketika ada 6 warga menggelar pesta miras oplosan di depan sebuah rumah, Jalan Pacar Keling, Surabaya pada Sabtu (21/4/2018) sekira pukul 20 00 WIB.

Keenam orang itu masing-masing bernama Hartono (38), Sulaiman (50), Goenadi (53), Pramuji Arianto (49), Samsul Hidayat (38) dan Wahyudi (53). Mereka mencampur miras dengan bir. Pesta miras berakhir hingga Minggu dini hari sekira pukul 01 00 WIB.

Rupanya pesta miras oplosan yang mereka gelar membawa petaka. Satu persatu korban berjatuhan. Pertama korban atas nama Pramuji yang tewas di rumah sakit pada Minggu dini hari sekira pukul 03 00 WIB. Setelah sebelumnya korban mengeluh sakit pada lambung.

Kemudian Wahyudi yang tewas di rumahnya pada Minggu sekira pukul 12 00 WIB. Sebelum meninggal, korban juga mengeluhkan sakit pada lambung. Tak lama berselang Samsul tewas di rumah kakaknya, kawasan Kedung Tarukan Surabaya.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan, menjelaskan pihaknya berhasil mengungkap kasus tersebut berdasarkan keterangan dari teman korban saat pesta miras yang masih hidup. Pihaknya sangat prihatian dengan adanya kejadian ini.

Miras Oplosan 

"Kami sangat prihatin dengan adanya kejadian ini, di tengah kita sedang gencar memberantas peredaran miras oplosan, masih ada yang menjual miras. Alhamdulillah tim kita berhasil mengungkap penjual dan produsen," terang Rudi, Senin (23/4/2018).

Rudi menambahkan, saat pesta miras tersebut mereka mencampur miras oplosan dengan bir. Namun pihaknya belum tahu pasti berapa motol miras yang telah mereka minum. Dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan 2 penjual dan 1 produsen miras sebagai tersangka.

"Kami juga telah menyita ratusan botol miras oplosan siap edar, dan tiga drum berisi alkohol yang diduga akan dijadikan bahan campuran untuk ngoplos miras," tandas Kapolres.

 

 
 
(https://news.okezone.com/read/2018/04/23/519/1890347/ini-kronologi-pesta-miras-yang-merenggut-nyawa-3-warga-surabaya)

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menggebek rumah A, di Bengkong Permai RT I RW 2 Blok A Nomor 5. Menurut salah seorang tetangga Adi, rumah itu dulunya ditempati oleh orang tua A. Namun, sejak menikah, orang tua A menghibahkan rumah itu kepada A.

 

“Orang tuanya tinggal di belakang rumah ini. Dia selama ini memang tinggal sendiri sejak pisah sama istrinya,’ katanya.

Namun, perjalanan rumah tangga A kandas, ia berpisah dengan istri dan anaknya. Sejak pisah, rumah yang didepannya ada bengkel dan terdiri dari tiga kamar itu kemudian dijadikan kosan.

“Dulu yang tinggal disini bapak-bapak. Kemudian dia pindah. Baru masuk anak-anak muda disana,” tuturnya.

Menurut Adi, beberapa orang remaja yang tinggal di kosan A itu baru pindah dua hari sebelum digerebek BNNP, Senin (16/4) sekitar pukul 02.00 WIB.

“Ada sembilan orang yang kemarin dibawa. Orang BNN tu datang pakai baju biasa aja, tapi bawa senjata laras panjang,” bebernya.

Adi mengaku sempat melihat penggerebekan itu. Sebab, pada malam penggerebekan itu, ia baru pulang dari rumah kawannya. Menurut dia, ada sembilan orang yang dibawa oleh pihak BNN.

“Mereka dibawa pakai satu mobil. Setelah digerebek, motor ada tinggal dua disini. Malam digerebek, siang senin baru diambil sama bapak-bapak,” katanya.

Dia menambahkan, selama ini dirinya tidak menyangka jika rumah yang ditempati oleh A itu dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba kalangan remaja.

“Kami biasa panggil abang gondrong. Dia selama ini biasa aja. Sering juga keluar ngobrol sama kami. Kalau anak remaja itu, dia ngumpul di depan rumah aja sambil main gitar. Kami tak ada curiga sama sekali,” ujarnya.

Pantauan Batam Pos, rumah yang dijadikan sebagai tempat konsumsi narkoba itu berwarna ungu. Didepannya, terdapat sebuah bengkel sepeda motor berukuran sekitar 2×3 meter. Di depannya, terdapat pagar setinggi 1,5 meter. Pagar itu kini sudah dirantai dan digembok.

“Sejak digerebek sama BNN kemarin sudah tak ada lagi aktivitas di rumah itu,” imbuhnya.

(http://batampos.co.id/2018/04/19/kisah-kedai-sabu-di-bengkong-batam/)

 Seorang bocah berusia tujuh tahun diperkosa dan dibunuh dalam sebuah upacara pernikahan di India.

Polisi di Kotwali Nagar Negara Bagian Uttar Pradesh mengatakan mereka telah menahan seorang pemuda berusia 23 tahun dari Desa Etah terkait kasus tersebut. Tersangka ditemukan terbaring mabuk di sebelah jasad korbannya.

Pelaku dilaporkan sebagai orang yang disewa untuk mendirikan tenda untuk pernikahan tersebut. Namun, di saat perhatian orang-orang tertuju pada pernikahan, pemuda itu diduga menyeret seorang gadis kecil ke sebuah lokasi konstruksi.

Di sana, dia diduga memerkosa gadis kecil tersebut sebelum mencekiknya hingga tewas. Demikian diwartakan Independent, Rabu (18/4/2018).

Kepada Times of India, polisi mengatakan bahwa korban ditemukan pada Selasa pagi dalam keadaan setengah telanjang dengan luka cekikan di leher dan noda darah di perutnya.

Insiden ini terjadi di tengah kemarahan publik India atas kasus pemerkosaan seorang gadis Muslim berusia delapan tahun di Negara Bagian Jammu dan Kashmir. Delapan orang tersangka telah diseret ke pengadilan dan menjalani persidangan untuk pertama kalinya pekan ini.

Gadis yang berasal dari komunitas nomadik itu berkeliaran di hutan Kashmir sebelum diculik dan dibius di sebuah kuil Hindu. Di sana dia diperkosa dan dilecehkan selama sepekan sebelum dicekik dan dipukuli sampai tewas pada Januari.

Kemarahan publik terhadap kejahatan itu menyebabkan protes di kota-kota di seluruh India selama beberapa hari terakhir. Kemarahan itu juga didorong oleh dukungan untuk yang awalnya diberikan pada terdakwa oleh menteri pemerintah negara bagian dari partai Perdana Menteri Narendra Modi, Partai Bharatiya Janata (BJP).

India telah lama diliputi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kasus perkosaan yang dilaporkan meningkat 60 persen dari 2012 menjadi 40.000 pada 2016. Banyak kasus yang tidak dilaporkan, terutama di daerah pedesaan.

Rangkaian kasus perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak itu menimbulkan kritik keras terhadap Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang dinilai lamban memberikan respons. Sebelum pergi untuk kunjungan resmi ke Eropa pekan ini, PM Modi menerima surat dari 50 mantan kepala polisi, duta besar dan pegawai negeri senior yang mencelanya kepemimpinan politiknya atas tanggapannya yang lemah terhadap kasus-kasus tersebut.

"Perilaku binatang dan kebiadaban yang terlibat dalam perkosaan dan pembunuhan seorang anak berusia delapan tahun menunjukkan seberapa dalam kita telah jatuh pada kebobrokan," kata para mantan pejabat itu.

"Di India pasca-kemerdekaan, ini adalah masa-masa paling kelam kita dan kita melihat respons dari pemerintah kita, para pemimpin partai politik kita tidak memadai dan lemah."

 

(https://news.okezone.com/read/2018/04/18/18/1888149/gadis-7-tahun-diperkosa-dan-dibunuh-di-sebuah-pernikahan-di-india)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengimbau agar pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh memaksimalkan forum bipartit. Hal ini bertujuan agar jika terjadi perselesihan hubungan industrial dapat terselesaikan dengan cepat dan baik karena kedua belah pihak sudah terbiasa berdiskusi dalam menyikapi perselisihan antar keduanya.

"Kalau ada masalah harus didiskusikan, terbuka dan saling percaya antara serikat pekerja dan pengusaha," ujar Menaker Hanif saat membuka acara dialog sosial hubungan industrial tentang pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bertajuk "Mewujudkan Kelangsungan Usaha dan Kesejahteraan Pekerja Melalui Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama" di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/4/2018).

Hal tersebut, lanjut Menaker, harus diupayakan bersama untuk meminimalisir kesalahpahaman. Baik pekerja maupun perusahaan harus mengoptimalkan dan mengefektifkan forum bipartit agar ketika pembahasan PKB misalnya, akan berjalan lebih baik.

Menaker menambahkan, dengan adanya PKB hak dan kewajiban masing-masing baik perusahaan maupun pekerja akan jelas. Lebih dari 96 persen perundingan PKB mencapai kesepakatan antara manajemen dan pekerja. "96 persen pelaku ketenagakerjaan puas dengan hasil PKB," katanya.

Selain itu, Menaker juga menyinggung pentingnya kedudukan serikat pekerja di perusahaan. Sebab inovasi di perusahaan kerap datang dari kalangan pekerja atau serikat pekerja.

"Pengusaha harus memberi ruang bagi serikat pekerja untuk tumbuh dan serikat pekerja juga harus produktif," papar Menaker.

Menaker mengingatkan pengusaha dan pekerja untuk tidak menggunakan kekuatan dalam dialog sosial. Jika keduanya mengedepankan kekuatan maka akan berelasi pada kekuasaan. "Kalau kekuatan relasinya kekuasaan, akhirnya kita tidak pergi ke mana mana," pungkas Menaker.

Untuk diketahui, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi jumlah perusahaan di Kawasan Industri Kabupaten Bekasi sebanyak 4.345 perusahaan. Sedangkan jumlah tenaga kerjanya mencapai angka 1.214.052 orang pekerja (Kawasan Industri Jababeka, MM2100, Lipo Cikarang, EJIP Industrial Park, dan Delta Mas).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 377 perusahaan telah memiliki peraturan perusahaan. Sedangkan yang sudah memiliki PKB sebanyak 150 perusahaan.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/04/18/1/1888167/menaker-imbau-pengusaha-dan-serikat-pekerja-intensifkan-forum-bipartit)

Asyik di Facebook