Mar 19, 2019 Last Updated 10:33 AM, Mar 19, 2019
Nasional

Nasional (566)

 Persidangan perkara narkotika terhadap Ahmad Syahman Shaharuddin, yang merupakan Pilot dari maskapai Malindo Air divonis ringan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (6/6).

 

Hakim ketua Tumpal Sagala mengatakan, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang sebagaimana diatur dalam dakwaan lebih subsider jaksa penuntut umum (JPU) Hendarsyah.

“Bahwa unsur penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara delapan bulan, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani,” ujar Tumpal, yang didampingi anggota Chandra dan Rozza.

Sementara, terhadap dakwaan primair yakni Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pemimpin majelis hakim yang juga Ketua PN Batam itu menyebutkan, tidak terpenuhinya unsur pidana yang dilakukan terdakwa terhadap kedua pasal tersebut.

Padahal, saat terdakwa yang diamankan langsung oleh Direktur BUBU Hang Nadim Suwarso, 30 Desember 2017 lalu di depan toilet Bandara Hang Nadim, ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 1,9 gram yang juga dihadapkan ke persidangan.

“Terhadap barang bukti, bahwa terdakwa tidak bermaksud mengedarkan atau memperjual belikan narkotika jenis sabu tersebut melainkan untuk dipergunakan secara pribadi,” jelas Tumpal Sagala.

Menanggapi putusan majelis hakim yang lebih ringan satu bulan dari tuntutan jaksa sebelumnya, terdakwa yang didampingi penasehat hukum Zuhrin Pasaribu menyatakan pikir-pikir, juga JPU.

Di luar persidangan, PH terdakwa mengaku, sikap pikir-pikir yang diambil mengingat terdakwa cukup untuk menjalani rehabilitasi saja karena terbukti hanya sebagai pengguna narkotika dan bukan pengedar. “Dalam pembelaan kami juga disampaikan keberatan itu yang membawa terdakwa ke ranah pidana,” singkatnya.

Diketahui, pilot maskapai Malindo Air dengan rute Malaysia-Batam ini, kedapatan mengkonsumsi sabu saat dilakukannya penertiban narkotika di lingkunag bandara melalui pemeriksaan tes urine di Bandara Hang Nadim Batam, Sabtu (30/12) 2017 lalu.

Saat itu ia baru mendarat di Batam. Sebelum melewati pemeriksaan imigrasi yang juga terdapat petugas BNNP Kepri, terdakwa bergegas menuju toilet untuk menghilangkan barang bukti berupa sabu. Namun, aksinya itu menaruh curiga Direktur BUBU Hang Nadim Suwarso yang langsung menunggu terdakwa di luar ruang toilet.

Terdakwa yang panik, diminta untuk melakukan tes urine. Seketika itu ia mengaku mengkonsumsi sabu dan membuang sisa sabu yang dimilikinya di tong sampah toilet tersebut. 

 

(http://batampos.co.id/2018/06/07/pilot-malindo-air-divonis-8-bulan/)

Seorang guru Bahasa Inggris berinisial WAR (35) diduga melecehkan puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Tugu, Pondok Duta, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Parahnya aksi pelehan tersebut dilakukan di lingkungan sekolah saat kegiatan jam belajar mengajar berlangsung.

Menurut pengakuan AK (34) salah satu orangtua korban berinisial MF (12), pelaku mengancam korban dengan memberikan nilai rendah. Selain itu, pelaku juga mengimingi korban dengan berwisata.

"Anak ini di modusin jalan-jalan, dijajanin, berenang, atau berwisata ke Kota Tua. Kejadiannya di kelas, katanya anak disuruh buka celana kalau enggak mau nanti katanya nilai dikurangin tapi kalau mau nanti bisa naik tingkat pramuka dan nilainya naik," ucapnya.

AK menyebutkan, perbuatan tidak senonoh sudah terjadi berkali-kali selama 2 tahun. Melihat kondisi itu, AK tidak terima dan melaporkan ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ke Polresta Depok.

 

"Ini sudah berlangsung, menurut alumni ada 2 tahun lalu juga pernah kejadian. Hari ini saya melaporkan agar bisa diusut tuntas korbannya sapa saja, karena menurut anak anak katanya korbannya hampir seluruh siswa kelas 6 putra," tuturnya.

Pelecehan Seksual (Shutterstock)

Ilustrasi Pelecehan Seksual (foto: Shutterstock)

AK menjelaskan, sejauh ini baru ada 15 korban yang mengaku anak mereka mengalami hal yang sama dengan anaknyan. Sebagai lagi karena merasa malu, lebih memilih tidak mengekspose kasus ini.

"Sebenarnya ada 15 korban yang kami tahu saat ini. Tapi cuman 4 orangtua yang berani melapor. Korbannya rata-rata anak murid laki-laki, ada angkatan sebelumnya juga melapor, angkatan sebelumnya lagi juga ada ikut melapor. Harus menunggu fisum dan pemeriksaan polisi dulu ini," tegasnya.

Sementara Kasat Reskrim Polresta Depok Kompol Bintoro membenarkan peristiwa pelaporan kasus pelecehan seksual yang dilakukan di SD Negeri 10 Tugu, Pondok Duta, Cimanggis, Depok. Namun, dirinya belum bisa memeberikan keterangan lebih jauh lagi terkait peristiwa ini.

"Iya benar tadi ada korban yang melapor tapi saya belum bisa memberikan keteranngan lanjutan. Nanti nunggu perintah pimpinan (Kapolres)," jelas Bintoro di Polresta Depok.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/06/06/338/1907313/siswa-sd-korban-pelecehan-guru-di-depok-diancam-nilai-rendah-hingga-diajak-jalan-jalan)

 Sidang lanjutan kasus narkoba Jennifer Dunn kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (31/5/2018). Rencananya, sidang kali ini beragendakan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa.

Seperti biasa, Jennifer Dunn datang dengan kawalan ketat petugas. Namun berbeda dari sidang sebelumnya, tidak ada kata terucap dari bibir Jennifer saat tiba di pengadilan.

Pun halnya dengan Pieter Ell selaku kuasa hukum Jennifer Dunn, pihaknya belum bisa berbicara banyak. Namun dia memastikan nota pembelaan yang akan dibacakan dalam sidang hari ini sudah siap.

Jennifer Dunn

 

 

"Pleidoi ada, sudah siap. Nanti dibacakan kuasa hukumnya," kata Pieter.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum sudah membacakan tuntutan untuk Jennifer Dunn atas kepemilikan narkotika jenis sabu. Dia dituntut delapan bulan penjara lantaran dinilai terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan subsider.

Tuntutan itu disambut tangis haru Jennifer Dunn di ruang sidang. Dia merasa seperti mendapat mukjizat karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinilai cukup ringan.

Wajah Jennifer Dunn Dipoles Make Up Tipis Saat Sidang Kasus Narkoba

"Aku hanya mau ucapkan terima kasih, ke teman-teman media, saya bisa dituntut segitu," kata Jennifer Dunn dalam sidang pekan lalu.

Jennifer Dunn terseret perkara narkoba usai ditangkap di kediamannya di kawasan Bangka, Jakarta Selatan pada 31 Desember 2017. Penangkapan Jennifer merupakan pengembangan dari keberhasilan polisi meringkus FS, seorang pengedar narkotika jenis sabu.

Dari hasil pemeriksaan, Jennifer Dunn dianggap terbukti membeli sabu seberat 0,221 gram lengkap dengan alat hisapnya.

 

(https://celebrity.okezone.com/read/2018/05/31/33/1905005/sidang-lanjutan-digelar-jennifer-dunn-siap-bacakan-nota-pembelaan)

 Polresta Barelang akan melakukan tindakan tegas terhadap para calo-calo tiket, yang memanfaatkan momen lebaran untuk mencari keuntungan.

 

Kapolresta Barelang Kombes Hengki mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada seluruh agen tiket untuk tidak menjual harga tiket laut maupun udara melebihi harga eceran tertinggi atau melebihi batas terendah.

“Penjualan tiket pesawat atau tiket laut tidak boleh menjual tiket melebihi dari batas tertinggi, kalau ada oknum itu akan ditindak tegas,” kata Kapolresta.

Menurut Hengki, untuk memberantas calo tiket yang memanfaatkan momen lebaran nanti, polisi akan mengambil berapa langkah, untuk mengatisipasi munculnya para calo di terminal bandara, dan pelabuhan yang ada di Batam.

“Sudah jelas akan kita lakukan penyelidikan di lapangan. Pangan pun akan kita lakukan penyelidikan kalau ada yang lakukan penimbunan,” tegasnya.

Selain itu, jika didapatkan adanya agen tiket atau oknum yang menjual tiket melebihi harga eceran tertinggi, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dilakukan penindakan lebih lanjut dan diproses secara hukum.

“Termasuk juga dari agen yang menjual tiket dengan alasan jual tiket habis kemudian dimanfaatkan dengan itu. Bisa ditindak dengan mencabut izin atau sebagainya. Makanya kita lakukan penyelidikan,” bebernya.

Mengenai pengawasan ini, dijelaskan oleh Hengki, nantinya ditempat-tempat seperti bandara dan pelabuhan akan ditempatkan petugas kepolisian yang berjaga selam 24 jam.

Bila menemukan adanya calo tiket, Kapolresta meminta kepada jajarannya untuk memberikan tindakan hukum terhadap para calo tersebut.

“Kami meminta kepada masyarakat, agar bisa memanfaatkan kemajuan teknologi, untuk membeli tiket. Jangan beli tiket dari calo,” ujar Hengki.

Ia mengatakan kepada masyarakat bila menemukan calo-calo yang sedang menawarkan tiket yang melebihi batas yang telah ditentukan, agar dapat melaporkan ke kantor polisi terdekat.

“Silahkan lapor ke Polsek KPPP, Polres atau kantor polisi terdekat,” imbuhnya.

(http://batampos.co.id/2018/05/31/polisi-awasi-calo-tiket-2/)

Memasuki pekan kedua bulan suci Ramadan, Tim Terpadu kembali melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam yang ada di Kawasan Nagoya, Selasa (29/5) sekitar pukul 19.00 WIB.

 

“Semalam kami turun, ada tiga arena permainan ketangkasan yang masih beroperasi,” kata Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP Batam, Imam Tohari, Rabu (30/5).

Tiga gelanggang permainan yang masih beroperasi ini langsung dilakukan tindakan berupa peringatan. Ketiga gelper tersebut berada di Nagoya Mal Hill, Puja Bahari dan dekat Formosa.

Tohari menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan semua pengelola tempat hiburan malam mengaku lupa soal jadwal penutupan THM di pekan kedua ini.

“Masih alasan klasik aja yang mereka pakai, padahal ini sudah menahun,” ujarnya.

Ia menambahkan razia THM ini akan dilanjutkan hingga Jumat (1/6) besok. Ia berharap THM bisa mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama.

Sebelumnya, tim terpadu juga berhasil menyegel tiga tempat hiburan malam yang beroperasi di hari pertama masuknya bulan suci Ramadan.

Berdasarkan hasil rapat bersama, penutupan THM disepakati tiga hari di awal, tiga di pekan kedua dan tiga hari di terakhir.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Batam, Gustian Riau menambahkan ketiga gelper yang ditindak semalam memang melanggar aturan yang telah disepakati.

“Mereka buka ya kami tindak. Jika nanti malam masih saja buka kami beri SP 2,” tegasnya.

(http://batampos.co.id/2018/05/31/lagi-tim-terpadu-razia-tempat-hiburan-malam/)

Tim gabungan dari Pemko Batam, TNI, polisi dan jaksa mengamankan 37 orang dalam operasi pengawasan Tempat Hiburan Malam (THM) dan razia penyakit masyarakat yang dilakukan Minggu (27/5) dini hari. Mereka terjaring razia di penginapan Polewali, Pelita, Lubukbaja.

 

Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Batam, Imam Tohari, dari jumlah tersebut 9 di antaranya merupakan Pekerja Seks Komersial (PSK). Dan, lainnya merupakan pasangan kumpul kebo, ironisnya beberapa di antaranya merupakan anak di bawah umur dan baru saling mengenal di media sosial facebook.

“Bahkan anak-anak itu ada yang bertiga dalam satu kamar,” kata Imam.

Ia mengatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang geram dengan aksi para PSK yang mangkal di sekitar penginapan tersebut. Menurutnya, dalam aksinya para PSK ini berdiri dan menyetop kendaraan yang lalu lalang dan dibantu preman.

“PSK ini diamankan di luar penginapan. Tim sempat keliling dulu untuk mengecek aksi mereka,” kata dia.

Ia menguraikan, setalah mendapat pelanggan, para PSK tersebut akan mengajak pelanggan kencan di penginapan tersebut. “Mereka pakai fasilitas penginapan, dengan sistem perjam,” terangnya.

Sejatinya, lanjut dia, masyakatan telah lama melaporkan keadaan ini. Bahkan, pihaknya telah turun ke lokasi untuk melakukan teguran lisan namun tak diindahkan.

“Makanya bersama tim gabungan, sebanyak 65 orang kami turun. Lagipula kami harus berikan rasa nyaman bagi masyarakat, apalagi ini bulan puasa,” imbuhnya.

Dalam, operasi ini ia mengaku tidak menemui THM yang bandel. Namun sehari sebelumnya, Sabtu malam hari, pihaknya mendapati tiga message melanggar ketentuan di Batuaji. “Dan kami temui juga judi dadu,” pungkasnya. 

(http://batampos.co.id/2018/05/28/tim-gabungan-amankan-37-orang-dari-tempat-hiburan-malam/)

Forum Komunikasi Batam Damai (FKBD) ajak masyarakat stop ujaran kebencian. Ajakan tersebut dibuat melalui acara kumpul bersama tokoh agama yang diadakan di Biz Hotel, Sabtu (26/5) sore.

 

Forum itu untuk mengajak masyarakat agar menjaga kedamaian di Batam dengan tidak membuat ujaran kebencian melalui media sosial.

Gerakan ini pun dilakukan untuk menyikapi kasus-kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia paska tragedi bom di Surabaya. Khususnya kasus ujaran kebencian yang melibatkan satu diantara warga Batam, Ria Siregar.

“Kami tidak mencampuri masalah hukum Ria Siregar, tapi lebih kepada mengajak masyarakat untuk belajar dari kasus ini. Untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan seperti ini, kami berinisiatif untuk membuat deklarasi Batam Damai. Intinya bagaimana kita di Batam ini bisa tetap damai,” tutur Wakil Ketua FKBD Batam, Raja Indra Mora.

Kegiatan itu pun dihadiri perwakilan Muspida serta para tokoh dari semua agama. Juga organisasi keagamaan seperti MUI, FPI, NU, Muhammadiyah, dewan Masjid, dewan gereja.

“Masing-masing tokoh agama ini memberikan pesan damai dan mengimbau umat masing masing agama untuk dapat menahan diri. Jaga jarimu dan Batam Damai. Kalau bisa sampaikan lah pesan-pesan positif melalui medsos dengan tagar tersebut,” katanya.

Hadir juga Azis Siregar, Orangtua Ria Siregar di acara tersebut. Di depan forum ia meminta maaf kepada masyarakat Batam.
“Saya mengerti keresahan yang dirasakan oleh bapak dan ibu atas perbuatan anak saya. Atas nama keluarga saya mohon maaf sebesar-besarnya,” katanya sambil menghapus air matanya.

(http://batampos.co.id/2018/05/28/fkbd-ajak-masyarakat-stop-ujaran-kebencian/)

Meningkatnya jumlah pemohon pembuatan paspor membuat Kantor Imigrasi Kelas I Batam melakukan pembatasan. Opsi ini dilakukan lantaran melonjaknya jumlah permohonan paspor.

 

Kepala Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam Lucky Agung Binarto menyebutkan, permohonan paspor saat ini dibatasi oleh kuota. Rata-rata setiap harinya imigrasi menyediakan 450 kuota permohonan.

“Setiap harinya permohonan yang masuk bisa capai 2.000 orang. Kita tetapkan kuota karena tak mungkin semua berkas yang diajukan pemohon bisa kita terima semuanya,” kata Lucky.

Diakunya, saat ini Imigrasi memberikan kemudahan pengurusan paspor. Masyarakat Batam bisa mengurus paspor di tiga lokasi yakni, Kantor Imigrasi Kelas I Batam, Mall Pelayanan Publik (MPP), dan Mall Harbourbay. Setiap harinya kuota yang diberikan di kantor imigrasi sebanyak 300 kuota, 50 di MPP, dan 100 kuota di Harbourbay.

“Bagi yang tidak kebagian nomor antrean akan dilayani pada hari yang berikutnya,” tuturnya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak pilih kasih dalam pelayanan. Kecuali yang diprioritaskan, semisalnya orang yang lagi sakit, orangtua atau lansia, ibu hamil, ada keperluan mendadak.

Lucky mengakui sejak diberlakukan sistem online ini, pelayanan menjadi mudah, begitu mendapatkan panggilan, tidak sampai menunggu 30 menit, pemohon sudah langsung dilayani.

“Yang penting dengan sudah online, pastinya lebih tertib, tidak lagi mengantri,” jelas Lucky.

(http://batampos.co.id/2018/05/28/kuota-pemohon-paspor-dibatasi-450-per-hari/)

Para pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hari ini memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Mereka adalah Ketua Umum PSI Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, Wasekjen Satia Chandra Wiguna, Communication Strategist Andy Budiman dan Desainer Endika Wijaya.

"Hari ini kami datang memenuhi panggilan Bareskrim terkait temuan dan laporan dari Bawaslu. Kami menghormati proses hukum yang berlaku, maka itu kami berlima datang dalam kondisi sehat lahir batin, cukup tenang dan optimistis dengan proses yang akan kami jalani," kata Grace Natalie di Gedung Bareskrim, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Menurut dia, materi PSI di koran Jawa Pos edisi 23 April 2018 tidak melanggar peraturan kampanye karena tidak mengandung visi misi, program maupun citra diri PSI. Grace mengatakan, materi itu hanya memuat nama-nama hasil polling internal kandidat wapres dan kabinet Jokowi untuk tahun 2019 yang dimuat di koran dalam rangka meminta masukan dari publik.

"Dalam materi tersebut tidak ada foto pengurus DPP PSI. Tidak ada ajakan memilih. Publikasi tersebut ditujukan sebagai pendidikan politik masyarakat, polling untuk menampung aspirasi masyarakat," paparnya.

 

 

PSI saat mendaftar di KPU (Antara)

Sementara pencantuman logo dan nomor urut PSI dalam iklan tersebut, menurut dia hanya sebagai keterangan bahwa PSI sebagai pihak penyelenggara polling. "Logo PSI pun hanya sekitar lima persen dari total luas halaman koran," ucapnya.

Grace beranggapan pejabat Bawaslu telah bersikap diskriminatif dengan melaporkan PSI ke Bareskrim Polri sementara membiarkan partai politik lain. "Padahal banyak parpol lain yang beriklan dengan menampilkan logo, nomor urut dan foto petinggi partai," ujarnya.

Sebelumnya, PSI memuat iklan polling cawapres dan anggota kabinet Jokowi 2019 di koran Jawa Pos pada 23 April 2018 dan mencantumkan nomor urutnya di Pemilu 2019 serta logo partai.

Temuan ini membuat Ketua dan anggota Bawaslu melaporkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wakil Sekjen PSI Satia Chandra Wiguna ke Bareskrim Polri.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/05/22/337/1901161/pengurus-psi-diperiksa-bareskrim-gara-gara-iklan-kampanye)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan gratifikasi acara mantu Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, 26 Februari lalu. Senin (21/5), Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Arif di Jakarta.

 

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono membenarkan pihaknya melanjutkan pemeriksaan terhadap Sekda Kepri, kemarin. Giri menyebut, kasus dugaan gratifikasi ini bisa menyeret Arif ke meja hijau.

”Kami masih mendalaminya. Tidak tertutup kemungkinan dilakukan hukuman pidana,” kata Giri Suprapdiono di Jakarta, Senin (21/5).

Giri menjelaskan, dari hasil klarifikasi yang dilakukan Direktorat Gratifikasi KPK, ada beberapa jenis pemberian yang diduga diterima Arif terkait pesta pernikahan yang digelar secara adat tersebut. Antara lain, berupa uang tunai, makanan dan barang, serta pembayaran vendor.

”KPK juga berkoordinasi dengan Inspektorat Kemendagri terkait dengan kepatuhan terharap aturan disiplin PNS,” katanya.

Giri menambahkan, perilaku koruptif kepala daerah dan pejabat daerah biasanya dimulai dari sikap kompromistis terhadap penerimaan gratifikasi yang diselipkan dalam acara adat istiadat yang luhur. Seperti pernikahan.

“Modusnya berkembang, yang semula diberikan saat acara melalui kotak sumbangan, menjadi pemberian dilakukan sebelum acara atau setelahnya dalam nilai yang besar,” jelasnya.

Karena gratifikasi baru dilaporkan setelah lebih dari 30 hari kerja, KPK telah memberikan surat rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Isinya, meminta Mendagri untuk memberikan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

”Bisa hukuman disiplin berat,” imbuh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Sesuai PP 53 itu, aparatur sipil negara yang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannnya masuk kategori larangan yang dapat hukuman disiplin berat. Hukuman itu bisa berupa penurunan pangkat, jabatan, sampai pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat sebagai PNS.

Menurut Febri, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi ke KPK yang berhubungan dengan jabatan dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah pemberian gratifikasi. Atau melalui unit pengendali gratifikasi di instansi setempat.

Sebab saat ini KPK telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Provinsi Kepri untuk mempermudah pihak-pihak yang ingin melaporkan gratifikasi.

“Seharusnya lebih dimudahkan dalam melakukan pelaporan, baik penerimaan gratifikasi secara umum yang berhubungan dengan jabatan, ataupun gratifikasi dalam pernikahan,” tuturnya.

Sementara itu, usai mengklarifikasi gratifikasi ke KPK, Arif tidak mau memberikan keterangan kepada wartawan. Termasuk, soal dugaan gratifikasi yang bila ditotal mencapai ratusan juta. Dia langsung pergi menghindari awak media yang menunggunya di lobi gedung KPK.

Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Kepri Mirza Bachtiar mengatakan Sekda Arif memenuhi panggilan pemeriksaan KPK itu seorang diri. Selain diperiksa KPK, Arfi juga menjalani proses klarifikasi oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun Mirza mengaku tidak mengetahui bagaimana hasil pemeriksaan di Kemendagri.

“Pada prinsipnya, Pak Sekda kooperatif dengan memenuhi klarifikasi lanjutan tersebut,” tegas Mirza.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekda Arif diduga menerima sejumlah gratifikasi saat menggelar pesta pernikahan putranya, Faisal Arif Fadillah, pada 26 Februari 2018 di Tanjungpinang. Dugaan gratifikasi itu di antaranya berupa makanan setengah berat untuk suguhan para tamu dan undangan.

Makanan setengah berat itu seperti soto, tekwan, empek-empek, bakso, prata, roti kirai, mi Tarempa, siomay, dan lainnya.

Menu makanan itu disumbang oleh 16 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Yakni Dinas P3AP2KB, BKD, Biro Organisasi, Disperindag, Bappeda, Perkim, Kesbangpol Limnas, Dinas Pariwisata, Biro Kesra, Dinas Perhubungan, Badan Kominfo, LBH, DKP, PMD, ULP, dan Disnaker.

Jumlah porsi makanan yang disumbangkan masing-masing OPD berbeda-beda. BKD, misalnya, menyumbang 500 porsi tekwan, Bappeda menyumbang 1.500 porsi sate, Dinas Perhubungan menyumbang 800 porsi bakso, dan sebagainya. Setiap OPD rata-rata menyumbang 500 porsi makanan. Anggarannya rata-rata Rp 6 juta per OPD.

Di antara OPD dengan sumbangan terbesar adalah BKD, Biro Organisasi, dan Kesbangpol Limnas. Ketiga OPD itu masing-masing menyumbang Rp 7.500.000 dengan menu makanan yang berbeda. Sedangkan anggaran paling rendah disumbangkan Disnaker, yakni Rp 3.000.000 untuk 300 porsi bubur pedas. 

(http://batampos.co.id/2018/05/22/sekda-kepri-terancam-pidana/)

Asyik di Facebook