Feb 21, 2018 Last Updated 9:27 AM, Feb 19, 2018
Nasional

Nasional (374)

Unit Cyber Crime Polda Kepri mengamankan Is,37, karena mengunggah tulisan yang menghina dan mencemari nama Kapolda Kepri, atas penanganan perjudian gelper di Batam, Senin (2/10) lalu. Diamankannya Is ini berdasarkan dua postingannya di grup Kecamatan Batuaji diunggah 29 Maret dan 8 September.

 

“Kami sudah proses pemilik akunnya,” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga, Selasa (10/10).

Dua kali postingan yang diunggah oleh Is ini mendapatkan tanggapan dari warga netizen. Unggahan pertama Is dengan alamat Url https://www.facebook.com/iXXXX.simXXXX, telah memposting/mengunggah tulisan dengan judul, “Laporan ke Mabes Polri terkait praktek perjudian Gelper yang marak di Batam. Ahirnya Kapolda Kepri saya laporkan ke Mabes Polri.Csc Polresta Barelang”.

“Postingan ini dishare oleh akun milik Beresman Sitinjak bere Nababan,” ungkap Erlangga.

Postingan ulang oleh Beresman ini, dikomentari oleh akun dengan alamat url https://www.facebook.com/imXXX.simXXXdengan tulisan, “Seluruh Batam harus di tutup tulang. Kapolda kita mandul. Mabes harus bergerak menutup”.

“Tak berapa lama Is memberikan komentar atas postingan itu. Ia menulis, tutup, ngak usah kapolda banyak bacot,” tutur Erlangga.

Akibat postingan Is dan komentar ini, pihak kepolisian menjeratnya dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 207 KUHP.
“Barang bukti yang ada print postingan Is, share Baresman, dan komentar Is,” tutur Erlangga.

Namun karena ancaman hukumannya dibawah lima tahun, Is, kata Erlangga tidak ditahan.

Atas kejadian ini, Erlangga berharap tak ada lagi masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar UU ITE. “Berhati-hatilah dari bermedsos. Karena ada aturannya, selain itu ujaran kebencian, konten pornografi atau hal-hal yang mencemarkan nama baik seseorang, bisa terjerat UU ITE,” pungkasnya.

(http://batampos.co.id/2017/10/11/hina-kapolda-kepri-via-medsos-is-diamankan-polisi/)

Hadirnya Nongsa Digital Park (NGP), menjadi salah satu kebanggan Batam dalam perubahan cara pandang dalam menghadapi industri global. Sejak dibuka, perusahaan teknologi yang tergabung ke Citramas Group ini telah merekrut sekitar 1000 pekerja dan juga peserta traine. Sebanyak 60 persen diantaranya adalah anak muda Batam yang kreatif.

 

Direktur PT Citra Agramasinti Nusantara yang menaungi NGP, Peters Vincen menyebutkan, kehadiran NDP ini diharapkan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi anak muda Indonesia, juga sebagai training centre bagi warga Batam yang kreatif, yang bisa mengalihkan hobi menjadi karir di masa depan.

Menurutnya, pada Mei lalu, pihaknya sukses bekerjasama dengan Politeknik Batam dan EDB Singapura menyelenggarakan Hackathon di Politeknik Batam. Hal ini menunjukkan animo yang sangat besar dari anak muda Indonesia di bidang IT. “Lewat acara itu, sukses menarik hampir 1000 pendaftar dari seluruh Indonesia, 60 persen diantaranya anak muda Batam, dan 500 diantaranya terpilih untuk ikut kompetisi,” jelas Peters di Batamcenter beberapa waktu lalu.

NDP sendiri dikembangkan dari suksesnya Infinite Kinema Studio yang sudah mampu berkiprah di pasar Film Animasi International dgn film seperti Garfield 1-3, Peter Rabbit 1-2 yang sukses mendapatkan enam Grammy Award pada 2015 dan 2016.

“Kami mempunyai hampir 400 anak-anak muda Indonesia yang sudah bisa membuktikan kreatifitas dan skill yang baik di bidang IT dan tak kalah di dunia internasional,” jelas Peters.

Dia menambahkan, seiring perkembangan era digitalisasi dunia, termasuk di Indonesia khususnya, perkembangan internet dan sosial media Indonesia yang membuat perkembangan “data traffic growth” sampai tujuh kalilipat membuat Citramas Group berinovasi untuk mengembangkan lahan yang ada di kawasan pariwisata Nongsa untuk dikembangkan sebagai Nongsa Digital Park/NDP ini.

NDP hadir sebagai tempat untuk pusat bisnis digital, data centre dan recovery centre, tempat hunian pelaku IT dan lifestyle centre yang terpadudengan lingkungan resort yang sudah ada, seperti Ferry terminal, Turi Beach Resorts, Nongsa Point Marina, Tamarin Lapangan Golf, dan Nongsa Village.

“Pembangunan kawasan ini juga sebagai salah satu pendukung semangat pemerintah Indonesia dalam gerakan 1000 digital start up, juga untuk mencetak technopreneurs muda Indonesia serta rencana untuk membuat Batam sebagai pusat aktifitas ekonomi digital,” terang Peters.

Seperti apa cara kerja karyawan di NDP saat ini? Peters menyebutkan mereka menawarkan konsep Live, Work, and Play. Dimana pelaku bisnis IT dan karyawan yang bekerja di NDP bisa menjalankan tugasnya dengan menyenangkan, serta tidak membosankan. Dengan konsep itu, para pekerja diharapkan mampu berinovasi dan menciptakan kreasi-kreasi baru untuk perubahan dunia.

“Dengan berada di lingkungan resort dan akan dibangun dengan green concept maka technopreneurs yang bekerja di NDP bisa bekerja dengan lebih nyaman dan sehat dengan memanfaatkan taman-taman serta lintasan lari alami yang akan dibangun di sekitar NDP,” tambah Peters.

Khusus Batam sendiri, untuk tahap awal, saat ini NDP sedang menyediakan IT office untuk start up, incubators dan juga sebagai back offices untuk perusahaan fintech dan sejenisnya. Juga sedang dibicarakan untuk pengembangan Data Centre Tier III yang juga merangkap sebagai Recovery Centre.

“Dari pengembangan ini, tak menutup kemungkinan kami bisa menjadi pusat data global. Namun saat ini, yang kami fokuskan adalah menjadi Digital Economy getaway di Indonesia. Wadah bagi para digital start up dan pusat data/ DRC untuk pemerintah Indonesia, perbankan maupun perusahaan – perusahaan di Indonesia maupun global,” kata Vincent.

Mengenai proses pembangunan saat ini, pihak NDP juga sedang menyelesaikan beberapa perizinan lahan di BP Batam dan perlu berkoordinasi dengan BKPM Pusat untuk peraturan minimum modal untuk PMA yang akan masuk.

“Perizinan lahan masih agak macet di BP Batam. Negara lain seperti Malaysia, Singapura , Vietnam , Myanmar banyak menawarkan Grant dan Tax incentive serta Tax Allowance yang saat ini belum dimiliki oleh BP Batam. Untuk suksesnya program ini di Batam, perlu perhatian khusus dari pemerintah,” tutup Peters.

(http://batampos.co.id/2017/10/10/nongsa-digital-park-pekerjakan-60-persen-warga-batam/)

Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2018 belum dimulai. Namun kalangan pengusaha sudah mewanti-wanti agar para buruh bersikap rasional dengan tidak menuntut kenaikan upah yang tinggi. Sebab jika melihat pertumbuhan ekonomi saat ini, UMK Batam tahun depan hanya akan naik Rp 224 ribu dari UMK tahun ini, yakni Rp 3,2 juta.

Prediksi ini diperoleh dari catatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi Batam tahun ini. Sebab jika mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, kenaikan UMK dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota terkait.

“Katakanlah untuk Batam pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun bisa mencapai 3 persen sedangkan inflasi ditekan di angka 4 persen. Maka kenaikan UMK Batam 2018 sekitar 7 persen dari UMK saat ini,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Panusunan Siregar, Senin (9/10).

Jika UMK Batam saat ini Rp 3.241.126 juta, maka tahun depan diprediksi akan menjadi Rp 3.465.126 atau atau naik 7 persen.

Panusunan mengatakan, prediksi ini melihat pertumbuhan ekonomi Kepri dan Batam yang tergolong rendah. Untuk Kepri, pada semester I tahun ini hanya tumbuh 1,52 persen.

“Namun ini baru prediksi. Angka pastinya menunggu rilis awal tahun depan,” kata dia.

Kepala BPS Kota Batam Rahayudin, membenarkan jika pertumbuhan ekonomi Batam tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu. Jika tahun 2016 pertumbuhan ekonomi masih di angka 5,8 persen, maka tahun ini diperkirakan tidak sampai di angka tersebut. Sementara inflasi diperkirakan tidak akan berbeda jauh dibanding tahun 2016 lalu, yakni sebesar 4 persen.

Karenanya, kata dia, jika pada 2017 lalu UMK Batam masih bisa naik 9 persen, maka UMK Batam tahun depan diperkirakan mengalami kenaikan di bawah 9 persen.

“Tapi angka ini belum bisa dipastikan. Karena untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi masih belum selesai,” kata Rahayudin, kemarin.

Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, meminta agar kaum pekerja ini tetap menjaga kondusifitas Batam dengan bersikap sportif jika kenaikan upah tidak sesuai keingingan. Menurut dia, menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan amat penting bagi dunia investasi.

“Saat ini pesaing Batam itu tidak hanya dari dalam negeri saja. Tetapi dari negara-negara tetangga yang terus memberikan insentif dan kemudahan dalam berinvestasi disertai jaminan keamanan,” kata Tjaw Hoeing, Senin (9/10).

Pria yang akrab disapa Ayung ini mengatakan, Batam saat ini tidak bisa lagi dibandingkan dengan Batam tahun 2000-an. Dulu, kata dia, Batam menjadi satu-satunya daerah yang menawarkan kemudahan investasi. “Namun saat ini sudah banyak pihak yang belajar dari Batam menawarkan apa yang dipelajarinya di Batam dengan sedikit modifikasi,” jelasnya.

Salah satunya adalah negara Laos yang dulu kurang diperhitungkan karena lokasinya yang berada di tengah-tengah negara Asean lainnya. Namun saat ini mereka membuka kesempatan berinvestasi yang seluas-luasnya.

“Insentif pajak yang ditawarkan cukup bagus karena tak bayar pajak penghasilan selama 5 hingga 10 tahun tergantung perusahaannya. Dan setelah itu baru dikenakan pajak 8 persen,” ungkapnya.

Di samping itu provinsi lainnya di Indonesia juga berbondong-bondong pergi keluar negeri untuk menawarkan keunggulan berinvestasi di tempat mereka. “Jika kita selalu meributkan masalah yang tak diperlukan, ya kita akan kalah bersaing. Kita yang rugi,” ujarnya.

Minta Naik 50 Dolar AS

Sementara itu Pangalima Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (F-SPMI) Batam, Suprapto, mengatakan serikat buruh meminta agar UMK Batam tahun 2018 naik 50 dolar AS atau menjadi Rp 3.850.000 dari UMK saat ini, Rp 3.241.126. menurut dia, upah yang diterima buruh Batam selama ini jauh dari kata layak. Sebab untuk hidup layak di Batam, pendapatan pekerja minimal Rp 6 juta.

“Kampanye 50 dolar AS ini sudah melalui kajian panjang oleh teman-teman serikat di seluruh dunia,” katanya. “Kita akan memperjuangkan. Karena UMK saat ini jauh di bawah upah hidup layak di Batam,” imbuhnya.

Menurut dia, banyaknya perusahaan yang hengkang dari Batam bukan karena permasalahan perburuhan, termasuk masalah upah yang tinggi. Dia mengklaim, banyak perusahaan di Batam yang justru pindah ke daerah lain yang UMK-nya jauh lebih tinggi. “Anggaplah di Bekasi, itu UMK-nya 3,7 juta, atau ada perusahaan pindah ke Johor Malaysia, UMK-nya Rp 4 juta. Jadi bukan karena UMK Batam mereka pindah,” tegasnya.

 

*Inflasi Mendekati 4 Persen
Sementara Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Kepri mencatat inflasi Batam terus merangkak dan mendekati angka 4 persen, yakni berada di level 3,78 persen. Kenaikan harga komoditas seperti cabai merah, kacang panjang, dan wortel disebut sebagai pemicu utama terkereknya inflasi Batam tahun ini.

Kepala BI Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, mengatakan cabai merah mencatatkan inflasi sebesar 5,99 persen (month to month), sedangkan wortel sebesar 27,76 persen (month to month). Sementara kacang panjang menyumbang inflasi sebesar 8,67 persen (month to month).

Mengapa kenaikan harga cabai merah mendorong inflasi? Gusti menjelaskan hal ini terjadi karena persoalan klasik. Cabai yang beredar di Kepri umumnya berasal dari wilayah lain seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Yogyakarta.

“Perubahan harga di sentra penghasil, biaya logistik, dan kelancaran distribusi sangat mempengaruhi fluktuasi harga cabai di Kepri,” ungkap Gusti, Senin (9/10).

Cabai, kata Gusti, mengalami kenaikan harga di daerah asalnya sebelum beredar di Kepri. Kenaikannya sekitar 2 persen hingga 33 persen. Sedangkan harga kacang panjang naik ditengarai karena curah hujan yang tinggi di Kepri.

Memasuki Oktober ini, lanjut Gusti, ada sejumlah hal yang harus diwaspadai karena dapat memicu kenaikan inflasi. Pertama kenaikan tarif PLN sebesar 15 persen untuk tagihan Oktober. Dan kedua curah hujan dan gelombang tinggi pada akhir tahun.

Kedua hal ini dapat memicu kelangkaan ikan segar seta menghambat jalur distribusi bahan makanan seperti cabai merah. Hal ini dapat berdampak pada produksi sayuran.

Gusti mengatakan ada sejumlah solusi yang ditawarkan kepada pemerintah. Pertama mendorong percepatan realisasi kerjasama perdagangan bahan makanan antardaerah antara lain Tanjungpinang dan Kabupaten Karo Sumatera Utara dengan Batam. “Dan Batam dengan Kabupaten Tanjungjabung, Jambi,” imbuhnya.

Kemudian mendorong pemanfaatan lahan kosong di wilayah Kepri untuk pertanian bahan pangan sekaligus untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dan bekerjasama dengan kepolisian untuk mengawasi distribusi LPG 3 kilogram agar tepat sasaran. Karena disadari kelangkaan LPG jenis ini juga menyumbang kenaikan inflasi.

Sementara Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan masih ada solusi cepat untuk mengatasi kendala tingginya biaya logistik yang menyebabkan kenaikan inflasi.

Ia memberikan saran kepada pemerintah untuk mengangkut barang kebutuhan pokok dari luar dengan kapal Pelni supaya harganya lebih murah. “Batam memang masih bergantung pada luar untuk barang kebutuhan pokok. Itulah yang membuatnya mahal karena diangkut pakai transportasi komersil,” jelasnya.

Pengangkutan dengan kapal Pelni dinilai akan menjadi insentif yang tepat untuk memotong ongkos logistik yang mahal.”Pemerintah harus bersiasat seperti itu supaya harga di Batam bisa lebih murah. Kesannya FTZ jadi tak ada gunanya karena harga barang apapun juga mahal disini,” jelasnya lagi.

 

(http://batampos.co.id/2017/10/10/umk-batam-2018-diprediksi-naik-rp-224-ribu/)

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam resmi akan membuka dua Unit Layanan Paspor November tahun ini. Direncanakan ULP ini akan diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“Akhir bulan ini sudah selesai, saat ini masih proses finishing untuk ULP Harbourbay,” kata Kepala Imigrasi Kelas I Khusus Batam Lucky Agung Binarto, Senin (9/10).

Ia mengatakan nantinya peresmian ULP Harboubay akan berbarengan denganMall Pelayanan Publik di Gedung Sumatera Promotion Center (SPC), yang direncanakan akan di resmikan oleh Presiden Jokowi.

“DI SPC kami akan buka ULP juga. Saat Presiden bukan Mall Pelayanan Publik, kami juga meminta Menteri datang buka ULP Harbourbay,” ungkapnya.

Baik itu di ULP Harbourbay atau SPC, awalnya hanya menerima sekitar 30-40 pemohon. Tapi ke depannya, tak menutup kemungkinan akan terus bertambah. “Jadi ada tiga nantinya, di kantor, ULP Harbourbay dan ULP SPC. Diharapkan dapat memecah kosentrasi massa yang mengurus paspor,” ungkapnya.

Karena akan membuka dua ULP, Lucky menuturkan pihaknya tentu membutuhkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Oleh sebab itu, ia mengatakan sudah melayangkan permintaan untuk penambahan SDM ke Dirjen Imigrasi.

“Ini saya sedang di Jakarta, kami meminta tambahan. Agar dapat mengoperasikan ULP itu secara maksimal,” ujarnya.

Saat dua ULP ini dioperasikan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dapat melayani 380 orang pemohon tiap harinya, dimana di Kantor Imigrasi Batamcenter melayani 300 pemohon, ULP Harbourbay 40 pemohon dan ULP SPC 40 orang pemohon juga. Lucky berharap dengan bukanya dua ULP baru ini, dapat melayani tingginya permintaan masyarakat dalam pembuatan paspor.
“Kami akan terus meningkatkan pelayanan, agar dapat mengakomodir permintaan masyarakat,” ucapnya.

Ke depannya, Lucky menuturkan pihaknya akan membuat berbagai terobosan baru. Agar bisa mengakomodir setiap permintaan masyarakat. 

(http://batampos.co.id/2017/10/10/kabar-gembira-november-ada-dua-titik-baru-untuk-urus-paspor/)

 Wisatawan asal Korea Selatan berinisial JL (26) berurusan dengan polisi, karena kedapatan mencuri baju di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Pantai Kuta, Kabupaten Badung, kemarin.

Kapolsek Kuta Kompol I Wayan Sumara menerangkan, mahasiswi itu diringkus setelah pihaknya menerima informasi dari pemilik dua toko di mall Beach Walk. Polisi meringkus pelaku di penginapan Komala Indah Kuta, tempat ia menginap.

"Setelah kami mendapatkan laporan, kami langsung menyelidikinya dan setelah melihat CCTV ternyata benar. Setelah itu kami mencari dan membekuk dia di penginapannya," kata I Wayan Sumara saat dikonfirmasi, Senin (9/10/2017).

Rekaman CCTV menujukkan, JL mencuri pada Minggu 1 Oktober 2017. Dia mengambil beberapa potong kemeja dan celana panjang yang menyebabkan toko merugi hingga Rp6 juta. Modus JL dengan cara melepas paksa alat alarm yang tertempel di baju.

 

“Usai melepas alat alarm itu pelaku ini langsung memasukkan baju ke tasnya. Ini aksi pertama," paparnya.

Aksi kedua, sambung I Wayan Sumara, pada Kamis 5 Oktober 2017. JL mengambil pengharum mobil dan krim perawatan tubuh. "Kami masih melakukan pendalaman. Apakah hanya ada dua toko ini saja atau ada tempat yang lain lagi," tutupnya.

 

(https://news.okezone.com/read/2017/10/09/340/1791818/alamak-turis-korea-selatan-terekam-cctv-curi-baju-dan-parfum-di-mall-kuta?utm_source=news&utm_medium=news_box&utm_campaign=breaking15)

Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kembali terlibat dalam perundingan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Menindaklanjuti arahan Presiden itu, Jonan bergerak cepat. Pada Jumat (6/10) ia memanggil CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ke Kementerian ESDM. Lalu pada Sabtu (7/10) Jonan mengundang Gubernur Papua Lukas Enembe makan siang di rumah dinasnya.

Pengamat Ekonomi Energi UGM dan Mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas Fahmy Radhi, mengapresiasi kembalinya Jonam ke meja perundingan dengan Freeport. Selain menunjukkan soliditas pemerintah, kembalinya Jonan juga dinilai tepat untuk menerobos kebuntuan yang membayangi perundingan akhir-akhir ini.

Fahmy berpendapat, masuknya Menteri ESDM dalam perundingan lanjutan dengan Freeport sangatlah tepat. Pasalnya, pasca penolakan Freeport terhadap mekanisme dan penetapan harga saham, perundingan nyaris buntu.

 

Dengan masuknya kembali Jonan dalam perundingan, dengan Freeport, harap Fahmy, kebuntuan perundingan dapat diterobos, seperti kebuntuan yang terjadi pada saat awal perudingan. Bahkan saat itu, Richard C Adkerson sempat menebar ancaman untuk memperkarakan Indonesia di Arbitase International.

"Namun melalui perundingan yang dipimpin Menteri Jonan, Freeport akhirnya mencabut ancaman tersebut dan tanpa dinyana sebelumnya menyetujui kerangka dasar kesepakatan dengan pemerintah untuk merubah KK menjadi IUPK dengan ketiga persyaratan seperti diajukan pemerintah," urai Fahmy dalam keterangan persnya, Senin (9/10).

Publik sempat pesimis perundingan akan menemui jalan buntu, ketika surat tertanggal 28 September 2017 yang ditandatangani Richard C Adkerson dan ditujukan ke Kemenkeu, bocor ke media. Isinya menolak skema divestasi yang diajukan Kemenkeu. Salah satunya, Freeport menolak penetapan harga divestasi 51% saham yang memperhitungkan asset dan cadangan hingga 2021.

Freeport menghendaki penetapan harga divestasi saham yang mencerminkan nilai saham pasar wajar harus memperhitungkan asset dan cadangan hinga 2041.

Fahmy sempat menangkap kesan, perundingan dengan Freeport dilakukan secara parsial, bukan secara komperhensif sebagai satu kesatuan atas nama Pemerintah Indonesia. Misalnya Kementerian ESDM dalam perundingan hanya pada perubahan kerangka dasar, Menteri Keuangan hanya pada mekanisme dan metode penetapan harga divestasi, dan Menteri BUMN hanya menyiapkan holding BUMN Tambang.

"Untungnya, Presiden Joko Widodo 'tanggap ing sasmito' terhadap potensi ketidaksolidan ketiga menterinya, Jokowi buru-buru kembali meminta Menteri ESDM, Igansius Jonan kembali terlibat dalam negosiasi bersama PT Freeport Indonesia," puji Fahmy.

Sebelumnya Jonan tidak lagi terlibat dalam negosiasi setelah Freeport menyetujui kerangka dasar atau  framework  yang mencakup divestasi 51%, pembangunan smelter, dan penerimaan negara yang lebih baik dibanding rezim KK.

Setelah Freeport menegaskan kepada Jonan komitmennya terhadap kerangka dasar tersebut, Fahmy mengingatkan, agar tim perundingan ketiga menteri harus tegas dan kekeuh untuk mencapai hasil perundingan yang menyetujui usulan pemerintah dalam mekanisme dan penetapan harga saham divestasi 51%. Tim perundingan juga harus mewaspadai potensi "akal-akalan" Freeport dalam penetapan harga saham, seperti dilakukan sebelumnya.

Menurut Fahmy, modus akal-akalan dalam divestasi saham pernah diterapkan Freeport pada saat divestasi 10%. Dalam penetapan harga saham yang ditawarkan kepada pemerintah, Freeport memasukan variabel asset dan cadangan hingga 2041, seperti yang diusulkan kali ini. Dampaknya, harga jual saham Freeport kala itu ditetapkan sangat tinggi, bahkan dinilai over value

"Akhirnya, Freeport tetap saja menggenggam mayoritas saham sebesar 90,64%, sedangkan Indonesia hanya 9,36% selama 50 tahun terakhir," pungkas Fahmy.

 

(https://news.okezone.com/read/2017/10/09/337/1791829/menteri-jonan-terlibat-perundingan-freeport-pengamat-puji-jokowi?utm_source=news&utm_medium=news_box&utm_campaign=breaking7)

Kasus penghinaan dan pencemaran nama baik mendominasi kejahatan siber (cyber crime) selama Januari-Agustus 2017.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri mencatat, peringkat pertama kasus siber berada di wilayah Polda Metro Jaya sebanyak 113 kasus. Disusul Polda Sumatera Utara 51 kasus, Sulawesi Utara 31 kasus, Sumatera Barat 30 kasus, Jawa Barat 28 kasus, Banten 26 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur masing-masing 21 kasus, serta Maluku 17 kasus. 

“Kami sendiri selama periode itu menangani 30 kasus,” ungkap Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Fadil Imran di Jakarta, kemarin. Menurut Fadil, cyber crime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya internet dan media sosial. 

Selain penghinaan dan pencemaran nama baik, kasus lain yang banyak dilaporkan adalah pornografi, SARA, ancaman, illegal access, illegal intersep , dan identity theft. “Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya karena semua itu diatur dalam undang-undang dan KUHP,” ungkapnya.


Kanit II Cyber Crime Bareskrim Polri AKBP Idam Wasiadi mengatakan, di Indonesia penggunaan internet termasuk media sosial sudah diatur sehingga masyarakat tidak bisa seenaknya memanfaatkan teknologi tersebut. 

Ini berbeda dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Eropa, Inggris, dan Hong Kong, karena mereka menganut hukum kebebasan berpendapat. “Mau menghina agama, orang, bahkan presiden 1.000 kali pun tidak dilarang atau bukan pidana,” ujarnya. 

Sementara di Indonesia, menurut Idam, sudah diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) berkaitan erat dengan pencemaran nama baik fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. 

“Kalau perorangan atau individu diatur dalam UU ITE, kalau perusahaan atau lembaga pemerintah KUHP 207, 208. Karena itu, mari kita ingatkan keluarga, kawan, dan saudara untuk menggunakan media sosial sebaik-baiknya,” katanya. 

Menurut Idam, modus kejahatan siber biasanya beragam mulai dari politik, mencari keuntungan, dendam, mencari jati diri, SARA, dan ada juga gerakan mencari dana. “Kejahatan ini motifnya banyak, artinya tidak selalu masalah politik atau mencari keuntungan semata,” ujarnya. 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Apalagi jika mau share berita yang tidak jelas atau menjelek-jelekkan seseorang apalagi berita tersebut hoax.

 

(https://news.okezone.com/read/2017/10/09/337/1791776/terungkap-kasus-penghinaan-pencemaran-nama-baik-dominasi-kejahatan-siber?utm_source=news&utm_medium=news_box&utm_campaign=breaking6)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya masih mematangkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk Setya Novanto. Pasalnya, KPK tidak ingin kembali kalah dalam gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh Ketua DPR tersebut.

"(Sprindik baru) itu masih kita diskusikan, di dalam masih dibahas‎. Kalau ada langkah selanjutnya harus firm betul, biar tidak gagal lagi," kata Agus di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).

Senada dengan Agus, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah juga menjelaskan pihaknya saat ini belum dapat memutuskan kapan akan dikeluarkan sprindik baru untuk Setya Novanto.

Menurut Febri, pihaknya masih menunggu salinan putusan praperadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan yang dimenangkan oleh Novanto karena banyak pertimbangan Hakim Cepi Iskandar yang harus dicermati.

"Kita masih fokus kepada putusan praperadilan, memang ada beberapa hal yang harus dicermati dengan hati hati," ujar Febri.

Sebagaimana diketahui, KPK sudah menetapkan status tersangka terhadap Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP yang diduga merugikan negara sekira Rp2,3 triliun. Namun demikian, status tersangka Setya Novanto gugur dalam praperadilan.

Novanto menang lewat gugatan praperadilan ‎atas penetapan tersangkanya oleh KPK. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan Novanto dan menyatakan penetepan Novanto sebagai tersangka tidak sah.

 

(https://news.okezone.com/read/2017/10/06/337/1790140/kapok-gagal-kpk-siapkan-secara-matang-sprindik-baru-untuk-jerat-lagi-setya-novanto-di-kasus-e-ktp?utm_source=news&utm_medium=news_box&utm_campaign=breaking13)

Presiden Joko Widodo terkesan dengan perayaan HUT ke-72 TNI yang dilangsungkan di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).

Duduk bersebelahan dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, ternyata banyak hal yang disampaikan oleh Presiden.

Gatot mengatakan, soal alat utama sistem persenjataan (alutsista) Presiden Jokowi tidak aneh melihat hal seperti itu lantaran sudah sering melihat.

"Beliau (Jokowi) bicara banyak hal tadi. beliau sangat tekaget-kaget. Merasa bangga. Utamanya saat melihat atraksi beladiri tradisional prajurit. Menurut beliau ini yang paling disuka, seperti pencak silat, debus dan lain-lain," terang Gatot saat ditanya soal reaksi presiden ketika menyaksikan pertunjukan.

Gatot menambahkan, beladiri tradisional itu merupakan ciri khas yang harus dimiliki setiap prajurit.

"Kenapa kami munculkan beladiri itu? Karena seperti inilah kekuatan bangsa kita pada saat merebut kemerdekaan dari Belanda. Beladiri ini dipergunakan oleh pejuang-pejuang kita dengan senjata apa adanya. Mereka percaya kemampuan sendiri dan gotong royong berhasil merebut dari penjajah," jelasnya.

Sementara itu, soal Cucu Panglima Besar Jenderal Soedirman, kata Gatot, Presiden awalnya tidak tahu akan ada penampilan dari Danang Priambodo Soedirman.

"Awalnya tidak tahu. Pas dilihat Danang, beliau kenal. Bagus menurut beliau menjiwai. Posturnya pas. Kebetulan Danang sedang tidak begitu sehat jadi seperti menjiwai perannya sebagai Jenderal Soedirman," pungkasnya.

 

(https://news.okezone.com/read/2017/10/05/337/1789352/hut-ke-72-tni-bukan-tampilan-alutsista-ini-yang-bikin-jokowi-kaget)

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membangun lembaga pemasyarakatan (Lapas) terbuka di Ciangir, Tangerang, akan segera direalisasikan. Rencananya pada Rabu pekan depan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking).

"Untuk Ciangir, Rabu depan, kami groundbreaking," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/10/2017).

Saefullah menyebutkan, luas lahan yang nantinya akan dipakai untuk pembangunan lapas ini sebesar 30 hektare dari 100 hektare yang diberikan pihak Pemprov DKI. "Dari 30 hektare itu nanti dikelola, berapa hektare yang buat lapangan terbuka, dan berapa hektare yang untuk apa itu urusan mereka," tuturnya.

Dalam pembangunan lapas tersebut semua diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Rencananya pembangunan lapas di Ciangir tersebut dibutuhkan menyusul banyaknya lapas yang ada di Jakarta yang melebihi kapasitas.

Selain membangun lapas lahan seluas 100 hektare tersebut rencananya juga akan dibangun panti jompo. Pun demikian Saefullah mengatakan hal tersebut belum termanfaatkan. "Sampai saat ini belum teranggarkan, nanti di dinas sosial. Saya rasa lahan hampir 100 hektare itu ya berbagi peruntukan sajalah," ucapnya. 

 

(https://news.okezone.com/read/2017/10/05/338/1789377/pekan-depan-pemprov-dki-jakarta-ground-breaking-lapas-terbuka-ciangir-tangerang)

Asyik di Facebook