May 25, 2018 Last Updated 5:04 AM, May 22, 2018
Nasional

Nasional (431)

Pelaksana Tugas (Plt) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Didi Kusmajardi mengatakan belum ada laporan terkait mewabahnya penyakit difteri.

 

“Batam dan Kepri belum ada laporan,” ujar Didi saat dikonfirmasi, Minggu (10/12).

Dia mengatakan saat ini pihaknya baru sebatas bertemu dengan seluruh Kepala Puskesmas Kota Batam, guna mensosialisasikan ataupun penyuluhan terkait penyakit tersebut kepada masyarakat.

“Sudah saya arahkan untuk buat banner tentang difteri di setiap lobbi puskesmas,” katanya.

Terkait gejala penyakit Difteri, Didi menyebutkan penderita akan mengalami gejala suara serak, tenggorokan terasa sakit, nyeri saat bernapas, kesulitas bernapas, kelenjar getah bening di leher membesar atau bengkak, tenggorokan dan amandel tertutup oleh membran atau selapur berwarna abu-abu serta demam dan menggigil.

“Penyakit ini menular. Misalnya menemukan gejala tersebut segera hubungi petugas puskesmas,” jelasnya.

Dia mengatakan penyakit ini dapat dicegah. Salah satunya yakni dengan pemberian vaksin. “Ada kejadian luar biasa (KLB) baru diimunisasi seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur,” tuturnya.

Sementara itu, terkait merebaknya wabah difteri di sejumlah provinsi di Indonesia, Kemenkes akan mulai memberikan imunisasi ORI, atau Outbreak Response Immunization.

(http://batampos.co.id/2017/12/11/belum-ada-laporan-kasus-difteri-di-batam/)

Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Susilawati (38) meninggal dunia di Malaysia, kedatangan jenazahnya disambut isak tangis keluarga di kediamannya di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Ibu kandung Susilawati, Rasmi (59) mengatakan, Susi merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara, Susi terpaksa bekerja menjadi TKI untuk menghidupi anak-anaknya karena sudah bercerai dengan suaminya

"Baru dua tahun bekerja di pabrik kosmetik Malaysia. Kasian Susilawati harus mengurus tiga anaknya sendiri," tuturnya, Rabu (29/11/2017).

Ia mengaku mendapatkan kabar kematian Susilawati pada 28 Oktober 2017 lalu namun jenazahnya baru dipulangkan pada Selasa, 28 November 2017. Dengan kematian anaknya tersebut Rasmi merasa terpukul dan tak menyangka karena ia tak mendapatkan firasat apapun.

 

"Saya sempat melarang untuk bekerja di Malaysia tapi Susilawati memaksa. Susi pun akan pulang Desember nanti namun kenyataan berkata lain," ungkapnya.

Rasmi menambahkan pihaknya terakhir kali berkomunikasi dengan anaknya pada 27 Oktober 2017 dan Susi mengatakan kondisinya sedang sakit. Sebelum bekerja di pabrik kosmetik Susi bekerja di rumah makan di Malaysia.

"Anak saya meninggal karena sakit, rencana jenazahnya akan dikebumikan di TPU Iwiliwil Kota Cirebon," tambahnya.

 

(https://news.okezone.com/read/2017/11/29/525/1822489/sakit-parah-tki-asal-cirebon-meninggal-dunia-di-malaysia)

Polemik pajak air permukaan (PAP) di Batam sebesar Rp 188 per meter kubik terus bergulir. Pemprov Kepri ngotot akan memungutnya dan menyebut jumlah tagihan PAP sudah mencapai Rp 23 miliar. Namun Badan Pengusahaan (BP) Batam meminta kebijakan tersebut dikaji ulang.

 

Deputi IV BP Batam, Mayjen TNI Eko Budi Soepriyanto, mengatakan ada beberapa alasan mengapa kebijakan PAP ini perlu dibahas kembali. Pertama, karena adanya dualisme regulasi dalam penetapan PAP di Batam.

“Regulasi dari pemerintah pusat lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera) dan regulasi dari Pemprov Kepri,” kata Eko dalam acara Focus Group Discussion (FGD) soal Pajak Air Permukaan di Hotel Harris Batamcenter, Selasa (28/11).

Eko yang baru sebulan menjabat Deputi IV BP Batam mengaku baru mengetahui persoalan ini. Namun ia memastikan akan segera menyelesaikannya supaya tak berlarut.

Untuk itu, semua kesimpulan dari FGD kemarin akan disampaikan ke Gubernur Kepri dalam waktu dekat. Sebab jika tak segera ada penyelesaian, kebijakan ini dikhawatirkan akan membingungkan banyak pihak, termasuk PT Adhya Tirta Batam (ATB) selaku perusahaan pengelola air bersih di Batam.

“ATB bingung dan masyarakat bingung karena tak ada kepastian,” paparnya.

Eko juga menegaskan perusahaan seperti ATB yang menjalankan fungsi sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Menurut dia, menarik pajak yang tinggi dari pengelola air bersih akan sangat membebani. Apalagi saat ini Pemprov Kepri mengklaim tunggakan PAP yang harus dibayar ATB mencapai Rp 23 miliar. Tunggakan tersebut dihitung sejak 2016 hingga Oktober 2017.

“Jika argo jalan terus, bisa kolaps ATB,” katanya.

Selain soal regulasi yang tidak jelas, kenaikan pajak air juga akan menimbulkan dampak ganda. “Multi efeknya cukup banyak. Penjual asongan dan hotel gunakan air. Kita harapkan harus disudahi dan ada keputusan bersama. Namun dibicarakan dulu (dengan Pemprov, red). Saya tak berani memutuskan,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, Binsar Panjaitan, mempertanyakan dasar Nilai Perolehan Air (NPA) Batam yang oleh Pemprov Kepri ditetapkan sebesar Rp 1.880 per meter kubik. Dari NPA tersebut kemudian ditetapakan PAP sebesar Rp 188 per meter kubik (PAP=NPA x 10%).

Menurut Binsar, penetapan NPA harusnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 15/PRT/M/2017 tentang tata cara penghitungan besaran NPA permukaan. Peraturan ini masih baru terhitung sejak Agustus 2017 berlaku. Dan selama ini BP Batam menghitungnya dari peraturan yang lama. Sehingga mereka akan mengkomunikasikan hal ini dengan Gubernur Kepri.

“Artinya penghitungan NPA berlandaskan dari Permen PUPR dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub),” kata Binsar.

Ia beranggapan acuan yang dipakai Pemprov untuk menetapkan NPA sebesar Rp 1.880 per meter kubik mungkin menilai dasar penetapan adalah karena Batam merupakan kawasan industri.

Binsar mengakui NPA di kawasan industri memang tinggi seperti di Inalum, Sumatera Utara atau AMDK yang mengambil air dari Waduk Jatiluhur. Namun di Batam, ATB itu menjalankan fungsi sebagai PDAM dan berdasarkan peraturan dari PUPR, maka NPA-nya tidak akan setinggi itu.

“Secara tidak langsung, ATB itu PDAM,” imbuhnya.

Presiden Direktur ATB, Benny Andrianto, juga mengatakan hal serupa. Ia menegaskan hitungan Pemprov Kepri soal pajak air permukaan itu salah. “Kan ada rujukan untuk menghitungnya. Seyogyanya dalam menentukan NPA harus merujuk ke peraturannya,” katanya.

Ia kurang mengerti mengapa kajian Pemprov Kepri menetapkan NPA sangat tinggi. Namun ia bisa memastikan jika menetapkan NPA berdasarkan peraturan yang berlaku, maka nilainya pasti normal.

Karenanya, ATB meminta persoalan ini segera diselesaikan. Sebab jika pajak naik, otomatis tarif air bersih ATB juga akan naik. Sementara ATB tidak mau menaikkan tarif air bersih.

“Kami tidak ingin menaikkan tarif. Kami tidak anggarkan untuk itu dan tidak ada rencana kenaikan. Kami hanya bayar ke BP Batam. Jadi ini murni BP dan Pemprov yang harus selesaikan,” pungkasnya.

Membebani Masyarakat

Peraturan Gubenur (Pergub) Nomor 25 tahun 2016 tentang Pajak Air Permukaan (PAP) dinilai hanya akan membebani masyarakat. Sebab jika Pemprov Kepri tetap memungut pajak sebesar Rp 188 per meter kubik air, maka tarif bersih air ATB juga akan naik. Otomatis masyarakat selaku konsumen yang akan terbebani.

Anggota Komisi I DPRD Batam, Sukaryo, menolak kebijakan pajak air permukaan itu jika pada akhirnya akan dibebankan ke masyarakat.

“Kan sudah ada aturan pembagiannya. Kalau ini dibebankan ke masyarakat tentu sebagai wakil masyarakat Batam kita menolak,” tegas Sukaryo, Selasa (28/11).

Hal ini, kata dia, bukan tanpa sebab. Di tengah merosotnya kondisi ekonomi masyarakat Batam saat ini, kenaikan tarif air akan berimbas kepada daya beli masyarakat. Sehingga peraturan yang sejatinya untuk kemaslahatan masyarakat, malah hanya sebagai alat politik dengan kebijakan yang tidak pro-masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat kita akan sampaikan kepada rekan-rekan DPRD Provinsi Kepri agar Pergub tersebut segera dievaluasi,” lanjut dia.

Ia meminta pemerintah provinsi harus bijaksana melihat kondisi masyarakat Batam saat ini. “Kita paham penyebab inflasi selain disebabkan oleh faktor kenaikan-kenaikan volatile food juga bisa dari kebijakan-kebijakan seperti ini. Untuk itulah pemerintah harus bijak dalam mengeluarkan kbijakan,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Sallon Simatupang, menambahkan kebijakan pajak air ini akan semakin menambah beban masyarakat. “Ketika tarif listrik naik, apakah beban masyarakat akan ditambah lagi dengan kenaikan tarif air,” kata dia.

Sementara anggota Komisi IV DPRD Batam, Safari Ramadhan, mengatakan pemerintah harus mengerti kondisi masyarakat Batam saat ini. Kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan ditambah peluang kerja sedikit, masyarakat banyak tak mampu bahkan sangat banyak yang belum mendapatkan pekerjaan.

“Jangan lah ketika listrik naik, air juga naik. Kasihan masyarakat, pemerintah baik itu Pemprov Kepri dan BP Batam harus melihat itu,” jelasnya.

(http://batampos.co.id/2017/11/29/bp-batam-minta-tarif-pajak-air-dikaji-ulang-sebab-atb-bisa-kolaps/)

BEBERAPA orang yang mengidap suatu penyakit serius biasanya meninggalkan kesan, atau pesan sebelum kembali berpulang pada Yang Maha Kuasa. Namun, tidak bagi Bondan Winarno, pria ramah Pengumben senyum ini tidak memiliki pesan maupun kesan pada keluarga sebelum kembali ke pelukan Tuhan.

"Beliau orangnya sangat positif, bahkan ketika tiba di rumah sakit Kamis lalu beliau jalan kaki, dan sempat mengatakan, 'saya akan menjalani operasi dg damai'," ucap Eliseo Raket, saudara kandung Bondan Winarno, ketika diwawancarai Okezone, Rabu (29/11/2017).

Akhir November sekaligus jadi akhir bagi hidup Bondan si Pakar Kuliner Indonesia yang ikonik ini. Masih dari pemaparan yang diberikan oleh Eliseo, Bondan kabarnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berpulang, dan tampak sangat kuat menjalani operasi demi operasi yang harus dilaluinya.

"Sama sekali tidak ada tanda-tanda kematian. Makanya keluarga kaget sekali dengan kematian beliau," imbuh Eliseo.

 

Pria berpostur tinggi tersebut juga menyebutkan, Bondan tidak meninggalkan pesan apapun sebelum melakukan operasi yang kedua, dan sebelum kepergiannya hari ini, Rabu (29/11/2017). Namun, Eliseo mengatakan, Bondan sempat mengatakan ia ingin dikremasi jika nanti meninggal. Akan tetapi, keinginan tersebut dikatakannya jauh sebelum Bondan jatuh sakit.

"Rencananya beliau akan dikremasi, sesuai dengan keinginannya yang dikatakan jauh sebelum sakit. Tapi, untuk tempatnya keluarga belum berembuk, jadi belum tahu dimana," imbuhnya lagi.

Eliseo menjelaskan saat ini almarhum Bondan tengah diawetkan, dan akan segera dipindahkan ke rumah duka di kawasan Sentul, Jawa Barat, setelah semua proses di rumah sakit selesai.

"Saat ini beliau sedang diformalin, tidak lama kemudian akan dibawa ke rumah duka," pungkas Eliseo Raket.

 

(https://lifestyle.okezone.com/read/2017/11/29/298/1822522/tidak-ada-firasat-sebelum-meninggal-ini-keinginan-bondan-sebelum-wafat)

Badan Pengusahaan (BP) Batam akan menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan hasil revisi Perka 10 Tahun 2017 pada hari ini, Selasa (28/11). Perka baru ini di antaranya mengatur tentang uang jaminan investasi atau Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP).

 

Dalam Pasal 23 Ayat 5 Perka tersebut, BP Batam menegaskan bahwa JPP atau uang jaminan investasi tidak akan dikembalikan jika dalam jangka waktu tertentu pemilik lahan tidak membangun atau tidak menyelesaikan pembangunan lahannya. Dengan kata lain, uang jaminan tersebut akan menjadi milik BP Batam setelah ada keputusan pembatalan alokasi lahan.

“Rencananya akan kami pertegas dalam revisi Perka 10,” kata Deputi III BP Batam, Dwianto Eko Winaryo, Senin (27/11).

Pernyataan Dwianto ini sekaligus meluruskan pemberitaan Batam Pos pada Jumat (24/11) lalu yang menyebutkan JPP akan dikembalikan jika pembangunan lahan dibatalkan atau tidak terlaksana.

Pria yang akrab disapa Dwi ini mengatakan, Senin (27/11), BP Batam telah berdiskusi dengan sejumlah asosiasi pengusaha seperti Real Estate Indonesia (REI) Batam, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Batam dan Kepri, dan asosiasi lainnya.

Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kepri, Syaifudin, mengatakan pihaknya juga memberi masukan terhadap BP Batam mengenai sejumlah poin yang belum tercantum dalam revisi Perka 10, khususnya mengenai Inbreng.

Inbreng adalah permodalan atau penyertaan aset ke dalam perusahaan. Misalnya ketika tiga pengusaha sepakat untuk mendirikan perusahaan, maka pengusaha yang satu akan menyertakan tanah miliknya sebagai modal untuk membangun perusahaan.

Syaifudin mengatakan, untuk mendapatkan kredit konstruksi dari perbankan, si pemilik lahan tentu saja akan menjaminkan tanah yang belum dibangun atau tanah kosong sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit.

“Masalah penjaminan untuk tanah kosong supaya bisa dijaminkan dalam rangka memperoleh kredit konstruksi. Kalau tidak boleh dijaminkan, bagaimana?” paparnya.

Inbreng memiliki banyak manfaat terutama sebagai pemasukan negara. Karena perusahaan selaku penerima Inbreng maka akan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

Sedangkan pemilik tanah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5 persen seperti jual beli pada umumnya. Menurut Syaifuddin, wacana mengenai Inbreng harus dimasukkan untuk bisa mengakomodir pembangunan rumah susun di Batam.

Pada umumnya, kata dia, rumah susun hanya diminati warga kalangan ekonomi menengah ke bawah, namun modal untuk membangunnya besar. Sehingga menjaminkan lahan ke bank merupakan cara satu-satunya untuk mendapatkan tambahan modal

(http://batampos.co.id/2017/11/28/bp-batam-ambil-jaminan-investasi-jika-pengusaha-tak-membangun-lahan-yang-dialokasikan/)

Kepala BPOM Kepri Alex Sander meminta masyarakat untuk melaporkan, bila melihat air hasil olahan mesin Kangen Water di swalayan atau rumah makan. Karena hingga saat ini, air kemasan hasil olahan mesin Kangen water belum terdaftar di BPOM.

 

“Tolong dilaporkan, karena mereka tidak boleh mendistribusikan di tempat-tempat tersebut,” katanya, Senin (27/11).

Ia mengatakan hingga saat ini, pihak BPOM hanya memberikan izin dengan mesin saja. Nantinya ditemukan produk air kangen water di swalayan, BPOM akan memberikan tindakan tegas. Selain itu pihak Kangen Water juga harus menarik atau memperbaiki klaim mereka di brosur-brosur.

Alex menuturkan disebutkan air kangen water higienis dan baik untuk kesehatan. Tapi permasalahannya belum ada pengujian secara klinis terkait hal itu.

“Klaim mereka di brosur belum teruji kebenarannya,” ucapnya.

Ia meminta kepada masyarakat agar tidak membeli produk air minum yang dihasilkan oleh mesin kangen water.

“Belilah produk air minum yang memiliki izin edar dari Badan POM,” tuturnya.

(http://batampos.co.id/2017/11/28/air-kangen-water-tidak-boleh-diedarkan-laporkan-ke-bpom-jika-mendapati/)

Pariwisata Pulau Bali sulit menghindari dampak dari meletusnya Gunung Agung. Guna mencegah kerugian yang sangat be sar dari sektor andalan Indonesia ini, pemerintah bersama pihak terkait di dorong secara aktif membuat langkah antisipasi yang strategis.

Menyusul penutupan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali mulai pukul 07.15 Wita kemarin, puluhan ribu wisatawan domestik mau pun internasional akhirnya gagal mengunjungi atau keluar dari Pulau Dewata. Tercatat ada 445 penerbangan dibatalkan, 249 adalah penerbangan domestik dan 196 penerbangan internasional. Potensi kehilangan pendapatan yang bakal dialami Bali di perkirakan mencapai sekitar Rp1,8 triliun. 

Selain maskapai penerbangan, pembatalan ini juga berefek meruginya sektor lain seperti kalangan pengelola tempat wisata, agen perjalanan, perhotelan, tempat hiburan, jasa transportasi dan komunikasi. ”Dam pak itu terhitung sejak erupsi ditambah dengan ditutupnya bandara,” kata Ketua Per himpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati kemarin. Bali selama ini jadi rujukan utama wisatawan mancanegara dengan persentase sekitar 40%. 

Destinasi lainnya adalah Jakarta sekitar 30% dan Kepulauan Riau 20%. Sebanyak 10% sisanya adalah daerah-daerah lain di Indonesia. Tokoh pariwisata yang dipanggil Tjok Ace itu menjelaskan, wisatawan yang datang berlibur ke Bali setiap harinya rata-rata mencapai 18.000 orang. Dalam hitungannya, satu wisatawan mancanegara rata-rata akan tinggal di Bali selama 3-4 hari dengan menghabiskan uang Rp13.900.000. Angka ini belum termasuk biaya penerbangan.

Dengan penghitungan itu maka potensi pendapatan yang hilang setiap harinya sebesar Rp62.550.000.000. Kemudian jika erupsi berlangsung selama satu bulan seperti prediksi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), potensi kerugian mencapai Rp1.876.550.000.000. Dia menyebut tingkat hunian hotel saat ini rata-rata 60%. Dengan terhentinya penerbangan ke Bali, okupansi berpotensi turun drastis. ”Kita berharap penutupan bandara tidak berlangsung lama,” ujar Tjok Ace. Untuk mempertahankan okupansi, kalangan perhotelan sudah berkomitmen memberikan diskon tarif menginap kepada wisatawan yang tidak bisa pulang ke negaranya. 

”Kita berikan best available rate. Biasanya hotel sudah kerjasama dengan travel agent,” ungkapnya. Untuk membantu wisatawan yang tertahan, pihak hotel bahkan menggratiskan tarif menginap selama satu malam (one night free), khusus hari ke marin. ”Ini lebih baik daripada tidur di airport,” imbuh calon wakil gubernur yang diusung PDIP ini. Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengakui erupsi Gunung Agung memberikan dam pak panjang bagi masyarakat dan pariwisata. Se lain ada 150.000 warga dari 20 desa kawasan rawan bahaya yang harus diungsikan, juga terdapat 15.000 sampai 20.000 wisatawan yang tidak bisa pulang akibat dihentikannya penerbangan. 


Pastika berharap erupsi Gunung Agung berlangsung paling lama hingga akhir tahun. ”Ha bis itu mulus lagi. Yang penting sepanjang penerbangan bisa, tidak masalah. Kan nggak mungkin itu menteri keuangan Amerika harus berhenti di Surabaya, terus naik bus ke sini,” imbuhnya. Pelaku usaha pariwisata di Bali juga terpukul dengan penutupan bandara yang merupakan kunci utama kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata. ”Ini cobaan berat di industri pariwisata, apalagi seperti kami di Bali. Dampak psikologis dari penutupan bandara sangat berat,” ujar pemilik PT Rhadana Dhiptya yang mengelola brand hotel Rhadana dan Oasis di Bali, Rainier H Daulay, kemarin.


Sejak ditutupnya Bandara Ngurah Rai Bali kemarin pagi yang mengakibatkan batalnya ratusan penerbangan, pembatalan tamu menginap juga terjadi di hotel-hotel di Bali. Di Hotel The Oasis Lagoon, Sanur, misalnya, hingga sekitar pukul 12.30 Wita kemarin terjadi pembatalan 89 room night. Se lain itu, tamu yang memperpanjang masa inap (extend) lantaran tertahan tidak bisa pulang sebanyak 4 room night. 

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didin Junaedy mengimbau para pelaku industri untuk ikut berempati dengan memberikan solusi, misalnya berupa diskon 50% akomodasi hotel, atau memfasilitasi tur gratis sebagai hiburan dan dukungan mental bagi para tamu wisatawan yang tertunda kepulangannya.

 

(https://economy.okezone.com/read/2017/11/28/320/1821937/wisata-bali-terancam-rugi-rp1-8-triliun)

Bea Cukai Hang Nadim berhasil mengamankan 2,9 kg sabu, dari Malaysia, Rabu (23/11). Sabu itu dibawa oleh dua orang penumpang tujuan Surabaya, Kaswanto,22 dan Sugito 26.

 

Keduanya diamankan pihak Bea Cukai saat didapati di layar monitor X-ray terdapat beberapa keanehan.

“Agak kabur gambar X-ray saat koper itu masuk pemeriksaan,” kata sumber Batam Pos di Bandara International Hang Nadim Batam.

Akibat keanehan ini. Petugas mengulang kembali pemeriksaan. Hal yang sama kembali didapati. Kejadian ini menimbulkan tanda tanya. Sehingga petugas X-ray melakukan pemeriksaan manual, terhadap koper milik Kaswanto yang baru saja datang dari Subang menggunakan Malindo Air type ATR-72.600 pukul 11.00, Rabu (22/11).

Saat dibuka tak, sekilas tak terlihat keanehan di tas tersebut. Didalam tas koper warna hitam itu hanya ada tumpukan baju. Dan dibongkar tak ada barang-barang mencurigakan. Tapi saat diperiksa lebih detail lagi oleh petugas, ditemukan beberapa keanehan.

“Lalu dibongkar tasnya, ditemukanlah sabu itu. Jadi tasnya dirombak sedemikian rupa, sehingga saat dilihat sekilas tak ada sabu disana,” ungkap sumber itu.

Dalam tas warna hitam itu ditemukan sabu seberat 1401 gram. Petugas melakukan pemeriksaan. Didapai keterangan Kaswanto datang ke Batam bersama dengan rekannya bernama Sugito.

“Sugito ini berhasil juga diamankan. Dari tas coklat milik Sugito ditemukan sabu seberat 1500 gram,” ucap sumber.

Kedua orang ini diperiksa oleh pihak Bea Cukai. Selama pemeriksaan ini, keduanya bungkam dan tak menjawab. Mereka mengatakan ke pihak Bea Cukai hanya disuruh mengantarkan koper itu.

“Dengan iming-iming mendapatkan upah,” tuturnya.

Karena tak kunjung bicara. Keduanya orang ini lalu bawa ke Kantor Bea Cukai di Batuampar. Setelah diperiksa disana, kedua dibawa lagi ke Polda Kepri.

Terkait dengan penangkapan penumpang membawa sabu ini, dibenarkan oleh General Manager Operasional Hang Nadim, Suwarso. Ia mengatakan keduanya diamankan petugas bea cukai.

“Untuk international itu, pemeriksaanya dilakukan Bea Cukai,” ungkapnya.

Dari informasi yang didapatnya, keduanya akan berangkat ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air JT 972 pukul 14.55.

“Saat ditangkap keduanya sudah memegang boarding pass,” tutur Suwarso.

Sementara itu Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga mengatakan pihaknya masih mendalami sabu hasil temuan Bea Cukai. “Sedang kami dalami,” ucapnya singkat.

(http://batampos.co.id/2017/11/24/bea-cukai-amankan-29-kg-sabu-saat-melintas-di-hang-nadim/)

Nilai tukar dolar Singapura terhadap rupiah terus menguat. Hingga Kamis (23/11) siang, harga jualnya menembus angka Rp 10.031 per dolar Singapura (SGD).

 

Kian perkasanya dolar Singapura ini ditanggapi biasa oleh Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Kepri. BI menyebut, kondisi ini tidak akan banyak berpengaruh terhadap perekonomian di Batam dan Kepri secara umum.

“Ini hal biasa,” kata Manajer Analisis BI Perwakilan Kepri, Wahyu Setyoko, Kamis (23/11).

Wahyu mengatakan, menguatnya mata uang Negeri Singa itu dikarenakan beberapa hal. Antara lain karena kondisi ekonomi Singapura yang membaik. Di antara penyebabnya adalah meningkatnya permintaan komoditas elektronika. Bahkan peningkatannya melebihi ekspektasi pemerintah setempat.

Selain itu, dolar Singapura menguat karena tumbuhnya sentimen yang terjadi akibat kenaikan suku bunga di Amerika. Sehingga ada aliran uang asing yang masuk ke Singapura.

“Meski dolar Singapura menguat, Wahyu mengatakan ini tidak berarti rupiah melemah,” kata Wahyu lagi.

Wahyu memastikan, sampai saat ini stabilitas mata uang rupiah masih terjaga. Namun begitu, BI akan tetap mewaspadai situasi ini dengan terus memantau reaksi di lapangan.

“Ketika kondisi tidak membaik, maka BI akan masuk ke pasar dan berlakukan operasi moneter untuk menstabilkan nilai rupiah,” paparnya.

Tujuannya adalah untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. “Supaya importir tidak khawatir,” katanya.

Reaksi senada juga ditunjukkan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) Indonesia, Amat Tantoso. Menurut dia, anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Singapura kerap terjadi di akhir tahun, antara November dan Desember. Ini dikarenakan tingginya permintaan mata uang asing, khususnya dolar Singapura.

Amat menduga, hal ini terjadi karena banyak pengusaha yang masih bertransaksi dengan mata uang asing. Termasuk dolar Singapura. Transaksi tersebut biasanya berupa pelunasan utang atau biaya proyek.

“Tentu permintaan akan dolar meningkat, ya jadi harganya pasti naik,” ujar Amat, kemarin.

Selain pengusaha, permintaan dolar juga meningkat karena banyaknya masyarakat yang membeli mata uang asing. Biasanya, mereka membeli dolar untuk keperluan liburan akhir tahun ke luar negeri.

“Bahkan ibu-ibu rumah tangga pun beli dolar untuk merayakan pergantian tahun di luar negeri,” katanya.

Senada dengan BI, Amat menduga kondisi ini tidak akan berdampak pada perekonomian di Batam dan Kepri. Sebab menurut Amat kondisi ini tidak akan berlangsung lama. “Apalagi kondisi ekonomi di Kepri khususnya di Batam sudah membaik,” ujarnya.

(http://batampos.co.id/2017/11/24/dolar-singapura-tembus-rp-10-031/)

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, telah mengesahkan Upah Minimum Kota (UMK) 2018 untuk tujuh kabupaten/kota di Kepri pada Senin (20/11) lalu. Namun pemerintah memberikan kesempatan kepada para pengusaha dan perusahaannya untuk mengajukan penangguhan jika merasa keberatan dan tak sanggup membayar upah pekerja sesuai ketentuan UMK.

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri, Tagor Napitupulu, menjelaskan keberatan atau penangguhan pembayaran UMK itu bisa diajukan ke Gubernur Kepri. Keberatan diajukan 10 hari setelah keputusan UMK diteken.

“Tentu ada beberapa syarat,” kata Tagor, Selasa (21/11).

Di antaranya, pengusaha atau pihak perusahaan harus bersedia diaudit oleh auditor independen untuk memastikan bahwa perusahaan terkait memang tak sanggup membayar gaji karyawan sesuai UMK.

“Artinya, tidak cukup dengan hanya mengaku tidak mampu,” jelas Tagor.

Tak hanya itu, audit tersebut juga harus didukung dengan audit keuangan perusahaan untuk dua tahun belakangan. Ini untuk memperkuat data bahwa perusahaan terkait memang sedang tidak sehat.

Pria yang merupakan Ketua Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Kepri tersebut menyebutkan, besaran UMK yang disahkan gubernur sama persis dengan yang diusulkan oleh dewan pengupahan masing-masing kabupaten/kota. Sebab menurut Tagor, semua usulan UMK sudah melalui prosedur pembahasan yang sah.

Angka UMK 2018 tertinggi di Kepri masih ditempati Batam, yakni sebesar Rp 3.523.427 atau naik 8,71 persen dari UMK 2017. Menurut Tagor, semua UMK di tujuh kabupaten-kota di Kepri mengalami kenaikan 8,71 persen.

“Semuanya sudah sesuai dengan rumus PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” tegas Tagor.

Mantan Kepala Satpol PP Batam itu menjabarkan, ketentuan pemberlakuan UMK Tanjungpinang tahun 2018 tertuang dalam SK Nomor 1137 Tahun 2017. Kemudian Kota Batam ditetapkan dengan SK Nomor 1138 dan Bintan SK Nomor 1139. Selanjutnya adalah Karimun dengan SK Nomor 1140, Lingga SK Nomor 1141, Anambas SK Nomor 1142, dan Natuna melalui SK Nomor 1143.

“Keputusan tersebut berlaku untuk pembayaran gaji tahun 2018 nanti,” papar Tagor.

Lebih lanjut Tagor menjelaskan, pengesahan UMK ini sudah memenuhi aturan, yakni 40 hari sebelum tahun 2017 berakhir. Ia berharap keputusan UMK tersebut tidak menimbulkan gejolak di dunia usaha di Kepri.

“Di tengah situasi dan kondisi ekonomi daerah yang kurang stabil sekarang ini, yang terpenting adalah kita menjaga Kepri tetap aman dan kondusif,” paparnya lagi.

Senada dengan Tagor, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti, juga mengaku akan memfasilitasi perusahaan yang minta penangguhan pembayaran UMK.

“Kami sifatnya hanya memberikan rekomendasi. Selanjutnya (penangguhan) diurus ke provinsi,” kata Rudi, Selasa (21/11).

Rudi mengaku memaklumi jika ada perusahaan yang keberatan membayar UMK di tengah kondisi ekonomi yang lesu saat ini. Namun begitu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendapatkan hak penangguhan UMK tersebut. Di antaranya dilakukan audit oleh auditor independen.

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, mengatakan penetapan UMK 2018 yang bersandar pada PP 78/2015 itu tak bisa ditolak kalangan pengusaha karena sudah sesuai aturan.

“Tidak ada alasan kami untuk menolak, apalagi melakukan gugatan,” kata Cahya, Selasa (21/11).

Meskipun, Cahya tak menampik bagi sebagian pengusaha, besaran UMK yang telah disahkan Gubernur Kepri itu cukup memberatkan. Misalnya UMK Batam sebesar Rp 3,5 juta atau naik Rp 282 ribu dari UMK tahun 2017.

“Tetapi sejauh ini belum ada yang menyampaikan akan minta penundaan pembayaran gaji sebesar Rp 3,5 juta ini,” ungkapnya.

Namun, ia tak memungkiri bila UMK Rp 3,5 juta akan membuat Batam tidak kompetitif untuk menarik investor. Jika pengusaha lokal, ujar Cahya, tentu akan berusaha mengimbangi sesuai keadaan.

“Tetapi untuk investor besar, nilai UMK jadi pertimbangan khusus. Apalagi kalau mereka bergerak di bidang padat karya, tentu sangat memberatkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengaku khawatir kenaikan UMK itu akan memicu makin banyak perusahaan yang tidak bisa bersaing dengan kompetitor di luar. Imbasnya, perusahaan-perusahaan tersebut kesulitan mendapatkan pesanan atau order.

“Artinya, perusahaan harus mengurangi karyawan atau bahkan tutup usaha,” sebutnya.

Karena itu, Cahya mengaku sudah menyampaikan dilema yang dialami pengusaha di Batam itu kepada pemerintah pusat. Mengingat, penentuan UMK sekarang melalui PP 78/2015 yang merupakan produk pemerintah pusat. Sehingga diharapkan ada kebijakan lain dari pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Karena ini bukan kebijakan Pak Gubernur, jadi kami harus lewat pusat,” katanya.

(http://batampos.co.id/2017/11/22/gubernur-kepri-sahkan-umk-2018/)

Asyik di Facebook