Mar 19, 2019 Last Updated 10:33 AM, Mar 19, 2019
Nasional

Nasional (566)

Tim gabungan yang terdiri dari Densus 88 Anti-Teror, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah diberangkatkan ke Filipina untuk ikut menyelidiki ledakan bom di Gereja Pulau Jolo.

Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menegaskan, dari informasi tim yang diberangkatkan ke lokasi kejadian, belum ada kesimpulan bahwa pelaku pengeboman itu merupakan warga negara Indonesia (WNI).

"Kan di media sudah banyak diduga pelaku adalah WNI. Sampai detik ini belum ada konfirmasi secara ilmiah DNA dan lain-lain yang mengonfirmasi kalau itu benar WNI. Tunggu saja nanti akan disampaikan ke publik," kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2019).

Terkait tim gabungan itu, Iqbal menjelaskan, Indonesia ingin melakukan sinergitas dengan otoritas Filipina dalam mengungkap peristiwa pengeboman tersebut.

 
 

"Kemarin sudah diterima wakil kepala kepolisian Filipina dan kemarin itu berangkat adalah tim gabungan Densus 88 Antiteror dan BNPT," tutur Iqbal.

Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Indonesia di Manila sebelumnya menyatakan, otoritas Filipina hingga saat ini belum menyimpulkan pelaku pengeboman Gereja di Pulau Jolo adalah seorang warga negara Indonesia (WNI).

Aksi teror di tempat ibadah itu sebelumnya disebut dilakukan oleh dua orang WNI, seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Filipina Eduardo Ano.

Tentara Filipina memeriksa lokasi ledakan di gereja Katolik pasca terjadinya dua ledakan besar. (Nickee Butlangan/AFP/Getty Images)

"Bahwa belum ada basis valid atas pernyataan tersebut dan pihaknya (Filipina) belum mengidentifikasi siapapun sebagai pelaku ledakan di Jolo," kata Duta Besar RI di Manila Sinyo Harry Sarundajang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Okezone, Jakarta, Selasa (5/2/2019).

Kedubes RI memberikan pernyataan ini setelah melakukan koordinasi dengan aparat Filipina terkait dengan adanya aksi berdarah itu. Dalam proses komunikasi itu, militer Filipina menyampaikan sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan investigasi.

Dari beberapa proses penyidikan awal, berdasarkan keterangan beberapa saksi dan bukti-bukti yang ditemukan belum dapat disimpulkan secara cepat bahwa ledakan bom itu diinisiasi oleh warga pendatang dari Indonesia.

"Pihak Westmincomd akan menghubungi KBRI Manila apabila ada perkembangan lebih lanjut," ucap Harry.

 

(www.okezone.com)

Buni Yani tak akan memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat, untuk dieksekusi, hari ini, sebagai hukuman atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Dia beralasan keputusan Mahkamah Agung (MA) tidak memerintahkan dirinya harus ditahan.

Buni Yani menegaskan siap menyerahkan diri jika ada perintah MA dirinya wajib ditahan.

"Kalau sudah jelas nanti hasil keputusannya saya akan menyerahkan diri, tapi kan itu hasil keputusannya masih multi intepretasi, enggak jelas, padahal bahasa hukum itu mestinya jelas, terukur, terbatas, memiliki definisi yang fix," ujar Buni Yani usai Salat Jumat di Masjid Al Barkah, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019).

 

Menurutnya putusan MA terkait kasusnya ada dua isinya yaitu penolakan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, kemudian wajib membayar biaya perkara Rp 2.500.

“Sama sekali tidak ada perintah penahanan dan memang tidak perlu," ujar pria yang berprofesi sebagai dosen itu.

Buni Yani bersikeras sampai saat ini bahwa dirinya tidak pernah melakukan pemotongan video Basuki Tjahaja Purnama (BTP), yang membuatnya divonis melanggar Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 

Okezone
 
@okezonenews
 
 

Salat Jumat di Tebet, Buni Yani: Saya Enggak Kabur Ya. https://news.okezone.com/read/2019/02/01/337/2012411/salat-jumat-di-tebet-buni-yani-saya-enggak-kabur-ya 

Salat Jumat di Tebet, Buni Yani: Saya Enggak Kabur Ya : Okezone News

Tak hadir di Kejaksaan Negeri Depok Jawa Barat jelang eksekusi terpidana kasus pelanggaran UU ITE Buni Yani muncul di Masjid Al Barkah - Nasional - Okezone News

news.okezone.com
 
See Okezone's other Tweets

 

"Kami minta fatwa dari MA. Nanti kalau MA mengatakan Buni Yani wajib masuk penjara, kata MA. Saya langsung menyerahkan diri otomatis. Saya juga tidak mengakui sampai sekarang apa yang dituduhkan. Saya tidak pernah melakukannya," kata Buni Yani.

 

Sebelumnya, Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Jaksa dan Buni Yani lalu kasasi, tapi ditolak MA.

 

(www.okezone.com)

Lima pemuda Muslim Australia tengah berkunjung ke Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar untuk memperoleh pengalaman keberagaman dan toleransi beragama di Indonesia secara langsung serta berbagi pengalaman mereka tumbuh besar di Australia, negara dengan budaya yang beragam.

Mereka berkunjung ke Indonesia sebagai bagian dari Program Pertukaran Tokoh Muslim Muda Australia-Indonesia (MEP).

Kelima peserta terdiri atas tiga perempuan dan dua laki-laki dari Sydney dan Melbourne yang bekerja di bidang pendidikan, pengembangan masyarakat, sosial, dan layanan finansial.

Dalam program yang berlangsung selama dua minggu (28 Januari - 9 Februari), mereka akan bertemu dengan organisasi-organisasi Islam, para pemimpin komunitas, akademisi dan media, serta berkunjung ke pesantren. Program mereka mencakup kegiatan budaya dan antar-agama seperti menghadiri ibadah salat Jumat di Masjid Istiqlal dan mengunjungi Candi Borobudur.

Sepuluh delegasi Muslim Indonesia juga akan berkunjung ke Australia sebagai bagian dari program ini.

 

Okezone
 
@okezonenews
 
 

Perempuan Salat Tanpa Mukena, Bagaimana Hukumnya?. https://news.okezone.com/read/2019/01/31/337/2011982/perempuan-salat-tanpa-mukena-bagaimana-hukumnya- 

Perempuan Salat Tanpa Mukena, Bagaimana Hukumnya? : Okezone News

Mayoritas perempuan di Indonesia mengenakan mukena saat salat Apa hukumnya jika salat tidak memakai mukena - Nasional - Okezone News

news.okezone.com
 
See Okezone's other Tweets

 

Sejak didirikannya Program MEP pada tahun 2002 oleh Australia-Indonesia Institute, lebih dari 200 tokoh Muslim muda dari kedua negara telah berpartisipasi, memperoleh pengalaman tentang Islam dan keberagaman di masing-masing negara.

“Program Pertukaran Tokoh Muslim Muda membangun pemahaman mendalam bagi masyarakat Australia tentang Islam di Indonesia dan, bagi masyarakat Indonesia, kesadaran lebih besar tentang masyarakat Australia yang multikultural,” kata Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan dalam siaran pers kepada Okezone, Kamis (31/1/2019).

 

“Di dunia di mana intoleransi semakin meningkat, dua negara tetangga dekat seperti Indonesia dan Australia dapat menunjukkan kepada dunia pentingnya saling pengertian.”

 

(www.okezone.com)

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok telah resmi keluar dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Jakarta pada pagi tadi. Tak hanya Ahokers saja yang menyambut kebebasannya, namun, sang sahabat Djarot Saiful Hidayat turut ikut dalam kebahagiaan tersebut.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun mengunggah pertemuannya dengan Ahok ke akun Instagram pribadi miliknya pada Kamis (24/1/2019). Dalam foto tersebut Djarot dan Ahok sedang duduk bersebelahan.

Djarot pun terlihat mengenakan kemeja bergaris vertikal. Sedangkan Ahok masih terlihat menggunakan pakaian saat dirinya bebas yakni kotak-kotak.

 

Dalam unggahan tersebut, Djarot pun mengucapkan selamat datang atas kepulangan Ahok, setelah kurang lebih dua tahun dikurung dalam bui atas kasus penistaan agama.

“Welcome Home Bro,” tulis Djarot dalam keterangan foto, seperti yang dikutip Okezone, Kamis (24/1/2019).

https://scontent-sin2-2.cdninstagram.com/vp/cbe85cb2d8cc93439952473f040c9c77/5CF69A8D/t51.2885-15/e35/49778702_534137407087366_4817180336576737763_n.jpg?_nc_ht=scontent-sin2-2.cdninstagram.com&_nc_cat=1

Foto yang diunggah baru dua jam tersebut pun sudah disukai sebanyak 60.557 pengguna Instagram dan menuai beragam komentar dari warganet. Kebanyakan dari mereka merasa salut atas persahabatan yang terjalin antara Ahok dan Djarot.

“Ini yang dinamakan sahabat, susah dan senang selalu bersama.. Tuhan memberkati, Pak,” komentar @nando_korua.

“Panutan banget... 2 sahabat yang saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing... ditunggu gebrakan karir politiknya Pak @djarotsaifulhidayat dan Pak @basukibtp,” tulis @adeal________.

God bless your friendship both Pak Djarot n Pak BTP,” tulis @retnocana.

 

(www.okezone.com)

 Manager Ground Handling PT Wira sebuah, Christine Sudiro mengaku pernah melayani penerbangan privat dengan penumpang atas nama Lucas. Dalam penerbangan tersebut, Lucas pergi bersama-sama Setya Novanto hingga Riza Chalid ke Singapura.

Hal tersebut diungkap Christine saa‎t bersaksi di sidang kasus dugaan menghalangi atau merintangi penyidikan Eddy Sindoro untuk terdakwa Lucas di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

"Setya Novanto, Fahd El Fouz, Rani Mediana, Robert Kardinal, Wiwiek Kardinal, Idrus Marham, Deasty Astriani Tagor, Geovani Farel Novanto, Juli Salamira, Rara Radiha El Fouz, ini dari data," ungkap Christine kepada Jaksa di persidangan, Kamis (24/1/2019).

Setnov.

Sejumlah nama tersebut melakukan penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju ke Singapura pada 26 Mei 2016. Christine memastikan bahwa seluruh nama yang tercatat di penerbangan privat tersebut berangkat ke Singapura.

Kemudian, Christine membeberkan penerbangan lain Lucas yang menggunakan pesawat pribadi pada 23 Agustus 2018. Berdasarkan data manifes penumpang, kata Christine, Lucas pergi ke Singapura bersama Riza Chalid dan Intan Maharani.

"Lucas, M Riza Chalid, Intan Maharani. Saya enggak tahu (kepentingannya apa mereka pergi bersama)," terangnya.

Dalam perkara ini, Advokat Lucas didakwa bersama-sama dengan Dina Soraya telah merintangi penyidikan mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro. Lucas diduga menyarankan Eddy Sindoro selaku tersangka untuk tidak kembali ke Indonesia.

Jaksa KPK juga mendakwa Lucas membantu mengupayakan agar Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi. Hal itu dilakukan Lucas untuk menghindari tindakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Eddy Sindoro.

 

(www.okezone.com)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima silaturahmi perwakilan nelayan seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Jokowi didampingi Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Koordinator Stafsus Presiden, Teten Masduki.

"Kami laporkan yang hadir sekitar 300 nelayan termasuk pembudidaya, pengolah ikan, pedagang, pembuat jaringan ikan, perwakilan perempuan nelayan," kata salah seorang perwkilan nelayan, Iim Rohim, Selasa (22/1/2019).

Iim juga sempat berkelakar saat bertemu Kepala Negara dan para pembantunya itu. Kata dia, ratusan nelayan yang hadir ke Istana banyak yang tak memiliki baju batik. Pertemuan tersebut penuh canda tawa..

"Banyak cerita lucu Pak, nelayan banyak yang nggak punya batik sepatu, banyak yang pinjam ama tetangga. Mohon maaf juga pakai jins Pak Paspampres," kelakarnya.

Jokowi bertemu nelayan 

Iim yang menjadi perwakilan dari nelayan itu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah lantaran berbagai kebijakannya yang pro terhadap nelayan. Ia juga mengapresiasi Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan karena program tersebut.

"Untuk tingkatkan kesejahteraan nelayan, program besar manfaat diluncurkan bank mikro nelayan, asuransi nelayan, kemudian pada kesempatan yang baik ini kami mau sampaikan kebijakan dan program ini, kami harapkan dapat terus ditingkatkan," katanya.

 

(www.okezone.com)

Hakim non-aktif pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Merry Purba didakwa telah menerima suap 150.000 Dolar Singapura dari pengusaha Tamin Sukardi. Uang tersebut diterima Merry melalui panitera pengganti, Helpandi.

Sebagaimana hal tersebut diungkapkan Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herudin ‎saat membacakan surat dakwaan untuk Merry Purba di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. 

"Terdakwa (Merry Purba) melakukan atau turut serta melakukan, menerima hadiah berupa uang sebesar 150.000 dollar Singapura," ujar Jaksa Herudin, Senin (14/1/2019).

 

Hakim Merry Purba. (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

Hakim Merry Purba. (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone) 

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut diduga untuk memuluskan putusan perkara yang sedang ditangani oleh Merry Purba. Perkara tersebut yakni, dugaan korupsi terkait pengalihan tanah negara atau milik PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, di Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa Tamin Sukardi.

Jaksa mengungkapkan bahwa total uang yang diserahkan Tamin kepada Helpandi sebesar 280.000 Dollar Singapura. Diduga, jatah untuk Mery Purba senilai 150.000 Dollar Singapura.

"Dimana jumlah keseluruhan yang diterima Helpandi sebanyak SGD280.000," terangnya.

Jaksa menjelaskan, awalnya dalam sidang putusan pada 27 Agustus 2018, hakim Wahyu Prasetyo Wibowo dan hakim Sontan Merauke Sinaga menyatakan Tamin terbukti bersalah melakukan korupsi. Tamin dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

 

 

 

Selain itu, Tamin dihukum membayar uang pengganti Rp132,4 miliar. Namun, hakim Merry Purba menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat dengan putusan tersebut. Menurut Merry, dakwaan jaksa tidak terbukti.

Atas perbuatannya, Merry Purba dan Helpandi didakwa melanggar Pasal 12‎ huruf c dan a atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(www.okezone.com)

Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono mengatakan, penemuan black box atau kotam hitam berjenis CVR Lion Air PK LQP dengan nomor penerbangan JT 610 hanya berjarak 10 meter dari ditemukannya FDR beberapa waktu lalu.

"Jadi ini penemuannya tidak jauh masih dalam radius tempatnya kita yang lalu pernah mencari waktu penemuan FDR. Masih dalam satu lokasi radius kurang lebih sekira 10 meteran," kata Yudo di atas Kapal Spica, Senin (14/1/2019).

dd

Jenderal bintang dua itu menerangkan, lebih susah menemukan CVR lantaran kondisi barangnya itu sudah berada di dalam lumpur. Hal itu berbeda dengan lokasi FDR yang masih ada di atas permukaan tanah.

"Karena sudah masuk ke dalam lumpur. Kalau yang lalu tidak begitu di dalam lumpur. Ini kan udah masuk di dalam lumpur," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, CVR ditemukan pada kedalaman 30 meter di bawah laut. "Kedalaman 30 meter dan di bawah lumpur hanya 20 cm dari lumpur," kata dia.

Proses pencarian ini berawal dari diperolehnya suara ping atau sinyal CVR Lion Air itu yang masih terdengar setelah 73 hari dari peristiwa jatuhnya pesawat yang mengangkut 178 penumpang dan lima kru pesawat tersebut.

s

 

(www.okezone.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi menerima vonis Pengadilan ‎Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap PT Duta Graha Indah (PT DGI) yang kini telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering (PT NKE). Putusan tersebut meminta PT NKE membayar denda Rp700 juta dan uang pengganti sebesar Rp85,4 Miliar.

"Setelah melalui proses analisis dan telaah selama masa pikir-pikir, KPK telah memutuskan untuk menerima putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa PT. DGI yang telah berubah nama menjadi PT NKE," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, ‎Jumat (11/1/2019).

Setelah menerima putusan di tingkat pertama tersebut, KPK akan segera melakukan eksekusi terhadap pidana denda serta uang pengganti yang dijatuhkan kepada PT NKE. KPK meminta agar PT NKE segera melunasi denda dan uang pengganti tersebut sebelum dilakukan upaya eksekusi.

"Nilai Rp85,49 Milyar ini akan kami eksekusi segera pada PT. NKE, dan akan lebih baik jika PT. NKE berinisiatif untuk segera membayarkan uang pengganti tersebut pada kas Negara melalui KPK," kata Febri.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis PT NKE bersalah atas korupsi terhadap sejumlah proyek negara. NKE dihukum membayar kerugian negara sebesar Rp85,4 miliar serta denda Rp700 juta. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk PT NKE berupa larangan mengikuti lelang proyek negara selama 6 bulan.

ko

Vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor tersebut dipandang jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan tim jaksa. Dalam hal ini, Jaksa menuntut PT NKE dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp118,73 miliar, denda Rp1 miliar, serta larangan mengikuti lelang proyek pemerintah selama 2 tahun.

Febri menjelaskan pertimbangan pihaknya menerima vonis di tingkat pertama tersebut.‎ Kata Febri, ada dua pertimbangan yang diambil KPK ketika menerima putusan Pengadilan Tipikor terhadap PT NKE.

‎Pertama, kata Febri, KPK memandang pertimbangan hakim telah adil dan proporsional dalam memberikan larangan ikut lelang 6 bulan. Walau tidak sesuai tuntutan, Febri menekankan pada pengembalian aset yang dikorupsi dan juga penghukuman pencabutan hak jangan sampai mematikan korporasi sehingga para karyawan perusahaan menerima akibatnya kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Pertimbangan kedua, sambung Febri, jumlah uang hukuman senilai Rp85,49 miliar sudah sesuai dengan perhitungan pidana. Dimana, keuntungan yang diperoleh PT DGI dari delapan proyek yang dipegang DGI mencapai Rp240 miliar.

Sementara itu, uang yang sudah disetor ke kas negara dari terpidana mantan Dirut PT DGI, Dudung Purwadi sebesar Rp51,36 miliar. Kemudian, uang yang dititipkan dalam penyitaan selama penyidikan tersangka PT. DGI senilai Rp35,7 miliar. Terakhir, fee yang telah diserahkan ke Nazaruddin Rp67,5 miliar.

Jika ditotal, angka uang yang sudah diperoleh KPK dari tiga poin diatas mencapai sekira Rp154 miliar. Dengan demikian, selisih dari keuntungan yang diperoleh DGI dari 8 proyek yang menjadi objek dalam perkara korupsi ini dengan tiga poin berikutnya adalah Rp85,49 miliar.

‎"KPK berharap, putusan ini menjadi pembelajaran penting bagi korporasi lain agar tidak melakukan korupsin baik korupsi dalam proyek-proyek pemerintah, suap dala proses perizinan, ataupun suap terkait kewenangan penyelenggara negara lain," tegas Febri.

dd

PT NKE divonis terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan mantan Direktur Utamanya, Dudung Purwadi, mantan anggota DPR, Muhammad Nazarudin, serta mantan Kepala Biro Administrasi Umum ‎dan Keuangan Universitas Udayana, Made Maregawa.

Ketiga pejabat‎ tersebut terbukti dengan sengaja membuat kesepakatan jahat untuk memenangkan PT NKE dalam lelang proyek pembangun RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali.

Kemudian, gedung Wisma Atlet Jakabarang, Palembang, Sumsel. Proyek Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, RS Pendidikan Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selanjutnya, proyek Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar). Proyek Gedung Cardiac di RS Adam Malik, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Proyek Paviliun di RS Adam Malik, Medan, Sumut, dan proyek Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

 

(www.okezone.com)

Petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Andi Sofyar mengaku diperintah oleh Ground Staff AirAsia, Dwi Hendro Wibowo alias Bowo untuk mengecek daftar cekal atas nama Eddy Sindoro. Namun, kata Andi, Eddy Sindoro saat itu belum dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagaimana hal tersebut diungkapkan Andi Sofyar saat bersaksi dalam perkara dugaan merintangi atau menghalang-halangi proses penyidikan mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro untuk terdakwa Lucas, pada hari ini.

"Sebelum tanggal 29 (Agustus), Hendro minta cek daftar cekal. Saat itu dia minta tolong cek apa nama Eddy Sindoro masuk daftar cekal apa enggak, karena sebagai teknisi jaringan (imigrasi) saya punya akses, saat itu belum masuk daftar cekal," jelas Andi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019).

KPK

Andi lantas memberitahukan informasi Eddy Sindoro belum dicekal oleh KPK tersebut kepada Dwi Hendro Wibowo. ‎Atas informasi tersebut, Andi mengaku ditawari oleh Hendro sebesar Rp50 juta untuk membantu menjemput Eddy Sindoro di Bandara Soekarno-Hatta.

Mendapat tawaran Hendro atas upah yang cukup besar tersebut, Andi ragu dan kembali mengecek nama Eddy Sindoro di Internet. Setelah dicek, ternyata Eddy Sindoro benar telah dicekal oleh KPK.

"Saya cek di internet baru tahu, nama ini dicari KPK, saya infoin ke Hendro, setelah itu saya mundur," klaimnya.

Dalam perkara ini, Advokat Lucas didakwa bersama-sama dengan Dina Soraya telah merintangi penyidikan mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro. Lucas diduga menyarankan Eddy Sindoro selaku tersangka untuk tidak kembali ke Indonesia.

Jaksa KPK juga mendakwa Lucas membantu mengupayakan agar Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi. Hal itu dilakukan Lucas untuk menghindari tindakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Eddy Sindoro.

 

(www.okezone)

Asyik di Facebook