Jan 24, 2019 Last Updated 11:33 AM, Jan 24, 2019
Nasional

Nasional (549)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menuding penahanan Habib Bahar bin Smith mengandung unsur kriminalisasi terhadap ulama. PDIP pun menepis adanya tudingan itu.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum Trimedya Panjaitan memandang ditahannya Habib Habar oleh pihak Kepolisian tak ada unsur kriminalisasi terhadap ulama.

“Saya pribadi tidak yakin terjadi kriminalisasi,” tegas Trimedya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

Sebab, diyakininya polisi sudah memiliki dua alat bukti untuk menahanan Habib Bahar. Apalagi polisi tidak mungkin bermain-main dan selalu berdasarkan dengan KUHP.

“Pasti ada dua alat bukti apalagi untuk publik figur seperti ustad itu dilakukan kriminalisasi saya enggak terlalu yakin,” katanya.

 habib

Selain itu, dia juga meyakini bila di era Kapolri Tito Karnavian kemungkinan kriminalisasi sangat kecil. Sehingga ia meminta siapapun bila tak mau dihukum, janganlah melawan.

“Karena itu kalau kita tidak mau dilakukan proses penegakan hukum jangan dilakukan sesuatu. Itu aja kuncinya,” pungkas dia.

 

 

Seperti diketahui, Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya menyatakan penahanan terhadap pendiri Majelis Pembela Rasulullah itu sebagai kriminalisasi terhadap ulama.

“Penahanan Habib Bahar Smith ini bukti kriminalisasi ulama dan diskriminasi hukum di Indonesia. Hukum telah dijadikan alat kekuasaan, alat menakuti oposisi n suara kritis. Selain itu tentu tindakan penahanan ini ancaman thd demokrasi. Kezaliman yg sempurna.#rezimtanganbesi," tulis Fadli melalui akun @fadlizon, kemarin.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/20/337/1993999/pdip-tak-ada-unsur-kriminalisasi-ulama-dalam-penahanan-habib-bahar)

Tiga orang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kecamatan Talaga, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara diduga kuat ditembak oleh polisi Malaysia di Pulau Penang karena dianggap ingin melarikan diri saat ditangkap dalam kasus pencurian.

Namun, pihak keluarga tak langsung bisa menerima tudingan tersebut dan mendorong dibentuknya tim pencari fakta (TPF) terkait kasus ini.

Adapun identitas para korban adalah Arifudin dan Saidin, keduanya ditangkap pada 8 November 2018 sekira Pukul 11.00 waktu setempat di sebuah kedai kopi di Pulau Penang. Kemudian Rudianto ditangkap di lokasi berbeda di Pulau Penang, pada 9 November 2018 sekira Pukul 14.00.

Ilustrasi.

Perwakilan keluarga korban, Laode Sahrun usai mengadukan persoalan ini ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (20/12/2018) kepada Okezone mengatakan, awalnya pihak keluarga korban di Penang menelefon dan memberi kabar soal kejadian ini.

Ketiga korban yang bekerja sebagai buruh bangunan di Malaysia dijemput di dua tempat berbeda. Setelah dua pekan dijemput polisi setempat, keluarga korban mendengar kabar jika ketiganya sudah tewas ditembak di Pulau Penang dengan tuduhan coba melarikan diri.

"Saya langsung ditelefon kerabat korban di Malaysia. Saya kaget dan sebagai wakil rakyat, saya langsung berangkat ke Jakarta untuk melaporkan masalah ini dan meminta penjelasan dari pihak Kemenlu," ujar Laode yang merupakan Anggota DPRD Baubau.

Menurutnya pihak Kemenlu mengakui sudah mendapatkan kabar soal kasus ini sejak 24 November 2018 dari Kedutaan Besar RI di Malaysia.

"Olehnya itu saya datang jauh-jauh ke sini sekaligus meminta klarifikasi ke pihak Kemenlu. Ini soal nyawa TKI kita. Masa tidak ada tindak lanjut. Kerabat yang di Malaysia siap datang ke Indonesia jika memang dibutuhkan sebagai saksi," ungkapnya di iNews Tower, Jakarta.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah membentuk TPF guna menginvestigasi kasus ini. "Ini tidak bisa dibiarkan dan Kemenlu jangan hanya mendengarkan dan menerima info dari pihak kopolisian Malaysia tetapi keluarga korban juga harus didengarkan," tegasnya.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/20/337/1994032/tiga-tki-asal-sultra-diduga-tewas-ditembak-di-malaysia)

Tim Accident Analysis (TAA) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan maut truk di Jatisawit, Kecamatan Bumiayu.

Mereka melakukan olah TKP menggunakan alat 3D laser scanner yang dilakukan 11 titik sepanjang jalan dalam Kota Bumiayu.

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, AKBP Agung Aristyawan Adhi, menjelaskan jika alat 3D laser scanner memiliki akurasi dan ketepatan maksimal untuk melihat penyebab kecelakaan yang melibatkan truk dan puluhan kendaraan lainnya.

"Jadi untuk metodenya, kita lakukan pengecekan. Di titik yang terkait kecelakaan kami melakukan scan (pemindaian) dengan alat ini. 11 titik (itu) dari titik awal truk menabrak kendaraan lain hingga titik akhir di depan rumah sakit umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu," ucap Agung Arisstyawan Adhi, Kamis (13/12/2018).

 

Setelah dilakukan pemindaian, kata dia, nantinya gambar yang dihasilkan akan digabungkan sehingga mendapatkan gambar utuh kondisi kecelakaan.

Sedangkan, terkait penyebab kecelakaan, menurut Direktur Lalu Lintas Polda Jateng Kombes Pol Rudy Antariksa, lantaran truk mengalami rem blong dan muatan berlebih.

Ditambah, karakteristik jalan dari flyover Kretek Kecamatan Paguyangan atau berjarak 2 kilometer sebelum lokasi kejadian dari arah selatan (Purwokerto) terus menurun landai.

Dengan medan jalan tersebut, kata dia, mengakibatkan truk mengalami malfungsi pada sistem pengereman. Akibatnya ketika meluncur di turunan sejauh 2 kilometer, rem menjadi panas.

"Karena infrastruktur dari flyover jalannya terus menurun. Sehingga menyebabkan laju kendaraan semakin cepat, jika membawa muatan banyak, komponen rem dapat terganggu dan tidak berfungsi dengan baik," beber dia.

Terkait hasil dari 3D alat scanner tidak langsung keluar. Diketahui, alat itu untuk menganalisis penyebab-penyebab kecelakaan. Hasil dari alat scanner berguna untuk pertimbangan langkah antisipasi agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/13/512/1990766/rem-blong-dan-muatan-berlebih-jadi-penyebab-kecelakaan-beruntun-di-bumiayu)

 Empat orang meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Bumiayu, Desa Jatisawit, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan lalu lintas itu melibatkan truk, sejumlah mobil, dan kendaraan roda dua.

"Sekira pukul 12.30 WIB, truk bernopol B-9370-WYT melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sedang. Sesampainya di lokasi, truk mengalami rem blong, kemudian menabrak mobil dan sepeda motor di depannya, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Agus Triatmaja, Senin (10/12/2018).\

 

Polisi yang menerima laporan kecelakaan lalin tersebut langsung menuju tempat kejadian untuk segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat.

Selain itu, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian mengenai penyebab kecelakaan beruntun tersebut.

 

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/10/512/1989209/kecelakaan-beruntun-truk-mobil-motor-di-bumiayu-4-orang-tewas)

Kasus beredarnya video mesum sudah jadi hal lumrah di era digital sekarang. Zaman media sosial memudahkan orang berbagi informasi, foto dan video membuat sesuatu yang unik dan aneh cepat sekali viral.

Perkara video mesum juga demikian. Ada sederet video porno yang diperankan anak negeri viral dan menghebohkan masyarakat. Berikut di antaranya yang dirangkum Okezone:

1. Video Ariel

Pada 22 Mei 2010, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video mesum yang pemeran prianya mirip Ariel vovalis Peterpan. Dia terekam dalam video berhubungan badan dengan perempuan mirip artis Luna Maya yang merupakan kekasihnya saat itu.

Dalam video mesum satu lagi, Ariel terlihat berhubungan dengan perempuan mirip presenter Cut Tari.

Kedua video tersebut beredar luas di internet saat itu. Polisi akhirnya turun tangan menyidik dan menjerat Ariel. Dia dinyatakan melanggar Undang-Undang Pornografi dan dihukum 18 bulan penjara.

2. Video Mesum Yahya Zaini-Maria Eva

Pada November 2006, beredar video mesum yang bikin heboh karena diperankan prianya mirip anggota DPR RI dari Partai Golkar Yahya Zaini dengan artis dangdut Maria Eva.

Maria mengakui perempuan dalam video itu dirinya bersama Yahya Zaini dan dia merekan sendiri adegan tersebut. Tapi, Maria tidak menyebarkan video tersebut.

Imbasnya adalah Yahya Zaini terdepak dari DPR.

3. Video Mesum Hana Anisa

Video mesum berdurasi 2 menit 50 detik itu menjadi viral di media sosial sekira Oktober 2017. Pemerannya diduga eks mahasiswa Universitas Indonesia, Hana Anisa alias HA bersama kekasihnya Hafiz. Bahkan nama Hana Anisa sempat trending topik di Twitter saat itu saking sering diperbincangkan.

Kepala Satreskrim Polresta Depok, Komisaris Polisi Putu Kholis Aryanamengatakan dari hasil penyelidikan video mesum tersebut dibuat pada 2015.

“Pemeran wanita dan pria dalam video tersebut sudah mengakui, yakni HA dan HF. Mereka mengaku merekam video mesum pada 2015 saat masih berpacaran,” ujar Putu.

4.Video Porno ‘Aryodj’

Video porno berjudul “Aryodj di Apartemen” beredar di media sosial dan viral. Dalam video tersebut terlihat seorang pria “bermain” dengan dua wanita.

Yang bikin heboh, pemeran pria dalam video itu disebut-sebut mirip anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Aryo Djojohadikusumo yang merupakan keponakan Prabowo Subianto.

Tapi, Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman membantah bahwa pria dalam video itu adalah Aryo Djojohadikusomo. “Menurut saya orang dalam video tersebut tidak mirip dengan Pak Aryo, zaman sekarang teknologi maju bisa saja semua itu sengaja direkayasa,” katanya.

5. Video Bocah dengan Tante Girang

Pada November 2017, beredar foto mesum perempuan dewasa dengan bocah laki-laki. Video itu direkam di dua hotel berbeda di Bandung, Jawa Barat lalu viral. Polisi kemudian menetapkan tujuh tersangka yang terlibat dalam video tersebut, mulai dari perekrut, pemeran hingga pembuatnya.

Tiga anak yang ada dalam video ditetapkan sebagai korban.

Ironinya, ibu dari dua anak tersebut mengetahui anaknya beradegan porno dan membiarkannya. Video porno bocah dengan perempuan dewasa itu dibuat untuk dijual sesuai pesanan.

6. Video Mesum Pelajar SMP

Awal Desember 2018 beredar video mesum berjudul ‘Balikpapan Paten Kali’. Video porno 23 detik itu diperankan siswi SMP swasta di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan pemuda dan bikin heboh netizen.

Dalam video yang beredar di media sosial tersebut, terlihat siswi berseragam pramuka bersetubuh dengan pemuda berpakaian batik di sekitar semak-semak pepohonan kecil.

Wakil Kepala Polres (Wakapolres) Balikpapan, Kompol Andre Anas mengatakan, pemeran video tersebut dua pria pengangguran SA (14) dan AN (21) dan siswi SMP.

7. Video Mesum Siswi SMA Karawang

Video mesum yang diperankan siswi sebuah SMA di Karawang, Jawa Barat dengan seorang mahasiswa beredar pada Juli 2018. Siswi berinisial AR dalam video tersebut jadi sorotan karena pernah menjadi finalis Mojang Jelaka atau duta pariwisata Karawang, sedangkan mahasiswa berinisial M kuliah di sebuah kampus di Indramayu.

Video tersebut dibuat dua bagian. Pertama berdurasi 2 menit yang kedua 1 menit. Adegan mesum tersebut dilakukan di sebuah hotel di Karawang Barat. Setelah videonya viral, AR mengundurkan diri dari sekolah.

8. Video Mesum Mahasiswa UIN Bandung

Pada September 2018, beredar video mesum yang bikin heboh karena diperankan sepasang kekasih yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD), Bandung, Jawa Barat.

Video berdurasi 10 detik itu memperlihatkan keduanya berhubungan seks di pelataran jalan yang diduga masih dalam lingkungan UIN SGD Bandung.

"Yang pria mahasiswa tingkat lima dan yang perempuannya mahasiswa baru, semester satu," kata Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN SGD Bandung, Jaenudin.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/10/337/1989211/8-kasus-video-mesum-yang-bikin-heboh-dari-artis-hingga-siswi-smp)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Wan Thamrin Hasyim sebagai Gubernur Riau dan Rohidin Mersya sebagai Gubernur Bengkulu di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Pelantikan itu berdasarkan Keppres dengan Nomor 214/P dan Keppres Nomor 215/O tentang Pengesahan Penetapan Gubernur Riau dan Gubernur Bengkulu.

Sebelum dilantik, Wan Thamrin dan Rohidin terlebih dahulu mengikuti kirab yang dipimpin langsung Presiden Jokowi. Kirab itu juga diikuti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Kirab ini dilakukan dengan berjalan kaki dari Istana Merdeka menuju Istana Negara tempat berlangsungnya prosesi pelantikan. Para kepala daerah itu berjalan kaki dengan membawa surat petikan dari Kepala Negara.

 

Seusai pembacaan Keppres, Jokowi langsung mengambil sumpah jabatan kedua gubernur tersebut di atas Alquran yang dipegang rohaniwan.

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhui kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-sebaiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," ujar Jokowi yang diikuti kedua gubernur tersebut.

Presiden Jokowi melantik Wan Thamrin Hasyim (kanan baju putih) sebagai Gubernur Riau dan Rohidin Mersya sebagai Gubernur Bengkulu di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2018). (Fakhrizal Fakhri)

Seperti diwartawakan sebelumnya, Wan Thamrin Hasyim menjabat Gubernur Riau menggantikan Arsyadjuli Andi Rachman yang memilih mundur dari jabatannya setelah kalah di Pilgub Riau dan memutuskan maju menjadi caleg di Pileg 2019.

Sementara Rohidin Mersyah sebelumnya merupakan Plt Gubernur Bengkulu. Dia menggantikan Ridwan Mukti yang divonis delapan tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider dua bulan penjara atas kasus fee proyek di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pelantikan ini tampak hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri ATR Sofyan Djalil, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/10/337/1989212/jokowi-lantik-gubernur-riau-dan-bengkulu-di-istana-negara)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik munculnya wacana terkait menaikan gaji kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu langkah atau strategi untuk meminimalisir tindakan korupsi.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar menyatakan setuju atas rencana tersebut tentunya harus didukung dengan kajian mendalam.

"Argumennya lebih baik diberikan secara sah ketimbang diambil secara tidak sah," ujarnya.

Dan secara obyektif gaji kepala daerah saat ini memang masih sangat kecil, Ia juga mencontohkan Pemda DKI Jakarta sebagai organisasi pemerintahan yang sukses mencegah korupsi dengan meningkatkan kesejahteraan aparaturnya di atas rata-rata nasional bahkan mungkin di atas swasta.

 

"Boleh dikata pemda DKI Zero korupsi. Wajar kalau dapat penghargaan dari KPK," terangnya.

Lebih lanjut, Bahtiar juga menyampaikan langkah lain untuk meminimalisis tindakan korupsi, seperti memberikan alokasi bantuan keuangan bagi partai politik minimal Rp10 ribu persuara seperti hasil kajian yang ada saat ini.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/07/337/1988194/kemendagri-respons-positif-wacana-menaikan-gaji-kepala-daerah)

 Kapuspen Kemendagri, Bahtiar (Foto: Okezone)

Ia juga menuturkan saat ini baru Rp1.000 per suara. Bagaimanapun partai politik adalah sumber rekruitmen pejabat negara, baik Pusat dan daerah.

"Maka keuangan partai politik yang sehat dan mandiri harus didukung supaya partai politik dapat menggunakan anggarannya tersebut untuk fokus pada kaderisasi, rekruitmen dan pendidikan politik," beber Bahtiar yang sebelunya pernah menjabat Direktur Politik Dalam Negeri.

Sebelumnya terkait wacana menaikan gaji kepala daerah ada masukan dari Ketua KPK Agus Rahardjo, yang prihatin dengan banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, ia pun meminta remunerasi kepala daerah perlu di-review.

Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 11 jam di Bareskrim Polri pada Kamis 6 Desember 2018 kemarin, penceramah muda Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski Mabes Polri langsung mentersangkakan Bahar bin Smith, namun Polda Metro Jaya enggan ikut-ikutan mengambil langkah serupa. Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menyatakan bahwa Polda Metro tidak ingin terburu-buru menetapkan status hukum pendiri Majelis Pembela Rasulullah itu.

"Kita tidak bisa terus ikut-ikutan ya, semuanya sesuai fakta hukum di lapangan," ujar Argo saat ditemui wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Bahar bin Smith

 

Soal penetapan status hukum seseorang lanjut Argo, semua ada di tangan penyidik berdasarkan pemeriksaan para saksi. "Dan tentunya di Polda Metro di Krimsus kan sudah memeriksa sejumlah saksi. Ada sekitar lima saksi lebih yang diperiksa. Saksi ahli juga sudah," tambahnya.

Sebelumnya, penetapan Habib Bahar sebagai tersangka dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukumnya, Azis Yanuar usai menemani kliennya menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. “Hasilnya, beliau (Habib Bahar bin Smith) ditetapkan tersangka," beber Azis.

Tak lama, berembus kabar itu, Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol Syahar Diantono pun membenarkannya. Namun meski sudah tersangka, polisi belum menahan pria asal Manado itu.

Bahar bin Smith

“Telah dilakukan pemeriksaan, paraf dan penandatanganan BAP oleh tersangka dan pengacaranya, namun tidak dilakukan penahanan dan HBS (Habib Bahar bin Smith) telah kembali (pulang)," ucap Syahar.

Pemimpin Pondok Pesantren Tajul Alawiyyin, Kemang, Bogor itu dijerat pasal berlapis yaitu Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf (a) ke-2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 45 juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 207 KUHP.

 

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/07/337/1988166/polda-metro-ogah-ikut-ikutan-tetapkan-habib-bahar-sebagai-tersangka)

Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut 18 tahun penjara terhadap terdakwa Edward Seky Soeryadjaya terkait dengan kasus korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 3 Desember tadi malam.

JPU menilai terdakwa Edward terbukti bersalah dalam mengatur transaksi jual-beli saham pada pengelola dana pensiun melalui investasi saham PT Sugih Energy (Sugi).

JPU menyebut terdakwa ESS melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman hukumannya 18 tahun penjara.

Jaksa juga menyatakan terdakwa tidak mengkaji yang mendalam terlebih dahulu saat memutuskan transaksi jual-beli saham dana pensiun Pertamina Sehingga transaksi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp599,4 miliar.

Pada sidang agenda tuntutan itu sempat terjadi debat saat kuasa hukum terdakwa Bambang Hartono meninggalkan ruang persidangan dan pengacara senior Yusril Izha Mahendra masuk tim pembela Edward.

 

Keduanya sempat meninggalkan persidangan. Namun, akhirnya mereka masuk kembali ke ruang sidang guna mengikuti jalannya sidang tuntutan.

Pengusaha Edward Seky Soeryadjaya terjerat kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) pada tahun anggaran 2014 s.d. 2015 pada penempatan investasi saham PT Sugih Energy.

Pada tahun 2014, Edward yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy Tbk. (SUGI) berkenalan dengan Muhammad Helmi Kamal Lubis.

Perkenalan tersebut dimaksudkan untuk meminta agar Dana Pensiun Pertamina membeli saham SUGI.

Selanjutnya, pada bulan Desember 2014 hingga September 2015, Helmi diduga melawan hukum menginisiasi dan membeli saham SUGI dengan total Rp2 miliar lembar saham senilai Rp601 miliar melalui PT Millennium Danatama Sekuritas.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/04/337/1986625/korupsi-dana-pensiun-pertamina-edward-soeryadjaya-dituntut-18-tahun-penjara)

Saat tanggul pelindung reaktor nuklir di Fukushima Daiichi itu mau ditinggikan, seorang pakar tsunami Jepang melarangnya. “Tidak usah, sejarah tsunami di Jepang tak pernah tinggi melebihi 10 meter,” katanya. Percaya atas saran pakar tsunami itu dan yakin akan aman, maka tanggul laut tak jadi ditinggikan. Di negeri matahari terbit itu, penetapan ketinggian tsunami diukur secara ilmiah berdasarkan data geologi dan sejarah panjang tsunami.

Lantas apa yang terjadi kemudian? Pada 11 Maret 2011 terjadilah gempa berkekuatan 9 skala richter. Enam unit instalasi reaktor nuklir Fukushima aman dari serangan gempa. Tapi yang tak terbayangkan sebelumnya, adalah kejadian tsunami pasca gempa 30 menit kemudian.

Terjangan gelombang yang mencapai 14 meter itu melampaui prediksi para ahli tsunami. Akibatnya tak terbayangkan: tanggul laut reaktor nuklir Fukushima Daiichi itu jebol.

Akibat berikutnya gelombang itu menerjang unit-unit instalasi nuklir Fukushima Dai-ichi sehingga sistem pendingin reaktor nuklir rusak (loss of heat sink accident- Lohsa).

 

Air pendingin tak bisa mengalir, sehingga reaktor menjadi panas mencapai 1.000 derajat celcius, melelehkan mesin pendinginnya (loss coolent accident-Loca). Maka, tiga reaktor pun akhirnya meledak.

Sekelumit kisah di atas diceritakan kembali oleh menejer penanggung jawab reaktor nuklir Fukushima Dai-ichi, saat menerima delegasi dari Indonesia, Selasa 27 November 2018. Delegasi yang diundang JICC (Jaif International Cooperation Center— di bawah naungan Kementerian ekonomi dan perdagangan Jepang) ini terdiri dari unsur pemerintah Indonesia, pimpinan para rektor perguruan tinggi serta sejumlah perwakilan dari tokoh masyarakat.

Sampai akhir sesi sang menejer tak menjelaskan: siapa pakar tsunami itu. Sebab yang ia maksud dengan kisah tersebut adalah: sehebat apapun prediksi ilmu manusia, akhirnya meleset juga adanya. “Kami harus lebih banyak belajar dari peristiwa-peristiwa alam yang besar seperti ini,” ujar menejer penanggung jawab operasi Fukushima Dai-ichi itu menjelaskan.

Kebijakan Ketat

Setelah tragedi Fukushima, debat mengenai lanjut atau tidaknya PLTN menghangat di tingkat nasional. Debat semakin seru setelah ada pemberitaan bahwa udara di seluruh negeri sakura itu, termasuk Tokyo, terpapar radiasi nuklir. Apalagi setelah badan atom internasional di bawah naungan PBB meninjau ke lapangan kemudian menyatakan bahwa, akibat bocornya reaktor nuklir itu, maka Daerah Fukushima dan sekitarnya dalam bahaya tertinggi (major accident) untuk kemungkinan terkena radiasi nuklir.

Jalan tegas pun diambil. Pemerintah memutuskan: seluruh PLTN di Jepang, yang berjumlah 57, untuk sementara ditutup. Akibatnya, listrik Jepang byar-pet seperti di Indonesia: pemadaman listrik bergilir tak terhindarkan karena kekurangan pasokan. Optimalisasi listrik berbasis non-nuklir digalakkan yang mengakibatkan lonjakan impor gas dan minyak.

Pemerintah juga mengembangkan kendaraan generasi masa depan berbasis tenaga listrik serta mengurangi bahan bakar fosil, di samping merancang kebijakan net-zero energy houses. Yaitu, membangun rumah atau kantor dengan listrik mandiri.

Masyarakat pun terus didorong mempraktikkan net-zero energy houses ini. Isu ketidakamanan produk-produk Jepang karena terpapar radiasi nuklir sempat merebak dan mengancam ekonomi Jepang, sehingga pemerintah perlu meyakinkan publik bahwa produk industrinya aman dari radiasi nuklir.

Setelah semua isu teratasi dan seluruh PLTN dievaluasi, debat pro-kontra nuklir pun mereda. Pemerintah akhirnya mengoperasikan kembali satu persatu terhadap reaktor nuklir yang dianggap aman. Itu pun setelah melewati proses yang ketat: loby ke parlemen, persetujuan pemerintah lokal dan masyarakat sekitar reaktor dengan radius 5 km2.

Reaktor pertama yang dibuka kembali sempat dikunjungi delegasi Indonesia. Yaitu, Ohi Power Station di bawah kendali menejemen Kansai Electric Power Company yang berada di Miyazu-shi, termasuk wilayah Kyoto. Sampai saat ini baru 9 reaktor yang beroperasi kembali dari 57 reaktor yang tersebar di Jepang. Sisanya, ada 5 yang siap beroperasi dan 20 reaktor mesti ditutup selamanya — termasuk reaktor Fukushima Dai-ichi dan Dai-ini.

Sebagian masyarakat Jepang sebenarnya sangat khawatir terhadap reaktor lama yang dioperasikan kembali. Tragedi Fukushima masih membayang dalam benak masyarakat. Apalagi secara geografis, letak negeri sakura ini berada di daerah merah: cincin api Pacifik dengan kejadian gempa terpadat di dunia berada di sini. Negeri ini juga menjadi bagian dari sirkum pegunungan api Pasifik yang aktif.

United States Geological Survey (USGS) bahkan mencatat, tiap tahun tak kurang dari 1500 gempa menghantam Jepang. Itu tak lain karena negara ini menjadi titik-temu gesekan sangat dinamis dari 4 lempeng dunia sekaligus: lempeng Pacifik, Philipina, Eurasia dan lempeng Amerika Utara. Maka wajar, jika hampir setiap hari terjadi tremor kecil di negeri pegunungan yang menyatu dengan laut ini.

Tapi, Jepang adalah bangsa yang terus mau belajar dan menyerap ilmu lewat bencana-bencana alam yang terjadi. Mereka tak mau takluk terhadap rasa takut. Itulah sebabnya, PLTN tetap dijalankan. Bedanya, jika sebelumnya PLTN berkontribusi sampai 30% terhadap energi listrik nasionalnya, ke depan akan dikurangi secara bertahap hingga mencapai 20% saja.

Saat ini konsumsi perkapita listrik Jepang mencapai di atas 10.000 kwh, setara dengan negara-negara maju lainnya seperti di negara-negara Eropa dan AS. Inilah negara-negara yang secara industri sudah mencapai puncak tertingginya dengan efisiensi penuh, sehingga pengembangannya tidak banyak membutuhkan penambahan listrik lagi. Maka wajar jika pemerintah Jepang berencana menurunkan penggunaan listrik nuklir dari 30% menjadi 20%.

Indonesia Mesti Belajar

Bandingkan dengan kondisi pemakaian listrik perkapita di Asia Tenggara yang menempatkan Indonesia masih di posisi nomor 6 di bawah Malaysia dan vietnam: penggunaan listrik Indonesia hanya 1025 kwh. Sementara Singapura sudah mencapai 10.000 kwh, Malaysia 4000 kwh perkapita.

Jadi, jika Singapura melaksanakan balap mobil formula one di tengah malam, itu ingin menunjukkan bahwa, penggunaan listrik di negeri berlambang singa itu sudah sangat tinggi.

Kebijakan energi nasional berdasarkan PP No. 79 Tahun 2014, mengharapkan penduduk secara bertahap sudah mengonsumsi listrik 2500 kwh perkapita pada Tahun 2025, meningkat menjadi 7500 kwh Tahun 2050.

Pelaksanaan secara konsisten terhadap PP ini bertemali-erat dengan tahapan implementasi dari strategi industri nasional yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. listrik adalah sumbu bagi bergeraknya industri agar kita menang bersaing dengan negara lain.

Status Indonesia sebagai middle income country tak akan pernah naik kelas menjadi hi-country seperti negara-negara industri maju lainnya, jika tahapan perencanaan energi listrik nasional tadi tak dilaksanakan dengan baik. Artinya, penyiapan secara maksimal di sektor lain seperti terlaksananya pendidikan sumberdaya manusia yang baik dalam menghadapi peluang bonus demografi harus terintegrasi dan padu dengan penyiapan energi listrik nasional.

Jika tidak, maka prediksi Indonesia akan menjadi middle income country trap (jebakan sebagai negeri kelas menengah, tak pernah naik kelas menjadi negeri maju) seperti dialami Argentina, Brazil dan negara-negara lain, menjadi kenyataan.

Nah, kondisi listrik kita saat ini masih bertumpu pada bahan bakar fosil yang cadangannya kian terbatas. Memang masih ada alternatif lain seperti penggunaan geo-termal, surya cel, bayu dan hedro-power. Tapi itu semua, sangat terbatas dayanya dan tak cukup untuk pengembangan industri yang bisa bersaing dengan negara-negara lain.

Jalan alternatif, selain menggenjot listrik batubara, kita mesti menyiapkan listrik nuklir atau PLTN. Untuk yang terakhir ini mesti melewati syarat-syarat yang ketat. Pertama, komitmen politik dan perencanaan yang kuat dari pemerintah dan terus konsisten dengan berbagai regulasi yang dibutuhkan ke depan.

Kedua, ada edukasi dan sosialisasi yang masif seperti di negara-negara maju lainnya bahwa PLTN itu sangat aman. Termasuk jaminan persaingan yang sehat bahwa PLTN tak akan mengganggu pada bisnis power plan yang lain.

Ketiga, negara mesti melakukan pemilihan lokasi yg mempertimbangkan dampak resiko, mitigasi bencana dan lain sebabagainya secara ketat, sehingga keamanan masyarakat untuk jangka panjang dengan adanya PLTN itu terjamin.

Keempat, negara menyiapkan tenaga terampil dengan budaya yang baru seperti negara-negara maju yang telah memiliki PLTN. Terakhir, lima: siapkan SDM untuk penguasaan teknologi PLTN agar Indonesia tak tergantung pada negara lain. Catatannya tentu saja, reaktor nuklir sebagai jalan alternatif terakhir.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/04/337/1986792/nuklir-sebagai-jalan-alternatif)

Asyik di Facebook