Sep 25, 2018 Last Updated 10:24 AM, Sep 25, 2018
Nasional

Nasional (486)

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menyatakan nilai barang milik yang belum dikembali mantan Menpora Roy Suryo mencapai Rp9 miliar.

"Setahu saya Rp 8 miliar sampai Rp 9 miliar," ujar Imam di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Menurut dia, surat permintaan pengembalian barang milik negara‎ kepada Roy merupakan hasil dari laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada 2016.

Foto/Okezone

 

BPK pun telah menyurati Roy Suryo terkait pengembalian barang.

"Pokoknya kami menerima hasil BPK. Angka itu kami dapatkan dari pemeriksaan. ‎Saya berharap betul supaya diiselesaikan agar tidak ada yang mengganjal pemeriksaan kita di masa yang datang," papar Imam.

Imam mengaku tidak mengetahui jenis barang apa saja yang belum dikembalikan oleh politisi Partai Demokrat tersebut. "Saya tidak detil, kamera saja yang saya ingat," ucap Imam.

Foto/Ist

Imam mengaku belum mengetahui soal Roy Suryo akan mengembalikan aset dari Kemenpora. Namun, ia berharap, Roy Suryo dapat segera mungkin mengembalikan aset tersebut agar tidak menjadi polemik berkepanjangan.

"Ya dikembalikan sampai kapan pun, dan segeralah ditindaklanjuti dengan baik tanpa banyak polemik dan tidak ada yang mengganjal pemeriksaan kita di masa yang datang," kata Imam.

Imam menyurati mantan Menpora Roy Suryo dan meminta agar mengembalikan 3226 barang milik negara yang belum dikembalikan saat menjabat Menpora.

Roy pun merasa difitnah dengan adanya tudingan tersebut. Ia merasa tidak pernah membawa barang milik negara sewaktu menjabat menteri.

"Terhadap aset BMN Kemenpora sebanyak 3.226 unit yang disebut-sebutkan masih saya bawa? Padahal tidak sama sekali," ujar Roy.

 

 

(https://news.okezone.com/read/2018/09/07/337/1947376/menpora-sebut-nilai-barang-yang-belum-dikembalikan-roy-suryo-sebesar-rp9-miliar)

Kerap mendapat ancaman, intimidasi dan pembatalan ketika ingin menyampaikan tausiah di beberapa daerah seperti di Grobogan, Kudus, Jepara dan Semarang membuat Ustaz Abdul Somad (UAS) akhirnya membatalkan rencana ceramah dalam tiga bulan ke depan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Ustaz yang namanya kian melejit itu membatalkan ceramah di Malang, Solo, Boyolali, Jombang dan Kediri pada bulan September. Selanjutnya, di bulan Oktober ia mengurungkan niat untuk ceramah di Yogyakarta. Terakhir, ia terpaksa menunda janji dengan Ustaz Zulfikar di Jawa Timur pada Desember.

Ustaz Abdul Somad menerangkan alasan pembatalan itu. Kata dia, pihaknya tak ingin membuat panitia terbebani lantaran adanya penolakan dari berbagai pihak atas kunjugannya. Ia juga memperhatikan kondisi psikologis dari para jamaahnya.

 

Foto: Instagram

 

"Mohon maaf atas keadaan ini, harap dimaklumi, dan mohon doakan selalu. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh," kata Abdul Somad di akun Intagram yang dilihat Okezone, Senin (3/9/2018).

Sebelumnya, rencana kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS) di Pondok Pesantren Alhusna Mayong, Jepara, Jawa Tengah menuai kontroversi. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama menilai kedatangan pendakwah yang tenar melalui Youtube tersebut rawan ditunggangi oleh kelompok organisasi yang telah dibubarkan oleh pemerintah.

"Berkaitan dengan rencana kedatangan UAS di Pondok Pesantren Alhusna Mayong Kabupaten Jepara pada 1 September 2018, kami menilai bahwa UAS hanya dijadikan domplengan belaka oleh ormas yang telah dibubarkan pemerintah," kata Ketua PC GP Ansor Kabupaten Jepara, Syamsyul Anwar, dalam keterangan tertulis, Kamis 30 Agustus 2018.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/09/02/337/1944993/kerap-ditolak-ustaz-abdul-somad-batalkan-ceramah-di-sejumlah-daerah-berikut)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin pagi ini memimpin Apel Siaga NTB Bangun Kembali di Lapangan Sepakbola Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apel tersebut diikuti sekira 2.250 relawan dari berbagai unsur.

Dalam arahannya, Jokowi mengatakan bahwa tahapan tanggap darurat telah berlalu dan sekarang mulai masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi kembali NTB. Sehingga, tahapan pertama yang ingin dikerjakan adalah yang berkaitan dengan fasilitas publik seperti pasar, puskesmas, sekolah, serta masjid dan musala.

"Kemarin saya melihat beberapa sudah mulai dikerjakan yang dikomandani oleh Kementerian PU," kata Jokowi dalam keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Senin (3/9/2018).

(Foto: Twitter @KSPgoid)

 

Kepala Negara telah menyerahkan bantuan secara langsung untuk rekonstruksi rumah masyarakat, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan, sebanyak 5.293 rumah.

"Semuanya memang perlu dilihat di lapangan, diverifikasi. Untuk dipastikan bahwa memang bantuan itu harus diberikan memerlukan waktu. Oleh sebab itu, kemarin baru 5.293 (rumah)," lanjutnya.

Ia juga berpesan kepada para relawan agar membantu masyarakat dalam membangun kembali rumahnya. Jokowi ingin rumah yang dibangun nantinya merupakan bangunan yang tahan gempa.

"Karena kita tahu di NTB ini adalah masuk dalam ring of fire, masuk dalam lingkaran cincin api, yang kita tahu tahun 1979 di sini pernah terjadi gempa besar juga," ucapnya.

Jokowi memastikan pembangunan rumah masyarakat akan didampingi serta dikawal oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibantu insinyur-insinyur muda dan mahasiswa-mahasiswa teknik. Dengan begitu, masyarakat diarahkan membangun rumah yang tahan gempa dengan memakai konstruksi tahan gempa.

(Foto: Twitter @jokowi)

Guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi NTB ini, Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018. Dalam inpres tersebut, proses rehabilitasi dan rekonstruksi bakal dipimpin langsung Kementerian PUPR.

"Saya akan pantau terus, akan saya cek terus, agar NTB segera normal kembali, pulih kembali, aktivitas ekonomi dan aktivitas kehidupan sehari-hari bisa berjalan kembali dengan baik," ujarnya.

Tak lupa, Kepala Negara memberikan apresiasinya kepada seluruh jajaran TNI/Polri, relawan, relawan mandiri, relawan dari BUMN, universitas, LSM, pemerintah daerah, serta seluruh jajaran PNS yang telah memberikan tenaga serta pikirannya.

"Terima kasih atas partisipasi saudara-saudara semuanya yang bekerja keras dengan solidaritas yang tinggi kepada saudara-saudara kita di NTB," jelasnya.

Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2018

Dalam laporannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 hingga saat ini sudah dilaksanakan verifikasi 291 bangunan dari 972 bangunan fasilitas publik yang mengalami kerusakan. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan terhadap 56 unit yang terdiri atas 40 sekolah, 4 rumah ibadah masjid/musala, 3 pasar, dan 8 rumah sakit/puskesmas.

Sementara untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang berjumlah 125.000 unit, Menteri PUPR menuturkan telah dilakukan verifikasi untuk 32.800 unit rumah yang terdiri atas 11.400 rumah rusak ringan, 3.600 rusak sedang, dan 17.800 rusak berat. Unit rumah contoh dengan teknologi RISHA yang tahan gempa menurut Menteri PUPR, telah dibangun di 20 titik lokasi sebagai contoh pada masyarakat.

 

"Depo-depo bangunan di tingkat kecamatan akan segera dibuka untuk kemudahan distribusi material konstruksi sejak minggu ini dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau yang dikoordinir oleh Kadin NTB," kata Menteri PUPR.

 

 
BNPB Indonesia
 
@BNPB_Indonesia
 
 

Kunjungan Kerja Presiden RI ke pendirian rumah warga yg rusak akibat gempa bumi di Lombok dng Metode RISHA di Dusun Wadon Desa Kekait Kec Gunung Sari Lombok Barat.

 

Ia pun menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah akan selesai dalam 6 bulan ke depan dengan cara swakelola bergotong royong dengan didampingi oleh para relawan dan fasilitator insinyur muda dan mahasiswa teknik. Sedangkan untuk fasilitas publik akan diselesaikan pada akhir 2019 yang dikerjakan oleh BUMN Karya bekerja sama dengan kontraktor lokal.

"Dengan semangat gotong royong, kami semua bertekad dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya Instruksi Presiden untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas publik dan rumah masyarakat di Provinsi NTB yang akan kami ikrarkan setelah ini," terangnya.

 

Dalam apel siaga ini, selain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, tampak hadir Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/09/03/337/1945111/jokowi-sekarang-masuk-tahap-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-kembali-ntb)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada uang suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang mengalir ke suami Eni Maulani Saragih, Muhammad Al Khadziq. KPK pun akan mendalami dugaan tersebut.

"Dari informasi memang ada (uang yang mengalir ke suami Eni-red). Tentu nanti kita akan lihat uang yang dibawa ke Temanggung itu asalnya darimana, tentu akan dilihat oleh penyidik," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat menghadiri acara lokakarya, di Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Diketahui, Al Khadziq merupakan calon Bupati Temanggung terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018. Namun, Alex belum dapat memastikan apakah ada aliran uang suap PLTU Riau-1 untuk pemenangan Al Khadziq pada Pilbup Temanggung 2018.

Alex hanya menanggapi soal adanya pengembalian uang sebesar Rp500 juta dari Eni Saragih ke KPK. Menurut Alex, pengembalian uang dugaan suap tersebut tidak akan menghilangkan unsur pidana penerima suap.

 

Gedung KPK (Dok Okezone)

"Kalau pengembalian kerugian negara atau pengembalian uang suap itu kan tidak mungkin menghilangkan pidana, undang-undangnya seperti itu di pasal 5 ayat 5," katanya.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1. Ketiganya ialah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes B Kotjo, serta mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham.

Eni diduga bersama-sama Idrus menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang Rp6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap. Uang itu adalah jatah Eni untuk memuluskan perusahaan Kotjo menggarap proyek senilai US$900 juta.

Penyerahan uang kepada Eni tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp2,25 miliar pada Maret-Juni 2018‎. Idrus juga diduga telah dijanjikan mendapat jatah yang sama jika meloloskan perusahaan Kotjo.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/08/31/337/1944208/kpk-duga-ada-aliran-uang-suap-pltu-riau-untuk-suami-eni-saragih)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat datang kepada Perdana Menteri Australia, Scott Morrison yang melakukan kunjungan kenegaraannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Ia pun kembali mengucapkan selamat atas terpilihnya Scott sebagai Perdana Menteri Australia yang baru saja berlangsung beberapa waktu lalu.

"Sekali lagi, saya ingin menyampaikan selamat datang di Indonesia kepada Perdana Menteri Australia yang baru Scott Morrison. Atas nama rakyat Indonesia saya juga inign mengucapkan selamat atas tugas sebagai perdana menteri," kata Jokowi dalam keterangan pers bersama Scott, Jumat (31/8/2018).

Jokowi bertemu PM Scott

 

Jokowi telah berbicara dengan Scott melalui sambungan telefon pada 24 Agustus 2018 silam. Itu dilakukan Kepala Negara bertepatan sehari sebelum pelantikan kepala negara negeri kangguru tersebut.

"Dan Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi negara pertama yang dikunjungi PM Morisson. Hal ini dapat dimaknai sebagai komitmen kuat pemerintah baru Australia untuk terus membangun sebuah hubungan yang kuat yang saling menghormati dan saling menguntungkan," paparnya.

Jokowi menegaskan, komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Australia lantaran merupakan salah satu negara yang menjadi mitra penting Indonesia di kawasan.

"Australia juga merupakan salah satu mitra penting bagi Asian," tandasnya.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/08/31/337/1944278/jokowi-selamat-datang-pm-scott-di-indonesia)

Pemerintah Jerman telah menjanjikan akan meningkatkan pendanaannya bagi badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina (UNRWA) setelah Amerika Serikat (AS) menghentikan sumbangannya. Krisis pendanaan yang dialami UNRWA karena pemotongan sumbangan AS selama beberapa bulan terakhir telah menimbulkan ketidakpastian.

"Hilangnya organisasi ini bisa melepaskan reaksi berantai yang tak terkendali," kata Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Mass sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (31/8/2018).

Maas mengatakan, Jerman telah menyumbangkan 81 juta euro (sekira Rp1,4 triliun) dalam bentuk sumbangan untuk UNRWA tahun ini dan akan meningkatkan lagi sumbangannya. Dia belum menyebutkan besarnya dana yang akan ditambahkan.

 

"Kami saat ini sedang mempersiapkan untuk memberikan sejumlah tambahan dana yang signifikan," kata Maas dalam surat kepada menteri-menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa.

Meski begitu, Maas menjelaskan bahwa dana yang akan ditambahkan Jerman tidak akan menutup defisit USD217 juta dolar dari hilangnya sumbangan AS. Dia mendesak Uni Eropa dan negara-negara lain untuk bekerja membangun sebuah basis finansial yang berkelanjutan bagi UNRWA.

Ini adalah bagian dari dorongan yang lebih luas untuk mengambil sikap dalam perselisihan antara Uni Eropa dengan AS dalam berbagai isu termasuk perdagangan, belanja militer dan perubahan iklim.

Selain Jerman, Yordania juga telah melakukan kampanye untuk mengumpulkan dana untuk membantu UNRWA bertahan.

UNRWA telah menghadapi krisis keuangan sejak AS, yang merupakan donor terbesarnya, menghentikan bantuan dan mengatakan bahwa badan itu perlu membuat sejumlah perubahan dan menyerukan kepada Palestina untuk memperbarui pembicaraan damai dengan Israel.

Badan ini didirikan pada 1949 setelah perang Arab-Israel pertama, setelah eksodus sekitar 700.000 pengungsi yang diusir keluar dari Israel yang memproklamirkan diri sebagai negara. Saat ini UNRWA mengawasi lebih dari 5 juta orang di Yordania, Lebanon, Suriah dan wilayah Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/08/31/18/1944279/jerman-janjikan-tambahan-dana-besar-untuk-badan-pengungsi-palestina-pbb)

Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola didakwa Jaksa Penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima gratifikasi sebesar Rp44 miliar dan satu unit mobil tipe Alphard.

Hal tersebut diungkapkan Jaksa Penuntut saat membacakan nota dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (23/8/2018).

"Sebagai penyelenggara negara terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan dan menerima gratifikasi menerima uang," kata Jaksa Penuntut KPK Rini Triningsih saat membacakan dakwaan.

Jaksa Penuntut KPK memaparkan, uang gratifikasi Zumi Zola itu berasal dari Afif Firmansyah sebesar Rp34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp2,7 miliar dan Arfam Rp3 miliar, USD30 ribu dan 100 ribu Dolar Singapura.

 

Foto: Puteranegara/Okezone

Dalam dakwaannya, Zumi Zola meminta kepada Afif untuk mencari sejumlah dana segar guna melunasi utang-utangnya ketika melakukan kampanye sebagai gubernur Jambi.

"Mencari dana meminta Afif agar selesaikan utang terdakwa saat kampanye," kata Jaksa.

Selain itu, dalam dakwaannya, uang Rp44 miliar tersebut juga dialirkan untuk adik Zumi Zola yakni Zumi Laza yang maju sebagai calon wali kota Jambi.

Atas perbuatannya, Zumi Zola didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/08/23/337/1940321/zumi-zola-didakwa-terima-gratifikasi-rp44-miliar-untuk-bayar-utang-kampanye)

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyatakan gempa susulan masih terus berlangsung di Lombok, NTB hingga pukul 08.00 WIB, Senin (6/8/2018).

"132 kali gempa susulan sampai pukul 08.00 WIB, tapi kekuatannya dibawah 5 SR," katanya di Gedung BNPB, Jalan Pramuka, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (6/8/2018).

Sutopo menjelaskan sumber gempa susulan tersebut diketahui berasal dari sumber gempa yang terjadi pada tanggal 29 Juli kemarin.

"Sumber gempa yang terjadi tadi malam sama dengan gempa yang terjadi 29 Juli berasal dari sesar naik Flores," ucapnya.

 

Ditambahkan Sutopo, Gempa yang paling besar dirasakan di Lombok Utara dan Lombok Timur yakni gempa yang berkekuatan 7,0 SR, terjadi pada sore kemarin. Minggu 5 Agustus kemarin, akibatnya, BNPB mencatat ada sekira 91 orang dinyatakan meninggal dunia dan 209 orang luka-luka.

"Gempa yang paling dirasakan di Lombok Utara termasuk Lombok Timur. Sampai dengan siang ini total korban meninggal 91 orang dan 209 luka-luka," tambahnya.

Selain itu, BNPB juga mendapat laporan bahwa ada ribuan rumah hancur dan ribuan warga terpaksa harus mengungsi, lantara rumah warga hancur akibat bencana alam tersebut. "Ribuan rumah rusak dan ribuan warga mengungsi. ini data sementara dan data ini masih terus bertambah," ucapnya.

Sutopo mengaku, BNPB dan pihak terkait belum bisa menyentuh seluruh wilayah Lombok yang terdampak gempa. "Belum semua wilayah Lombok itu terjangkua tim SAR gabungan," tutupnya.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/08/06/337/1932325/lombok-diguncang-132-kali-gempa-susulan-ribuan-warga-masih-mengungsi)

Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengatakan, daerah di Bali yang paling banyak terkena dampak gempa 7,0 SR di Lombok yaitu daerah Karangasem.

Dia menjelaskan, banyak pelinggih (tempat pemujaan) di Karangasem yang rusak akibat gempa. Sementara di Denpasar hanya ada plafon-plafon yang mengalami kerusakan.

"Paling banyak terkena dampak gempa semalam ada di daerah Karangasem. Mungkin karena daerahnya yang paling dekat dengan Lombok," ujarnya.

Dia menerangkan, akibat gempa tersebut ada satu orang warga yang meninggal karena kena runtuhan tembok. "Kalau untuk yang meninggal akibat gempa ada satu orang yang meninggal. Tapi semalam juga ada yang meninggal akibat kaget kena jantung. Itu juga bisa disebut kena dampak gempa," paparnya.

 

Pastika menerangkan untuk masalah kerugian saat ini masih diinvetarisir. "Kami sudah melakukan penanganan untuk yang luka-luka," jelasnya.

Sementara itu Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Karangasem, Ida Ketut Arimbawa mengatakan akibat gempa tersebut ada 20 warga yang mengalami luka-luka.

Dia menjelaskan, bahwa 20 orang tersebut mengalami luka patah tulang, dan luka-luka lecet. "Mereka sempat ada yang juga dirujuk di Rumah Sakit Sanglah Denpasar," katanya.

Dikabarkan sebelumnya bahwa gempa paling besar di Lombok Utara, Nusa tenggara Barat (NTB) terjadi pada Minggu 5 Agustus 2018 dengan kekuatan 7.0 SR.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/08/06/340/1932438/gubernur-bali-karangasem-jadi-wilayah-paling-parah-terdampak-gempa-lombok)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan perkara korupsi korporasi yang menjerat PT Duta Graha Indah (DGIK). Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas proyek pembangunan RS Udayana, Bali.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dalam pengembangannya, penyidik saat ini menelisik enam proyek lainnya yang ditangani PT DGI, yang diduga terlibat dalam perkara korupsi tersebut.

"Dari hasil analisis terhadap bukti-bukti yang didapatkan selama proses penyidikan, KPK mengembangkan penanganan perkara dengan tersangka DGI/NKE pada 6 proyek lainnya," kata Febri, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Enam proyek yang akan diusut penyidik KPK itu adalah pembangunan Gedung RS Pendidikan di Universitas Mataram, pembangunan Gedung BP2IP di Surabaya, pembangunan gedung RSUD di Kabupaten Dharmasraya/Sungai Dareh, pembangunan Gedung Cardiac di RS Adam Malik Medan, pembangunan Paviliun di RS Adam Malik Medan, dan pembangunan Gedung RS Inspeksi Tropis di Surabaya.

 

KPK. (Foto: Okezone)

"Saat ini penyidikan masih berjalan. Dalam menangani kasus korupsi dengan tersangka korporasi, KPK fokus pada upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara," tutur Febri.

Dalam kasus ini, Febri berharap seluruh pihak bisa bersikap kooperatif ketika memberikan keterangan. Hal itu karena sikap kooperatif itu akan memudahkan penyidik untuk mengusut sengkarut perkara ini.

"Jika ada niatan untuk mengembalikan keuntungan yang didapatkan terkait tujuh proyek yang pernah dikerjakan, hal tersebut akan lebih baik bagi tersangka ataupun proses hukum ini," papar Febri.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/08/03/337/1931336/kpk-selidiki-6-proyek-yang-ditangani-pt-dgi-terkait-korupsi-korporasi)

Asyik di Facebook