Mar 19, 2019 Last Updated 10:33 AM, Mar 19, 2019
Nasional

Nasional (566)

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) tak memberikan izin pawai kendaraan bagi warga di provinsi berbasis kepulauan itu untuk merayakan malam pergantian tahun 2019. Pihak kepolisian akan menindak jika ada warga yang pawai kendaraan untuk merayakan malam Tahun Baru 2019.

"Untuk polres-polres di jajaran Polda NTT dan Polda NTT tidak mengeluarkan izin, khususnya untuk pawai kendaraan," kata Kapolda NTT, Irjen Raja Erizman melalui Kabid Humas Kombes Jules Abraham Abast di Kupang, Senin (31/12/2018).

Karena tak berizin tentunya akan dilakukan tindakan bagi warga atau kelompok masyarakat yang masih melakukan aksi pawai kendaraan. Petugas gabungan aparat kepolisian dikerahkan untuk melakukan penjagaan.

Ilustrasi

Untuk pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 ini, Polda NTT menerjunkan sedikitnya 5.251 personel gabungan bersandikan Operasi Lilin Turangga 2018. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari seluruh anggota Polri wilayah NTT, TNI, Satpol PP, serta Linmas.

Unsur polisi yang dikerahkan sebanyak 2.417 personel, terdiri atas 257 personel dari Polda NTT serta 2.160 personel dari Polres jajaran. Sementara TNI wilayah NTT menyiagakan 546 personel.

Personel keamanan disiagakan melakukan pengamanan di 3.003 Gereja. Selain gereja aparat kepolisian juga melakukan pengamanan di 40 terminal, 43 pelabuhan, 14 bandara, 167 tempat wisata, 98 pusat perbelanjaan. Selain itu juga dilaksanakan pengamanan di 52 tempat perayaan tahun baru, 64 hotel, 23 lapangan terbuka, 51 restoran, serta 31 pantai.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/31/340/1998221/warga-ntt-dilarang-pawai-kendaraan-pada-malam-tahun-baru-2019)

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur telah menetapkan satu tersangka dari bidang perencanaan perusahaan atas kasus amblesnya Jalan Raya Gubeng, Surabaya.

"Baru satu orang dari bidang perencanaan perusahaan berinisial F yang ditetapkan menjadi tersangka," kata Kapolda Jatim Irjen Pol. Luki Hermawan di Surabaya seperti dilansir dari Antaranews.com, Senin (31/12/2018).

Luki mengatakan, penetapan F sebagai tersangka sudah sesuai dengan bukti yang ada di lapangan dan terkait dengan dokumen yang ada. 

Jalan Gubeng ambles 

 

Jenderal bintang dua itu menegaskan F bukanlah orang terakhir yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, masih ada beberapa saksi yang diperiksa selepas pergantian tahun.

"Ke depan karena masih ada beberapa saksi yang merayakan Natal, mereka minta datang tanggal 2 atau 3. Kalau saksi kunci ini sudah diperiksa, yang jelas akan bisa merambat kepada orang lain," katanya.

Selain karena masih liburan Natal dan tahun baru 2019, Luki mengungkapkan untuk menentukan seorang tersangka harus ada bukti. Meskipun pihaknya telah mempunyai bukti yang cukup, polisi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Beberapa saksi itu telah mengatakan akan kooperatif kepada penyidik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Luki juga mengecek kesiapan jalan yang sudah tersambung itu dalam menghadapi malam tahun baru.

"Polisi cek lagi karena malam ini adalah malam tahun baru. Tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang ingin melihat. Makanya, saya cek lagi jangan sampai ada hal yang berbahaya," kata Luki.

 

 

Pada malam pergantian tahun, Polda Jatim akan menempatkan personel yang akan berjaga 1 x 24 jam untuk meyakinkan bahwa jalan Raya Gubeng telah aman dilewati.

"Masyarakat di sini hanya diperbolehkan lewat tetapi jangan sampai jadi titik kumpul karena ada alat berat. Ini tetap diamankan. Banyak barang bukti yang belum diambil,"

tuturnya.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/31/519/1998223/polisi-tetapkan-satu-tersangka-amblesnya-jalan-gubeng)

Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) mangkir alias tidak hadir dalam agenda pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. KPK akan menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Politikus PKS tersebut.

"Saksi yang tidak hadir adalah Ahmad Heryawan mantan Gubernur Jawa Barat, tadi tidak hadir tanpa pemberitahuan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018).

Febri mengaku pihaknya belum mendapatkan informasi lebih lanjut alasan ketidakhadiran Aher pada panggilan pemeriksaan hari ini. KPK berharap Aher dapat memenuhi panggilan pemeriksaan kedua setelah dijadwalkan ulang.

"Nanti akan dipanggil kembali sesuai dengan aturan yang berlaku, jadi kami harap ketika dipanggil agar datang memenuhi panggilan, bicara secara benar memberikan keterangan pada penyidik," terangnya.

 

Ahmad Heryawan.

Sedianya, Aher dijadwalkan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Lippo Group, Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dia akan dikorek keterangannya untuk Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

KPK sendiri telah mengendus adanya kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikartamendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare. Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektare.

Oleh karenanya, KPK menduga ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah untuk memuluskan kepentingan proyek Meikarta.

Pemkab Bekasi sendiri telah mengeluarkan IPPT seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk, sejak Mei 2017. Izin tersebut untuk pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran, di Desa Cibatu, Cikarang Selatan.

Kasus ini bermula pada pengungkapan KPK terhadap praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap oleh anak usaha PT Lippo Group, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektar yang dibagi dalam tiga tahapan.

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama an bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah Dinas.

 

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/20/337/1994058/aher-mangkir-sebagai-saksi-suap-meikarta-kpk-jadwal-ulang-pemeriksaan)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menuding penahanan Habib Bahar bin Smith mengandung unsur kriminalisasi terhadap ulama. PDIP pun menepis adanya tudingan itu.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum Trimedya Panjaitan memandang ditahannya Habib Habar oleh pihak Kepolisian tak ada unsur kriminalisasi terhadap ulama.

“Saya pribadi tidak yakin terjadi kriminalisasi,” tegas Trimedya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

Sebab, diyakininya polisi sudah memiliki dua alat bukti untuk menahanan Habib Bahar. Apalagi polisi tidak mungkin bermain-main dan selalu berdasarkan dengan KUHP.

“Pasti ada dua alat bukti apalagi untuk publik figur seperti ustad itu dilakukan kriminalisasi saya enggak terlalu yakin,” katanya.

 habib

Selain itu, dia juga meyakini bila di era Kapolri Tito Karnavian kemungkinan kriminalisasi sangat kecil. Sehingga ia meminta siapapun bila tak mau dihukum, janganlah melawan.

“Karena itu kalau kita tidak mau dilakukan proses penegakan hukum jangan dilakukan sesuatu. Itu aja kuncinya,” pungkas dia.

 

 

Seperti diketahui, Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya menyatakan penahanan terhadap pendiri Majelis Pembela Rasulullah itu sebagai kriminalisasi terhadap ulama.

“Penahanan Habib Bahar Smith ini bukti kriminalisasi ulama dan diskriminasi hukum di Indonesia. Hukum telah dijadikan alat kekuasaan, alat menakuti oposisi n suara kritis. Selain itu tentu tindakan penahanan ini ancaman thd demokrasi. Kezaliman yg sempurna.#rezimtanganbesi," tulis Fadli melalui akun @fadlizon, kemarin.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/20/337/1993999/pdip-tak-ada-unsur-kriminalisasi-ulama-dalam-penahanan-habib-bahar)

Tiga orang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kecamatan Talaga, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara diduga kuat ditembak oleh polisi Malaysia di Pulau Penang karena dianggap ingin melarikan diri saat ditangkap dalam kasus pencurian.

Namun, pihak keluarga tak langsung bisa menerima tudingan tersebut dan mendorong dibentuknya tim pencari fakta (TPF) terkait kasus ini.

Adapun identitas para korban adalah Arifudin dan Saidin, keduanya ditangkap pada 8 November 2018 sekira Pukul 11.00 waktu setempat di sebuah kedai kopi di Pulau Penang. Kemudian Rudianto ditangkap di lokasi berbeda di Pulau Penang, pada 9 November 2018 sekira Pukul 14.00.

Ilustrasi.

Perwakilan keluarga korban, Laode Sahrun usai mengadukan persoalan ini ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (20/12/2018) kepada Okezone mengatakan, awalnya pihak keluarga korban di Penang menelefon dan memberi kabar soal kejadian ini.

Ketiga korban yang bekerja sebagai buruh bangunan di Malaysia dijemput di dua tempat berbeda. Setelah dua pekan dijemput polisi setempat, keluarga korban mendengar kabar jika ketiganya sudah tewas ditembak di Pulau Penang dengan tuduhan coba melarikan diri.

"Saya langsung ditelefon kerabat korban di Malaysia. Saya kaget dan sebagai wakil rakyat, saya langsung berangkat ke Jakarta untuk melaporkan masalah ini dan meminta penjelasan dari pihak Kemenlu," ujar Laode yang merupakan Anggota DPRD Baubau.

Menurutnya pihak Kemenlu mengakui sudah mendapatkan kabar soal kasus ini sejak 24 November 2018 dari Kedutaan Besar RI di Malaysia.

"Olehnya itu saya datang jauh-jauh ke sini sekaligus meminta klarifikasi ke pihak Kemenlu. Ini soal nyawa TKI kita. Masa tidak ada tindak lanjut. Kerabat yang di Malaysia siap datang ke Indonesia jika memang dibutuhkan sebagai saksi," ungkapnya di iNews Tower, Jakarta.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah membentuk TPF guna menginvestigasi kasus ini. "Ini tidak bisa dibiarkan dan Kemenlu jangan hanya mendengarkan dan menerima info dari pihak kopolisian Malaysia tetapi keluarga korban juga harus didengarkan," tegasnya.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/20/337/1994032/tiga-tki-asal-sultra-diduga-tewas-ditembak-di-malaysia)

Tim Accident Analysis (TAA) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan maut truk di Jatisawit, Kecamatan Bumiayu.

Mereka melakukan olah TKP menggunakan alat 3D laser scanner yang dilakukan 11 titik sepanjang jalan dalam Kota Bumiayu.

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, AKBP Agung Aristyawan Adhi, menjelaskan jika alat 3D laser scanner memiliki akurasi dan ketepatan maksimal untuk melihat penyebab kecelakaan yang melibatkan truk dan puluhan kendaraan lainnya.

"Jadi untuk metodenya, kita lakukan pengecekan. Di titik yang terkait kecelakaan kami melakukan scan (pemindaian) dengan alat ini. 11 titik (itu) dari titik awal truk menabrak kendaraan lain hingga titik akhir di depan rumah sakit umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu," ucap Agung Arisstyawan Adhi, Kamis (13/12/2018).

 

Setelah dilakukan pemindaian, kata dia, nantinya gambar yang dihasilkan akan digabungkan sehingga mendapatkan gambar utuh kondisi kecelakaan.

Sedangkan, terkait penyebab kecelakaan, menurut Direktur Lalu Lintas Polda Jateng Kombes Pol Rudy Antariksa, lantaran truk mengalami rem blong dan muatan berlebih.

Ditambah, karakteristik jalan dari flyover Kretek Kecamatan Paguyangan atau berjarak 2 kilometer sebelum lokasi kejadian dari arah selatan (Purwokerto) terus menurun landai.

Dengan medan jalan tersebut, kata dia, mengakibatkan truk mengalami malfungsi pada sistem pengereman. Akibatnya ketika meluncur di turunan sejauh 2 kilometer, rem menjadi panas.

"Karena infrastruktur dari flyover jalannya terus menurun. Sehingga menyebabkan laju kendaraan semakin cepat, jika membawa muatan banyak, komponen rem dapat terganggu dan tidak berfungsi dengan baik," beber dia.

Terkait hasil dari 3D alat scanner tidak langsung keluar. Diketahui, alat itu untuk menganalisis penyebab-penyebab kecelakaan. Hasil dari alat scanner berguna untuk pertimbangan langkah antisipasi agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/13/512/1990766/rem-blong-dan-muatan-berlebih-jadi-penyebab-kecelakaan-beruntun-di-bumiayu)

 Empat orang meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Bumiayu, Desa Jatisawit, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan lalu lintas itu melibatkan truk, sejumlah mobil, dan kendaraan roda dua.

"Sekira pukul 12.30 WIB, truk bernopol B-9370-WYT melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sedang. Sesampainya di lokasi, truk mengalami rem blong, kemudian menabrak mobil dan sepeda motor di depannya, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Agus Triatmaja, Senin (10/12/2018).\

 

Polisi yang menerima laporan kecelakaan lalin tersebut langsung menuju tempat kejadian untuk segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat.

Selain itu, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian mengenai penyebab kecelakaan beruntun tersebut.

 

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/10/512/1989209/kecelakaan-beruntun-truk-mobil-motor-di-bumiayu-4-orang-tewas)

Kasus beredarnya video mesum sudah jadi hal lumrah di era digital sekarang. Zaman media sosial memudahkan orang berbagi informasi, foto dan video membuat sesuatu yang unik dan aneh cepat sekali viral.

Perkara video mesum juga demikian. Ada sederet video porno yang diperankan anak negeri viral dan menghebohkan masyarakat. Berikut di antaranya yang dirangkum Okezone:

1. Video Ariel

Pada 22 Mei 2010, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video mesum yang pemeran prianya mirip Ariel vovalis Peterpan. Dia terekam dalam video berhubungan badan dengan perempuan mirip artis Luna Maya yang merupakan kekasihnya saat itu.

Dalam video mesum satu lagi, Ariel terlihat berhubungan dengan perempuan mirip presenter Cut Tari.

Kedua video tersebut beredar luas di internet saat itu. Polisi akhirnya turun tangan menyidik dan menjerat Ariel. Dia dinyatakan melanggar Undang-Undang Pornografi dan dihukum 18 bulan penjara.

2. Video Mesum Yahya Zaini-Maria Eva

Pada November 2006, beredar video mesum yang bikin heboh karena diperankan prianya mirip anggota DPR RI dari Partai Golkar Yahya Zaini dengan artis dangdut Maria Eva.

Maria mengakui perempuan dalam video itu dirinya bersama Yahya Zaini dan dia merekan sendiri adegan tersebut. Tapi, Maria tidak menyebarkan video tersebut.

Imbasnya adalah Yahya Zaini terdepak dari DPR.

3. Video Mesum Hana Anisa

Video mesum berdurasi 2 menit 50 detik itu menjadi viral di media sosial sekira Oktober 2017. Pemerannya diduga eks mahasiswa Universitas Indonesia, Hana Anisa alias HA bersama kekasihnya Hafiz. Bahkan nama Hana Anisa sempat trending topik di Twitter saat itu saking sering diperbincangkan.

Kepala Satreskrim Polresta Depok, Komisaris Polisi Putu Kholis Aryanamengatakan dari hasil penyelidikan video mesum tersebut dibuat pada 2015.

“Pemeran wanita dan pria dalam video tersebut sudah mengakui, yakni HA dan HF. Mereka mengaku merekam video mesum pada 2015 saat masih berpacaran,” ujar Putu.

4.Video Porno ‘Aryodj’

Video porno berjudul “Aryodj di Apartemen” beredar di media sosial dan viral. Dalam video tersebut terlihat seorang pria “bermain” dengan dua wanita.

Yang bikin heboh, pemeran pria dalam video itu disebut-sebut mirip anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Aryo Djojohadikusumo yang merupakan keponakan Prabowo Subianto.

Tapi, Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman membantah bahwa pria dalam video itu adalah Aryo Djojohadikusomo. “Menurut saya orang dalam video tersebut tidak mirip dengan Pak Aryo, zaman sekarang teknologi maju bisa saja semua itu sengaja direkayasa,” katanya.

5. Video Bocah dengan Tante Girang

Pada November 2017, beredar foto mesum perempuan dewasa dengan bocah laki-laki. Video itu direkam di dua hotel berbeda di Bandung, Jawa Barat lalu viral. Polisi kemudian menetapkan tujuh tersangka yang terlibat dalam video tersebut, mulai dari perekrut, pemeran hingga pembuatnya.

Tiga anak yang ada dalam video ditetapkan sebagai korban.

Ironinya, ibu dari dua anak tersebut mengetahui anaknya beradegan porno dan membiarkannya. Video porno bocah dengan perempuan dewasa itu dibuat untuk dijual sesuai pesanan.

6. Video Mesum Pelajar SMP

Awal Desember 2018 beredar video mesum berjudul ‘Balikpapan Paten Kali’. Video porno 23 detik itu diperankan siswi SMP swasta di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan pemuda dan bikin heboh netizen.

Dalam video yang beredar di media sosial tersebut, terlihat siswi berseragam pramuka bersetubuh dengan pemuda berpakaian batik di sekitar semak-semak pepohonan kecil.

Wakil Kepala Polres (Wakapolres) Balikpapan, Kompol Andre Anas mengatakan, pemeran video tersebut dua pria pengangguran SA (14) dan AN (21) dan siswi SMP.

7. Video Mesum Siswi SMA Karawang

Video mesum yang diperankan siswi sebuah SMA di Karawang, Jawa Barat dengan seorang mahasiswa beredar pada Juli 2018. Siswi berinisial AR dalam video tersebut jadi sorotan karena pernah menjadi finalis Mojang Jelaka atau duta pariwisata Karawang, sedangkan mahasiswa berinisial M kuliah di sebuah kampus di Indramayu.

Video tersebut dibuat dua bagian. Pertama berdurasi 2 menit yang kedua 1 menit. Adegan mesum tersebut dilakukan di sebuah hotel di Karawang Barat. Setelah videonya viral, AR mengundurkan diri dari sekolah.

8. Video Mesum Mahasiswa UIN Bandung

Pada September 2018, beredar video mesum yang bikin heboh karena diperankan sepasang kekasih yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD), Bandung, Jawa Barat.

Video berdurasi 10 detik itu memperlihatkan keduanya berhubungan seks di pelataran jalan yang diduga masih dalam lingkungan UIN SGD Bandung.

"Yang pria mahasiswa tingkat lima dan yang perempuannya mahasiswa baru, semester satu," kata Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN SGD Bandung, Jaenudin.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/10/337/1989211/8-kasus-video-mesum-yang-bikin-heboh-dari-artis-hingga-siswi-smp)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Wan Thamrin Hasyim sebagai Gubernur Riau dan Rohidin Mersya sebagai Gubernur Bengkulu di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Pelantikan itu berdasarkan Keppres dengan Nomor 214/P dan Keppres Nomor 215/O tentang Pengesahan Penetapan Gubernur Riau dan Gubernur Bengkulu.

Sebelum dilantik, Wan Thamrin dan Rohidin terlebih dahulu mengikuti kirab yang dipimpin langsung Presiden Jokowi. Kirab itu juga diikuti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Kirab ini dilakukan dengan berjalan kaki dari Istana Merdeka menuju Istana Negara tempat berlangsungnya prosesi pelantikan. Para kepala daerah itu berjalan kaki dengan membawa surat petikan dari Kepala Negara.

 

Seusai pembacaan Keppres, Jokowi langsung mengambil sumpah jabatan kedua gubernur tersebut di atas Alquran yang dipegang rohaniwan.

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhui kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-sebaiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," ujar Jokowi yang diikuti kedua gubernur tersebut.

Presiden Jokowi melantik Wan Thamrin Hasyim (kanan baju putih) sebagai Gubernur Riau dan Rohidin Mersya sebagai Gubernur Bengkulu di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2018). (Fakhrizal Fakhri)

Seperti diwartawakan sebelumnya, Wan Thamrin Hasyim menjabat Gubernur Riau menggantikan Arsyadjuli Andi Rachman yang memilih mundur dari jabatannya setelah kalah di Pilgub Riau dan memutuskan maju menjadi caleg di Pileg 2019.

Sementara Rohidin Mersyah sebelumnya merupakan Plt Gubernur Bengkulu. Dia menggantikan Ridwan Mukti yang divonis delapan tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider dua bulan penjara atas kasus fee proyek di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pelantikan ini tampak hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri ATR Sofyan Djalil, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/10/337/1989212/jokowi-lantik-gubernur-riau-dan-bengkulu-di-istana-negara)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik munculnya wacana terkait menaikan gaji kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu langkah atau strategi untuk meminimalisir tindakan korupsi.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar menyatakan setuju atas rencana tersebut tentunya harus didukung dengan kajian mendalam.

"Argumennya lebih baik diberikan secara sah ketimbang diambil secara tidak sah," ujarnya.

Dan secara obyektif gaji kepala daerah saat ini memang masih sangat kecil, Ia juga mencontohkan Pemda DKI Jakarta sebagai organisasi pemerintahan yang sukses mencegah korupsi dengan meningkatkan kesejahteraan aparaturnya di atas rata-rata nasional bahkan mungkin di atas swasta.

 

"Boleh dikata pemda DKI Zero korupsi. Wajar kalau dapat penghargaan dari KPK," terangnya.

Lebih lanjut, Bahtiar juga menyampaikan langkah lain untuk meminimalisis tindakan korupsi, seperti memberikan alokasi bantuan keuangan bagi partai politik minimal Rp10 ribu persuara seperti hasil kajian yang ada saat ini.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/07/337/1988194/kemendagri-respons-positif-wacana-menaikan-gaji-kepala-daerah)

 Kapuspen Kemendagri, Bahtiar (Foto: Okezone)

Ia juga menuturkan saat ini baru Rp1.000 per suara. Bagaimanapun partai politik adalah sumber rekruitmen pejabat negara, baik Pusat dan daerah.

"Maka keuangan partai politik yang sehat dan mandiri harus didukung supaya partai politik dapat menggunakan anggarannya tersebut untuk fokus pada kaderisasi, rekruitmen dan pendidikan politik," beber Bahtiar yang sebelunya pernah menjabat Direktur Politik Dalam Negeri.

Sebelumnya terkait wacana menaikan gaji kepala daerah ada masukan dari Ketua KPK Agus Rahardjo, yang prihatin dengan banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, ia pun meminta remunerasi kepala daerah perlu di-review.

Asyik di Facebook