Feb 21, 2018 Last Updated 9:27 AM, Feb 19, 2018
Nasional

Nasional (374)

Keputusan Pemko Batam dan Pemprov Kepri melarang operasional taksi online di Batam menuai beragam kritik. Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, diminta bersikap tegas dalam menyelesaikan polemik taksi online tersebut.

 

Anggota DPR dari Dapil Kepri Nyat Kadir mengatakan, Gubernur Kepri dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri bergerak cepat dalam menyelesaikan masalah taksi online. Menurutnya, polemik taksi online dan taksi konvensional ini menjadi sorotan yang serius.

“Semakin banyak masalah antara taksi konvensional dengan taksi online akan membuat citra Batam semakin buruk. Ini harus dihentikan. Pemerintah harus memfasilitasi,” kata Nyat Kadir, Kamis (18/1).

Nyat Kadir menambahkan, lambannya penanganan masalah taksi online ini berimbas pada sektor pariwisata, bahkan stabilitas keamanan di Batam. Sebab selama ini banyak aksi persekusi yang dilakukan sopir taksi konvensional terhadap sopir taksi online.

“Mari kita sama-sama menjaga agar Batam tetap aman dan kondusif. Apalagi kita adalah daerah perbatasan,” katanya.

Hal senada disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kepri, Haripinto Tanuwidjaja. Ia meminta Pemko Batam dan Pemprov Kepri mempermudah dan memfasilitasi agar taksi online bisa segera beroperasi di Batam.

“Memang benar sudah ada ketentuan dan peraturan yang berlaku, tapi jangan terpaku di peraturan itu. Pemerintah harus mempermudah izinnya,” kata Haripinto, Kamis (18/1).

Menurutnya, kehadiran taksi online disambut baik di seluruh daerah bahkan kota-kota kecil di Indonesia. Kehadiran taksi online ini merupakan konsekuensi dari perkembangan zaman dan teknologi.

“Jangan kita lawan teknologi, itu tidak bisa. Ini kebutuhan konsumen. Dan perlu diingat, Batam ini adalah daerah pariwisata. Kita harus memberikan keamanan dan kenyamanan ekstra kepada turis,” katanya.

Ia meminta Dishub Kepri tidak perlu menunggu Kementerian Kominfo untuk menutup aplikasi baru memberikan izin kepada para pengusaha taksi online. Menurut mantan anggota DPRD Kepri ini, harusnya ada kebijakan dari pemerintah daerah terkait ini.

Kritik pedas juga disampaikan pengacara kondang yang juga Dewan Pakar Hukum Kadin Batam, Ampuan Situmeang. Menurut dia, melarang taksi online beroperasi bukanlah solusi yang tepat. Ia juga menyoroti kebijakan Dishub Kepri yang akan mengeluarkan izin setelah Kementerian Kominfo menutup aplikasi taksi online khusus di Kepri.

“Ini sudah gila, konyol dan asal asalan,” kata Ampuan, Kamis (18/1).

Ia berharap pemerintah tak bertindak linier atau hitam putih, berbicara benar salah. Sebab kehadiran transportasi online merupakan bagian dari kemajuan zaman yang tak bisa ditolak atau dilawan.

“Ini universal dan sudah global,” ujarnya.

Menurutnya, ketidakselarasan regulasi bukan alasan untuk tidak melindungi dan membina kegiatan masyarakat yang mempertahankan kehidupan perekonomian keluarga. Pemerintah sendiri wajib hadir di tengah kesulitan yang dialami masyarakatnya.

Ampuan menyarankan, solusi yang tepat adalah pemerintah harus berani mengeluarkan kebijakan dan regulasi tersendiri atau inovasi aturan daerah sendiri untuk memudahkan kegiatan di masyarakat. Misalnya, mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang operasional taksi online.

Soal penetapan kuota taksi online juga tak bisa dijadikan alasan pemerintah daerah untuk menunda perizinan taksi online. “Itu sepele, semua bisa mencari rumusan kuota,” ujarnya.

Sementara Kepala Dishub Kepri Jamhur Ismail mengatakan, untuk menentukan kuota transportasi berbasis aplikasi di Batam, pihaknya menunggu usulan dari Batam. Menurut Jamhur, secara internal pihaknya sudah melakukan perhitungan. Akan tetapi, hasilnya belum bisa dipublikasikan.

“Maka untuk menuntaskan persoalan ini, kami sudah mengeluarkan surat ke pihak-pihak terkait perihal rumusan untuk menghitung kuota tersebut,” ujar Jamhur, kemarin.

Menurut Jamhur, surat dengan nomor 551.2/LLAJ/845 tertanggal 5 Desember 2017 sudah disampaikan ke masing-masing pihak terkait. Seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Batam, DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Batam, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Batam, Forum Taksi Batam, Aplikator Angkutan Berbasis Aplikasi, dan perusahaan/koperasi.

Ditanya apakah ada batas waktu pembahasan kuota tersebut, purnawirawan TNI AD tersebut menegaskan tidak ada batasan waktu terkait pembahasan kuota ini. Ia yakin, beberapa waktu ke depan sudah ada hasil yang didapat untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

Soal kuota taksi ini, PT Suluh selaku salah satu perusahaan yang menaungi taksi online di Batam, sudah menghitung. Menurut Direktur Operasional Divisi Online PT Suluh, Fairy Nurhadi, saat ini Batam membutuhkan 5.581 taksi.

Namun saat ini di Batam sudah ada 2.600 taksi konvensional atau taksi pelat kuning. Sehingga kuota taksi online di Batam bisa mencapai 2.891 unit.

Terpisah, Kepada Dishub Kota Batam Yusfa Hendri meminta pihaknya dilibatkan dalam pembahasan kuota taksi online di Batam. “Supaya datanya sesuai,” kata Yusfa, kemarin.

Sedangkan Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, Pemko Batam tak ingin terlibat dalam pembahasan kuota taksi online di Batam. Menurut dia, ini merupakan ranahnya Pemprov Kepri.

“Masa harus kita lagi,” kata Rudi, singkat.

Langkah Mundur Pemerintah

Larangan operasional taksi online, tentu saja, juga ditentang oleh Asosiasi Driver Online (ADO) Kepri. Kebijakan ini dinilai merupakan langkah mundur pemerintah.

“Aturannya sudah jelas. Ini urusan perut, tak bisa main setop saja,” kata Ketua ADO Kepri, Sopandi.

Meski begitu, kata Sopandi, pihaknya akan mematuhi kesepakatan terkait larangan operasional taksi online di Batam itu. Dengan catatan, Gubernur Kepri harus menjamin bahwa izin yang telah diajukan pihak perusahaan taksi online diproses dan diterbitkan setelah semua syarat terpenuhi.

“Jangan hanya bisa teriak hentikan operasional taksi online, tapi solusinya tak ada,” katanya.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Organda Batam, Hardi Syam Harun. Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah daerah untuk menghentikan operasional taksi online di Batam merupakan kebijakan yang sangat keliru dan asal-asalan.

“Transportasi online tak bisa dilarang, harus tetap jalan karena sudah memiliki aturan hukum yang jelas dari pusat yakni Permenhub Nomor 108,” katanya.

Seharusnya, kata dia, pemerintah daerah yang harus lebih proaktif. Bukan seperti saat ini terkesan pasif dalam menyikapi dan secepatnya memproses perizinan agar keberadaan taksi online itu memiliki kekuatan hukum yang kuat.

“Jangan setelah ada gejolak dan tuntutan dari ribuan pengemudi taksi online, baru pemerintah bekerja dan proaktif,” ujar Hardi.

Hardi meminta agar pemerintah daerah segera mengeluarkan perizinan ke badan usaha yang berkasnya lengkap sebagai wadah taksi online di Batam. “Itu baru solusi. Soal penentuan kuota, sebenarnya dilakukan paling lama dua hari sudah ketemu itu kuota,” terang Hardi.

Rugikan Masyarakat

Ketua Umum Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik (LP3) Batam, Irsafin, juga menyoroti larangan operasional taksi online di Kota Batam. Meski kebijakan tersebut bersifat sementara, Irsafin berpendapat hal tersebut tetap berpotensi merugikan masyarakat.

“Tak hanya masyarakat, wisatawan dirugikan. Mereka yang biasa pakai taksi online, sekarang tak ada pilihan,” katanya, Kamis (18/1).

Padahal sejak berkembangnya bisnis kebutuhan transportasi berbasis digital (online) ini memberikan kemudahan bagi masyarakat. Bukan saja dari sisi harga yang terjangkau, melainkan pada aspek keamanan dan kenyaman online tak mereka dapatkan di taksi konvensional.

“Selain itu taksi online juga sangat mudah diakses. Konsumen hanya tinggal memesan angkutan lewat aplikasi, layanan siap mengantar kemana pun sesuai tujuan. Kalau ini dilarang, jelas sebuah langkah mundur,” beber Irsafin.

Diakui dia, pemerintah daerah harus mampu melihat ke depan. Batam sebagai gerbang pintu masuk wisatawan harus mampu menyediakan dan menjamin ketersedian transportasi yang aman dan nyaman.

Ia menambahkan, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini ialah menata ulang taksi di Batam. Pemerintah daerah harus mulai berpikir bagaimana mengelola transportasi darat, misalnya melalui BUMD. “Siapkan perangkatnya. Karena bagaimana pun kemajuan zaman akan transportasi online ini tidak bisa dielakan. Bahkan pusat pun sudah membuat aturannya melalui Permenhub 108,” beber Irsafin lagi.

Selain itu, ia menilai kepala Dishub haruslah diisi oleh orang yang kapabel, mengerti bagaimana sistem tranportasi. “Kalau memang dirasa gak ada SDM, bisa minta ke kementerian,” sambung Irsafin.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura curiga peraturan gubernur yang menjadi turunan Permenhub 108 sengaja ditunda dan terkesan mengulur-ngulur waktu. Padahal, kata dia, sudah lebih tiga bulan sejak rapat dengar perndapat di komisi III, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Perhubungan mengaku akan segera membuat regulasi yang mengatur kuota dari taksi online.

“Saya curiganya ada kepentingan. Kenapa ditunda-tunda dan sekarang terkesan saling lempar bola,” tegas Nyanyang.

445 Taksi Online Ditilang

Polresta Barelang menilang sebanyak 445 taksi online selama tiga bulan belakangan ini. Penilangan dilakukan karena polisi menilai, sampai saat ini belum ada izin operasional taksi online di Batam.

Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol I Putu Bayu Pati mengatakan, para pengemudi taksi online melanggar aturan yang termaktub di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. “Mereka ini melanggar pasal 304 dan 308,” katanya, Kamis (18/1).

Putu menerangkan di pasal 304 disebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau angkutan tidak sesuai dengan keperluannya dipidana penjara palng lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Sementara itu di pasal 308 diterangkan, pidana penjara paling lama dua bulan dengan denda paling banyak Rp 500 ribu. Untuk semua orang yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek atau tidak dalam trayek.

“Mereka melanggar pasal itu, makanya kami tilang. Sampai saat ini belum keluar izinnya,” ucap Putu.

Putu menyoroti bahwa tarif taksi online ini masih belum ada regulasinya. Tarifnya cukup murah, bila dibandingkan tarif taksi pangkalan. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor masyarakat beralih ke online. “Lebih murah, praktis. Tapi tarifnya ini merusak pasar,” tuturnya. 

Dinas Perhubungan Provinsi Kepri tidak berbuat banyak terkait polemik operasional taksi online di Batam. Bahkan Dishub Kepri mengatakan bahwa permasalahan ini saat ini bukan di Propinsi tetapi di kementerian Kominfo. Alasannya, aplikasi yang sudah dibuat untuk taksi online di Kepri harus ditutup dulu oleh kominfo baru mendapatkan izin dari Provinsi Kepri.

 

“Kita ini bicara masalah aturan. Kalau sekarang bolanya ini sudah di kementerian. Kalau Dishub Kepri tidak pernah melarang. Sekarang ini Kementerian Kominfo harus menutup dulu sementara aplikasinya,” kata kepala dinas perhubungan Provinsi Kepri, Jamhur Ismail, Rabu (17/1).

Ia mengatakan dalam pembentukan taksi online ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Termasuk membentuk badan usaha. “Kalau selama ini kan yang datang ke kami kan perorangan. Itu tidak bisa. Harus badan usaha,” katanya.

Meski demikian, lanjut Zamhur, dalam ketentuan Peraturan Menteri perhubungan 108 disebutkan bahwa dalam taksi online bisa beroperasi setelah adanya izin dari dinas Provinsi Kepri. “Artinya aplikasi ini dibuka setelah adanya izin dari Dishub. Nah, yang ini terbalik. Aplikasi ada tapi izin tak ada. Itu tidak boleh,” katanya.

Ia berharap dalam waktu dekat kementerian kominfo bisa langsung menutup sistem atau aplikasi khusus untuk Kepri. Setelah itu izin dari Dishub Kepri akan langsung dikeluarkan, tentunya jika semua syarat sudah dipenuhi oleh badan usaha taksi online.

“Menutup aplikasi atau sistem taksi online untuk Kepri itu menurut saya tidak sulit. Kalau ini sudah selesai, maka permasalahan ini akan selesai,” katanya.

Sementara itu, Komisi III DPRD Kota Batam Werton Panggabean meminta pemerintah untuk bisa cepat menyikapi permasalahan ini. Ia berharap pemerontah bisa melobi pusat untuk cepat bergerak menyelesaikan masalah ini. “Ini harus ada keinginan yang kuat dari semua pihak. Termasuk pemerintah Kota Batam dan Pemprov Kepri untuk melobi pusat dalam menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Menunggu masalah ini selesai, ia berharap semua pihak untuk bisa menahan diri. Ia berharap tak ada lagi sweeping terhadap taksi online atau taksi konvensional. Keamanan dan kenyamanan Batam ini menjadi tanggungjawab semua pihak.

“Malu kita, kalau terus-terusan ada masalah di Batam. Apalagi sampai ada korbannya turis asing. Citra kita bisa tercoreng. Bagi turis,keaman dan kenyamanan adalah yang paling utama,” katanya.

Ia berharap jika ada pihak yang melakukan pelanggaran di jalanan, segera di koordinasikan ke pihak kepolisian.

“Pihak kepolisianlah yang paling berhak untuk itu. Jangan ada persekusi atau intimidasi dari pihak si A ke pihak si B, dan sebaliknya. Kita semua bersaudara. Sama-sama cari makan untuk keluarga,” katanya.

(http://batampos.co.id/2018/01/17/taksi-online-belum-bisa-beroperasi-di-batam/)

Provinsi Kepri terus melakukan lobi ke pusat agar segera bisa memungut uang labuh jangkar yang tidak diserahkan oleh Kemenhub. Diharapkan dalam triwulan pertama akan terbit PP yang mengatur kewenangan mereka untuk memungut uang labuh jangkar tersebut.

 

“Kami terakhir ke pusat tanggal 28 Desember lalu. Dan memang ada sedikit angin segar. Ada indikasi akan terbitnya PP. Ini yang selalu diminta oleh Kemenhub,” kata kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Jamhur Ismail, Rabu (17/1).

Padahal menurutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sudah jelas arahnya.

“Di sana disebutkan mengenai pembagian kewenangan urusan pemerintahan dan kewenangan pengelolaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” katanya.

Jadi untuk sementara, pihak Pemprov kepri hanya bisa menonton semua uang labuh jangkar diambil Kemenhub yang selalu berpedoman kepada PP nomor 15 tahun 2016 tentang PNBP.

“Ya kami tidak pungut sekarang ini. Tapi saya berharap triwulan satu ini PP sudah ada. Dan bisa kita langsung bekerja,” katanya.

Menurutnya, potensi PAD dari labuh jangkar ini sangat besar. Dan tentunya bisa mendongkrak APBD Kepri.

“Kami berharap semua pihak untuk bisa mendorong. Potensinya sangat luar biasa,” katanya.

Sementara komisi II DPRD Provinsi Kepri Onward Siahaan juga mengaku heran kenapa pusat masih terus memungut labuh jangkar di jarak 0-12 mil. Padahal undang-undang pemerintahan daerah sudah jelas mengaturnya. Ia berharap Peraturan pemerintah bisa segera keluar sehingga Dishub bisa lebih leluasa untuk memungut labuh jangkar tersebut.

“Ini sangat penting untuk Kepri. Potensinya sangat besar. Kalau saya bilang ratusan miliar. Ini harus dioptimalkan,” katanya.

Menurutnya, UU no 23 tahun 2014 memang sudah sangat jelas membagi kewenangan pengelolaan antara pusat dan daerah. Ia berharap pihak dari Kemenhub untuk tidak lagi memungut di area 0-12 mil.

“Tetapi menunggu kebijakan terkait ini, SDM harus disiapkan. Jangan nanti sudah bisa memungut, tetapi SDM tidak mumpuni,” katanya.

Beberapa bulan lalu, provinsi Kepri juga sudah bertemu dengan kementerian keuangan. Juga untuk meminta agar ada aturan yang jelas mengenai pembagian kewenangan tersebut. Di mana paska lepas dari BP Batam, Pemprov tidak dibweikan wewenang untuk memungut.

(http://batampos.co.id/2018/01/18/kepri-belum-bisa-pungut-labuh-jangkar/)

Satuan Reskrim Polrestabes Bandung menangkap tiga orang pelaku jambret yang kerap menyasar pelajar dan juga masyarakat di Kota Bandung.

Tiga pelaku yang diamankan diantaranya, Wawan Gunawan (23) yang berperan sebagai eksekutor, Suherman (23) pemilik kendaraan yang kerap digunakan untuk beraksi serta berperan sebagai joki, dan IR (15) yang berperan sebagai joki.

"Satu diantaranya yakni pelaku Wawan, kita berikan tindakan tegas dan terukur karena membahayakan anggota dan melakukan perlawanan saat akan diamankan," terang Kapolrestabes Bandung, Kombes Hendro Pandowo, saat ungkap kasus di Mapolrestabes Bandung, Rabu (17/1/2018).

Hendro mengungkapkan, diamankan ketiga pelaku, berawal dari adanya laporan aksi jambret pada tanggal 3 Januari 2018, yang dimana aksi kawanan ini, terekam cctv dan beredar serta menjadi viral di media sosial.

 

 

Polisi pun melakukan penyelidikan, terkait kasus tersebut. Alhasil tim yang langsung di pimpin Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, berhasil menangkap ketiga pelaku, berikut berapa barang bukti yang diamankan diantara, motor, ponsel hasil jambret dan satu helm.

Dari penyelidikan sementara, ketiga pelaku kerap melakukan aksi jambret di kota Bandung. Setidaknya ketiganya sudah 50 kali beraksi melakukan aksi penjambretan, dengan modus pepet jambret.

"Sekali saya tegaskan dan instruksikan, untuk tembak di tempat bagi para pelaku, yang membahayakan dan meresahkan masyarakat," tandasnya.

Sementara itu, Wawan yang merupakan otak komplotan jambret itu, menyebutkan, ia bersama dua rekan lainnya, kerap menyasar pelajar juga kaum wanita dalam melancarkan aksinya.

"Biasanya pelajar, yang diambil hp-nya," ujar ayah satu anak itu.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/01/17/525/1846260/jambret-pelajar-wawan-ambruk-ditembak-polisi)

Kapal milik pangkalan TNI Angkatan Laut (lanal) Batam menabrak speedboat penyelundup sabu dari Sei Renggit, Malaysia, Selasa (16/1) dini hari. Sehabis menabrak speedboat itu, anggota Lanal melakukan pengecekan.

 

“Sudah tidak ada ditemukan orang lagi. Kami mengira saat kejar-kejaran itu mereka terjun ke laut,” Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Batam Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan, Selasa (16/1).

Dari penuturan Iwan,kronologis kejadian ini bermula dari informasi intelijen yang didapat oleh pihak TNI AL. Informasi itu menyebutkan akan ada pengantaran narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Malaysia ke Batam. Berdasarkan informasi ini, Lanal Batam meningkatkan patroli.

“Dalam seminggu belakangan, kapal kami terus patroli di sekitar perairan Nongsa,” ucapnya.

Sehari sebelum aksi kejar-kejaran ini. Iwan menyebutkan intelijen TNI AL menginfokan dalam waktu dekat pengiriman narkoba akan dilakukan.

“Anggota kami siagakan,” ujarnya.

Ternyata info itu benar. Selasa (16/1) Kapal Lanal Batam melihat speedboat yang melaju tidak cukup kencang. Tapi ada bagian speedboat itu yang membuat pihak TNI AL curiga.

“Haluannya berbentuk tak biasa. Dan speedboat di sini tak ada bentuknya seperti itu, sedikit memanjang. Anggota langsung tahu itu buatan Malaysia,” tuturnya.

Iwan mengatakan anggotanya meminta speedboat itu berhenti. Tapi peringatan dari anggota Lanal Batam, tidak digubris oleh dua orang yang berada di speedboat itu.

“Malah kabur, kami kejar. Aksi kejar-kejaran berakhir, dengan tabrak bagian buritan kapalnya. Mesinnya pecah, kapal berhenti, tapi orangnya sudah tidak ada,” ungkapnya.

Tidak hanya dua orang yang memiliki ciri berperawakan seperti keturunan India. Narkoba yang dibawa oleh dua orang ini juga ikut hilang. Pihak Lanal melakukan penelusuran di sekitar lokasi.

“Tapi pagi harinya kami mendapatkan informasi. Satpam Palm Spring menemukan steroform yang sama dengan di speedboat kami amankan itu. Kami cek ternyata isinya narkoba,” ucapnya.

Sebelum narkoba ini ditemukan di Palm Spring Hole 9, Iwan mengatakan masyarakat sekitar sana melihat dua laki-laki memiliki perawakan seperti orang keturunan India.

“Orang ini tidak main golf, juga tidak menginap di Palm Spring. Kecurigaan kami, dua orang inilah yang kami cari dini hari tadi,” ujarnya.

Karena narkoba yang ditemukan sudah berada di darat. Iwan mengatakan temuan satpam Palm Spring ini diserahkan ke Polresta Barelang.

“Saya koordinasikan dengan teman angkatan satu letting saya di Polresta, Kapolresta Barelang, Pak Hengki,” tuturnya.

Iwan mengatakan pihaknya telah mengirimkan dua anggotanya, yang ikut dalam aksi kejar-kejaran itu. Terkait jumlah pastinya narkoba itu, Iwan mengatakan kurang mengetahuinya. Karena sudah berada di tangan pihak kepolisian.

“Tapi dari info awal masuk ke kami, ada sekitar 3-5 kg sabu,” ucapnya.

Dari informasi diterima Iwan. Bandar sabu asal Malaysia, mulai mengurangi ketergantungan menggunakan kurir asal Indonesia.

“Mereka ini sudah mulai beralih memberdayakan orang-orang mereka. Agar kesuksesan tingkat pengiriman barang haram ini semakin besar,” ucapnya.

Tidak ingin kecologan. Iwan mengatakan pihaknya akan lebih meningkatkan patroli di perairan Batam. Selain itu informasi intelijen akan lebih ditingkatkan juga.

“Kami bergerak, berawal dari informasi agen di lapangan. Kamis udah punya satgas narkoba, yang konsen memberantas penyelundupan narkoba,” pungkasnya. 

(http://batampos.co.id/2018/01/17/kapal-tni-al-tabrak-speedboat-penyelundup-sabu-di-perairan-batam/)

Kepala Bidang (Kabid) Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Batam (BC) Batam, Sulaiman menegaskan, tahun ini jenis penyelundupan yang akan tetap marak dan menjadi favorit penyelundup adalah penyelundupan ballpress atau barang-barang bekas serta elektronik utamanya ponsel atau produk black market.

 

“Dua jenis komoditi itu yang akan tetap marak tahun ini. Karena apa? Ya karena dua barang tersebut yakni barang seken serta ponsel dan barang elektronik lainnya masih sangat tinggi diminati masyarakat Batam. Sebab, dari segi harga, memang jauh lebihmurah dibandingkan produk yang resmi,” ujar Sulaiman.

Sementara terkait penyelundupan narkoba, Sulaiman menegaskan hal itu tak bisa diprediksi. Namun terkait pola penyelundupan di Batam, Sulaiman menegaskan pelaku tak akan frontal melakukan perlawanan ke petugas.

“Pola penyelundupan di Batam itu kalau sudah kedapatan petugas patroli, pelaku tak mau frontal menyerang petugas. Mereka lebih memilih kabur meninggalkan kapal serta barang selundupannya. Itu yang membedakan dengan penyelundup di luar Batam, seperti di Tanjungbalai Asahan,” terang Sulaiman.

(http://batampos.co.id/2018/01/17/2018-potensi-penyelundupan-elektronik-masih-akan-mendominasi/)

Ratusan warga dari Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menghadang dan menurunkan secara paksa pupuk jenis urea bersubsidi dari truk pengangkut pada Selasa sekitar pukul 11.00 WITA.

Kepala Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Bima, Irfan, yang dihubungi dari Mataram, mengakui adanya penurunan dan pembelian secara paksa pupuk bersubsidi oleh warga di jalanan."Urea yang diangkut dari gudang distributor CV Rahmawati, itu jatah untuk petani Desa Renda, Kecamatan Belo. Tapi karena warga Desa Leu sangat butuh pupuk, mereka terpaksa menghadang truk pengangkut ketika melintas di wilayahnya," katanya seperti dilansir Antara (16/1/2018).

Ia mengatakan anggota bintara pembina desa dan bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat serta sejumlah anggota satuan polisi pamong praja yang hadir pada saat kejadian tidak bisa berbuat banyak karena jumlah warga yang mencapai ratusan orang.

 

Aparat keamanan meminta warga agar pupuk yang diturunkan jangan dulu dibawa kerumahnya sebelum dihitung dan dibayar sesuai jumlahnya.

Lebih lanjut, Irfan menyebutkan jumlah urea yang diturunkan dari atas truk sebanyak 200 zak. Seluruhnya dibayar secara tunai oleh warga kepada pedagang pengecer yang mengawal barangnya dari gudang distributor.

"Setelah membayar, warga kembali ke rumah masing-masing dengan tertib. Namun mereka terlebih dahulu mendapatkan pemahaman dari aparat keamanan agar tidak mengulangi tindakannya lagi," ujarnya.

Menurut dia, tindakan penurunan dan pembelian pupuk secara paksa di jalanan sudah terjadi beberapa kali, yakni di Kecamatan Sape, Labu, dan Bolo.

Hal itu disebabkan petani sedang dalam kondisi membutuhkan pupuk untuk tanaman padi, bawang dan jagung. Pada satu sisi, jumlah pasokan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Irfan menambahkan kebutuhan petani akan urea pada Januari 2018 hampir merata di seluruh Bima dengan jenis tanaman yang akan dipupuk bervariasi. Misalnya, di Kecamatan Sape dan Lambu, untuk kebutuhan bawang, sedangkan di kecamatan lain untuk padi dan jagung.

"Kondisi tersebut menyebabkan ada petani yang terpaksa melakukan penghadangan dan mengambil jatah pupuk untuk desa lain. Dampaknya, petani lain protes dan hampir terjadi konflik antardesa di salah satu kecamatan," katanya.

Situasi tersebut, lanjut dia, menjadi perhatian dan skala prioritas utama Pemkab Bima. Bahkan, Bupati Indah Putri Dhamayanti, dalam waktu dekat akan memanggil seluruh distributor untuk membahas kebutuhan dan ketersediaan pupuk bersubsidi.

"Kesbangpolinmas juga terus berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian selaku kuasa dalam hal pengaturan pupuk bersubsidi bersama distributor,"pungkasnya.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/01/16/340/1845706/ratusan-warga-hadang-truk-pengangkut-pupuk-bersubsidi)

Museum Bahari di Jalan Pasar Ikan, Jakarta Utara terbakar pagi tadi, Selasa (16/1/2018). Cagar budaya itu ternyata kerap mengalami korsleting listrik sebelum dilalap si jago merah.

"Kita memang mengalami beberapa kali (korsleting listrik), terutama lampu yang korslet," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Bahari, Husnizon Nizar di lokasi, Selasa (16/1/2018)

Pihaknya sudah menganggarkan perbaikan instalasi kabel yang ada di museum Tahun 2018. Namun pria yang akrab disapa Sonny itu tak menyebut berapa besaran biaya yang digelontorkan.

Sonny menerangkan, titik api pertama berasal dari Gedung C yang berada di sisi utara bangunan. Saat itu, petugas kebersihan yang bertugas di sana sudah melakukan upaya pemadaman, tapi api menjalar ke bangunan lainnya karena embusan angin kencang.

 

"Sudah berusaha memadamkan api, tapi karena asap makin tebal kita tidak sanggup memadamkannya," terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, lantai 1 Gedung C itu berisi miniatur alat-alat navigasi laut, seperti mercusuar, rambu-rambu laut dan juga perlengkapan lainnya yang berkaitan dengan transportasi laut. Bahkan, ada miniatur perahu tradisional.

Museum Bahari Kebakaran, 16 Unit Damkar Dikerahkan

Tak hanya itu, di lantai 2 gedung itu juga terdapat ruang pameran perang Laut Jawa. Isi dari ruangan itu adalah benda-benda yang disumbangkan dari kedutaan besar yang bekerja sama dengan Museum Bahari.

"Yaitu Keduataan Amerika Serikat, Kedutaan Inggris, Keduaan Australia dan Kedutaan Belanda," kata dia.

 

 

 

(https://news.okezone.com/read/2018/01/16/338/1845683/museum-bahari-terbakar-rupanya-sering-korsleting-listrik)

Penyandang disabilitas tuna rungu berinisial DA (19), warga Desa Pleret, Kecamatan Banguntapan mengalami pelecehan seksual. Kejahatan itu terbongkar setelah orangtua korban curiga dengan apa yang dialami gadis malang itu.

Gadis difabel itu mengalami pelecehan seksual saat dibawa pelaku ke salah satu losmen di kawasan Pantai Parangtritis dan diajak berhubungan seksual layaknya suami istri oleh pelaku yang merupakan kenalannya berinisial OD, warga Kota Yogyakarta.

Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Anggaito Hadi Prabowo mengatakan, peristiwa memilukan tersebut bermula ketika korban berkenalan dengan pelaku lewat aplikasi pesan BlackBerry Messenger (BBM). Setelah kenal pertama pada Oktober 2017 lalu, hubungan keduanya semakin dekat.

Bahkan sebelumnya peristiwa nahas itu terjadi, keduanya telah bertemu sebanyak tiga kali. Kemudian pada 24 Oktober 2017 pelaku menjemput korban di sekolah untuk diajak bermain ke Pantai Parangtiris. “Awalnya ya kenalan lewat medsos,” ujarnya, seperti dikutip dari laman Solopos.com.

 

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Bantul, Bripka Kamal Mustofa menambahkan setelah lama bermain di Pantai Parangtiris, korban merasa kelelahan dan minta untuk istirahat. Melihat kondisi korban yang mulai lelah, pelaku berinisiatif menyewa losmen. Keduanya langsung masuk kamar untuk istirahat. “Di situlah kejadiannya berlangsung, di losmen,” imbuhnya.

Setelah kejadian itu korban langsung diantar kembali ke sekolahnya sekitar pukul 13.00 WIB. Hal tersebut baru diketahui ketika orangtua korban curiga melihat seragam sekolah anaknya acak-acakan. Korban akhirnya menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya bersama kawan barunya itu kepada orangtuanya.

“Korban itu tidak mengetahui jika yang dilakukan temannya itu dilarang, ia baru tahu setelah orangtuanya bertanya langsung kepada anaknya ,” ujarnya.

Pihaknya juga mengaku masih mendalami kasus dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Termasuk melakukan oleh TKP di kamar losmen tempat peristiwa terjadi.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/01/16/512/1845680/orangtua-gadis-difabel-korban-pelecehan-curiga-baju-anaknya-acak-acakan)

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Lucky Agung Binarto mengeluarkan Smart Card untuk mendukung para pebisnis dalam berinvestasi di Batam. Kartu ini rencananya akan dioperasikan akhir Januari.

 

“Ini untuk pebisnis yang suka mondar mandir khusus Batam ke Singapura. Kami memudahkan bagi pebisnis Batam ataupun Singapura dalam berinvestasi,” katanya pada Batam Pos, Senin (8/1).

Pemegang kartu ini nantinya, disebutkan Lucky tidak perlu lagi antri saat memasuki Batam. Sehingga memudahkan dan menghemat waktu para investor.

“Smart Card merupakan transisi dari PT SEZ. Dulu dikelola swasta,” ucapnya.

Namun dianggap kurang optimal dan Kemenkumham melarang pihak swasta mengelola keluar masuknya orang asing. Maka pihak Kantor Imigrasi Kelas I khusus Batam mengambil alih, agar lebih dioptimalkan.

“Proses transisi ke kami sedang berjalan,” tutur Lucky.

Karena beberapa alat untuk mengoperasikan Smart Card ini sudah mulai aus termakan usia. Pihak imigrasi saat ini sedang melakukan pembaharuan untuk seluruh alat kelengkapan untuk mengoperasikan Smart Card.

Makanya Smart Card ini baru bisa dijalankan akhir Januari ini,” ucapnya.

BP Batam menyambut baik terobosan terbaru yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam ini. Direktur Humas BP Batam Andiantono berharap program ini memberikan kemudahan berbisnis di Batam.

“Ya agar investasi meningkat. Karena kenyamanan pebisnis untuk berusaha di Batam sangat penting,” ujarnya.

Andiantono juga berharap kartu dapat dipergunakan oleh investor untuk saat akan melakukan inspeksi ke pabrik, meninjau pelatihan dan rapat di Batam.

“Ke depan smartcard ini sudah bisa mengcover berbagai tujuan bisnis.. Seperti alat rusak di pabrik kan teknisinya bisa cpt datang dengan smartcard gitu. Jadi proses produksi tidak terlalu lama terganggu,” ucapnya.

(http://batampos.co.id/2018/01/09/akhir-januari-imigrasi-operasikan-smart-card/)

Asyik di Facebook