Mar 19, 2019 Last Updated 10:33 AM, Mar 19, 2019
Nasional

Nasional (566)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengagendakan sidang perkara dugaan merintangi penyidikan mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro‎ dengan terdakwa Lucas, pada hari ini. Agenda persidangan yakni, pembacaan putusan sela.

Lucas meyakini bahwa hakim yang menyidangkan perkaranya akan mengabulkan eksepsi atau nota keberatan yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Lucas mengklaim bahwa dirinya bukan pelaku korupsi.

"Saya sangat yakin karena saya bukan orang yang melakukan korupsi, bukan orang yang melakukan penyuapan, bukan orang yang disebut sebagai penyelenggara negara, saya kok diadili di Tipikor," kata Lucas di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).

Lucas mengaku heran dengan dakwaan yang disusun oleh tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, sambungnya, banyak tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

 

"Kami mengajukan eksepsi mengajukan nota keberatan itu sifatnya kamu mengajukan dengan keyakinan yang tinggi. Kami ajukan fakta-fakta yang sebenarnya. Tujuannya untuk mencapai keadilan. Keadilan apa, bahwa menurut kami bukan kewenangan pengadilan Tipikor," terangnya.

Lucas

Lucas juga mempermasalahkan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang didakwakan KPK terhadap dirinya. Menurut Lucas, Pasal 21 UU Tipikor bukan kewenangan penyidik KPK.

"Pasal 21 yang kami maksud itu seharusnya bukan kewenangan penyidik KPK, bukan kewenangan pengadilan Tipikor, karena itu merupakan tindak pidana lain bukan Tipikor. Sesuai dengan rumusan dalam panduan UU Tipikor sudah jelas," jelasnya.

Dalam perkara ini, Advokat Lucas didakwa bersama-sama dengan Dina Soraya telah merintangi penyidikan mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro. Lucas diduga menyarankan Eddy Sindoro selaku tersangka untuk tidak kembali ke Indonesia.

Jaksa KPK juga mendakwa Lucas membantu mengupayakan agar Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi. Hal itu dilakukan Lucas untuk menghindari tindakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Eddy Sindoro.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/11/29/337/1984488/hadapi-putusan-sela-lucas-yakin-hakim-kabulkan-eksepsinya)

Polda Metro Jaya menolak mentah-mentah laporan komunitas Jokowi Mania (Joman) terhadap pimpinan Pondok Pesantren Tajul Alawiyyin, Habib Bahar bin Ali bin Sumayt atau yang akrab dipanggil Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar sebelumnya dilaporkan lantaran materi ceramahnya dinilai bermuatan ujaran kebencian (hate speech) dan menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Barang buktinya kurang, harus diperbaiki. Saya cuma bawa flashdisk, polisi minta ada bukti screenshot dan sebagainya," kata Ketua DPD Joman DKI Jakarta, Rahmat kepada wartawan, Kamis (29/11/2018).

Pada hari yang sama, tim Joman lainnya membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan tersebut diterima dengan nomor registrasi LP/B/1551/XI/2018/Bareskrim tetanggal 28 November 2018 dengan pelapor La Kamarudin.

La Kamarudin menganggap Habib Bahar telah melakukan kejahatan terhadap penguasa umum, kejahatan tentang diskriminasi ras dan etnis, serta ujaran kebencian (hate speech).

 

Bahar bin Smith

Adapun pidato Habib Bahar bin Smith yang dipersoalkan adalah saat acara peringatan Maulid Nabi pada 17 November 2018 lalu di kawasan Batu Ceper, Tangerang. Dalam video berdurasi 60 detik itu Habib Bahar dianggap menghina karena menyebut Jokowi sebagai banci.

Habib Bahar terancam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP juncto Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 KUHP, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2).

 

(https://news.okezone.com/read/2018/11/29/337/1984503/barang-bukti-kurang-polisi-tolak-laporan-terhadap-habib-bahar-bin-smith)

Kementerian Agama (Kemenag) memproyeksikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2019 sebesar USD2.675 atau setara dengan Rp38,7 juta dengan kurs rupiah (Rp14.473/USD1).

Dibandingkan 2018, terjadi kenaikan sebesar USD43 karena pada tahun lalu dipatok sebesar USD2.632. Meski selisih kenaikannya hanya USD43 atau sekitar Rp622.422, namun karena terjadi kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, secara nominal kenaikan rupiah cukup signifikan karena pada BPIH yang ditetapkan pada Maret 2018 pemerintah hanya mematok sebesar USD2.632 atau setara Rp35,2 juta/jamaah dengan kurs rupiah saat ditetapkan hanya sekitar Rp13.388/USD1.

Sementara pada saat pelaksanaan haji kurs rupiah naik hingga tembus angka sekitar Rp15.000/USD1. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, ada setidaknya tiga variabel yang membuat biaya haji tahun depan meningkat.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (foto: Okezone)

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (foto: Okezone) 

 

 

Pertama, terkait dengan biaya pesawat udara baik biaya sewa maupun avtur. Kedua, kenaikan biaya transportasi darat dari Mekkah ke Madinah maupun Jeddah dan sebaliknya.

“Pemerintah (Arab Saudi) secara resmi menaikkan harga karena mereka ingin meremajakan bus-bus yang digunakan oleh jamaah kita. Ketiga, ada upaya kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah kita, khususnya di Arafah,” sebut Menag di sela rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menag menuturkan, sebagai upaya perbaikan layanan, nanti tenda-tenda di Arafah akan dilengkapi dengan penyejuk udara (AC) sehingga membutuhkan tambahan biaya sekitar 50 Saudi Arabia Riyal (SAR).

“Itu lalu kemudian menyebabkan (kenaikan anggaran). Jadi sebenarnya kenaikannya riilnya itu bisa sampai USD143 atau USD148, tapi lalu kemudian kita mencoba menyeimbangkan dengan indirect cost-nya sehingga kenaikan yang harus dibayar oleh jamaah itu hanya USD43,” katanya.

Namun, menurut Menag, kenaikan tersebut masih dalam taraf usulan pemerintah dalam pembicaraan pendahuluan yang akan dibahas lebih dalam dengan Tim Panitia Kerja (Panja) DPR.

“Tentu di sana akan sangat dinamis, sampai lalu kemudian kita bisa menyepakati berapa biaya haji yang paling rasional untuk 2019,” tuturnya.

Selain mengenai besaran BPIH 2019, Menang juga mengusulkan skema pembayaran dengan menggunakan mata uang dolar AS (USD). Alasannya, lebih dari 95 persen pembayaran penyelenggaraan haji dilakukan dengan mata uang asing yakni USD dan SAR.

Sementara penggunaan mata uang rupiah tidak sampai 5 persen. “Kedua, fluktuasi perubahan kurs mata uang rupiah terhadap USD maupun SAR senantiasa mengalami perubahan,” katanya.

Menurut Lukman, akan lebih aman penetapan biaya haji itu dengan menggunakan USD sehingga pelunasan biaya terkait selisih yang harus dibayarkan jamaah dari setoran awal yang sudah mereka bayarkan tinggal dihitung berdasarkan nilai kurs rupiah saat pembayaran atau pelunasan dilakukan. Skema pembayaran seperti ini, menurut Menag, tidak ada pihak yang dirugikan.

“Kami menganalogikan dengan membeli barang-barang impor, alat-alat elektronik kendaraan bermotor. Itu kan barangnya boleh jadi sama, tapi harganya dari sisi rupiah bisa beda-beda karena nilai kurs beda,” tuturnya.

Pada pelaksanaan haji 2018, pemerintah harus menyiapkan anggaran safeguarding sebesar Rp580 miliar karena ada kenaikan nilai tukar rupiah terhadap USD. Dari jumlah itu, anggaran yang digunakan sebesar Rp304 miliar.

Sementara surplus anggaran total mencapai Rp746 miliar. “Konsekuensi (2018) menggunakan rupiah pada saat ditetapkan dan pada saat pelaksanaan, (ketika) mata uang rupiah melemah terhadap USD sehingga (pemerintah) harus membayar selisih dari safeguarding cukup besar sampai Rp500 miliar. Karena itu, sebaiknya kita tidak mengulang,” katanya.

Menag memaparkan, pembahasan BPIH masih akan dibahas lebih lanjut dengan DPR. Pada akhir Januari 2019 nanti diharapkan besaran finalnya sudah bisa ditetapkan. “Jadi kita berharap selama Desember ini bisa secara intensif dilakukan pembahasan sehingga memasuki pertengahan Januari karena DPR akan reses, mudah-mudahan sebelum reses ini bisa ditetapkan,” katanya.

Mengenai kuota jamaah haji, Lukman mengatakan bahwa tidak ada perubahan dari 2018 yakni sebesar 221.000 jamaah, yang terdiri atas 204.000 jamaah haji reguler dan 17.000 untuk haji khusus.

Menurutnya, pemerintah memang tidak mengajukan penambahan kuota haji selama sarana dan prasarana di Mina belum ditingkatkan dengan baik. Hal itu lantaran kondisi tenda dan toilet seperti masukan dari anggota dewan yang sangat dikeluhkan karena tingkat kepadatan tenda itu luar biasa.

“Toilet juga begitu terbatas jumlahnya sehingga tanpa didahului dengan penambahan sarana dan prasarana ini, menambah kuota jamaah bisa mengakibatkan tragedi kemanusiaan dan mengancam semua keselamatan jiwa kita,” urainya.

 

Dilepas Menag Lukman, Seluruh Jamaah Haji Indonesia Resmi Tinggalkan Arab Saudi

“Itu yang harus kita kaji. Kalau tadi kan hitung-hitungannya diban ding tahun lalu hanya 43 dolar saja bedanya. Kalau begitu bagaimana tata cara kelolanya agar fluktuasinya tidak terlalu besar maka menetapkan besaran mata rupiah ke dolar itu harus hati-hati. Nanti panja akan jeli membahas itu semua,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, usulan penggunaan mata uang USD dalam pembayaran ibadah haji bisa dimaklumi karena berdasarkan pengalaman pelaksanaan haji 2018, pemerintah harus mengalokasikan anggaran talangan yang cukup besar akibat fluktuasi nilai tukar rupiah ter hadap dolar AS.

“Dana safeguarding yang kita pakai (2018) itu hampir mencapai Rp600 miliar karena perubahan fluktuasi dan nilai mata rupiah kepada dolar. Jadi kita seolah-olah memberikan kepastian dana haji, tapi di satu sisi kita harus menyiapkan anggaran yang lebih besar,” katanya.

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, hal yang paling penting adalah bagaimana tata cara pengelolaan dana jamaah yang disetorkan kepada pemerintah.

 

 

Tiga instansi pelayanan publik pemerintah Kabupaten Badung, Bali meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penghargaan tersebut diberikan karena ketiga instansi itu dinilai sangat baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di Kabupaten Badung, Bali.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengatakan, ketiga instansi yang mendapat nilai A atau sangat baik itu didapat oleh tiga instansi yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rumah Sakit Umum Daerah, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung, Bali.

"Jadi ketiga instansi teknis kami yang telah dinilai baik oleh Kemenpan RB sudah mendapat nilai tertinggi dan ini sekaligus ketiganya, sehingga kita sudah dikatakan mampu memberikan pelayanan terbaik. Di antara daerah kabupaten kota yang ada dan ini hanya didapat 11 daerah kabupaten, untuk itu saya ucap puji sukur," kata Suiasa usai menerima penghargaan di Balai Kartini, Selasa, (27/11/3018).

Suiasa menuturkan, penghargaan yang diperolehnya itu merupakan hasil dari kerja keras seluruh elemen yang terlibat mulai dari pihak swasta dan juga termasuk masyarakat yang bahu membahu memberikan kontribusi untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai bentuk mewujudkan clean government dan good government.

 

"Maka ini menjadi pemantik kami ke depan untuk selalu menjaga mengawal pelayanan publik adalah satu kebutuhan mutlak yang harus diterima masyarakat dengan sebaik-baiknya, karena salah satu faktor dan indikator kita yang menunjukkan masyarkaat maju dan sejahtera itu sendiri salah satunya adalah memberikan pelayanan publik yang prima dan optimal," paparnya.

Dengan penghargaan ini dirinya mengapresiasi atas capaian ketiga intansinya tersebut. Menurut Suiasa, apa yang sudah dikerjakan bukan suatu pekerjaan yang mudah. Banyak proses panjang yang harus dilalui dan dengan penuh tanggung jawab, didukung segala kebijakan pimpinan diharapkan dapat menjadi contoh buat perangkat daerah lainnya dengan memberikan pelayanan publik di Kabupaten Badung dengan baik.

"Kita harus pertahankan dan tingkatkan, satu adalah jaga komitmen, dua integritas, tiga konsistensi, keempat kebersamaan dan kegotong royongan itu yang terpenting buat kita kalau hal itu tidak dapat kita lakukan maka menjadi satu hal keniscayaan jadi harus bisa dipertahankan hal itu," tambahnya.

"Kita tidak pernah henti-hentinya untuk mengikuti perkembangan inovasi kreativitas yang terbarukan, karena di zaman sekarang harus diisi inovasi jadi setiap tahun ada peradaban, dan komponen empat hal itu akan selalu menjadi dasar kita," tukasnya.

Adapun penghargaan yang diberikan Kemenpan RB itu diberikan kepada 11 kepala daerah karena dinilai telah berhasil membina pelayanan publik di wilayahnya sehingga tiga unit pelayanan publik yang dievaluasi itu meraih predikat A atau sangat baik.

Tiga unit pelayanan publik dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Sementara Ke-11 kepala daerah dimaksud adalah Wali Kota Banda Aceh, Wali Kota Palembang, Wali Kota Bandung, Wali Kota Semarang, Wali Kota Yogyakarta, Wali Kota Makassar, Bupati Cilacap, Bupati Bantul, Bupati Gunung Kidul, Bupati Badung serta Bupati Kutai Kartanegara.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/11/27/337/1983423/tiga-instansi-pelayanan-publik-kabupaten-badung-raih-penghargaan-dari-kemenpan-rb)

Polri memprediksi jumlah massa yang akan menghadiri aksi reuni akbar 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2018 mendatang, tidak akan banyak, dibandingkan awal mula gerakan ini terjadi.

"Tak seramai awal gerakan ini. Saat ini sudah sangat menyusut masyarakat ikut," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/1018).

Dedi menjelaskan, jumlah massa sedikit itu lantaran, masyarakat dewasa ini sudah tidak mudah terprovokasi dengan gerakan-gerakan seperti itu. Apalagi, aksi ini hanya sebatas reuni semata.

"Masyarakat sudah sadar dan tidak mudah untuk terprovokasi," ucap Dedi.

Meskipun begitu, Dedi menekankan pihaknya tetap akan melakukan penjagaan dari kegiatan tersebut. Personel Kepolisian pun akan dikerahkan demi memastikan tidak terjadi hal yang diluar prediksi.

"Tapi polisi maksimalkan potensi yang terjadi. Polda Metro sudah sangat profesional menangani aksi seperti itu," tutur Dedi.

Alumni 212 adalah sebuah forum yang dibentuk untuk menampung orang-orang yang pernah terlibat dalam aksi Bela Islam pada Desember 2017 silam, menuntut Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk segera dipenjara.

Aksi itu digelar hingga berjilid-jilid, menjelang Pilgub DKI Jakarta, mereka menuntut agar Ahok dipenjara dengan tuduhan menistakan agama Islam memalui pidatonya di Kepulauan Seribu yang menyadur surah Al-Maidah ayat 51.

Sementara itu, Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'rif mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan menjelang reuni akbar 212 di Monas, seperti melakukan perizinan ke pihak Kepolisian ataunpun Pemprov DKI.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/11/27/337/1983442/polri-prediksi-jumlah-massa-reuni-212-sedikit)

 Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp8.717.505.494 oleh Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gratifikasi senilai Rp8,7 miliar itu diterima Irwandi Yusuf dalam kurun waktu setahun dari 2017 sampai 2018.

"Terdakwa menerima hadiah berupa uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp8,7 miliar yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Jaksa KPK Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan untu Irwandi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018). 

Irwandi mulai menerima gratifikasi pada November 2017 sampai ‎Mei 2018 dari rekening atas nama Muklis di tabungan Bank Mandiri. Total uang yang diberikan Muklis kepada Irwandi dalam kurun waktu enam bulan sebesar Rp4.4 miliar.

Irwandi

Kemudian, Irwandi menerima juga uang melalui Fenny Steffy ‎Burase sebesar Rp568 juta sejak Oktober 2017 hingga Januari 2018. Uang sebesar Rp568 juta tersebut diterima Steffy dari Teuku Fadhilatul Amri atas perintah orang kepercayaannya Irwandi, Teuku Saiful Bahri.

"Bahwa sejak menerima uang yang keseluruhannya sebesar Rp8.717.505.494 atau sekitar jumlah itu, terdakwa tidak melaporkannnya kepada KPK sampai dengan batas 30 hari terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima," katanya.

Atas perbuatannya, Irwandi didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/11/26/337/1983045/irwandi-yusuf-didakwa-terima-gratifikasi-sebesar-rp8-7-miliar)

Polri memperketat pengamanan di sejumlah gereja menjelang perayaan Natal 2018. Pengamanan tersebut untuk mengantisipasi sejumlah ancaman dan teror dari kelompok-kelompok radikalisme.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, antisipasi itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat kristiani menjalankan ibadah.

"Semua tempat ibadah kami lakukan pengamanan secara maksimal dalam rangka menjamin saudara kamu umat Kristiani menjalankan ibadah dengan damai dan aman," ucap Dedi di dalam acara Forum Group Discussion (FGD) di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (26/11/2018).

 

 Polri

Dedi menuturkan, jelang Natal, seluruh potensi ancaman yang terjadi akan diantisipasi oleh Kepolisian. Oleh karena itu, lanjutnya, akan melakukan penjagaan di beberapa objek vital.

Dedi menjelaskan, objek vital tersebut melingkupi, tempat wisata, pusat-pusat keramaian dan tempat ibadah lainnya. Pengamanan tersebut akan melibatkan personel gabungan dari TNI-Polri serta instansi lainnya yang terlibat.

"Baik tempat ibadah, kemudian tempat keramaian dan tempat wisata semuanya masuk dalam pantauan pengamanan dari aparat kepolisian kemudian nanti dibantu TNI, dibantu dengan Kemenhub dan Pemda," papar Dedi.

Kendati begitu, Dedi belum bisa merinci jumlah personel yang akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan di sejumlah tempat objek vital.

"Nanti langsung disampaikan Kapolri dan memimpin kepada seluruh Kapolda dalam rangka fokus mengamankan kegiatan masyarakat di akhir tahun," tutur Dedi.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/11/26/337/1983062/berikan-rasa-aman-penjagaan-gereja-diperketat-jelang-perayaan-natal)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengingatkan semua pihak untuk terus menjaga, merawat dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pesan itu disampaikan di mana saja dia berpidato. Tak kecuali saat bertandang ke Kabupaten Merauke, Papua.

Di sela kunjungan kerja ke kabupaten paling timur Indonesia itu, Jokowi Salat Jumat di Masjid Raya Al-Aqsha, Meurauke. Di hadapan para jamaah, dia berpesan untuk menjaga aset bangsa Indonesia paling berharga yakni persatuan dan kesatuan.

Indonesia, kata Jokowi, adalah bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 263 juta jiwa. Indonesia juga negara yang beragam mulai suku, agama, bahasa, dan tradisi.

 

Presiden Jokowi berceramah usai Salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, Merauke (Biro Pers Setpres)

"Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak, marilah kita menjaga supaya kita merawat, supaya kita memelihara persaudaraan kita, ukhuwah islamiyah kita, ukhuwah wathaniyah kita, karena aset terbesar bangsa kita adalah persatuan dan kerukunan, tidak ada yang lain," ujar Jokowi, Jumat (16/11/2018).

Ia pun berharap pesta demokrasi yang rutin digelar seperti pemilihan bupati, walikota, gubernur, ataupun pemilihan presiden tidak lantas membuat persatuan bangsa terkoyak. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi adalah hal yang biasa.

 

"Jangan sampai antarkampung berantam gara-gara pilihan bupati, jangan sampai di majelis taklim (karena) beda pilihan presiden tidak saling menyapa. Ini adalah sebuah kesalahan besar," tuturnya.

 

Turut bersama Presiden pada saat salat Jumat ini antara lain, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/11/16/337/1978731/salat-jumat-di-merauke-jokowi-mari-kita-jaga-ukhuwah-islamiyah)

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Rumah Sakit (RS) Polri kembali menidentifikasi terhadap tiga korban Lion Air JT-610 yang jatuh di Perairan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Hasil tersebut didapatkan setelah melakukan pencocokan data postmortem, antemortem. Setelah itu, tim DVI langsung melakukan sidang rekonsiliasi hari ini, Kamis (15/11/2018).

"Sidang rekonsiliasi hari ini DVI berhasil mengidentifikasi 3 korban penumpang Lion Air," kata Kepala Bidang DVI Mabes Polri Kombes Lisda Cancer di RS Polri, Jakarta Timur, Kamis (15/11/2018).

Dengan adanya hasil identifikasi jenazah korban Lion Air hari ini, tim DVI Polri telah mengidentifikasi sebanyak 92 korban. Terdiri dari, 67 berjenis kelamin laki-laki dan 25 perempuan.

 

Lion Air

Adapun identitas ketiga korban yang telah diidentifikasi adalah:

1. Muhammad Syafi'i, laki-laki, 45 tahun, melalui pemeriksaan DNA.

2. Naqiya Azmi, perempuan, 19 tahun, melalui pemeriksaan DNA.

3. Maria Ulfah, perempuan, 36 tahun, melalui pemeriksaan DNA.

Sementara itu, untuk jumlah antemortem, tim DVI Polri telah menerima laporan sebanyak 256. Data tersebut merupakan akumulasi yang tercatat di RS Polri dan RS Bangka Belitung (Babel).

Selain mengidentifikasi korban kecelakaan, RS Polri juga melakukan terapi terhadap 58 penyelam yang tergabung dalam proses evakuasi. Terdiri atas, penyelam dari Polairud 32 orang, Basarnas 20 orang dan relawan enam orang.

Tak hanya itu, tim DVI juga melakukan pendampimgan trauma healing kepada keluarga korban sebanyak 253. Sementara, sampai saat ini, sudah ada 195 kantong jenazah mendarat di RS Polri.

Lion Air

 

(https://news.okezone.com/read/2018/11/15/337/1978368/dvi-polri-kembali-identifikasi-3-korban-lion-air-total-jadi-92)

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputriturut berduka atas aksi pembunuhan menimpa satu keluarga di Jalan Bojong Nangka 2, RT 002 RW 07, Jatirahayu, Bekasi, Jawa Barat. Dia prihatin dengan peristiwa itu, terlebih ada anak-anak jadi korban.

"Kemarin ada peristiwa yang buat saya sangat menyedihkan. Ada satu keluarga dibunuh di Bekasi, sudah dengar?" kata Megawati saat membuka Sekolah Pembekalan Caleg PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018)

Satu keluarga yang terdiri pasangan suami istri dan dua anaknya tewas dibantai dan mayatnya ditemukan dalam rumah di Jatirahayu, Bekasi, Selasa 12 November 2018. Mereka adalah Gaban Nainggolan (38), istrinya Maya Boru Ambarita (37) lalu kedua anaknya Sarah Boru Nainggolan (9) dan Arya Nainggolan (7).

 

Megawati Soekarnoputri di sela pembukaan sekolah caleg PDIP (Bayu/Okezone)

Megawati mengecam pembunuhan tersebut dan menilai pelakunya sangat tak berperikemanusiaan.

"Saya berpikir manusia apa ya membunuh itu, dengan membunuh anaknya yang masih kecil, di mana kemanusiaan mereka? Padahal kalau bilang Pancasila ada perikemanusiaannya," ungkap Megawati.

Polisi sudah menangkap HS yang diduga pelaku pembunuhan satu keluarga tersebut. HS diamankan berdasarkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan penemuan mobil Nissan X 2.0 CTV bernomor polisi B 1075 U0K berwarna silver di Cikarang.

"HS ini kita cari karena mobil itu diparkir dikos-kosan di daerah Cikarang, kemudian kita cari, kita lidik keberadaan HS ada di mana. Kita dapat info ternyata di Garut, sehingga tim dari Polda dan Polres menuju ke Garut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/11/15/337/1978379/megawati-saya-sangat-sedih-ada-satu-keluarga-dibunuh-di-bekasi)

Asyik di Facebook