Aug 14, 2018 Last Updated 8:30 AM, Aug 6, 2018
Nasional

Nasional (465)

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi sebanyak 59 titik panas di Sumatera. Sebanyak 45 titik di antaranya menyebar di Riau.

Menyikapi hal itu, Pelaksana tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menegaskan bahwa pemerintah setempat akan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di sejumlah wilayahnya.

Terdapat dua kabupaten dengan jumlah titik panas terbanyak di Riau. Yaitu di Bengkalis dan Siak masing-masing 21 dan 14 titik. Selelebihnya menyebar di lokasi lain.

"Saat ini baru dua daerah yang menetapkan siaga darurat kebakaran lahan. Mungkin jika ada dua lagi daerah yang menetapkan status yang sama, akan kita pertimbangkan pengajuan bantuan ke pusat," tutur Arsyadjuliandi.

Lebih jauh, dia mengatakan saat ini Riau masih memiliki anggaran sekitar Rp100 miliar yang tersebar di beberapa SKPD yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kebakaran lahan.

Demi memberi jamuan terbaik bagi Putri Mahkota Thailand Maha Chakri Sirindhorn, sebuah toilet seharga USD40 ribu atau setara Rp538 juta akan dibangun di tepi Danau Yeak Laom di Provinsi Ratanakkiri, provinsi termiskin di Kamboja.

Disitat dari Independent, Senin (22/2/2016), pembangunan toilet untuk sang putri memunculkan kritik keras dari publik Kamboja sendiri. Pasalnya, toilet itu hanya akan digunakan untuk kunjungan singkat Maha Chakri selama tiga hari, untuk kemudian dihancurkan begitu saja.

“Pembangunan kamar mandi di pinggir danau itu merupakan penghinaan terhadap rakyat Kamboja. Sebagian besar masyarakat kita masih kesulitan mengakses sanitasi modern. Jumlah toilet umum di negara ini masih sangat sedikit, tetapi pemerintah menggunakan USD40 ribu semata untuk membangun toilet satu malam,” protes Andrew MacGreghor Marshall, pensiunan jurnalis Skotlandia yang banyak menulis isu konflik, politik dan kriminalitas di Asia dan Timur Tengah.

Menurutnya, dana sejumlah itu bisa dipakai untuk membangun sanitasi yang layak bagi seluruh warga desa.

Sependapat dengan Marshall, Direktur Tim Pembangunan Desa Kamboja, Channy Or mengemukakan, biaya kamar mandi Putri Sirindhorn 130 kali lebih harga pembangunan toilet umum standar di daerah.

Dikabarkan proyek kamar mandi seluas delapan meter persegi itu dikerjakan oleh perusahaan konstruksi SCG asal Thailand. Jadwal pembangunan diharapkan selesai dalam waktu 19 hari sebelum kedatangan sang tamu kehormatan.

Kuli bagunan didatangkan langsung dari Thailand, demikian juga materi bangunan diimpor dari Bangkok dengan perkiraan harga yang lebih murah.

“Bangkok boleh saja menghabiskan USD1.000 atau USD2.000 untuk mendirikan kamar mandi yang baik. Sisanya lebih baik diberikan kepada masyarakat atau untuk pembangunan desa," saran Channy Or.

Terkait polemik ini, Manajer SCG, Pursat menjelaskan isu itu tidak sepenuhnya benar. Pembangunan toilet seharga itu memang ada, tetapi bangunannya tidak akan dirubuhkan.

“Toiletnya dihilangkan, tetapi bangunan kecil itu nantinya bisa dipakai sebagai kantor. Rakyat biasa tidak bisa begitu saja menggunakan toilet khusus raja, bukan?” ujar dia.

Setelah digunakan secara pribadi oleh sang putri, yang dijadwalkan bertandang pada Senin (22/2/2016), Maha Chakri akan membuka pusat kesehatan di Ratanakkiri, mengunjungi sejumlah sekolah dasar, meresmikan sebuah lembaga teknologi baru dan bertemu dengan Raja Kamboja Norodom Sihamoni.

Sebagian TKI di perbatasan Indonesia – Malaysia masih banyak yang menggunakan jalur laut untuk ke Malaysia. Sebagian besar dari mereka mengabaikan prosedur kelengkapan dokumen untuk menjadi TKI, sehingga banyak yang ‘kucing-kucingan’ dengan polisi laut Malaysia.

“Ada yang mengendap-mengendap, warga di sini kebanyakan yang kerja anaknya saja,” kata warga di perbatasan Indonesia – Malaysia bernama Mangapara di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Rabu (17/2/2016).

Sebenarnya menurut Mangapara peraturan bagi TKI yang masuk tanpa prosedur yang benar atau ilegal sudah diperketat pihak Malaysia. Namun, ada penjaga polisi laut Malaysia di perbatasan yang bekerja sama dengan calo TKI sehingga memuluskan langkah TKI masuk ke Malaysia. Praktik itu terkadang masih ada, kata Mangapara.

“Itu main tembak (harga calo),” ungkapnya.

Namun, Mangapara menyebut sekarang sudah tidak ada praktik pencaloan untuk TKI yang berangkat secara ilegal. Akan tetapi ia tidak mengelak ketika ditanya soal praktik harga menembak dari calo.

“Calo sudah enggak ada. Kalau dulu malah ada yang bayar 2 – 3 juta sudah dapat paspor, sekarang enggak bisa. Mesti ada KTP, Akta Kelahiran. Kalau sekarang mesti ke Nunukan juga, tapi kalau dulu baru datang ke Sulawesi dapat juga (paspor),” tutur Mangapara.

“Ada juga (calo) yang dekat polisi sana. Ditelepon dulu kalau (mereka) sudah mau sampai. Nanti penjaga pura-pura pindah dari situ ke sisi lain, biar ‘aman’, tapi cuma kalau di laut adanya, di darat dia enggak punya hak,” imbuhnya.

“Biasa orang yang bawa sudah kenal polisi Malaysia. Ada juga bagiannya (uang hasil kongkalikong). Tidak tahu siapa orangnya, tapi ada orang Malaysia, tapi ada juga orang Bugis di sana yang orang sana (mayoritas TKI asal Sulawesi),” tambahnya.

Sampai sekarang menurutnya masih ada yang melakukan praktik itu karena mengeluh jarak Pulau Sebatik dengan kabupaten Nunukan yang harus ditempuh sekitar satu jam. Sementara bagi Mangapara, warga Pulau Sebatik bisa menempuh sekitar 30 menit sampai di Tawau, Malaysia.

Menurut Mangapara, kalau ke Malaysia dari Pulau Sebatik dapat ditempuh sekitar 15-30 menit dari belakang rumahnya yang telah tersedia penyewaan speedboat. Sedangkan kalau ke Nunukan dan Tarakan harus menempuh perjalanan darat sepanjang 30 menit untuk sampai pelabuhan dan menempuh 30 menit lagi menyeberang ke Nunukan. Kemudian kalau dari Nunukan ke Tarakan bisa menempuh waktu 2,5 jam menggunakan speedboat sehingga hal itu kurang efisien menurut Mangapara.

“Sekarang pemerintahnya ketat, harus ada dokumen-dokumen kalau mau masuk Malaysia. Kalau mau lengkap lagi kami harus mengeluarkan uang satu juta rupiah baru sampai di Tawau (Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan di Kabupaten Nunukan, -red). Itu pun harus ke Nunukan dulu, padahal kalau dari sini naik speedboat saja Rp 150 ribu sudah sampai Malaysia, lebih dekat lagi,” paparnya.

Mayoritas TKI yang bekerja di Malaysia sebagai buruh perkebunan sawit atau menjadi PRT. Tapi menurut Mangapara, ada warga Sebatik yang memiliki kebun pribadi dan menjual hasil sawitnya ke Malaysia.

Warga yang memiliki kebun sawit itu menjual ke pabrik di Malaysia per tonnya. Oleh pabrik swasta milik Malaysia itu warga Pulau Sebatik dibayar dengan ringgit.

Mangapara mengaku sempat menjadi petani. Ia dibayar dengan Ringgit karena semua hasil kebun milik warga tempatnya bekerja dijual ke Malaysia.

“Dulu ada perkebunan kelapa, pisang, kakao. Saya bantu-bantu sama yang punya kebun. Dibayar sama orang Indonesia pakai Ringgit. Buruh sawit juga gitu, kalau dulu mereka baru jual ke Malaysia per ton. Tergantung panennya, tapi satu tonnya dulu bisa dibayar 200 – 250 ringgit jadi 800 ribu rupiah. Dikirim ke sana karena di sini tidak ada pabrik,” pungkasnya.

Pada Minggu 14 Februari, pengadilan tinggi di Uni Emirat Arab (UEA) menjatuhkan hukuman mati kepada empat warga negaranya karena bergabung dengan ISIS.

Sebagaimana dilansir dari Middle East Online, Senin (15/2/2016) empat orang ini termasuk ke dalam 11 tersangka yang sedang menjalani persidangan karena diduga bergabung dengan kelompok daesh (ISIS).

Media cetak di UEA memaparkan bahwa 11 orang ini memang pernah melakukan perjalanan ke Suriah dan diduga selama di Suriah mereka terlibat dengan aktivitas para militan daesh.

Para tersangka juga didakwa dengan penghinaan terhadap pimpinan UEA, membantu ‘mempromosikan’ ISIS di dunia maya, dan mendanai para militan ini. Untuk para tersangka lain yang terdiri dari tiga warga UEA, satu warga Bahrain,  satu warga Mauritania dan satu warga Suriah dijatuhi hukuman penjara.

Dilaporkan, UEA memang memberikan hukuman yang keras terhadap para tersangka yang terlibat aksi terorisme. Hukuman tersebut termasuk masa penahanan yang keras bahkan memberikan hukuman mati jika memang terlibat dengan kelompok teroris.

Pada Juli 2015, UEA juga pernah mengeksekusi mati seorang perempuan warga negaranya karena membunuh seorang guru asal Amerika Serikat dengan motif berlandaskan jihad.

Pada Selasa dini hari 9 Februari 2016, gempa dengan kekuatan 6,4 skala richter (SR) mengguncang wilayah pantai di Papua Nugini tepatnya di Pulau Bougainville.

Badan Survei Geologi Amerika Serikat memaparkan gempa itu berlokasi 92 kilometer dari barat daya Paguna dan terjadi pada pukul 02.19 waktu setempat. Pusat gempa ini sendiri terjadi di 102 kilometer dari Kota Arawa yang juga berlokasi di Pulau Bougainville.

Sebagaimana dilansir dari AFP, Selasa (9/2.2016) pada awalnya Badan Survei Geologi AS melaporkan gempa tersebut memiliki kekuatan 6,7 SR namun tidak lama kemudian mereka merevisinya.

Pusat Peringatan Tsunami Pasifik di Hawaii pada halaman web resmi mereka tidak memberikan peringatan adanya tsunami akibat gempa berkekuatan 6,4 SR ini.

Dilaporkan, gempa di wilayah negara kepulauan yang berada di lempengan Pasifik Australia (membentang sepanjang 4.000 kilometer) memang kerap terjadi, karena menjadi pusat aktivitas seismik yang diakibatkan adanya gesekan lempengan tektonik.

Bintang Ega Jaya,35, berkali-kali ke kamar mandi untuk buang air kecil saat gempa 6.4 skala ritcher (SR) mengguncang Taiwan, Sabtu 6 Februari dini hari. Udara Taiwan yang menusuk membuat Ega tak tahan untuk tak ke kamar mandi.

Lantaran bolak-balik ke kamar mandi itu, Ega merasakan gempa dan berhasil keluar gedung tempat ia tinggal. “Pas mau tarik selimut, ada sesuatu yang aneh,” kata Ega dikutip dariAntara, Minggu (7/2/2016).

Pria yang sudah 14 tahun bekerja di pabrik elektronik di Tainan itu mengaku merasakan gempa sangat kencang. Saking kencangnya, Ega berteriak.

Baca Juga :

Masih Ada 120 Orang Terjebak Reruntuhan Apartemen di Taiwan

KDEI Telusuri Ada Tidaknya Korban WNI dalam Gempa Taiwan

Korban Tewas Gempa Taiwan Jadi 18 Orang, 132 Hilang

Teriakannya membangunkan tujuh TKI lain yang juga tinggal di sana serta beberapa pekerja dari negara lain. Mereka lantas keluar gedung tiga lantai di Jalan Peizhong Jie 46, Kota Tainan itu.

“Begitu turun, saya lihat jalanan beraspal retak-retak, mobil yang terparkir di pinggir jalan terlihat maju-mundur,” beber Ega.

Kengerian Ega menyaksikan bencana alam itu tak berhenti saat ia mendapat kabar sebuah apartemen 16 lantai di kota itu roboh. Sebagai salah satu anggota Satuan Tugas Tenaga Kerja Indonesia untuk wilayah Kota Tainan, Ega berupaya menghubungi rekan-rekannya.

Jelang subuh, Ega bergegas mendekati runtuhan gedung yang terletak di kawasan Yongkang. Dia mendapat kabar, tak ada WNI yang tinggal di sana.

“Alhamdulillah, sampai di sana, kami mendapatkan informasi bahwa tidak ada WNI dan TKI yang tinggal di gedung itu,” kata pria asal Desa Talun Kulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur itu.

Pihak Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, hingga Sabtu 6 Februari malam menyebut tidak ada WNI yang menjadi korban dalam kejadian itu.

“Sejauh ini, kami belum menemukan adanya WNI yang menjadi korban gempa, baik meninggal dunia maupun luka,” kata Juru bicara KDEI Taipei, Isy Karim.

Kasus positif virus zika pertama di Eropa terjadi pada ibu hamil di Spanyol. Hal ini disampaikan langsung oleh pihak Kementerian Kesehatan Negeri Matador.

Sebagaimana diwartakan BBC, Jumat (5/2/2016), perempuan hamil tersebut mengaku baru saja kembali dari Kolombia setelah dirinya divonis dokter terdampak virus yang dapat menyebabkan microcephaly.

Virus Zika disebarkan oleh nyamuk aedes aegypti, yang banyak terdapat di Amerika Tengah dan Selatan. Terutama di Brasil yang tercatat sudah mencapai 4.000 kasus sejauh ini. Selain di Negeri Samba, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), yang berbasis di DeKalb County, Georgia, Amerika Serikat sudah merilis peta penyerbaran virus yang gejalanya mirip demam berdarah itu di lebih dari 28 negara.

Menurut para pakar kesehatan Eropa, nyamuk tersebut tidak endemik di Benua Biru. Mayoritas penderita yang terinfeksi membawa virus zika sepulang melakukan perjalanan ke Benua Amerika. Kabarnya, virus ini juga sudah mewabah di Irlandia, Australia, Amerika Serikat dan Indonesia.

Kasus pertama yang merebak di AS terjadi di Texas. Sementara di Indonesia, positif menyebar di Jambi. Sepasang warga Sydney juga dilaporkan terdampak. Demikian juga yang menerpa warga negara bagian New South Wales yang baru pulang berlibur dari Kepulauan Solomon pada akhir 2015.

Keharusan Tenaga Kerja Indonesia untuk memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) manjadi masalah dan dianggap membebani TKI. Sebab selama ini meski KTKLN tak terlalu bermanfaat bagi TKI, para pekerja migran justru kesulitan untuk memperolehnya.

KTKLN atau kartu identitas pekerja merupakan syarat wajib para calon TKI atau TKI sebagai salah satu prosedur sebelum bekerja di luar negeri. Ketentuan tentang kepemilikan KTKLN didasarkan atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 62 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap TKI /Buruh Migran Indonesia wajib memiliki dokumen KTKLN. Pasal 62 ayat (2) terlampir fungsi KTKLN sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan.

Diakui Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal keberadaan KTKLN sejauh ini kurang relevan dan tidak terlalu memiliki nilai manfaat bagi TKI.

Pasalnya, TKI sebetulnya hanya diwajibkan memiliki nomor kartu sebagai keperluan data sementara keberadaan kartu KTKLN sendiri tidak berguna bagi pekerja.

Alasan mendasar KTKLN tidak memiliki nilai guna bagi TKI, kata Iqbal, karena kartu tersebut tidak bisa menjadi identitas di luar negeri dan tidak diakui oleh negara tujuan penempatan.

“Kalau identitas luar negeri adalah paspor atau kartu yang dikeluarkan pemerintah setempat,” kata Iqbal kepada gresnews.com, Rabu (20/1).

Keharusan memiliki KTKLN menjadi beban bagi para TKI. Sebab untuk mendapatkannya mereka harus mengeluarkan biaya tinggi sebelum menjalani masa penempatan di luar negeri.

Faktor biaya yang cukup besar dalam pengurusan KTKLN, ditambah tidak adanya manfaat nyata yang didapat TKI, membuat pemerintah merasa perlu merevisi UU Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur secara rinci mengenai pembuatan KTKLN.

Namun demikian, menurut Iqbal, persoalan ini akan terus berlarut-larut apabila aturan UU tersebut tidak segera diubah. “KTKLN itu tidak bermanfaat. Namun masalahnya ada di UU Nomor 39 Tahun 2004 yang belum diubah total,” kata dia.

Iqbal menyebut, inisiatif Presiden Joko Widodo untuk menghapus KTKLN masih terkendala karena aturannya masih sah dan berlaku dalam bentuk UU.

Alhasil, dengan masih diberlakukannya pembuatan KTKLN, menyebabkan pembiayaan penempatan TKI ke luar negeri semakin besar. Hal ini karena UU TKI yang ada saat ini tidak memuat norma pembiayaan TKI. Padahal sesuai norma konvensi internasional, norma biaya diatur dengan seksama.

Biaya penempatan sesuai aturan konvensi internasional yang dibebankan kepada TKI tidak boleh lebih dari satu bulan gaji.

“Misalnya jika gaji pekerja 400 dollar maka jumlah biaya yang dikeluarkan untuk proses penempatan tidak boleh lebih dari besaran gaji. Tetapi kenyataannya, TKI yang ditempatkan ke Taiwan dan Hongkong potongan gajinya sampai 9 bulan. Itu kan eksploitatif,” lanjutnya.

Menurut Iqbal, keberadaan KTKLN hanya menjadi salah satu bentuk bisnis penempatan TKI yang dilakukan para agen penyalur, namun tidak memberikan norma, standar dan prinsip umum perlindungan.
WACANA PENCABUTAN KTKLN – Persoalan KTKLN tidak hanya berhenti pada besarnya biaya penempatan tetapi juga melahirkan aksi pemerasan. Koordinator Jaringan Buruh Migran Indonesia Karsiwen mengungkapkan, persyaratan KTKLN sebagai prosedur perizinan seringkali dipakai sebagai alasan petugas Imigrasi bandara untuk memeras para TKI.

Karsiwen menyebut, KTKLN selama ini sebagai sumber masalah dan alat pemerasan. Selain para TKI semakin kesulitan karena harus membayar biaya penempatan dengan biaya tinggi, kemudian tenaga kerja juga semakin dieksploitasi.

“Praktik pemerasan sering dilakukan petugas. Umumnya dialami para tenaga kerja yang tidak memiliki KTKLN,” kata Karsiwen kepadagresnews.com, Rabu (20/1).

Karsiwen menilai, tarik ulur penghapusan KTKLN membuat para calon TKI/TKI semakin dirugikan. Kasus terkait KTKLN yang pernah ditangani, kata Karsiwen, diantaranya pihak Imigrasi meminta uang kepada para tenaga kerja sebesar 500 ribu hingga Rp 2 juta agar bisa berangkat ke luar negeri.

Tenaga kerja asal Indonesia yang diselamatkan dari wilayah di Suriah yang dikepung kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) belum bisa dipulangkan ke daerah asalnya di Subang, Jawa Barat.

Pejabat KBRI di Damaskus, AM Sidqi, mengatakan, TKW bernama Casih binti Waan tersebut masih harus menunggu penyelesaian dokumen keimigrasian sebelum dipulangkan ke Indonesia.

“Ada beberapa, yaitu sudah harus digaji oleh majikan dan hak-haknya yang lain juga harus dipenuhi, itu masih kita tanyakan kepada yang bersangkutan,” kata Sidqi.
“Tiket pulang yang harusnya jadi tanggung jawab majikan, kemudian warga negara asing harus memiliki exit permit jika ingin keluar dari Suriah dan dinyatakan tidak tersangkut kasus kriminal,” katanya.

KBRI menyebutkan Casih bekerja di Deir Ezzor, wilayah kekuasaan pemerintah Suriah yang dikepung oleh kelompok militan ISIS dan Front al- Nusra, sehingga menyulitkan proses evakuasi. 

Sidqi mengatakan, KBRI bekerja sama dengan pemerintah setempat dan akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi Casih dengan menggunakan pesawat fasilitas militer Suriah.

“Itu tidak mungkin lewat darat karena akan ketemu ISIS dan kalau ketemu ISIS itu akan akan ditanya muhrimnya siapa, di mana dokumennya, bisa jadi itu akan lebih repot dan kami bisa kehilangan kontak dengan WNI itu,” kata Sidqi.

Casih kemudian diterbangkan dari Deir Ezzor menuju Hasakah yang juga dikuasai pemerintah.

“Dia diinapkan selama satu minggu untuk menunggu jadwal penerbangan komersial menuju Damaskus.”
Casih kemudian diterbangkan dari Deir Ezzor menuju Hasakah yang juga dikuasai pemerintah.

“Dia diinapkan selama satu minggu untuk menunggu jadwal penerbangan komersial menuju Damaskus.”

Jaminan keamanan

Keberadaan Casih diketahui pada 27 November lalu, ketika majikannya menelepon KBRI untuk memberitahukan TKW yang bekerja di kediamannya sudah habis kontrak dan akan dipulangkan ke Indonesia.

Casih kini berada di tempat penampungan di KBRI dan akan dipulangkan jika dokumennya sudah lengkap.

Sejak 2011 lalu, KBRI telah memulangkan 12.957 warga Indonesia, sebagian besar TKI, dari Suriah dalam 271 gelombang.

Meski demikian, Sidqi memperkirakan ada sekitar 1.000 warga Indonesia di Suriah, karena masih ada pengiriman tenaga kerja ilegal ke negara tersebut. Padahal pemerintah telah melakukan moratorium.
Untuk itu, KBRI mengatakan telah berulang kali meminta agar pemerintah Suriahmenghentikan pemberian visa kepada WNI, tetapi belum mendapat respons.

“Mereka masih bisa datang karena pemerintah Suriah masih menerbitkan visa, itu yang kita minta sudah berkali-kali tetapi belum ada respons sampai saat ini,” jelas Sidqi.

Berdasarkan pemantauan KBRI, para TKIyang berada di Suriah tinggal di kota-kota yang dikuasai pemerintah sehingga mendapatkan jaminan keamanan.

Italia menutup patung telanjang yang ada di Roma menggunakan kotak, untuk menghormati kunjungan kenegaraan Presiden Iran Hasan Rouhani.

Dilaporkan, ketika Presiden Iran tiba untuk bertemu dengan Perdana Menteri Italia Matteo Renzi dan Paus Fransiskus, media setempat mendokumentasikan patung-patung yang telanjang di Museum Capitoline ditutupi menggunakan kotak dari bahan triplek.

Salah satu media di Italia melalui halaman webnya memperlihatkan rekaman bagaimana langkah yang diambil pemerintahan negara tersebut untuk menyambut Rouhani.

Dikabarkan, tindakan tersebut diambil sebagai rasa hormat kepada Rouhani, karena Iran dikenal dengan negara yang beraliran islam konservatif. Selain menutup patung telanjang, langkah pencegahan juga dilakukan untuk jamuan makan malam PM Italia dan Presiden Iran, dimana berbagai minuman serta makanan yang mengandung alkohol dihilangkan dari menu.

Namun, ternyata langkah ini juga menuai kritisi, dari negara Iran. Kelompok Hak Asasi Perempuan di Iran yang bernama My Stealthy Freedom membuka suara atas tindakan penutupan patung tersebut.

“Jadi Italia, kalian menghormati nilai Islam tapi Republik Islam Iran tidak menghormati nilai kami (perempuan Iran) ataupun kebebasan untuk memilih (pilihan hidup) kami,” papar pernyataan dari Kelompok My Stealthy Freedom, sebagaimana dilansir dari The Independent, Rabu (27/1/2016).

“Mereka memaksa para perempuan non Muslim untuk menggunakan baju tertutup (hijab) selama di Iran. Jika kamu mengunjungi Iran tanpa menggunakan baju tertutup maka kamu akan langsung dideportasi dari bandara,” tambah pernyataan tersebut.

Asyik di Facebook