Mar 19, 2019 Last Updated 10:33 AM, Mar 19, 2019
Nasional

Nasional (566)

Dalam sidang perdana perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1 terungkap adanya permintaan uang sebesar Rp10 miliar dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih ke terdakwa Johanes Budisutrisno Kotjo. Uang tersebut diduga akan digunakan Eni untuk keperluan pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq sebagai calon Bupati Temanggung 2018.

"Pada tanggal 27 Mei 2018, Eni Maulani Saragih mengirimkan pesan WA kepada terdakwa untuk meminta uang Rp10 miliar‎ guna keperluan pilkada suami Eni yang mencalonkan diri menjadi Bupati Temanggung," kata Jaksa KPK, Ronald F Worotikan saat membacakan surat dakwaan Johanes di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).

Dalam surat dakwaan Kotjo, Eni menyatakan permintaan uang tersebut untuk diperhitungkan dengan fee yang telah dijanjikan oleh terdakwa Johanes Kotjo. Namun Johanes Kotjo menolak permintaan tersebut dengan mengatakan 'saat ini cashflow lagi seret'.

eni

 

Eni ‎sendiri dijanjikan akan mendapatkan jatah 2,5 persen dari 25 Juta Dollar Amerika Serikat yang merupakan fee kesepakatan ‎antara Johanes Kotjo dan perusahaan China Huadian Engineering Company selaku investor, jika proyek PLTU Riau-1 berjalan mulus‎.

Eni pun kembali meminta uang Rp10 miliar yang akan digunakan keperluan pilkada suaminya ke Johanes Kotjo‎ saat bertemu dirumah Dirut PLN, Sofyan Basir. Namun permintaan tersebut tetap ditolak oleh Kotjo.

Eni pun meminta bantuan Idrus Marham untuk membujuk Kotjo. Eni dan Idrus lantas menemui Kotjo di kantornya. Dalam pertemuan tersebut, Idrus meminta agar Johanes memenuhi permintaan Eni dengan mengatakan 'tolong adik saya ini dibantu...buat pilkada'.

"Pada tanggal 8 Juni 2018, Eni Maulani Saragih kembali meminta Idrus Marham menghubungi terdakwa terkait permintaan uang untuk pilkada suaminya," sambung Jaksa.

 korupsi

Menindaklanjuti permintaan Eni, Idrus kemudian mengirimkan pesan lewat WA ke Johanes Kotjo yang intinya meminta penekanan untuk membantu Eni dengan kalimat 'Maaf b‎ang, dinda butuh bantuan untuk kemenangan Bang, sangat berharga bantuan Bang Koco...Tks sebelumnya'

"Setelah mendapatkan pesan Whatsapp tersebut, terakwa memberikan uang sebesar Rp250 juta kepada Eni Maulani Saragih melalui Tahta Maharaya di kantor terdakwa," imbuhnya.

Dalam perkara ini, Johanes Budisutrisno Kotjo sendiri didakwa menyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham sebesar Rp4.750.000.000 oleh Jaksa penuntut umum pada KPK.

Menurut Jaksa, uang yang diberikan Johanes Kotjo kepada Eni Saragih bertujuan agar perusahaannya mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP)‎ PLTU Riau-1. Proyek tersebut merupakan kerjasama antara PT PJBI, Blackgold Natural Resources Limited, dan China Huadian Engineering Company.

Atas perbuatannya, Johanes Kotjo didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/10/04/337/1959735/eni-saragih-minta-rp10-miliar-ke-johanes-kotjo-untuk-pilkada-temanggung)

Sebanyak 1.047 jenazah korban tewas akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) sudah dimakamkan secara massal di TPU Paboya, Kota Palu. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pembusukan dari kondisi mayat.

"Yang dimakamkan, data yang kemarin kita sampaikan 1.047 jenazah sudah dimakamkan semuanya," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Kamis (4/10/2018).

Tim Basarnas Evakuasi Korban Gempa dan Tsunami di Balaroa, Palu, Sulteng (foto: Herman/Okezone)

Sutopo menjelaskan, jumlah korban luka berat 2.549 orang sudah berada di rumah sakit. Menurut dia, sebagian korban dirawat di luar Kota Palu. Tapi, pelayanan rumah sakit dan tenaga medis di lokasi bencana terus ditingkatkan.

Hingga saat ini, lanjut dia, tercatat korban hilang mencapai 113 orang. Sedangkan, korban tertimbun mencapai 152 orang.

"Ini di luar wilayah Petobo, Balaroa, Desa Sidera, Biromaru, Jono Oge, yang tenggelam akibat likuifaksi," pungkasnya.

 

 

(https://news.okezone.com/read/2018/10/04/337/1959778/1-047-jenazah-korban-gempa-tsunami-sulteng-sudah-dimakamkan-massal)

Pengelola dan penyelenggara parkir dituntut ekstra waspada. Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pajak dan retribusi parkir mengamanatkan kehilangan kendaraan bermotor menjadi tanggungjawab pengelola atau penyelenggara parkir.

“Kewajiban mengganti rugi kendaraan atau barang yang hilang di tempat parkir merupakan amanat Perda. Ini yang belum banyak disampaikan kepada masyarakat,” kata Sukaryo, anggota Panitia Khusus (Pansus) Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang pajak dan retribusi parkir, Selasa (2/10).

Menurutnya, pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat pada penyelenggara parkir, sudah mencakupi asuransi kehilangan kendaraan tersebut. Kewajiban mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir ini diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Detailnya kita atur di pasal 12 Perda 3 Tahun 2018,” tutur dia.

Sukaryo menambahkan, kewajiban mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan ini wajib diberlakukan sejak perda parkir disahkan. Perda diatur dan berlaku di setiap pengelola parkir baik di bandara, pelabuhan, mal, rumah sakit ataupun parkir di ruang milik jalan.

“Karena sudah ada sosialisasi, artinya sudah harus berlaku,” tegas Sukaryo.

Seorang juru parkir sedsng mengatur kendaraan | Cecep Mulyana/Batam Pos

Terkait klaim kendaraan rusak atau hilang, politikus PKS itu mengaku diatur di Peraturan Wali Kota (Perwako).

“Hal-hal teknis ini harus disampaikan dishub ke pengelola parkir dan masyarakat. Untuk klaim kita pertegas di perwako retribusi dan pajak parkir,” jelas dia.

Perda No 3 Tahun 2018 menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk beralih ke e-parkir. Jadi ke depan parkir ruang milik jalan yang berada di pinggir-pinggir jalan diubah ke e-parkir. Menurut Sukaryo, dalam rapat kemarin dishub berjanji tahun depan mulai menerapkan sistem ini.

“Modelnya seperti di Jakarta dipasang portal di titik parkir ruang milik jalan,” sebut dia .

Sukaryo menambahkan, dari kajian dishub penerapan sistem e-parking berpotensi meningkatkan retribusi parkir kota Batam yakni menjadi Rp 26 miliar. Sistem ini dinilai juga lebih transparan mengingat uang yang masuk ke kas daerah berdasarkan potensi rill retribusi parkir.

 

“Karena itu (e-parkir) amanat perda, maka ke depan wajib diterapkan. Kita tanya dishub mereka berjanji akan memulai di tahun 2019,” jelas Sukaryo.

 

(https://batampos.co.id/2018/10/03/penyelenggara-parkir-wajib-ganti-kendaraan-hilang/)

Badan SAR Nasional (Basarnas) kembali melanjutkan proses evakuasi terhadap korban gempa di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada hari ini. Proses evakuasi terhadap korban difokuskan di enam titik.

Enam titik tersebut yakni, Hotel Roa-Roa, Desa Jono Oge, Taweli, Balaroa, Petobo dan Hotel Mercure. Dari enam titik tersebut, Basarnas khusus menerjunkan tiga tim ke Desa Jono Oge, Sigi, yang terkena dampak cukup parah akibat likuifaksi.

Melihat Lebih Dekat Kondisi Jembatan Terbesar di Palu yang Ambruk  

 

Sementara lima titik lainnya, Basarnas menerjunkan masing-masing dua tim dan satu tim akan standby di posko untuk perbantuan. "Itu rencana operasi SAR Gempa Palu hari ini," ‎kata Kasubbag Humas Basarnas Yusuf Latif kepada Okezone, Rabu (3/10/2018).

Sejauh ini, Basarnas sendiri sudah berhasil mengevakuasi 86 korban selamat sejak hari pertama gempa mengguncang Sulteng. Berdasarkan data Basarnas, 53 korban berhasil dievakuasi pada, Sabtu 29 September 2018.

Kemudian, dua korban selama berhasil dievakuasi pada, Minggu, 30 September 2018. Dan terakhir, 31 korban selamat dievakuasi pada Selasa, 2 September 2018, kemarin.

Sementara untuk korban tewas yang berhasil dievakuasi sejak hari pertama penanganan gempa hingga H+4 yakni berjumlah‎ 322 orang. Total keseluruhan korban selamat maupun meninggal dunia yang berhasil dievakuasi sebanyak, 408 orang.

 

 

Sebelumnya, gempa berkekuatan 7,4 SR sempat mengguncang Sulawesi Tengah‎ pada Jumat, 28 September 2018, sore. Gempa tersebut menimbulkan tsunami atau gelombang tinggi di bagian pesisir Kabupaten Donggala, Mamuju Utara, dan Palu.

Berdasarkan laporan terakhir dari BNPB, sudah ada 1.234 korban tewas akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Sementara itu, ratusan korban luka berat masih dirawat di rumah sakit dan hampir seluruh bangunan di Kota Palu hancur.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/10/03/337/1958998/basarnas-fokus-evakuasi-korban-gempa-sulteng-di-6-titik)

Kepolisian dikabarkan telah mengungkap kabar adanya penganiayaan terhadap aktivis Ratna Sarumpaet. Hasilnya yakni bekas luka yang diterima Ratna Sarumpaet berasal dari operasi plastik bukan karena penganiyaan yang selama ini beredar di media sosial.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya sangat menghargai kejujuran yang disampaikan Ratna.

Ratna Sarumpaet (foto: Okezone)

Ratna Sarumpaet (foto: Okezone) 

 

"Tentu pengakuan dan keterangan mbak Ratna kepada kami, kami pahami sebagai keterangan yang jujur ya dan kami tentu berprasangka baik terhadap beliau. Ditambah lagi beliau kan memang menyatakan sangat ketakutan dan traumatik, sehingga tidak mau melapor," ujar Dahnil saat dihubungi, Rabu (3/10/2018).

Kata Dahnil, sejatinya pihaknya juga telah meminta Ratna Sarumpaet untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian. Namun saran tersebut tak dilakukan oleh ibu dari artis Atiqah Hasiholan itu.

"Kami sudah meminta agar Mbak Ratna tidak perlu trauma, tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman yang beliau sampaikan kepada kami. Nah jadi laporkan saja, sehingga mau percaya atau tidak dengan pihak kepolisian tapi laporan secara formal itu penting," jelas Dahnil.

"Nah oleh sebab itu lah sebenarnya kta sejak awal memang meminta Mbak Ratna langsung ngomong kepada publik dan lapor kepada polisi, karena memang supaya terang dan jelas," tandasnya.

 

 

(https://news.okezone.com/read/2018/10/03/337/1959021/tim-prabowo-sandi-sejak-awal-minta-ratna-sarumpaet-lapor-polisi-tapi-tak-dilakukan)

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap Aktivis sosial Ratna Sarumpaet yang diduga dianiaya oleh Orang Tak Dikenal (OTK) dikawasan Bandung.

"Ya kami akan datangi kediaman beliau (Ratna Sarumpaet) dan kami tanya (soal penganiayaan)," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Kendati begitu, Setyo belum merinci kapan jadwal pemeriksaan penyelidik terhadap ibunda dari aktris cantik Atiqah Hasiholan tersebut. Pasalnya, kata Setyo, Polda Jawa Barat (Jabar) masih melakukan pemeriksaan di Bandung.

"Ini masih dicek. Dirkrimum mau ngecek untuk meminta cek (keterangan)," tutur Setyo

 

 ratna

Disisi lain, Setyo menegaskan kepada masyarakat, sampai saat ini belum ada satupun laporan yang masuk terkait aksi penganiyaaan yang dialami oleh Ratna Sarumpaet.

"Memang saya bohong? Sudah dicek tadi tapi belum ada laporan," tegas Setyo.

Ratna Sarumpaet menjadi sorotan usai disebut mendapatkan perlakuan penganiayaan dari Orang Tak Dikenal (OTK). Dari foto yang tersebar, Ratna mengalami luka lebam dibagian wajahnya.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari mulut Ratna. Namun, informasi sudah beredar dari beberapa kerabat wanita tersebut.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/10/02/337/1958728/polisi-akan-periksa-ratna-sarumpaet-terkait-dugaan-penganiayaan)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan ada empat prioritas dalam penanganan pasca-bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Pertama, kata dia, prioritaskan pada evakuasi korban dan pencarian terhadap korban yang diperkirakan masih selamat. Ia pun telah menginstruksikan Kepala Basarnas Marsekal Madya M Syaugi untuk menambah personelnya yang juga dibantu oleh prajurit TNI dan Polri.

"Sehingga bisa menjangkau lebih banyak ke wilayah yang terdampak. masuk ke Donggala, masuk ke Sigi, masuk ke Parigi, Moutong," kata Jokowi dalam Ratas 'Penanganan Dampak Gempa dan Tsunami di Palu, dan Donggala' di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Jokowi juga telah meminta Kementerian PUPR untuk mengerahkan banyak alat berat dalam membantu Tim Stagas Tanggap Darurat di Sulteng. Selain itu, ia meminta Kementerian PUPR memakai alat berat milik swasta.

 

Prioritas kedua, lanjutnya, yang berkaitan dengan medis. Jokowi telah meninjau lokasi yang terdampak gempa dan tsunami pada Sabtu 29 September 2018. Menurut dia, para korban sangat memerlukan tenda dan penanganan medis untuk para korban yang selamat.

"Saya minta kementerian yang masih memiliki tenda besar agar segera dikirimkan ke Palu, Donggala, Parigi Moutong, Sigi, terutama yang berkaitan dengan penanganan korban di lapangan. Juga termasuk di dalamnya kapal TNI, rumah sakit TNI, agar segera didorong ke sana," sambungnya.

Jokowi tinjau gempa Palu. (Foto : Biro Pers Setpres)

"Dan saya minta menteri kesehatan memperbanyak rumah sakit lapangan, karena saya lihat tidak memungkinkan korban dirawat di dalam rumah sakit. Tentu saja, pastikan kesediaan obat-obatan, tenaga medis, agar semua betul-betul tersedia," tambah Kepala Negara.

Jokowi melanjutkan, prioritas ketiga adalah yang berkaitan dengan penanganan pengungsi. Dia meminta agar titik-titik pengungsian dipastikan dapat memenuhi bahan makanan, kebutuhan untuk perempuan, bayi, dan anak-anak.

"Terutama yang berkaitan dengan penyediaan air dan MCK untuk pengungsi. Ini betul-betul darurat, karena listriknya masih padam, sehingga mencari air sangat sulit di lapangan," paparnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta TNI dan Polri memastikan aspek keamanan guna menjaga distribusi logistik para pengungsi dapat benar-benar sampai.

Ia menambahkan, prioritas keempat dalam penanganan bencana gempa dan tsunami di Sulteng itu yakni memastikan perbaikan infrastruktur. Utamanya, kata Jokowi, perbaikan Bandara Mutiara Sis Aljufri, Palu.

"Kemudian jalan-jalan yang kena longsor, agar segera diselesaikan. Kemudian kedua, yang berkaitan dengan listrik, ini vital sekali karena penanganan medis tak bisa berjalan jika tidak ada listrik. Air tidak didapat juga karena listrik belum menyala," tandasnya.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/10/02/337/1958541/jokowi-tekankan-4-prioritas-penanganan-gempa-dan-tsunami-di-sulteng)

Pemilihan Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Indonesia berlangsung di Kendari Sulawesi Tenggara, pada 28 September 2018 menyisakan tiga kandidat dari 11 kandidat yang diusulkan Kwarda. Ketiganya adalah Adhyaksa Dault, Budi Waseso dan Jana Anggadiredja.

Dari 35 suara yang ada, Budi Waseso memperoleh 19 suara, Adhyaksa 14 suara dan Jana 2 suara. Namun, dalam pemilihan tersebut berhembus isu intelijen mengintervensi pemilihan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka yang berujung pada keterpilihan Budi Waseso.

Juru Bicara Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto mengatakan, tudingan bahwa intelijen mengintervensi pemilihan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso adalah tidak benar (hoax). Dia menambahkan, pemilihan berlangsung secara 'Luber' (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) serta 'Jurdil' (Jujur dan Adil), tidak ada yang tahu ketika terjadi pencoblosan di bilik suara.

 

Pemilihan Ketua Kwarnas Pramuka (foto: Ist)

Pemilihan Ketua Kwarnas Pramuka (foto: Ist)

"Tidak ada intervensi intelijen terhadap ketua-ketua Kwartir Daerah (Kwarda)," tegas Wawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/10/2018).

Jalannya pemilihan, kata Wawan, sangat adil, terbuka dan semua pihak dapat menyampaikan pendapat. "Tidak ada kepentingan di balik pemilihan tersebut, siapapun yang terpilih harus mampu mengemban amanat mendidik kader pandu Indonesia ke depan," sambungnya.

Dia menambahkan, soal regenerasi kepemimpinan di Kwarnas bukan hal baru, dari waktu ke waktu kepemimpinan silih berganti. Menurutnya, tiap orang ada masanya dan tiap masa ada orangnya.

"Semua saling mengisi dan saling berkontribusi satu sama lain.

Mengenai siapa yang terpilih diupayakan ada musyawarah mufakat, namun karena musyawarah mufakat tidak dapat diperoleh maka dilakukan voting," urainya.

"Siapapun yang terpilih dalam voting harus ditegak-hormati. Hal ini menjadi pembelajaran demokrasi yang baik bagi adik-adik pandu Indonesia. Tidak perlu mencari kambing hitam dalam sebuah proses pemilihan," pungkas Wawan.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/10/02/337/1958632/bin-tegaskan-tak-ada-intervensi-di-balik-terpilihnya-buwas-jadi-ketua-kwarnas-pramuka)

Polri menanggapi dengan santai adanya pelaporan salah satu deklarator gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman ke Komnas HAM. Pasalnya, Polri menilai setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menempuh jalur hukum.

"Untuk laporan setiap warga negara, kami menganut asas hukum kami, setiap warga negara memiliki hak yang sama di muka hukum. Jadi siapa saja warga negara yang merasa dirugikan, baik oleh perorangan ataupun kelompok. Silakan gunakan haknya untuk melaporkan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Orasi di Atas Mobil, Neno Warisman Ajak Massa Tertib Bubarkan Diri 

Neno Warisman dan sejumlah perwakilan kelompok tersebut mengadu ke Komnas HAM, Selasa 25 September 2018 kemarin. Mereka mengadu terkait penanganan Korps Bhayangkara sebagai aparat keamanan terkait gerakan Hastag tersebut.

Terkait hal itu, Dedi menambahkan, lembaganya mempersilahkan apabila ada segelintir orang atau kelompok yang merasa dirugikan. Apalagi, kata dia, Indonesia merupakan negara yang berazaskan hukum.

"Melaporkan peristiwa yang merasa orang itu dirugikan, nanti dari pihak yang menerima laporan akan mengambil langkah sesuai dengan yuridis masing-masing. Silakan saja, Indonesia kan negara hukum. Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum," papar Dedi.

Sekadar diketahui, Neno Warisman yang merupakan salah satu penggagas gerakan tersebut sempat mendapatkan penolakan dari sejumlah massa di di Gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK) Pekanbaru, Riau saat hendak menyuarakan gerakan itu.

Penghadangan Mobil Neno Warisman di Riau (Banda/Okezone)

Penghadangan Mobil Neno Warisman di Riau (Banda/Okezone) 

Bahkan, mobil Neno sempat dilempari kelompok kontra gerakan tersebut. Alhasil, Neno batal menghadiri acara tersebut dan kembali ke Jakarta. Tak hanya satu, dibeberapa lokasi Neno juga pernah mengalami perlakuan yang sama.

Dengan adanya hal tersebut, Neno mengklaim dirinya menerima perlakuan persekusi. Bahkan, dia menyesalkan langkah dari aparat kepolisian.

 

 

(https://news.okezone.com/read/2018/09/27/337/1956410/dilaporkan-neno-warisman-ke-komnas-ham-polri-silakan-saja)

Debarkasi Batam telah memulangkan seluruh jemaah haji yang tergabung dalam 27 kloter melalui Bandara Hang Nadim Batam. Pemulangan jemaah haji ditutup dari kloter 27, Selasa (25/9) malam. Dengan jumlah jemaah haji yang meninggal dunia sebanyak 30 orang jemaah.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Batam memberangkatkan 11.852 jemaah asal Kepri, Riau, Jambi dan Kalimantan Barat. Namun jemaah haji yang pulang berjumlah 11.823 orang. Jemaah haji yang meninggal di tanah suci 28 orang, sementara dua lainnya meninggal setiba di tanah air.

Kedatangan jamaah kloter 27 disambut oleh Wali Kota Batam, H. Muhammad Rudi, Kepala Biro Kesra Provinsi Kepri, H.Tarmidi, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Kepri H.Juremi, Ka.Kemenag Kota Batam, H.Erizal Abdullah, Kasubbag TU Kemenag Kota Tanjung Pinang serta pejabat lainnya.

Wali Kota Batam Rudi mengucapkan, selamat datang dan selamat kembali ke tanah air. Ia meminta Dinas Kesehatan Batam agar memprioritaskan jemaah haji apabila dalam waktu dekat ini ada yang berobat tanpa membawa kartu BPJS agar dibantu dengan didukung data dari Kementerian Agama Batam.

“Selamat datang dan selamat kembali ke tanah air jamaah haji Kloter 27 BTH. Semoga memperoleh haji yang mabrur,” katanya.

 

Orang nomor satu di Batam tersebut juga meminta doa kepada seluruh jemaah, “Insya Allah tahun 2019 Masjid Agung akan di pugar, dibesarkan dan diperindah. Mudah-mudahan seluruh ruangannya lebih dingin dan nyaman, serta dapat menampung sediktinya 10 ribu orang jamaah,” tutur Rudi.

Kabid Penerimaan Jemaah PPIH Debarkasi Haji Batam, H.Erizal Abdulah dalam sambutannya berpesan agar jemaah kloter 27 tetap mengedepankan kesehatan. Apabila dalam beberapa hari ke depan ada jemaah mengalami demam panas maka segera memeriksakan diri ke dokter dengan membawa kartu BPJS.

“Ucapan terima kasih disampaikan untuk seluruh petugas Kloter dan petugas PPIH Debarkasi Haji Batam yang telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik pada tamu-tamu Allah,” kata Erizal.

Sementara itu berdasarkan sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Debarkasi Haji Batam mencatat rincian jamah haji yang berangkat dan pulang dari tanah suci. Jemaah Riau berangkat 5.039 orang, pulang 5.033 orang. Wafat di tanah suci 6 orang dan wafat di tanah air dua orang.

Provinsi Kepulauan Riau berangkat 1.260 orang, pulang 1.257 orang. Wafat di tanah suci sebanyak 2 orang, sakit dan tinggal di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) 1 orang.

Provinsi Kalimantan Barat berangkat 2.521 orang, pulang 2.510 orang. Wafat di tanah suci sebanyak 10 orang. Provinsi Jambi total berangkat 2.897 orang, pulang 2.888 orang. Wafat di tanah suci tujuh orang. 

 

(https://batampos.co.id/2018/09/27/11-823-haji-embarkasi-batam-sudah-kembali-ke-tanah-air/)

Asyik di Facebook