Sep 25, 2018 Last Updated 10:24 AM, Sep 25, 2018
Nasional

Nasional (486)

Kasus pembobolan rekening nasabah BRI dengan cara mencuri data (skimming) merembet ke Batam. Hingga Senin (26/3) kemarin, sedikitnya ada empat nasabah BRI Cabang Batam-Nagoya yang menjadi korban.

 

Pimpinan BRI Cabang Batam-Nagoya, Rory Lumban Toruan, mengatakan dari empat kasus tersebut total kerugian mencapai Rp 14 juta. Namun pihak BRI langsung mengganti semua uang nasabah yang hilang tersebut.

“Karena terbukti kena skimming, uang itu telah kami ganti,” kata Rory di Kantor BRI Cabang Batam-Nagoya, Senin (26/3).

Rory menjelaskan, kasus raibnya uang nasabah itu diketahui setelah pihak nasabah melapor ke kantor cabang BRI Batam-Nagoya. Kasus hilangnya uang nasabah tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak Januari lalu. Namun pihak nasabah baru membuat laporan pada pertengahan Maret.

“Tapi uangnya tetap kami ganti. Karena setelah diteliti, ternyata hilangnya karena skimming,” kata Rory.

Menurut dia, jika uang nasabah hilang secara misterius, maka pihak nasabah harus melapor. Sebab jika tak melapor, pihak bank tidak akan mengetahuinya.

Setelah membuat laporan, maka pihak bank akan menganalisa. Apakah uang nasabahnya hilang karena menjadi korban skimming, atau karena sebab lain.

Karenanya, Rory mengatakan tidak menutup kemungkinan jumlah nasabah BRI cabang Batam-Nagoya yang menjadi korban skimming akan terus bertambah. “Bisa jadi ada korban lain, tapi selama tak ada laporan kami tidak tahu,” imbuh Rory.

Ia menyebutkan, saat ini jumlah nasabah BRI Cabang Batam-Nagoya sekitar 18 ribu orang. Rory mengakui, rata-rata nasabahnya masih menggunakan kartu ATM dengan teknologi magnetic stripe. Dimana kartu tersebut rawan menjadi korban skimming.

Untuk itu, ia mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus mengganti kartu ATM nasabah yang mengguanakan magnetic stripe menjadi kartu ATM yang menggunakan chip.

Roroy menyebutkan, sejak Sabtu (24/3) dan Minggu (25/3) lalu, BRI Cabang Batam-Nagoya telah melayani 580 pergantian kartu magnetik ke chip. Sedangkan untuk wilayah BRI Cabang Nagoya-Batamcenter sekitar 750.

“Untuk Senin (26/3) kami belum hitung. Layanan pergantian kartu sampai selesai. Sabtu-Minggu kami tetap buka khusus melayani pergantian kartu nasabah,” jelas Rory.

Rory memastikan kartu ATM dengan chip akan lebih aman dibandingkan kartu ATM magnetik. Apalagi sudah ada ujicoba dan data yang digunakan untuk kartu chip lebih rahasia sehingga akan sulit dibobol.

“Pergantian kartu untuk menghindari kejadian yang sama terulang lagi. Penggunaan kartu chip juga jauh lebih aman dan terhindar dari indikasi skimming,” imbuh Rory lagi.

Setiap kartu ATM yang diterbitkan memiliki tiga angka rahasia. Hal itu dimaksud untuk menjaga keamanan kartu dari pihak tak bertanggungjawab.

Bahkan menurut Rory, skimming diduga terjadi di setiap bank. Namun kasus yang menimpa nasabah BRI lebih menonjol karena bank pelat merah ini memiliki banyak nasabah yang seluruh Indonesia. Apalagi, BRI memiliki aset lebih dari Rp 1.000 triliun dengan keuntungan tahun 2017 sebesar Rp 29,6 triliun.

(http://batampos.co.id/2018/03/27/nasabah-diimbau-ganti-kartu-atm-magnetik-ke-chip/)

 Jajaran Polsek Batuampar melakukan penggerebekan terhadap judi sabung ayam di kawasan Batumerah, Minggu (25/3), sekitar pukul 14.00 WIB. Dari penggerebekan itum polisi mengamankan beberapa ekor ayam.

 

“Penangkapan sabung ayam ini bermula, kita mendapat informasi dari warga di daerah batu merah atas bahwasanya ada warga dan sekelompok orang yang sedang melaksanakan sabung ayam,” kata Kapolsek Batuampar AKP Ricky Firmansyah.

Kemudian dari informasi itu dilakukan penggerebekan. Namun, saat dilakukan penggerebekan, beberapa orang yang berada di lokasi langsung melarikan diri. Diduga, penggerebekan ini telah bocor sebelum polisi tiba di lokasi.

“Seluruh pemain sudah melarikan diri dan yang tersisa tinggal satu gelanggang adu ayam, kandang ayam dan beberapa ekor ayam,” katanya.

Ricky menambahkan, dari informasi yang diterima pihaknya, arena perjudian sabung ayam itu para pemain menggunakan uang sebagai taruhannya. Untuk itu, jajaran Polsek Batuampar akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Informasi uang taruhannya itu berkisar antara Rp. 100 sampai Rp. 500. Namun, diperkirakan mereka belum sempat taruhan karena kita cegah,” tuturnya.

Ricky menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui atau mencari siapa pemilik dari arena sabung ayam tersebut.

Pada hari yang sama, Sat Reskrim Polresta Barelang menggerebek juga arena perjudian jenis dadu di kawasan Batuaji, Minggu (25/3) malam. Dari penggerebekan itu, enam orang diamankan polisi saat tengah main judi.

Penggerebekan lapak judi itu dilakukan sekitar pukul 21.00 WIB. Selain mengamankan pemain, polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa dadu, lapak dadu, dan uang tunai yang dijadikan sebagai taruhan.

Adapun penggerebekan ini bermula dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas perjudian di depan ruko Pasar Melayu tersebut. Dari laporan itu, selanjutnya dilakukan penggerebekan dan beberapa orang yang berada di lokasi langsung lari kocar kacir.

Usai diamankan, enam orang yang terjaring itu berserta barang bukti langsung dibawa polisi berpakaian preman ke Unit Reskrim Polresta Barelang untuk dimintai keterangan.

(http://batampos.co.id/2018/03/27/polisi-gerebek-judi-sabung-ayam-dan-dadu/)

Polda Kepri mengamakan uang sekitar Rp 1,2 miliar dari penyelundup sabu, 30 November 2017 lalu. Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri Kombes Pol Yani Sudarto mengatakan kasus narkoba kurir narkoba ini sudah masuk ke pengadilan.

 

“Kini yang kami tangani itu TPPUnya (Tindak pidana pencucian uang), dan sudah p21. Sebentar lagi juga akan memasuki pengadilan,” katanya, Kamis (22/3).

Pengungkapan TPPU ini, kata Yani bermula saat pengeledahan dilakukan pihak kepolisian terhadap Nazaruddin. Penyidik mendapati satu buku tulis merek standar A warna hitam kuning. Di buku tersebut, Nazaruddin menuliskan secara detail, uang masuk dan keluar hasil dari transaksi narkoba. “Setelah kami kembangkan, ada dua buku tabungan. Satunya berisikan Rp 1,2 miliar, satunya lagi berisi Rp 4 juta,” tuturnya.

Yani mengatakan pihaknya sedang mendalami aliran dana yang masuk ke buku tabungan milik Nazaruddin tersebut. Karena diduga uang yang masuk ke buku tabungan tersebut, berasal dari bandar sabu yang mengirim uang setelah Nazaruddin berhasil menyelundupkan sabu. “Kasusnya (TPPU),red) dinyatakan pihak kejaksaan sudah lengkap sejak 8 Maret lalu,” ujarnya.

Ia mengatakan sejak menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, sudah mewanti-wanti jajarannya untuk tidak hanya mengamankan bandar atau kurir sabu serta barang buktinya saja. Tapi juga berusaha menelusuri harta dari penyelundup narkoba itu. “Gunanya untuk memiskinkan kurir atau bandar tersebut. Saya sudah lakukan itu waktu masih di Lampung,” ungkapnya.

Polisi menjerat Nazaruddin dengan pasal 114 ayat dua, pasal 112 ayat dua juncto pasal 137 huruf a dan huruf b Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotikan dan pasal 3 juncto pasal 10 Undang-undang no 8 tahun 2010 tentang Tindak pidana pencucian uang.

Sebelumnya diberitakan, Nazaruddin diamankan petugas saat berusaha menyelundupkan sabu seberat 719 gram melalui Bandara Internantional Hang Nadim, 30 November 2017. Sabu itu dibagi-bagi oleh Nazaruddin dalam 7 bungkus, dan rencananya akan dibawa menuju ke Jakarta.

(http://batampos.co.id/2018/03/23/polda-kepri-telusuri-pencucian-uang-dari-penyelundup-sabu/)

Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Kepri terus berupaya menarik sarden kalengan mengandung cacing dengan merek Farmer Jack, IO, dan HOKI. Hingga Kamis (22/3) kemarin, sudah ada ratusan ribu kaleng sarden yang disita dari gudang importir.

 

“Namun itu belum semua. Ada yang sudah terlanjur beredar,” kata Kepala Balai POM Kepri, Yosef Dwi Irawan, Kamis (22/3).

Yosep mengatakan, pihaknya mengimbau para importir untuk segera menarik ketiga merek sarden tersebut dari pasaran. Tenggat waktu yang diberikan satu bulan. Namun pihak importir ada yang menyanggupi akan menyelesaikannya dalam tiga minggu.

Setelah semua produk sarden terlarang itu ditarik dari pasaran, selanjutnya akan dimusnahkan. Namun pemusnahan akan dilakukan sendiri oleh pihak importir dengan pengawasan Balai POM dan instansi terkait.

Terkait dengan sanksi, Yosef mengatakan pihaknya hanya memberikan peringatan keras. Karena, menurutnya, kesalahan ini bukan sepenuhnya harus ditanggung pihak importir, tapi produsen dari sarden tersebut. Namun untuk penindakan produsen, ia mengatakan pihaknya mengalami kesulitan.

“Produsennya di luar negeri,” tuturnya.

Ia mengatakan, produsen dari sarden ini tidak teliti dalam pemilihan bahan baku. Yosef menduga bahan baku yang digunakan bukanlah kualitas baik. “Karena ada cacingnya di sana,” ujarnya.

Apabila sarden ini konsumsi, kata Yosef, akan mengakibatkan reaksi alergi (hipersensitifitas) pada orang yang sensitif.

“Itu kalau cacingnya dalam kondisi telah mati, tapi kalau masih hidup tentunya akan berdampak buruk terhadap kesehatan,” ucapnya.

Yosef mengatakan, hal ini menjadi pelajaran bagi pihaknya. Ke depannya, Badan POM akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar meningkatkan pengawasan, seperti dari karantina ikan untuk memeriksa layak atau tidaknya bahan baku yang ada di dalam kemasan.

“Kami telah meminta importir melengkapi sertifikat pengolahan bahan baku, agar bisa melihat bahan bakunya itu benar-benar bagus atau tidak. Kejadian ini membuat kami belajar dan koreksi diri,” katanya.

Ia menuturkan, pengawasan akan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang.

Agar pengawasan penarikan sarden ini berjalan lancar, Yosef mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa instansi untuk mengawasi proses itu. “Batam, Tanjungpinang, Bintan, Lingga, Karimun, Anambas, dan Natuna sardennya sudah mulai ditarik dari peredaran,” ucapnya.

Saat ditanya apakah ke depan ketiga merek sarden itu dilarang beredar di Kepri, Yosef mengaku masih perlu ada kajian. “Lagi pula kami menunggu instruksi dari BPOM pusat,” katanya.

Selain Balai POM Kepri, Dinas Perindustrian dan Perdaganan (Disperindag) Kota Batam juga menarik ratusan produk sarden merek HOKI dan Farmer Jack di beberapa pusat perbelanjaan di Batam.

“Jumlah pastinya belum kami hitung,” kata Kepala Disperindag Batam, Zarefriadi, Kamis (22/3).

Zaref menyebutkan sarden yang terindikasi cacing gilig ini merupakan produk yang diimpor dari Tiongkok. Setelah menarik ratusan kaleng sarden itu, Zaref mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai POM Kepri.

“Biasanya dimusnahkan, nanti kami koordinasi dulu. Yang jelas ini perlu penanganan cepat,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (BPM-PTSP) Batam, Gustian Riau, mengungkapkan tengah mengecek kelengkapan perizinan perusahaan importir yang mendatangkan sarden terindikasi cacing gilig. “Tim tengah berada di kantor distributor,” kata dia.

Razia sarden mengandung cacing juga digelar di Bintan. Selain menarik sarden kalengan dari toko, petugas yang tergabung dalam Tim Satgas Pangan Kabupaten Bintan juga mengecek langsung isi kaleng sarden terlarang tersebut. Hasilnya, memang terdapat sejumlah cacing di dalam kaleng sarden.

Seorang warga, Ani, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan terhadap makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Khususnya untuk makanan kaleng impor.

Di Natuna, Dinas Perindag dan Dinas Kesehatan Pemkab Natuna didampingi Satpol PP juga turun tangan, Kamis (22/3). Namun mereka baru sebatas memberikan imbauan kepada para pedagang untuk tidak menjual sarden kalengan merek Farmer Jack, IO, dan HOKI.

Pantauan Batam Pos, sebagian besar pedagang di Ranai, Natuna, hanya menjual sarden merek Farmer Jack. Sarden tersebut sangat laku karena harganya jauh lebih murah dibandingkan merek lain.

Kasi Farmasi dan Alkes Dinas Kesehatan Natuna, Desy Arianti, menyatakan petugas hanya sebatas memberikan imbauan kepada pihak pedagang agar tidak menjual produk sarden yang dilarang BPOM. Untuk penarikan langsung, pihaknya tak punya kewenangan.

Sementara di Batam, hingga Kamis (22/3) kemarin masih banyak toko dan minimarket yang menjual sarden merek Farmer Jack, IO, dan HOKI. Para pedagang mengaku tidak tahu jika ketiga merek sarden tersebut dilarang edar.

“Kata siapa sarden ini berbahaya untuk dimakan. Buktinya masih saja laku kok,” ujar salah satu pemilik toko kelontong di kawasan Jodoh, Murni, Kamis (22/3) siang.

Bahkan sebuah swalayan ternama di kawasan Nagoya-Jodoh pun masih ada yang memajang menjual sarden merek IO. Agar tak mencolok, sarden tersebut ditempatkan di rak terbawah, ditumpuk dengan sarden produk nasional.

Cek Semua Produk Sarden

Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB) mendesak Balai POM dan Dinas Kesehatan Batam segera menarik produk sarden merek Hoki, IO, dan Farmer Jack yang terdeteksi mengandung cacing gilig.

“Informasi ini sudah membuat masyarakat resah,” ujar Ketua YLKB, Fahri Agusta, Kamis (23/3).

Ia juga mempertanyakan pengujian yang dilakukan BPOM. Sebab, ketiga produk sarden ini memiliki izin edar, dan dikatakan aman untuk dikonsumsi. Sementara kondisinya sendiri mengandung parasit yang berbahaya bagi tubuh.

“Kalau bisa jangan tiga ini saja. Semua produk sarden dalam dan luar negeri harus diperiksa di lab,” tuturnya.

Menurut dia, seharusnya BPOM melakukan pengujian secara cermat sebelum memberikan izin edar pada produk tertentu. Terutama produk makanan atau minuman impor.

Oleh sebab itulah, ia selalu berpesan agar masyarakat hari-hati membeli makanan kemasan kaleng. “Kita kan gak tahu makanan ini berbahaya atau tidak. Seperti ini misalnya ada izin edar dan layak konsumsi. Tapi kenyatannya ada cacing gilig,” jelasnya.

Direktorat Jenderal Imigrasi Malaysia mencatat sebanyak 744 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal bermasalah di Malaysia. Banyaknya TKI bermasalah itu diketahui setelah pemerintah melaksanakan program penempatan kembali (rehiring) kerja di Malaysia.

Dari total jumlah tersebut, sebanyak 67 ribu TKI sudah mendapat program rehiring untuk bisa bekerja kembali dari Pemerintah Malaysia. Malaysia berkomitmen untuk merealisasikan program rehiringterlaksana dengan efisien kepada TKI bermasalah.

Ketua Pengarah Direktur Jenderal Imigrasi Malaysi Dato' Seri H Mustafar mengatakan, pihaknya mendata sebanyak 744 ribu TKI ilegal di Malaysia mengikuti program rehiring. Program ini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada TKI ilegal yang ingin bekerja di Malaysia secara legal.

"Rata-rata TKI ilegal (bermasalah) karena tidak memiliki dokumen lengkap bekerja di Malaysia. Melalui program ini diberikan kesempatan kepada mereka," kata Mustafar di sela-sela kunjungannya di Community House pengungsi Badhra Resort, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepri, Rabu (21/3/2018).

Dia menjelaskan, dari jumlah TKI yang tercatat bermasalah itu, Pemerintah Malaysia mempertimbangkan TKI ilegal untuk mendapatkan program rehiring. Mustafar mengakui, Pemerintah Malaysia sangat membutuhkan tenga kerja asing, khususnya TKI di beberapa sektor bidang kerja.

"Mane-mane mereka yang tidak lengkap dokumennya, tapi ada syarat-syarat mendukung kita berikan pemutihan kerjanya," kata dia saat didampingi Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Indonesia Ronni Franky Sompie.

Menurut dia, untuk permasalahan TKI pihak Kedutaan Indonesia untuk Malaysia sangat membantu dalam penanganannya. Terutama dalam masalah pemulangan TKI yang bermasalah di Indonesia. Pemerintah Malaysia bersama-sama dengan kedutaan untuk mendapatkan dokumen bagi TKI yang bermasalah agar legal bekerja di Malaysia.

"Kedutaan banyak membantu soal TKI ilegal untuk mendapat peluang kerja," ujar dia.

(Ketua Pengarah Direktur Jenderal Imigrasi Malaysi Dato' Seri H Mustafar saat ditemui dalam kunjungannya kepada pengungsi di Community House, Badhra Resort, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Binta, Kepri, Kamis 22 Maret 2018. Foto: Muhammad Bunga Ashab)

Mustafar mengatakan, dengan perkuatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia tentunya untuk mempermudah mencari solusi dan memfasilitasi TKI yang bermasalah di Malaysia. Dia mencontohkan dalam waktu dekat ini akan melakukan pemulangan 4.000 orang TKI bermasalah ke Indonesia. Dia menegaskan, kerjasama ini untuk memperkukuh semangat jalinan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia.

"Misalnya pemulangan TKI ilegal dari Malaysia. Kita akan fasilitasi pemulangannya. Tentunya mempercepat dan mempermudah laluan-laluan pemulangannya," ujar Mustafar.

Disinggung terkait upaya Pemerintah Malaysia dalam pengawasan TKI agar tidak menjadi korban penyiksaan oleh majikannya, Mustafar mengatakan, setiap yang melanggar undang-undang akan ditindak tegas. "Undang-undang sudah jelas, siapa yang melakukan kesalahan akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku," kata dia.

Terkait pembicaraan bilateral Imigrasi Indonesia dan Malaysia, Ronni menuturkan, terkait pembicaraan untuk memperkuat hubungan kerja sama imigrasi di perbatasan, memudahkan pemulangan TKI yang bermasalah di Malaysia serta penanganan kegiatan imigrasi baik di Indonesia dan Malaysia.

"Banyak sekali hal-hal yang dibicarakan terkait permasalahan TKI, misalnya pemulangannya dari Malaysia dan memperkuat hubungan kerja sama di perbatasan," kata Ronni.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/03/22/340/1876531/744-ribu-tki-ilegal-bermasalah-di-malaysia)

Tembakau Gorilla yang awalnya ditemukan peredarannya di wilayah Bogor, kini telah sampai ke pulau Dewat Bali. Pihak Polisi berhasil membongkar peredarannya melalui sebuah rumah yang menjadi pabrik pembuatan barang haram ini.

Terbongkar sebuah rumah yang berada di Perumahan Pesona Paramita 2 Nomer 2, Denpasar, berawal dari laporan Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta yang curiga terhadap paket yang dikirimkan ke wilayah Bali melalui perusahaan pengiriman terkenal.

Dari hasil pengembangan, polisi bekerjasama dengan perwakilan perusahaan ekspedisi berhasil menangkap penerima paket Krisna Andika Putra. Setelah itu polisi menggeledah rumah tersangka dan ditemukan rumah berlantai dua, telah dijadikan sebagai pabrik pembuatan tembakau gorilla.

Berdasarkan data yang dihimpun pihak kepolisian pada Senin 19 Maret 2018 telah mendapat informasi dari BC Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, bahwa ada pengiriman barang dari Fedex. Kemudian dihubungkan dengan agen Fedex RPX Denpasar yang di duga Narkotika Syntethic Cannabinoid, dalam bentuk serbuk 5-Flouro ADB dengan berat 500 gram yang di tujukan kepada Michael Ardana dengan alamat di Jalan Pemuda III No. 23 Renon, Denpasar.

 

Kemudian dari hasil pemeriksaan awal Labfor Mabes Polri, serbuk warna kecoklatan berlogo positif mengandung Cannabinoid Sintetis.

Pihak kepolisian sendiri hingga kini enggan memberikan komentar terhadap pengungkapan kasus pabrik tembakau gorilla di Bali.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/03/22/340/1876520/polisi-gerebek-pabrik-tembakau-gorilla-di-bali)

Selesai sudah perjalanan Tju Ji Hin (42). Tersangka pemilik pabrik ciu ilegal ini ditangkap Polres Metro Tangerang setelah enam tahun lamanya memproduksi dan menjual minuman keras tersebut.

Pabrik ciu ilegal itu berlokasi di pemukiman warga, Perum Prima, Blok L 5 Nomor 01 RT 004 RW 005, Kampung Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.

Pantauan Okezone.com, Home Industri di kawasan Perum Prima memang tampak sepi. Sehingga, tak heran tersangka memilih kawasan tersebut untuk menjadi pabrik pembuatan ciu.

 

“Pabrik ini sudah ada sejak tahun 2012,” ucap Wakapolres Metro Tangerang, AKBP Harley H. Silalahi di lokasi, Senin (19/3/2018).

Harley menlanjutkan, terungkapnya pabrik ciu ilegal tersebut berkat informasi dari warga sekitar. Polisi yang menerima informasi itu, langsung bergegas melakukan penggrebekan.

“Saat kita menggrebek, tersangka sedang melakukan pembuatan ciu, minuman keras tradisional itu,” paparnya.

Tersangka, lanjut Harley, hanya sendiri memproduksi ciu ilegal. Minuman keras itu sendiri dijual bebas di kawasan Tangerang.

“Kita akan dalami, tersangka dapat ilmu dan pengetahuan membuat minuman lokal dari mana,” tandasnya.

Atas perbuatanya, tersangka disangkakan dengan Pasal 196 dan Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Pasal 106 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan acaman maksimal 15 tahun penjara.

 

 

 

(https://news.okezone.com/read/2018/03/19/338/1874904/6-tahun-produksi-miras-pemilik-pabrik-ciu-di-tangerang-ditangkap-polisi)

Satuan Polair Mabes Polri mengamankan empat kapal asal Vietnam yang melaksanakan ilegal fishing di perairan sekitar Kepulauan Natuna, Rabu (14/3) lalu. Selain mengamankan kapal, Polair Mabes Polri juga mengamankan sedikitnya 22 ABK kapal.

 

Usai diamankan Rabu (14/3) lalu, keempat kapal itu kemudian ditarik ke Dermaga Pelabuhan Batuampar dan baru sampai pada hari ini. Selain itu, dari dalam kapal juga terdapat beberapa bendera, yang diantaranya bendera Malaysia, Indonesia dan bendera Vietnam.

Komandan Kapal Polisi (KP) Baladewa 8002 Kompol Dani membenarkan adanya penangkapan ini. Namun, saat dikonfirmasi terkait penangkapan ini, Dani belum bisa membeberkannya. Sebab, tangkapan ini rencananya akan diekspose oleh Kapolda Kapri Irjen Didid Widjanardi.

“Benar kalau kita melakukan tangkapan kapal asing. Kalau untuk lebih jelasnya besok akan kita sampaikan,” ujarnya singkat.

(http://batampos.co.id/2018/03/19/polisi-tangkap-kapal-vietnam/)

Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan kebanyakan kasus kekerasan seksual oleh oknum guru, dilakukan oleh guru mata pelajaran olahraga.

"Pada jenjang SMP dan SMA atau yang sederajat, pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru mata pelajaran, antara lain bahasa Indonesia, olahraga bahkan pendidikan agama," kata Retno, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/3/2018).

Sedangkan pada jenjang SD, karena umumnya bukan guru mata pelajaran melainkan guru kelas, kekerasan seksual yang terjadi dilakukan oleh guru yang berstatus sebagai wali kelas.

Beberapa kasus bahkan membuat warga sekolah terkejut dan tidak menyangka karena pelaku dikenal baik dan dekat dengan murid.

 

"Kasus di Jombang, pelaku dikenal sebagai guru yang rajin mendampingi kegiatan kesiswaan, menjadi imam salat berjamaah dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya," katanya lagi.

Oknum guru pelaku kekerasan seksual biasanya memiliki beragam modus, seperti bujuk rayu dengan iming-iming diberi kesaktian dan pengobatan atau rukiah.

"Murid dikatakan ada jin di tubuhnya dan oknum guru mengatakan bisa mengobati. Murid kemudian di suatu tempat, dikatakan jin itu ada bagian-bagian tubuh tertentu, sehingga murid diminta melepas pakaiannya. Saat itulah terjadi pencabulan," katanya pula.

Ada juga modus yang meminta murid membantu mengoreksi tugas, memasukkan nilai ke buku nilai bahkan berdalih memberikan sanksi tetapi dengan melakukan pencabulan.

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa dilecehkan atas sikap terdakwa Fredrich Yunadi selama persidangan perkara dugaan merintangi atau menghalangi proses penyidikan e-KTP yang digelar pada hari ini.

Jaksa KPK Roy‎ Riady mempermasalahkan gerakan tubuh Fredrich yang dianggap melecehkan persidangan. Sebab, saat tim Jaksa mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi dari dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta, Fredrich justru mengekspresikan bahwa pertanyaannya tidak masuk akal.

Atas sikap Fredrich, Jaksa Roy meminta ‎agar Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan itu ‎mengeluarkan terdakwa karena dianggap tidak menghormati tim Jaksa yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi.

"Saya harap jika ada perbuatan terdakwa yang tidak patut, kami mengingatkan ketua majelis bisa mengingatkan kalau perlu mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang ini," kata jaksa Roy di tengah persidangan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).

 

Tak hanya meminta Hakim untuk mengeluarkan Fredrich dari ruang sidang, Jaksa Roy pun mengultimatum agar penasihat hukum Fredrich menyampaikan keberatan dengan baik. Dia meminta agar penasihat hukum mengajukan keberatan kepada hakim tanpa menyelak.

"Apabila pertanyaan JPU seandainya memang dianggap keberatan penasihat hukum bisa disampaikan ke majelis seperti itu, jadi tidak melalui gerakan-gerakan tubuh yang bisa melecehkan kami," tutur Roy.

Sebagaimana diketahui, Fredrich didakwa oleh Jaksa KPK melakukan menghalangi atau merintangi proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, yang menyeret Setya Novanto (Setnov).

Fredrich disebut bekerjasama dengan Dokter Rumah Sakit‎ Medika Permata Hijau Jakarta, Bimanesh Sutarjo. Keduanya diduga melakukan kesepakatan untuk merintangi penyidikan Setya Novanto.

Atas perbuatannya, Fredrich disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/03/15/337/1873163/merasa-dilecehkan-jaksa-minta-fredrich-dikeluarkan-dari-ruang-sidang)

Asyik di Facebook