Nov 16, 2018 Last Updated 9:46 AM, Nov 16, 2018
Nasional

Nasional (517)

Meningkatnya jumlah pemohon pembuatan paspor membuat Kantor Imigrasi Kelas I Batam melakukan pembatasan. Opsi ini dilakukan lantaran melonjaknya jumlah permohonan paspor.

 

Kepala Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam Lucky Agung Binarto menyebutkan, permohonan paspor saat ini dibatasi oleh kuota. Rata-rata setiap harinya imigrasi menyediakan 450 kuota permohonan.

“Setiap harinya permohonan yang masuk bisa capai 2.000 orang. Kita tetapkan kuota karena tak mungkin semua berkas yang diajukan pemohon bisa kita terima semuanya,” kata Lucky.

Diakunya, saat ini Imigrasi memberikan kemudahan pengurusan paspor. Masyarakat Batam bisa mengurus paspor di tiga lokasi yakni, Kantor Imigrasi Kelas I Batam, Mall Pelayanan Publik (MPP), dan Mall Harbourbay. Setiap harinya kuota yang diberikan di kantor imigrasi sebanyak 300 kuota, 50 di MPP, dan 100 kuota di Harbourbay.

“Bagi yang tidak kebagian nomor antrean akan dilayani pada hari yang berikutnya,” tuturnya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak pilih kasih dalam pelayanan. Kecuali yang diprioritaskan, semisalnya orang yang lagi sakit, orangtua atau lansia, ibu hamil, ada keperluan mendadak.

Lucky mengakui sejak diberlakukan sistem online ini, pelayanan menjadi mudah, begitu mendapatkan panggilan, tidak sampai menunggu 30 menit, pemohon sudah langsung dilayani.

“Yang penting dengan sudah online, pastinya lebih tertib, tidak lagi mengantri,” jelas Lucky.

(http://batampos.co.id/2018/05/28/kuota-pemohon-paspor-dibatasi-450-per-hari/)

Para pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hari ini memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Mereka adalah Ketua Umum PSI Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, Wasekjen Satia Chandra Wiguna, Communication Strategist Andy Budiman dan Desainer Endika Wijaya.

"Hari ini kami datang memenuhi panggilan Bareskrim terkait temuan dan laporan dari Bawaslu. Kami menghormati proses hukum yang berlaku, maka itu kami berlima datang dalam kondisi sehat lahir batin, cukup tenang dan optimistis dengan proses yang akan kami jalani," kata Grace Natalie di Gedung Bareskrim, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Menurut dia, materi PSI di koran Jawa Pos edisi 23 April 2018 tidak melanggar peraturan kampanye karena tidak mengandung visi misi, program maupun citra diri PSI. Grace mengatakan, materi itu hanya memuat nama-nama hasil polling internal kandidat wapres dan kabinet Jokowi untuk tahun 2019 yang dimuat di koran dalam rangka meminta masukan dari publik.

"Dalam materi tersebut tidak ada foto pengurus DPP PSI. Tidak ada ajakan memilih. Publikasi tersebut ditujukan sebagai pendidikan politik masyarakat, polling untuk menampung aspirasi masyarakat," paparnya.

 

 

PSI saat mendaftar di KPU (Antara)

Sementara pencantuman logo dan nomor urut PSI dalam iklan tersebut, menurut dia hanya sebagai keterangan bahwa PSI sebagai pihak penyelenggara polling. "Logo PSI pun hanya sekitar lima persen dari total luas halaman koran," ucapnya.

Grace beranggapan pejabat Bawaslu telah bersikap diskriminatif dengan melaporkan PSI ke Bareskrim Polri sementara membiarkan partai politik lain. "Padahal banyak parpol lain yang beriklan dengan menampilkan logo, nomor urut dan foto petinggi partai," ujarnya.

Sebelumnya, PSI memuat iklan polling cawapres dan anggota kabinet Jokowi 2019 di koran Jawa Pos pada 23 April 2018 dan mencantumkan nomor urutnya di Pemilu 2019 serta logo partai.

Temuan ini membuat Ketua dan anggota Bawaslu melaporkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wakil Sekjen PSI Satia Chandra Wiguna ke Bareskrim Polri.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/05/22/337/1901161/pengurus-psi-diperiksa-bareskrim-gara-gara-iklan-kampanye)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan gratifikasi acara mantu Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, 26 Februari lalu. Senin (21/5), Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Arif di Jakarta.

 

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono membenarkan pihaknya melanjutkan pemeriksaan terhadap Sekda Kepri, kemarin. Giri menyebut, kasus dugaan gratifikasi ini bisa menyeret Arif ke meja hijau.

”Kami masih mendalaminya. Tidak tertutup kemungkinan dilakukan hukuman pidana,” kata Giri Suprapdiono di Jakarta, Senin (21/5).

Giri menjelaskan, dari hasil klarifikasi yang dilakukan Direktorat Gratifikasi KPK, ada beberapa jenis pemberian yang diduga diterima Arif terkait pesta pernikahan yang digelar secara adat tersebut. Antara lain, berupa uang tunai, makanan dan barang, serta pembayaran vendor.

”KPK juga berkoordinasi dengan Inspektorat Kemendagri terkait dengan kepatuhan terharap aturan disiplin PNS,” katanya.

Giri menambahkan, perilaku koruptif kepala daerah dan pejabat daerah biasanya dimulai dari sikap kompromistis terhadap penerimaan gratifikasi yang diselipkan dalam acara adat istiadat yang luhur. Seperti pernikahan.

“Modusnya berkembang, yang semula diberikan saat acara melalui kotak sumbangan, menjadi pemberian dilakukan sebelum acara atau setelahnya dalam nilai yang besar,” jelasnya.

Karena gratifikasi baru dilaporkan setelah lebih dari 30 hari kerja, KPK telah memberikan surat rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Isinya, meminta Mendagri untuk memberikan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

”Bisa hukuman disiplin berat,” imbuh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Sesuai PP 53 itu, aparatur sipil negara yang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannnya masuk kategori larangan yang dapat hukuman disiplin berat. Hukuman itu bisa berupa penurunan pangkat, jabatan, sampai pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat sebagai PNS.

Menurut Febri, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi ke KPK yang berhubungan dengan jabatan dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah pemberian gratifikasi. Atau melalui unit pengendali gratifikasi di instansi setempat.

Sebab saat ini KPK telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Provinsi Kepri untuk mempermudah pihak-pihak yang ingin melaporkan gratifikasi.

“Seharusnya lebih dimudahkan dalam melakukan pelaporan, baik penerimaan gratifikasi secara umum yang berhubungan dengan jabatan, ataupun gratifikasi dalam pernikahan,” tuturnya.

Sementara itu, usai mengklarifikasi gratifikasi ke KPK, Arif tidak mau memberikan keterangan kepada wartawan. Termasuk, soal dugaan gratifikasi yang bila ditotal mencapai ratusan juta. Dia langsung pergi menghindari awak media yang menunggunya di lobi gedung KPK.

Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Kepri Mirza Bachtiar mengatakan Sekda Arif memenuhi panggilan pemeriksaan KPK itu seorang diri. Selain diperiksa KPK, Arfi juga menjalani proses klarifikasi oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun Mirza mengaku tidak mengetahui bagaimana hasil pemeriksaan di Kemendagri.

“Pada prinsipnya, Pak Sekda kooperatif dengan memenuhi klarifikasi lanjutan tersebut,” tegas Mirza.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekda Arif diduga menerima sejumlah gratifikasi saat menggelar pesta pernikahan putranya, Faisal Arif Fadillah, pada 26 Februari 2018 di Tanjungpinang. Dugaan gratifikasi itu di antaranya berupa makanan setengah berat untuk suguhan para tamu dan undangan.

Makanan setengah berat itu seperti soto, tekwan, empek-empek, bakso, prata, roti kirai, mi Tarempa, siomay, dan lainnya.

Menu makanan itu disumbang oleh 16 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Yakni Dinas P3AP2KB, BKD, Biro Organisasi, Disperindag, Bappeda, Perkim, Kesbangpol Limnas, Dinas Pariwisata, Biro Kesra, Dinas Perhubungan, Badan Kominfo, LBH, DKP, PMD, ULP, dan Disnaker.

Jumlah porsi makanan yang disumbangkan masing-masing OPD berbeda-beda. BKD, misalnya, menyumbang 500 porsi tekwan, Bappeda menyumbang 1.500 porsi sate, Dinas Perhubungan menyumbang 800 porsi bakso, dan sebagainya. Setiap OPD rata-rata menyumbang 500 porsi makanan. Anggarannya rata-rata Rp 6 juta per OPD.

Di antara OPD dengan sumbangan terbesar adalah BKD, Biro Organisasi, dan Kesbangpol Limnas. Ketiga OPD itu masing-masing menyumbang Rp 7.500.000 dengan menu makanan yang berbeda. Sedangkan anggaran paling rendah disumbangkan Disnaker, yakni Rp 3.000.000 untuk 300 porsi bubur pedas. 

(http://batampos.co.id/2018/05/22/sekda-kepri-terancam-pidana/)

Pihak Managemen Mega Mall Batam Center mengemukakan bahwa aktivitas mall berjalan normal sebagaimana mestinya. Terkait aksi-aksi teror yang terjadi di Surabaya dan di Pekanbaru, banyak beredar informasi bahwa ada aksi tembak menembak di kawasan Mega Mall di Batamcenter.

 

“Mall kami aman. Tidak benar kabar itu. Hoax,” ujar Operational Manager Mega Mall Batam Centre, Wanto Liu kepada Batam Pos di Batam Center, Kamis (17/5) kemarin.

Wanto menyebutkan, beberapa hari ini sosia media dihebohkan dengan pemberitaan adanya teror di Mega Mall. ”

Berdasarkan kiriman video yang beredar dengan menyebutkan kejadian di Mega mall, kami dari Pihak Management ingin mengklarifikasi bahwa lokasi dalam video tersebut bukan di Batam (Mega Mall Batam Centre) melainkan di ibukota Jakarta dan sudah terjadi beberapa tahun lalu.

Dengan ini kami menyatakan keadaan Mega Mall Batam Centre Aman, nyaman,” ungkap Wanto.

Sejak kejadian teror di beberapa daerah di Indonesia, meminimalisir kejadian di Batam, pihaknya juga memperketat pengamanan dengan menempatkan satpam di semua pintu masuk.

“Kami juga mengupgrade alat keamanan dan berkoordinasi dengan kepolisian yang selalu siaga di mal,” jelas Wanto.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, saat ini mall berjalan seperti biasa. Bahkan ada dua event besar seperti bazaar Ramadan di atrium timur dan Batam Pos Autoshow di atrium Barat.

“Kami memberitahukan kepada sejumlah pengusaha dan konter, beraktivitas seperti biasa. Mall tetap buka normal setiap hari mulai pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB,” kata Wanto.

Sementara itu, Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki menyebutkan warga Batam tidak perlu takut.

“Saya mengimbau warga Batam, jangan mudah termakan hoax. Ada teror di sana, ada teror di sini. Katanya ada penangkapan di Batamcenter, jangan percaya. Itu hoax. Video yang beredar selama dua hari ini, adalah video penangkapan di Perumahan Mediterania 2016 lalu,” ujar Hengki.

Ia menyebutkan, sebaiknya warga Batam menjalankan aktivitasnya seperti biasa saja.

“Beraktivitas seperti biasa saja, tapi tetap waspada. Kami polisi akan bertugas menjaga keamanan wilayah Batam,” ungkapnya.

Ia juga mengimbau, apabila warga Batam mengetahui informasi sekecil apa pun terkait aktivitas mencurigakan dari warga, bisa langsung menghubungi 110.

“Informasi sekecil apa pun terkait teroris dan kriminal ini, kami apresiasi demi keamanan kota kita bersama,” tutupnya.

(http://batampos.co.id/2018/05/18/hoax-kabar-ada-penangkapan-teroris-di-batam/)

Menghilangnya Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dari publik selama hampir sebulan memunculkan spekulasi bahwa salah orang paling berkuasa di Kerajaan Petrodolar itu mungkin telah dibunuh. MbS, julukan untuk Mohammed bin Salman diduga tewas dalam upaya kudeta yang terjadi di Istana Kerajaan bulan lalu.

Dengan mengutip laporan intelijen yang dikirim ke salah satu negara Arab, Media Iran, Kayhan mewartakan bahwa Mohammed bin Salman diduga diterjang dua peluru pada insiden yang terjadi pada 21 April di Istana Kerajaan di Riyadh dan tewas. Dia belum pernah muncul di depan publik sejak peristiwa itu.

Sejak insiden tersebut, pihak berwenang Arab Saudi belum merilis satu pun foto baru dari Mohammed bin Salman. Sang putra mahkota pun tidak tampak saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat berkunjung untuk pertama kalinya ke Riyadh pada April.

 

"Bin Salman adalah orang yang hampir sering muncul di hadapan media, tetapi absennya dia selama 27 hari sejak insiden tembakan di Riyadh telah menimbulkan pertanyaan tentang kesehatannya," demikian pernyataan dari Kantor Berita Fars sebagaimana dilansir Sputnik, Jumat (18/5/2018).

Sejauh ini belum ada komentar dari pihak berwenang Arab Saudi.

Pada 21 April, suara tembakan terdengar dari Istana Kerajaan Arab Saudi di Riyadh yang menimbulkan spekulasi terjadinya kudeta. Pihak berwenang Arab Saudi mengatakan bahwa insiden itu hanyalah penjaga keamanan istana yang melepaskan tembakan untuk menjatuhkan droneyang terbang terlalu dekat dengan istana.

Sejumlah media melaporkan bahwa Raja Salman bin Abdulaziz dievakuasi dari istana ke fasilitas terdekat saat insiden itu terjadi. Namun, pihak berwenang Arab Saudi mengatakan bahwa sang raja tidak berada di Riyadh pada hari itu.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/05/18/18/1899729/hampir-sebulan-tak-muncul-putra-mahkota-arab-saudi-diisukan-telah-tewas-dibunuh)

Sektor pariwisata di Kepri diklaim tidak terdampak oleh maraknya kasus teror di Indonesia dalam sepekan terakhir. Kunjungan wisatawan asing ke Kepri masih normal.

 

“Sejauh ini tidak ada agen travel yang melaporkan pembatalan grup wisata,” kata Sekjen DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Kepri, Febriansyah, Kamis (17/5).

Febri mengatakan, meskipun Singapura termasuk satu dari 14 negara yang mengeluarkan travel advice bagi warganya yang berkunjung ke Indonesia, hal itu tidak mempengaruhi kunjunan wisman ke Batam dan Kepri.

“Kami merasa masih oke oke saja,” ucapnya.

Febri berharap, masyarakat turut menjaga situasi kondusif. Misalnya dengan tidak menyebarkan berita bohong (hoaks), terutama terkait aksi terorisme. Sehingga para wisatawan tetap nyaman berkunjung ke Kepri.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Buralimar. Ia berharap kondisi Kepri tetap aman sehingga sektor pariwisata Kepri terus tumbuh.

“Ada trend positif, harapan saya kejadian ini (terorisme) tidak memberikan efek,” ungkapnya.

Buralimar mengimbau kepada setiap agen wisata, dapat meyakinkan wisatawan asing bahwa Kepri masih aman untuk dikunjungi. “Yakinlah Kepri ini tak ada masalah,” ucapnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Edward Brando, mengatakan pemerintah harus serius mengembangkan sektor pariwisata di Batam. Sebab eknomi Batam yang tumbuh 4,47 persen pada triwulan I 2018 banyak ditopang sektor pariwisata.

Edward menyebutkan peningkatan pada sektor pariwisata memang terlihat. Mulai dari efek yang diterima masyarakat langsung dalam bentuk adanya gerakan ekonomi, dalam hal akomodasi, transportasi, jasa pariwisata.

Begitu juga dengan efek langsung yang didapat pemerintah dari pendapatan pajak hiburan yang tentu memberikan sumbangsih besar atas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Memang pariwisata memberikan multi efek, di satu sisi masyarakat bisa menikmati, begitu juga dengan pemerintah melalui PAD, jadi saya kira tepatlah sektor pariwisata (dikembangkan),” kata Edward, Kamis (17/5).

Meskipun begitu, Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam harus tetap terus mengevaluasi terhadap upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan.

Pemko Batam dalam dua tahun belakangan fokus pembangunan infrastruktur dinilai cukup membawa angin segar bagi dunia pariwisata

Ia menilai apa yang terlihat di Batam akhir-akhir ini masih pada tahap yang belum menyentuh hal-hal yang seharusnya dimiliki dalam sebuah agenda pariwisata. “Saya lihat event kita saat ini masih dikatakan amatir,” ucapnya.

(http://batampos.co.id/2018/05/18/pariwisata-kepri-tak-terdampak-aksi-teror/)

Polda Metro Jaya sudah menurunkan status Siaga I menjadi siaga di wilayah hukum Jakarta dan sekitarnya.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, status Siaga I yang sudah menjadi siaga tersebut setelah adanya arahan dari Kapolda Irjen Idham Aziz.

"Jadi, untuk kegiatan siaga satu berkaitan dengan yang telah disampaikan Kapolda Metro, saat ini sudah kita nyatakan siaga saja," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Selasa (15/5/2018).

Meskin begitu, mantan Kabid Humas Polda Jatim itu menegaskan, pihak kepolisian akan tetap bersiaga dan terus memperketat markas-markas polisi.

 

"Artinya tetap waspada untuk kepolisian dan kemudian siaga anggota bahwa untuk keluar masuk markas polisi sekarang diperketat dan juga anggota standby. Artinya, kalau dihubungi suatu waktu untuk dibutuhkan tenaga dan pikirannya, mudah untuk menghubungi," ungkap Argo.

 Densus 88

Mengenai pertimbangan penurunan status dari Siaga I menjadi siaga, Argo mengatakan, hal itu berdasarkan adanya pertimbangan para pimpinan di Polda Metro Jaya.

“Pertimbangan penurunan status itu, kata dia, dilakukan berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan pimpinan di Polda Metro Jaya. Tentunya banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pimpinan,” jelas dia.

Argo pun mengimbau masyarakat untuk mempersilakan kembali melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Di mana, aparat polisi maupun TNI tetap melaksanakan penjagaan.

“Dan sekarang ini, bahwa artinya masyarakat silakan untuk melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Polisi dan TNI akan melaksanakan PAM sesuai dengan kemarin, bisa patroli bersama,” pungkas Argo.

 

 

 

(https://news.okezone.com/read/2018/05/15/338/1898613/polda-metro-jaya-turunkan-status-siaga-i)

Penyidik Polda Metro Jaya masih terus berupaya mengungkap kasus persekusi terhadap ibu rumah tangga bernama Susi Ferawati yang dilakukan sekelompok orang berkaus #2019GantiPresiden saat berada di arena Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, kini penyidik masih mengumpulkan saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian untuk dimintai keterangannya perihal dugaan persekusi dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

"Polisi akan mencari atau mengklarifikasi saksi, apakah ada kaitannya dengan pelapor atau dia mengalami, tentunya polisi akan mencari saksi-saksi itu," kata Argo saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (8/5/2018).

Sebelumnya, pada Jumat, 4 Mei 2018, penyidik memeriksa Susi Ferawati. Kemudian pada Senin, 7 Mei 2018, polisi memeriksa korban sekaligus pelapor yaitu Stedi Repki Watung. Di hari itu juga polisi mengambil keterangan Davin (10), yang merupakan anak Susi Ferawati.

 

Namun begitu, hingga kini polisi masih belum menemukan tersangka dalam kasus persekusi tersebut. Penyidik masih perlu keterangan saksi-saksi yang berada di lokasi dan bukti-bukti petunjuk untuk membidik tersangka.

"Keterangan mereka masih sedang dipelajari penyidik yang nantinya akan diklarifikasi terhadap saksi-saksi yang berada di lokasi," jelas mantan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur itu.

Peristiwa persekusi itu dialami Susi Ferawati itu pada Minggu, 29 April 2018. Saat itu ia bersama buah hatinya berolahraga di arena car free day dan kebetulan mengenakan kaus #DiaSibukKerja yang identik dengan pendukung Presiden Joko Widodo.

Tanpa diduga, Susi bertemu dengan sekelompok orang yang berkaus #2019GantiPresiden. Kerumunan itu menghadang Susi dan menuduhnya sebagai massa bayaran kelompok pendukung Jokowi. Anak Susi sempat menangis ketakutan melihat sang ibunda diintimidasi oleh sekelompok orang tersebut.

Selain Susi Ferawati, persekusi dan intimidasi juga dialami Stedi Repki Watung yang juga kebetulan berkaus #DiaSibukKerja yang identik dengan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain dipaksa mengaku massa bayaran, ia disoraki dan dikipasi uang pecahan Rp100 ribu oleh massa #2019GantiPresiden.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/05/08/338/1895698/bidik-tersangka-polisi-kumpulkan-saksi-persekusi-2019gantipresiden)

Pemerintah terus meningkatkan perhatian terhadap peredaran barang-barang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berpotensi merugikan perekonomian Indonesia. Kerugian ekonomi yang timbul akibat peredaran barang-barang palsu tersebut mencapai lebih dari Rp65 triliun.

Nilai tersebut didapat dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerja sama dengan organisasi Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) di tahun 2014.

“Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan terkait pengendalian impor dan ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI. Hal ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri serta menciptakan dalam menjalankan usaha bagi para pelaku usaha yang taat pada aturan perpajakan,” ujar Humas Bea Cukai, Robert M.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2018, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai telah mengatur terkait Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran HKI.

 

Mekanisme pengendalian atas impor atau ekspor barang yang diduga dari hasil pelanggaran HKI nantinya akan menggunakan skema Ex Officio Scheme di mana prosesnya didasarkan dari hasil perekaman pada sistem Perekaman Bea Cukai. Pemilik atau Pemegang Hak atas merek dan/ata hak cipta dapat mengajukan permohonan perekaman data HKI kepada Bea Cukai.

“Ketentuan terkait pengajuan permohonan perekaman data HKI dapat dilihat di PMK 40, selain mengatur hal tersebut, diatur juga beberapa hal di antaranya terkait penelitian yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai terhadap permohonan tersebut,” ungkap Robert.

Dengan telah ditetapkannya regulasi ini, diharapkan akan semakin memberikan kepastian hukum bagi para pemegang Merek dan Hak Cipta. Dengan demikian, potensi kerugian ekonomi yang terjadi akibat tidak terpenuhinya hak negara dalam hal pembayaran pajak dapat dihindarkan.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/05/07/337/1895286/bea-cukai-tegas-berantas-peredaran-barang-palsu)

Seribuan relawan Joko Widodo melakukan ziarah ke Makam Sultan Maulana Hasanuddin di Kompleks Masjid Agung Banten, Serang. Dalam ziarahnya, para relawan mendoakan Jokowi diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam memimpin negeri ini.

Selain itu, relawan yang dipimpin oleh Ustadz Wahid Nuruddin atau akrab disapa Gus Wahid mendoakan agar Presiden Jokowi dijauhkan dari fitnah keji dan senantiasa diberikan keselamatan dari Allah SWT.

"Semoga Presiden diberikan kesehatan dan kemudahan dalam memimpin negara yang sangat besar ini. Semoga segala cita-cita membangun bangsa ini menjadi lebih baik dikabulkan Allah SWT," kata dia saat memimpin doa.

Relawan Jokowi yang terhimpun dalam wadah Silaturahmi Nasional menggelar ziarah dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 2018. Kegiatan yang mengangkat tema "Berdoa dan Berdzikir Untuk Kedamaian Negeri" diikuti 700-an relawan Jokowi dari berbagai wilayah di Jakarta dan 500-an relawan dari Banten. Ziarah ke Desa Banten, Kecamatan Kasemen ini dipimpin Yayong Waryono, Dini Mudiani dan Umar Maya Ibnu Fajar.

 

Diungkapkan Gus Wahid, dalam ziarah ke Makam Sultan Maulana Hasanuddin, relawan juga mendoakan para pemimpin di negeri ini diberikan kesehatan sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara maksimal. Selain itu, para pemimpin diharapkan bisa menjadi pelita di masyarakat di tengah gempuran teknologi informasi yang belakangan membuat banyak orang dengan mudah dan latah melakukan kebencian terhadap sesama saudara.

Hal ini sejalan dengan manfaat yang bisa diambil dari ziarah jelang bukan puasa itu sendiri. Dimana dalam istilahnya disebut sebagai Ruwahan, yakni saling meminta maaf secara lahir dan batin sehingga selama menjalankan ibadah puasa, ummat Islam suci baik pikiran maupun hatinya.

"Ziarah itu bisa menyambungkan energi perjuangan para leluhur pejuang negeri ini, utamanya dari kegiatan ini dari Syekh Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau sebagai muslim yang nasionalis, atau istilahnya kini nasionalis-religius, kita harus selalu belajar dari kehidupan beliau mengenai perjuangan untuk bangsa dan negara ini," ucap Gus Wahid.

Ziarah yang berlangsung khidmat dirangkai dengan membaca yasin, tahlil dan sholawat nabi. Ribuan relawan awalnya dibimbing pengelola Masjid Raya Banten memasuki pelataran masjid. Dengan melepas sandal/sepatu dan mendapati beraneka macam tawaran dari minuman, kantong plastik hingga makanan ringan, relawan bergerak masuk untuk selanjutnya mengawali ziarah dengan sholat Dhuhur berjamaah.

Gus Wahid memimpin yasin - tahlil dan ditutup dengan doa oleh KH Muhlisin Bekasi. Dalam ziarah kali ini, relawan Jokowi juga berkesempatan untuk melakukan doa bersama dibawah bimbingan KH Tubagus Nuruddin, tepatnya disamping pusara Makam Sultan Maulana Hasanuddin.

Sekjen Arus Bawah Jokowi Umar Maya Ibnu Fajar mengungkapkan, ziarah "Berdoa dan Berdzikir Untuk Kedamaian Negeri" digelar dalam rangka menyambut bulan puasa. Yakni untuk memperingati 10 hari terakhir bulan Sya'ban atau 10 hari menjelang bulan Ramadan. Kegiatan sekaligus melestarikan tradisi jelang puasa yang sudah berlangsung secara turun-temurun.

"Ziarah ke Makam Sultan Maulana Hasanuddin ini dimaksudkan untuk mengambil hikmah dan keteladanan beliau dalam menyebarkan agama Islam yang penuh kedamaian, Islam yang toleran, Islam yang rahmatan lil'alamin," kata Fajar.

Sementara itu Sekjen Bara JP Yayong Waryono sebelumnya mengungkapkan bahwa Negara ini membutuhkan kedamaian dan ketentraman agar pemerintah dapat berkonsentrasi penuh melanjutkan pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik sesuai ekspektasi masyarakat Indonesia. Hal tersebut sesuai atau dibuktikan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi yang mencapai 72 persen.

 

"Maka, kami sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa ini, sebagai masyarakat yang beragama, kami melakukan Doa dan Dzikir bersama agar negara ini senantiasa dalam lindungan Allah SWT," ujar Yayong Waryono.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/05/07/340/1895312/seribuan-relawan-berkumpul-di-masjid-agung-banten-doakan-jokowi-terhindar-dari-fitnah-keji)

Asyik di Facebook