Jul 21, 2018 Last Updated 8:44 AM, Jul 16, 2018
Nasional

Nasional (458)

Direktur Polairud Polda Kepri Kombes Pol Teddy JS Marbun mengatakan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan intensif, terhadap sopir yang membawa 7.122 botol minuman keras. Terungkap minuman keras tersebut berasal dari Singapura.

 

“Dari Singapura, masuknya ke pelabuhan rakyat di jembatan 6 Barelang,” katanya, Sabtu (3/2).

Sopir mobil pembawa miras yang diketahui bernama Sugiarto menuturkan ke penyidik, tidak mengetahui siapa pemilik miras ini. Sehingga kasus ini, kata Teddy sedikit sudah dikembangkan. “Ini gudangnya itu seperti pondok di tengah hutan saja. Kalau gudangnya disini (daerah Batam center,red), bisa dicari siapa pemiliknya,” ucap Teddy.

Walau begitu, Teddy mengatakan pihaknya akan tetap mencari pemilik gudang ini.

Miras ini diduga akan diedarkan untuk wilayah Kepri. Berbagai macam merek miras siap edar ini seperti Black Label, Countro, Bacardi, Chivas, Red Label, Martini, Carlo Rosi.

Teddy mengatakan menjerat sopir itu dengan pasal 102 huruf B dan E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Pasal itu menyebutkan setiap orang yang membongkar barang impor di luar kawasan Kepabeanan atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, dipidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama 10 Tahun.

“Kesimpulan kami, Sugiarto Eko Purnomo ini kedapatan membawa 1 unit mobil toyota Hi-Ace yang membawa miras. Ini menjadi alat bukti yang cukup untuk menindak,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan Ditpolari mengamankan 7.122 botol minuman keras, di Jembatan 6 Galang, Senin (29/1). Pengungkapan ini berawal ditangkapnya satu unit minibus yang membawa miras, setelah dilakukan pengembangan ditemukan gudang miras ditengah hutan di Jembatan 6 Galang. Namun pihak kepolisian mengakui hanya bisa menangkap sopir bus, sedangkan pemilik gudang tidak ada saat pengantaran miras itu.

(http://batampos.co.id/2018/02/05/ribuan-miras-tangkapan-polisi-berasal-dari-singapura/)

Jenazah guru seni rupa Ahmad Budi Cahyono telah dimakamkan di tempat pemakaman umum di Desa Tanggumong, Kabupaten Sampang, Jatim, Jumat (2/2/2018). Ribuan orang mulai dari guru, siswa dan warga mengantarkan Budi ke tempat peristirahatan terakhir. Budi tewas setelah dianiaya dengan cara dipukul oleh siswanya sendiri berinisial MH.

Bahkan saat proses pemakaman juga tampak Bupati Sampang, Fadhilah Boediono dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Saiful Rachman. Isak tangis pun menghiasi proses pemakaman sang guru.

Anggota keluarga korban tak mampu membendung air mata atas kepergian Budi yang terbilang mendadak. Sang guru masih sehat sebelum dianiaya muridnya sendiri.

"Apakah almarhum orang baik? Apakah almarhum orang baik? Apakah almarhum orang baik?," tanya Bupati Sampang Fadhilah.

 

Kemudian pertanyaan tersebut dijawab secara serentak oleh pelayat. "Almarhum adalah guru yang baik," ucap salah satu pelayat, Ahmad Farik.

MH yang duduk di kelas XI SMAN 1 Torjun (Smator), Kabupaten Sampang ini tega menganiaya gurunya hingga tewas.Guru mata pelajaran seni rupa ini tewas setelah sempat mendapat perawatan di RSU Dr Soetomo, Surabaya.

Berdasarkan informasi, peristiwa memilukan ini berawal ketika Budi sedang mengajar di kelas dengan materi seni lukis pada 1 Februari 2018. Pada saat jam pelajaran, siswa MH tidak mendengarkan pelajaran dan justru mengganggu teman-temannya dengan mencoret lukisan mereka.

Budi lantas menegur MH namun tidak dihiraukan MH yang malah makin berulah dengan mengganggu teman-temannya. Budi akhirnya memberi hukuman dengan mencoret pipi MH dengan cat lukis. MH yang tidak terima lantas memukul Budi. Aksi tak terpuji itu kemudian dilerai oleh siswa dan para guru yang lain.

Budi kemudian dibawa ke ruang guru dan menjelaskan duduk perkaranya kepada kepala sekolah (kepsek). Tak melihat adanya luka di tubuh dan wajah korban, kepsek mempersilahkan Budi pulang lebih awal. Kepsek kemudian mendapat kabar dari keluarga Budi bahwa sesampainya di rumah, guru seni itu tidur karena mengeluh sakit pada lehernya. Namun selang beberapa saat Budi kesakitan dan tidak sadarkan diri (koma), dan langsung dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo-Surabaya.

Kondisi Guru GTT Smator ini sangat kritis dan didiagnosa oleh dokter mengalami MBA (Mati Batang Otak) dan semua organ dalam sudah tidak berfungsi.

Mobil ambulans dari RS Sampang pun oleh pihak RS Dr. Soetomo ditahan agar tidak kembali ke Sampang dulu, karena kondisi guru tersebut yang sangat kritis dan diperkirakan tidak akan mampu bertahan. Pukul 21.40 WIB Budi meninggal dunia di RSUD Dr. Soetomo.

 

 

 

(https://news.okezone.com/read/2018/02/02/519/1853775/guru-di-sampang-yang-tewas-dianiaya-siswa-dikenal-berkepribadian-baik)

Hidup remaja perempuan di Malaysia ini berakhir tragis. Ia bunuh diri setelah dituduh mencuri ponsel milik gurunya.

Siswi SMP itu mencoba menggantung diri dengan syal di rumahnya, hanya beberapa jam setelah ia dituduh mencuri ponsel gurunya pada 24 Januari. Dalam catatan untuk kedua orangtuanya, ia menyebut tidak mencuri ponsel tersebut. Bungsu dari empat bersaudara itu juga menulis, ia tidak ingin menambah masalah pada keluarganya.

Sebelum meninggal, remaja 14 tahun itu berada dalam kondisi kritis. Ia menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam kondisi koma di ruang ICU RS Seberang Jaya karena kerusakan otak.

Ayahnya, yang berusia 50-an tahun, menyatakan, anaknya dibawa pulang oleh guru kelas dan suaminya sekira pukul 6.15 sore.

 

"Mereka mengklaim, pencuri ponsel (guru) terekam dalam rekaman CCTV, namun mereka tidak dapat memastikan jika gadis dalam video itu adalah anak perempuan saya," ujar si ayah.

"Dan anak perempuan saya menyangkal bahwa ia mencuri ponsel itu ketika saya tanya," imbuh mantan juru masak tersebut.

Sang ayah menambahkan, anak perempuannya kemudian mengunci diri di kamar. Saat membuka pintu kamar tersebut, ia menemukan anaknya dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tergantung dengan syal di pipa rumah.

Presiden LSM Tamilar Kural, David Marshel, menemani keluarga ini sepanjang kasus. Marshel mengonfirmasi kematian remaja putri tersebut di RS Seberang Jaya pada Kamis 1 Februari sekira pukul 03.30 pagi.

"Autopsi akan dilakukan pagi ini sebelum anggota keluarga bisa membawa pulang jenazahnya," ujar Marshel, seraya menambahkan bahwa ia masih menemani keluarga yang berduka tersebut menjalani semua prosedur rumah sakit.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/02/02/18/1853742/siswi-smp-di-malaysia-bunuh-diri-karena-dituduh-curi-ponsel-guru)

Hujan disertai angin kencang yang melanda Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi sejak Minggu 28 Januari 2018 hingga Selasa 30 Januari 2018. Akibatnya, rumah ibadah dan sejumlah pemukiman warga di daerah itu porak-poranda.

"Sampai sekarang hujan dan angin masih terus terjadi. Kami kesulitan mendata kerusakan lainnya," kata Pastor Paroki St Petrus dan Paulus Lamalera, RD Leo Lewokrore, PR kepada Okezone.

Menurut dia, dari data laporan sementara selain atap gereja miliknya bertugas, ada juga sejumlah rumah warga yang juga ikut menjadi korban aksi alam yang masih terjadi itu. Ada sejumlah rumah di Desa Lamalera juga ikut rusak parah.

 

"Atap rumah terbang dibawa angin dan hujan yang masih terus terjadi ini," katanya.

Rohaniwan dan Pemuka Agama Katolik itu memprediksi masih ada sejumlah rumah umat yang juga ikut mendapat dampak dari badai yang melanda kampung 'penangkap Ikan Paus' itu. "Kami kesulitan mendata saat ini karena badai masih terus terjadi. Apalagi signal selular pun tudak terlalu bagus," sambungnya.

Alumni Seminari San Dominggo Hokeng di Larantuka Flores Timur itu mengemukakan hujan diserta badai yang terjadi sejak Minggu hingga Selasa hari ini adalah yang pertama sejak 3 tahun terakhir.

"Musibah kali ini memang sangat luar biasa dan mengerikan," katanya. Dia berharap tidak ada korban jiwa dari kejadian ini. "Saya berharap tidak ada korban jiwa," urainya.

Dia berharap, badai itu segera berlalu sehingga pihaknya bisa melakukan sejumlah langkah bantuan dan tanggap darurat jika dibutuhkan umat yang terdampak. "Ya kalau masih kondisi hujan dan angin begini kami tak bisa berbuat apa-apa. Juka sudah berhenti tentu akan ada komunikasi dengan pihak pemerintah untuk mengatasi warga dan umat yang terdampak bencana," kata RD Leo.

Provinsi NTT saat ini sedang dilanda cuaca ekstrem berupa huja dan angin kencang. Kepala Seksi Observasi dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) El Tari Kupang Ota Welly Jenni Thalo mengatakan, kondisi cuaca yang buruk saat ini akibat pola tekanan rendah di perairan selatan NTT atau utara Australia.

Kondisi tersebut, menurut dia, telah memicu potensi hujan secara sporadis atau hujan yang tidak merata dan tiba-tiba dan disertai angin kencang di seluruh wilayah NTT.

Pola tekanan rendah tersebut diprakirakan akan semakin rendah yang menyebabkan cuaca semakin buruk, angin semakin kencang dan gelombang juga makin tinggi. "Tren cuaca buruk ini diperkirakan berlangsung hingga 31 Januari 2018 atau Rabu besok," kata Ota Welly Jenni Thalo.

 

 

 

(https://news.okezone.com/read/2018/01/30/340/1852193/hujan-disertai-angin-kencang-porak-porandakan-rumah-ibadah-dan-sejumlah-pemukiman-warga)

 Ardian Septiano, 25, warga Bengkong menjadi korban penipuan. Korban dijanjikan oleh salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Nurdin Siregar untuk menjadi pegawai honorer di Dishub Batam. Selanjutnya, korban dimintai sejumlah uang untuk bisa menjadi pegawai honorer di kantor tersebut.

 

“Awalnya dia dia menawarkan kepada mama saya. Kemudian mama saya konfirmasi sama saya dan setuju menerima tawaran itu,” ujar Ardian usai membuat laporan di Mapolresta Barelang, Senin (29/1) siang.

Ardian mengaku dimintai uang sebesar Rp 25 juta untuk bisa masuk menjadi tenaga honorer di Dishub Batam. Karena tidak mempunyai uang dengan sebanyak itu, Ardian baru memberikan uang sebesar Rp 17,5 juta. Uang sebanyak itu, diberikan Ardian dalam dua tahap dengan Rp 10 juta bayar langsung dan sisanya melalui transfer di bank.

“Sisanya saya bilang sama dia akan dibayar kalau sudah kerja. Uang itu saya bayar dua awalnya dia minta Rp 25 juta, terus dia bilang karena saudara bisa bayar Rp 20 juta aja,” tuturnya.

Belakangan korban merasa ditipu karena apa yang dijanjikan oleh pelaku tidak ditepati. Sebab saat itu Nurdin Siregar menjanjikan bahwa Ardian akan mulai bekerja pada akhir Desember 2017 kemarin. Namun, kerjaan yang ditunggu-tunggu itu tidak kunjung datang. Hingga akhirnya ia melaporkan kejadian ini ke polisi. Menurut dia, masih ada beberapa orang lagi yang menjadi korban.

“Saya awalnya kerja di pelabuhan Batamcenter dan bulan Desember kemarin perpanjangan kontrak di kerjaan. saya tanya kepastiannya, dia bilang tidak usah per[anjangan kontrak, saya ikuti. Tapi akhirnya saya tidak bekerja sampai sekarang,” tuturnya.

Sekretaris Dinas Perhubungan Rustam Efendi menegaskan, bahwa Dishub Batam tidak ada penerimaan tenaga honorer. Bahkan, menurut dia, saat ini Dishub ada pengurangan tenaga honorer karena tidak ada anggran di tahun ini. Sejauh ini, Dishub Batam telah memberhentikan sebanyak 13 tenaga honorer dari 212 tenaga honorer.

“Pegawai yang 13 orang ini merupakan pegawai yang sering tidak masuk atau kinerjanya kurang. Bahkan kami memang ada pengajuan untuk menyambung kontrak, tapi tidak ada anggaran lagi. Jadi bagaimana kita mau lakukan penambahan,” katanya.

Diharapkan Rustam, dengan kejadian ini masyarakat jangan terlalu cepat percaya dengan adanya penerimaan honorer di instansi pemerintahan. Sebab, anggran Kota Batam di tahun 2018 tidak mencukupi untuk menggaji honorer bari. Jika pun memang ada informasi penerimaan, Rustam berharap kepada masyarakat untuk langsung melakukan pengecekan ke instansi tersebut.

“Kita (Dishub, red) kalau ada penerimaan atau lowongan pasti akan kita sampaikan dan berikan informasi kepada masyarakat. Jadi yang paling penting, cek dulu kebenaran informasinya dan jangan mudah percaya,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Kabid Lalu Lintas Dishub Batam, Edward Purba membenarkan bahwa Nurdin Siregar merupakan salah satu stafnya yang bertugas dalam pengawasan parkir liar. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh Nurdin merupakan tindakan atas nama pribadinya dan tidak membawa nama Dishhub Batam. Sementara dari stempel Dishub itu, diyakininya merupakan stempel palsu yang sengaja dicetak untuk meyakinkan korbannya.

“Kalau dia melanggar hukum silahkan lapor kepada pihak kepolisian dan polisi yang akan memproses. Dari segi kepegawaian, apabila di diputus setahun penjara, maka otomatis dia akan diberhentikan,” katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Arwin A Wientama membenarkan adanya laporan penipuan ini. Sejauh ini, pihaknya telah memintai keterangan dari Ardian dan berencana akan melakukan pemanggilan terhadap oknum Dishub tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan laporan ini.

“Sejauh ini kita baru meminta keterangan awal dari korban. Pastinya kita sudah menerima laporan ini dan sedang dalam tahap penyelidikan,” ujarnya singkat.

(http://batampos.co.id/2018/01/30/ardian-dijanjikan-bekerja-sebagai-honorer-dishub-batam-ternyata/)

 Kepala Bandara Hang Nadim Batam, Suwarso, mengatakan penerbangan Batam-Korea masih berlangsung. Meskipun sifatnya hanya kontrak, rute tersebut terbukti mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke kota Batam.

 

“Tadi malam saja masih ada yang masuk. Sejak dibuka, wisman yang masuk cukup banyak. Insya Allah 7 Februari ada lagi tim dari travel Korea yang akan berkunjung ke Batam. Sesuai jadwalnya kontraknya rute ini akan berakhir 28 Februari nanti,” ujar Suwasro.

Menurut dia, Mereka itu terdiri satu tim yang berasal dari Korea yang berkeinginan survey tempat di Batam. Sesuai jadwalnya, mereka akan melihat fasilitas bandara dan akan main Golf di Palm Spring. Ia berharap semoga nantinya tim ini lebih mengintensifkan lagi rute penerbangan tersebut menjadi schedule. Agar rute tersebut bisa berjangka panjang dan hanya sebatas kontrak saja.

“Kita masih menunggu feed backnya. Jadi sampai kemarin dia menganggap pelayanan kita baik. Semua instansi bisa bekerja sama dan mereka juga berkeinginan kegiatan carter ini di permanenkan. Itu catatan yang kita terima,” tutur Suwarso.

Sementara itu, untuk rute Batam ke Cina, lanjut dia, untuk sementara diberhentikan. Alasannya ada beberapa yang minta penerbangan langsung ke Singapura. Tidak melalui kota Batam. Dirinya mengakui masih menunggu rencana tour dengan maskapai Citilink.

“Jika untuk rute Batam ke Cina sementara stop karena programnya kemarin sampai Desember. Kita masih menunggu memang ada rencana tour dengan Citilink. Masih menunggu juga progresnya,” jelas Suwarso

(http://batampos.co.id/2018/01/30/penerbangan-batam-korea-tingkatkan-jumlah-wisatawan/)

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) akan melengkapi kunjungan kenegaraannya ke lima negara di Asia Selatan dengan lawatan ke Afghanistan. Presiden dan Ibu Iriana meninggalkan Bandara Internasional Hazrat Shahjalal di Dhaka, Bangladesh  menuju ke Kabul, Afghanistan dengan menggunakan pesawat kepresidenan sekira pukul 09.15 waktu setempat atau pukul 10.15 WIB.

Keberangkatan Presiden Jokowi dilepas oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali dan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia untuk Bangladesh Rina P. Soemarno.

Berdasarkan keterangan dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Presiden Jokowi diagendakan akan melakukan serangkaian kegiatan kenegaraan selama kunjungannya di Afghanistan. Di antara kegiatan tersebut adalah pertemuan dengan Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, pertemuan bilateral Indonesia dengan Afghanistan dan pernyataan bersama dari kedua kepala negara.

 

“Presiden juga akan bertemu dengan High Peace Council (HPC) Afghanistan di Istana Haram  Sarai (Wisma Negara). Setelah itu, Presiden akan mengikuti jamuan santap siang bersama di Istana Presiden,” kata Bey dalam siaran persnya, Senin (29/1/2018).

Pada sore hari, Presiden dan Ibu Iriana akan melakukan kunjungan ke Istana Darul Aman di luar kota Kabul. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi penutup lawatan Presiden Jokowi ke Afghanistan sebelum pulang ke Tanah Air.

“Dari Bandara Internasional Hamid Karzai, Afghanistan, Presiden Jokowi dan Ibu Negara beserta rombongan akan kembali ke tanah air,” jelas Bey.

Lawatan Presiden Jokowi ini merupakan kunjungan bersejarah karena menjadi kunjungan pertama Presiden Indonesia ke Afghanistan dalam waktu 56 tahun. Kunjungan terakhir Presiden RI ke Afghanistan dilakukan Presiden Soekarno pada 1961.

Lawatan ini juga dilakukan di tengah situasi tegang menyusul terjadinya serangkaian serangan kelompok militan di Ibu Kota Kabul yang menewaskan ratusan orang dalam sepekan terakhir.  Bahkan, menjelang kedatangan Jokowi, insiden ledakan bom mengguncang Kabul. Satu orang dilaporkan meninggal dalam peristiwa tersebut.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/01/29/18/1851661/tutup-tur-kenegaraan-ke-asia-selatan-ini-agenda-presiden-jokowi-di-afghanistan)

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri dan Kota Batam memang belum menetapkan kuota taksi online di Batam. Namun Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Batam memastikan, saat ini Batam masih kekurangan 1.600 unit taksi.

 

Ketua Organda Batam Hardi Syam Harun menyebutkan, kebutuhan angkutan taksi di Batam mencapai 3.400 armada. Sementara saat ini yang terdaftar di Organda baru 1.800 unit.

“Artinya masih ada kekurangan sekitar 1.600 taksi lagi,” sebut Hardi, Minggu (28/1).

Jumlah tersebut sebenarnya hampir sama seperti saat awal pemerintah Batam melakukan survei kebutuhan taksi bersama Organda Batam pada awal tahun 2001 yang menyebutkan Batam butuh 3.000 unit taksi. Namun perkembangan Kota Batam menuntut penambahan.

Dari 1.800 unit taksi tersebut, Hardi mengungkapkan sekitar 60 persen belum memenuhi kewajiban membayar pajak. Sedangkan yang belum melakukan uji kir sekitar 40 persen.

Hardi juga mengakui banyak taksi di Batam yang tak laik jalan. Hardi memperkirakan jumlahnya mencapai ratusan unit. “Terutama taksi keluaran tahun 1997 yang bekas Singapura waktu awal tahun 2001,” terang Hardi.

Jika dikurangi taksi yang tak laik jalan dengan estimasi ada 200 unit, Hardi memperkirakan kekurangan taksi di Batam bisa sampai di angka 1.800 unit.

Apakah kekurangan itu bisa otomatis kuota untuk taksi online di Batam? Hardi menegaskan, hal itu bisa saja. Namun harus bertahap.

“Kalau taksi konvensional mau memperbaiki armadanya, mau memperbaiki manajemennya, tarifnya ekonomis, bisa jadi jumlah mereka juga bisa ditambah. Tapi kalau tidak, ya yang layak untuk menutupi kekurangan itu, ya taksi online,” kata Hardi yang juga Dirut PT Suluh ini.

Hardi berharap Pemprov Kepri dalam hal ini Gubernur Kepri Nurdin Basirun, berani mengambil sikap dan langkah dalam menyelesaikan persoalan perizinan taksi online di Batam.

“Apalagi yang ditunggu. Jangan berpolemik terus,” pintanya.

Hardi juga meminta taksi konvensional di Batam berbenah jika ingin tetap dipilih masyarakat. Mulai dari pembenahan tarif yang transparan dan ekonomis, manajemen, armada yang laik, dan lainnya.

Sementara untuk badan usaha yang mengajukan perizinan yang akan menaungi angkutan sewa khusus (ASK) atau taksi online, sebaiknya lebih serius dan sesegera mungkin melengkapi pemberkasan pengajuan perizinannya.

Izin Pangkalan Ratusan Juta

Meski tak memiliki kewenangan meminta taksi konvensional beralih ke online, namun Hardi mengaku Organda sudah sering menyarankan ke pengemudi taksi konvensional beralih ke taksi online. Selain menguntungkan, juga tak ada pungutan yang memberatkan.

Namun, Hardi mengakui saat ini masih sangat kecil jumlah pengemudi taksi konvensional yang mau beralih ke taksi online. Terutama yang memiliki pangkalan. Keengganan itu dipicu besarnya biaya yang telah dikeluarkan pengemudi taksi konvensional untuk membeli izin pangkalan. Baik itu di pelabuhan, bandara, pusat perbelanjaan, maupun hotel.

“Satu izin pangkalan saja untuk satu pengemudi taksi jumlahnya mulai dari puluhan juta hingga seratusan juta rupiah atau lebih. Itu fakta yang terjadi di Batam,” ungkap Hardi.

Lantas, uang pembelian izin pangkalan satu armada hingga seratusan juta rupiah lebih tersebut masuk kemana? Hardi menduga ada pihak-pihak atau oknum yang bermain di setiap pangkalan. Misalnya pengelola keperasi yang dipercaya dengan oknum pemilik pangkalan, sehingga kuota taksi di setiap pangkalan ditetapkan dalam jumlah tertentu. Kuota terbatas inilah yang dijual mahal.

“Bahkan para sopir taksi sendiri ada yang sudah berani menjual izin pangkalan yang ia beli ke pengemudi taksi lainnya,” terang Hardi.

Hardi juga sangat mendukung pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Batam bahwa kuota taksi online mestinya tak usah dibatasi. Dibuat terbuka saja sesuai hukum pasar, sehingga tak ada lagi unsur monopoli.

Terpisah, Sekretaris Pengurus Taksi Bandara Hang Nadim, Joko, tak menafikan besarnya uang yang harus dikeluarkan pengemudi taksi untuk mendapatkan kuota di pangakalan. Meski tak menyebutkan angka persisnya, namun ia menilai relatif sebanding dengan jaminan keamanan yang mereka dapatkan.

“Kalau ke pengelola bandara kita setor Rp 200 ribu per bulan per unit taksi. Kita juga ada kewajiban setor ke koperasi bandara,” ujarnya, Sabtu (26/1).

Joko juga menyebutkan, tidak setiap orang yang memiliki armada bisa bergabung dan mendapatkan kuota di pangkalan Bandara Hang Nadim. Ada pembatasan kuota yang ditentukan pengelola bandara.

Penetapan jumlah armada ini dihitung berdasarkan rasio kebutuhan dengan jumlah penumpang di bandara Hang Nadim Batam. Juga ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk soal kondisi armada.

“Saat ini ada 265 unit taksi Bandara, paling rendah armada keluaran tahun 2012, jadi masih terbilang baru dan semua laik jalan,” katanya.

Dengan armada sebanyak itu dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan kuota di pangkalan, Joko menyebut sangat wajar jika para pengemudi tidak setuju jika taksi online mengambil penumpang di Bandara.

Soal ada tidaknya keinginan taksi bandara untuk beralih ke taksi online mengingat era layanan digital tak bisa dilawan? Joko mengatakan tak menutup kemungkinan ke depan hal itu terjadi. Namun saat ini yang menjadi keinginan pengemudi taksi pangkalan di bandara, pengaturan yang adil dari semua aspek.

“Kalau taksi yang tak punya pangkalan ya mudah saja beralih ke online, tapi kami yang dipangkalan sudah keluar uang banyak,” ujarnya.

Dendi Gustinandar yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Komersial Bandara Hang Nadim Batam mengaku mendengar juga cerita besarnya biaya untuk bisa dapat kuota di pangkalan Hang Nadim.

“Dengar iya. Tapi membuktikannya gimana ya. Yang jelas uang pangkalan yang masuk ke bandara itu Rp 200 ribu per unit taksi per bulan. Tarif itu diatur di Perka BP Batam,” ujar Dendi yang kini ditarik ke Bagian Aset BP Batam.

(http://batampos.co.id/2018/01/29/batam-kekurangan-1-600-taksi/)

Seorang kakek berinisial AS (75) diduga telah melakukan tindak pelecehan seksual terhadap bocah berumur 5 tahun di kawasan Babahrot, Kabupaen Aceh Barat Daya, Sabtu 20 Januari 2017. Akibat perbuatannya, kakek ini terancam hukuman eksekusi cambuk sebanyak 90 kali sabetan rotan.

Saat ini, kasus tersebut sedang dalam masa penyidikan Polres Aceh Barat Daya, dan pelaku telah dilakukan penahanan di rumah tahanan Blangpidie, ibu kota kabupaten setempat.

Kasat Reskrim Polres Aceh Barat Daya, Iptu Zulfitriadi mengatakan kasus ini akan diproses dengan menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 47 tentang jarimah pelecehan seksual dengan ancaman 90 kali cambuk.

 

"Karena yang berlaku di Aceh qanun jinayat itu, kita menyesuaikan dengan aparatur lainnya seperti jaksa penuntut umum, sudah sinkron dan kita bisa menggunakan qanun itu. Jika terpenuhi unsur kita juga nanti bakal terapkan pasal 50 (tentang pemerkosaan) ini kan masih penyidikan perlu mencari unsur lagi," kata Zulfitriadi kepada wartawan.

Sebelumnya, dikabarkan keluarga korban tidak ingin pelaku dalam kasus ini dijerat menggunakan qanun jinayat, dengan ancaman hukuman eksekusi cambuk. Melainkan, keluarga korban meminta tindak pelecehan kepada anak di bawah umur ini mestinya dijerat dengan UU Perlindungan Anak, dengan hukuman kurungan seberat-beratnya.

"Mungkin pihak keluarga tidak paham saja, belum memahami tentang qanun (jinayat) ini, keluarga mungkin pahamnya qanun ini hanyalah (hukuman) cambuk saja," ujarnya.

Zulfitriadi menjelaskan jika dibandingkan eksekusi cambuk sebanyak 90 kali, sama dengan hukuman kurungan lebih dari tiga tahun bagi pelaku. Dan, selama proses hukum berlangsung pelaku akan tetap ditahan hingga pada saat dieksekusi cambuk berlangsung.

"Perbandingannya satu kali cambuk itu sama dengan satu bulan penahanan, (kalau 90 kali) bisa dibilang penahanan itu sudah lebih tiga tahun. Dan, selama cambuk itu belum dilakukan, penahanan tetap dilakukan. Kalau cambuknya dua tahun ke depan, berarti penahanan dua tahun," jelasnya.

Terkadang, katanya, suatu daerah itu menggelarkan eksekusi cambuk harus menunggu anggaran dari pemerintah setempat. Jika tidak ada anggaran, maka eksekusi cambuk belum bisa dilakukan. Kata polisi berpangkat Iptu ini, terkadang ada kasus baru dilakukan eksekusi pada dua tahun berikutnya.

"Mungkin pemahaman masyarakat saja yang belum tahu. Menanggap dijerat dengan qanun, pelaku itu tidak ditahan. Pelaku diancam hukuman maksimal 90 kalibcambuk," ucapnya.

Selain itu, Zulfitriadi juga mengatakan, saat diintrogasi pelaku telah melakukan pelecehan sebanyak lima kali terhadap korban, namun perbuatan yang ke lima itu sangat fatal, hingga pelaku meninggalkan bekas sperma di baju korban.

"Yang sebelum-belumnya itu hanya disuruh pengang paha aja. Tapi yang hari Sabtu (20 Januari 2018) itu ia ada memasukkan lima sentimeter. Dan hasil hasil visum memang ada luka sobek," katanya.

Namun, saat ibu korban mengetahui korban disuruh pegang kelamin pelaku, dan mendapati bekas sperma di baju korban. Zulfitridi melanjutkan, ibu korban segera memandikan korban ke sungai dan mencuci baju tersebut.

"Semua pakaian dicuci, tapi walaupun dicuci kita tetap masih jadikan baju itu barang bukti," pungkasnya.

 

 

 

 

(https://news.okezone.com/read/2018/01/26/340/1850605/lecehkan-bocah-5-tahun-seorang-kakek-terancam-90-kali-cambuk)

Beberapa taipan asal Jakarta mulai melirik wilayah Kepri. Mereka mengincar pasir laut di Kepri dengan kedok proyek pendalaman alur laut yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 yang diratifikasi Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

 

Mantan anggota Komisi Hukum DPR 2004-2009 Djoko Edhi Abdurrahman mengatakan, para taipan ini sengaja pindah ke Kepri karena proyek mereka di Jakarta terganjal oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

“Jika di Jakarta para taipan menunggangi Gubernur Ahok, di proyek pengerukan jalur laut Kepri itu, para taipan yang sama, menunggangi Gubernur Kepri Nurdin Basirun,” kata Djoko seperti dikutip Rakyat Merdeka Online: rmol.co (Grup Batam Pos), Kamis (18/1) lalu.

Menurut dia, proyek pendalaman alur laut tersebut hanyalah akal-akalan belaka. Sebab tujuan utamanya adalah mengeruk pasir laut untuk dijual ke pulau reklamasi Singapura. Bahkan Djoko menduga, praktik pengerukan pasir laut di Kepri ini sebenarnya sudah berjalan sebelum Perpres itu diterbitkan.

“Pasir sudah laku terjual, sekitar Rp 2 triliun per month (bulan, red). Sudah deal 60 persen dengan otoritas Artificial Land Singapore. Big sale setengah tahun lalu,” katanya.

Djoko menyebut, para taipan ini sulit berlindung di balik Perpres tersebut untuk menjalankan proyek mereka di Jakarta. Sebab Gubernur Anies Baswedan tak bisa diatur. Sehingga para taipan ini rugi besar.

Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nadlatul Ulama, PBNU, ini menambahkan, Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan itu merupakan kebijakan dari Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Sehingga Djoko makin yakin, proyek pendalaman alur laut di Kepri hanyalah akal-akalan.

“Sekilas tak kelihatan karena Perpres adalah kebijakan berupa regeling. Baru tampak keanehannya begitu dicermati di mana Perpres memuat rencana aksi yang mestinya jadi tupoksi (tugas pokok dan fungsi, red) Pemda Kepri dan sejumlah paradoks tupoksi antarlembaga,” katanya.

Menurut Djoko, proyek pengerukan yang dinamakan pendalaman jalur laut itu mestinya menjadi tugas Departemen Perhubungan. Karenanya, proyek ini harus dibiayai oleh anggaran negara (APBN). Sedangkan pasir yang dihasilkan dari pengerukan ini menjadi tupoksi Departemen Sumber Daya Mineral dan Pertambangan. Sehingga pelaksanaan dan pengelolaannya juga harus dibiayai negara.

Sementara dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2017 dinyatakan bahwa pengerukan laut Kepri bekerja sama dengan swasta, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyediakan municipal bond yang bisa digunakan oleh sekitar 76 pengusaha penambang yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

“Jadi, negara hanya kebagian membayar,” katanya.

Djoko menyebut, alasan Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang menyebut pendalaman alur laut Kepri untuk kepentingan jalur pelayaran internasional adalah omong kosong belaka. Ia bahkan yakin, tidak mungkin kapal-kapal yang selama ini transit di Singapura akan beralih ke Batam atau Kepri.

“Jadi sebenarnya tidak ada bisnis plan apapun (selain pasir laut),” katanya.

Selain itu, Djoko menduga nantinya sebagian besar pengusaha penambang pasir laut di Kepri tidak bisa ikut serta dalam proyek pendalaman alur laut ini. Sebab proyek ini sudah dikuasai para taipan.

“Konyolnya, 90 persen IUP lokal tadi tak bisa ikut serta. Berteriak mereka: kami dirampok!” katanya.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun pada Senin (22/1) mengatakan, proyek pendalaman alur merupakan kebijakan pemerintah pusat. Aturannya, kata Nurdin, cukup jelas. Yakni Perpers Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

“Keputusan ini dibuat pemerintah pusat dengan berbagai pertimbangan tentunya. Salah satunya adalah untuk kebutuhan ekonomi daerah dan negara,” ujarnya.

Gubernur Nurdin mengklaim, saat ini jalur pelayaran di sejumlah daerah di Kepri mengalami pendangkalan. Sehingga berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran nasional dan internasional. Sehingga perlu dilakukan pendalaman segera.

Disinggung soal keterlibatan swasta dalam rencana proyek tersebut, Gubernur berdalih hal ini semata untuk efisiensi anggaran. Sebab jika menggunakan dana APBN, tentu akan banyak kas negara yang tergerus. Sebab proyek pendalaman alur laut memerlukan teknologi tinggi dan biaya yang tidak murah.

“Sangat berat tentunya kalau dibiayai pemerintah. Makanya menggandeng pihak swasta untuk melakukan itu,” papar Gubernur.

Sementara disinggung soal isu penambangan pasir dalam proyek ini, Gubernur memastikan kabar tersebut tidak benar. Sebab proyek pendalaman alur laut dilakukan di titik-titik yang bukan di wilayah pertambangan pasir laut.

Karenanya, Nurdin juga menolak desakan Asosiasi Penambang Pasir Laut (APPL) Kepri untuk membuka keran ekspor pasir laut dari Kepri. Apalagi, kata Nurdin, kawasan pertambangan (KP) pasir laut yang saat ini sudah dikuasai para pengusaha rata-rata berada di wilayah tangkap nelayan tradisional.

Tidak Akan Diekspor

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengungkapkan material pasir hasil dari proyek pendalaman alur laut di Kepri, khususnya di Rempang Galang (Relang), tidak untuk dijual atau diekspor keluar negeri.

“Tidak ada, pun waktu rapat beberapa waktu lalu, pasir digali untuk dijual ke Singapura. Tidak ada pembahasan ke arah sana,” ungkap Amsakar di Batamcenter, Kamis (25/1).

Ia mengungkapkan, pemanfaatan pasir justru dimungkinkan untuk mengembangkan potensi di Kepri sendiri.

“Konon, di rapat itu kan dibicarakan agar potensi pelabuhan laut kita bisa mendekati tetangga kita (Singapura) sebelah itu, kalau di sana sudah overload, kenapa tidak Batam sebagai daerah terdekat tak ambil manfaat itu,” tegasnya.

Amsakar membantah jika proyek pendalaman alur ditujukan semata-mata karena keinginan untuk mendapatkan pasir. Namun bagaimana agar lokasi strategis daerah ini dapat lebih dimanfaatkan, yakni diharapkan akan lebih banyak kapal yang singgah dan labuh jangkar di perairan Kepri, khususnya Batam. Ia meminta tidak perlu ada dugaan yang justru kontraproduktif.

“Kalau gali pasir kemudian memang berkontribusi untuk daerah saya tidak berpikir PAD semata. Saya juga berpikir bagaimana seandainya kebutuhan pasir di sini, saya pikir ini bagus,” ucapnya.

Ia tak menampik, jika dalam rapat tersebut juga dibicarakan pembagian hasil akan material yang dihasilkan dalam pendalaman alur tersebut. Namun bagaimana pola pembagiannya, Amsakar mengaku belum ada pembahasan lebih lanjut. Bahkan ia menyampaikan, Pemerintah Kota Batam bersiap membantu sosialisasi ke masyarakat yang kelak akan terdampak.

“Kami sudah sampaikan, kami siap mensosialisasikan hal ini ke masyarakat,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Ia menegaskan pasir laut yang nantinya dihasilkan dari proyek pendalaman alur laut di Kepri tidak untuk diekspor ke luar negeri.

“(Larangan ekspor) belum dicabut,” ujar Nurdin, singkat.

(http://batampos.co.id/2018/01/26/taipan-incar-pasir-laut-kepri/)

Asyik di Facebook