Jan 24, 2019 Last Updated 11:33 AM, Jan 24, 2019

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur telah menetapkan satu tersangka dari bidang perencanaan perusahaan atas kasus amblesnya Jalan Raya Gubeng, Surabaya.

"Baru satu orang dari bidang perencanaan perusahaan berinisial F yang ditetapkan menjadi tersangka," kata Kapolda Jatim Irjen Pol. Luki Hermawan di Surabaya seperti dilansir dari Antaranews.com, Senin (31/12/2018).

Luki mengatakan, penetapan F sebagai tersangka sudah sesuai dengan bukti yang ada di lapangan dan terkait dengan dokumen yang ada. 

Jalan Gubeng ambles 

 

Jenderal bintang dua itu menegaskan F bukanlah orang terakhir yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, masih ada beberapa saksi yang diperiksa selepas pergantian tahun.

"Ke depan karena masih ada beberapa saksi yang merayakan Natal, mereka minta datang tanggal 2 atau 3. Kalau saksi kunci ini sudah diperiksa, yang jelas akan bisa merambat kepada orang lain," katanya.

Selain karena masih liburan Natal dan tahun baru 2019, Luki mengungkapkan untuk menentukan seorang tersangka harus ada bukti. Meskipun pihaknya telah mempunyai bukti yang cukup, polisi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Beberapa saksi itu telah mengatakan akan kooperatif kepada penyidik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Luki juga mengecek kesiapan jalan yang sudah tersambung itu dalam menghadapi malam tahun baru.

"Polisi cek lagi karena malam ini adalah malam tahun baru. Tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang ingin melihat. Makanya, saya cek lagi jangan sampai ada hal yang berbahaya," kata Luki.

 

 

Pada malam pergantian tahun, Polda Jatim akan menempatkan personel yang akan berjaga 1 x 24 jam untuk meyakinkan bahwa jalan Raya Gubeng telah aman dilewati.

"Masyarakat di sini hanya diperbolehkan lewat tetapi jangan sampai jadi titik kumpul karena ada alat berat. Ini tetap diamankan. Banyak barang bukti yang belum diambil,"

tuturnya.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/31/519/1998223/polisi-tetapkan-satu-tersangka-amblesnya-jalan-gubeng)

Tagged under

Amarah Nikita Mirzani kembali tersulut, lewat story Instagram pribadinya, Niki panggilan akrabnya, mengekspresikan amarahnya teruntuk orang-orang yang membullynya.

Sekadar informasi, netizen memang cenderung menyerang Nikita dengan komentar miring setelah keputusannya melepas hijab.

Dalam kolom komentar pada unggahan foto Nikita Mirzani yang sudah tidak lagi mengenakan hijab, netizen beramai-ramai menanggapi penampilan baru ibu tiga orang anak ini.

 

Tidak tanggung-tanggung, bahkan ada cukup banyak netizen yang mengolok-olok Nikita dengan julukan yang tidak senonoh.

Nikita Mirzani dalam story Instagramnya tampak seolah menantang para netizen yang telah membullynya. Dia bertanya siapa lagi yang ingin mengoloknya wanita tunasusila alias lonte.

“Mana ni enggak ada yang ngatain gue lonte lagi apa?” tanya Nikita Mirzani dalam story Instagram yang diberi latar belakang warna hitam, dikutip Okezone dari akun @nikitamirzanimawardi_17, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Seolah tidak merasa sakit hati dengan lidah tidak bertulang para netizen yang mengoloknya, Nikita mengancam para pembully. Dia akan melaporkan orang-orang yang menyebut dirinya lonte ke pihak yang berwajib.

“Cus deh yang banyak. Habis itu gue pada laporin loe. Awas saja pada nangis-nangis minta maaf,” imbuh Nikita Mirzani.

Tidak hanya satu story Instagram saja yang Nikita bagikan untuk mengancam para pembully-nya di media sosial. Tapi ada story lainnya yang tidak kalah menakutkan, terkhusus bagi netter yang sempat mengoloknya.

 

Dalam story lainnya, tampak Nikita memberitahu netizen jika dia telah bergabung dalam sebuah grup whatsapp yang bernama “Cyber Indonesia”. Nikita Mirzani mengatakan akan mengirim hasil tangkapan layar yang berisi bully-an ke grup tersebut.

“Cus yang pada mau bully gua, nih gua kasih lihat whatsapp grup gua, tuh Cyber Indonesia, dengan senang hati tinggal gua capture dan gua kirim ke grup ini ya kan selesai,” tandas Nikita Mirzani.

 

 

Sekadar informasi, sebelumnya dalam unggahan foto Nikita Mirzani, ibu dari Laura, Azka, dan Aldiro tersebut diolok lewat kolom komentar. Oleh salah seorang pengikutnya Nikita disebut lonte.

“Mungkin dia masih pengen ngelonte,” tulis salah seorang netizen.

 

(https://celebrity.okezone.com/read/2018/12/31/33/1998229/diolok-nikita-mirzani-akan-laporkan-netizen-pembully-dirinya)

Tagged under

Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) mangkir alias tidak hadir dalam agenda pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. KPK akan menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Politikus PKS tersebut.

"Saksi yang tidak hadir adalah Ahmad Heryawan mantan Gubernur Jawa Barat, tadi tidak hadir tanpa pemberitahuan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018).

Febri mengaku pihaknya belum mendapatkan informasi lebih lanjut alasan ketidakhadiran Aher pada panggilan pemeriksaan hari ini. KPK berharap Aher dapat memenuhi panggilan pemeriksaan kedua setelah dijadwalkan ulang.

"Nanti akan dipanggil kembali sesuai dengan aturan yang berlaku, jadi kami harap ketika dipanggil agar datang memenuhi panggilan, bicara secara benar memberikan keterangan pada penyidik," terangnya.

 

Ahmad Heryawan.

Sedianya, Aher dijadwalkan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Lippo Group, Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dia akan dikorek keterangannya untuk Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

KPK sendiri telah mengendus adanya kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikartamendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare. Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektare.

Oleh karenanya, KPK menduga ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah untuk memuluskan kepentingan proyek Meikarta.

Pemkab Bekasi sendiri telah mengeluarkan IPPT seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk, sejak Mei 2017. Izin tersebut untuk pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran, di Desa Cibatu, Cikarang Selatan.

Kasus ini bermula pada pengungkapan KPK terhadap praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap oleh anak usaha PT Lippo Group, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektar yang dibagi dalam tiga tahapan.

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama an bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah Dinas.

 

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/20/337/1994058/aher-mangkir-sebagai-saksi-suap-meikarta-kpk-jadwal-ulang-pemeriksaan)

Tagged under

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menuding penahanan Habib Bahar bin Smith mengandung unsur kriminalisasi terhadap ulama. PDIP pun menepis adanya tudingan itu.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum Trimedya Panjaitan memandang ditahannya Habib Habar oleh pihak Kepolisian tak ada unsur kriminalisasi terhadap ulama.

“Saya pribadi tidak yakin terjadi kriminalisasi,” tegas Trimedya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

Sebab, diyakininya polisi sudah memiliki dua alat bukti untuk menahanan Habib Bahar. Apalagi polisi tidak mungkin bermain-main dan selalu berdasarkan dengan KUHP.

“Pasti ada dua alat bukti apalagi untuk publik figur seperti ustad itu dilakukan kriminalisasi saya enggak terlalu yakin,” katanya.

 habib

Selain itu, dia juga meyakini bila di era Kapolri Tito Karnavian kemungkinan kriminalisasi sangat kecil. Sehingga ia meminta siapapun bila tak mau dihukum, janganlah melawan.

“Karena itu kalau kita tidak mau dilakukan proses penegakan hukum jangan dilakukan sesuatu. Itu aja kuncinya,” pungkas dia.

 

 

Seperti diketahui, Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya menyatakan penahanan terhadap pendiri Majelis Pembela Rasulullah itu sebagai kriminalisasi terhadap ulama.

“Penahanan Habib Bahar Smith ini bukti kriminalisasi ulama dan diskriminasi hukum di Indonesia. Hukum telah dijadikan alat kekuasaan, alat menakuti oposisi n suara kritis. Selain itu tentu tindakan penahanan ini ancaman thd demokrasi. Kezaliman yg sempurna.#rezimtanganbesi," tulis Fadli melalui akun @fadlizon, kemarin.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/20/337/1993999/pdip-tak-ada-unsur-kriminalisasi-ulama-dalam-penahanan-habib-bahar)

Tagged under

Tiga orang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kecamatan Talaga, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara diduga kuat ditembak oleh polisi Malaysia di Pulau Penang karena dianggap ingin melarikan diri saat ditangkap dalam kasus pencurian.

Namun, pihak keluarga tak langsung bisa menerima tudingan tersebut dan mendorong dibentuknya tim pencari fakta (TPF) terkait kasus ini.

Adapun identitas para korban adalah Arifudin dan Saidin, keduanya ditangkap pada 8 November 2018 sekira Pukul 11.00 waktu setempat di sebuah kedai kopi di Pulau Penang. Kemudian Rudianto ditangkap di lokasi berbeda di Pulau Penang, pada 9 November 2018 sekira Pukul 14.00.

Ilustrasi.

Perwakilan keluarga korban, Laode Sahrun usai mengadukan persoalan ini ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (20/12/2018) kepada Okezone mengatakan, awalnya pihak keluarga korban di Penang menelefon dan memberi kabar soal kejadian ini.

Ketiga korban yang bekerja sebagai buruh bangunan di Malaysia dijemput di dua tempat berbeda. Setelah dua pekan dijemput polisi setempat, keluarga korban mendengar kabar jika ketiganya sudah tewas ditembak di Pulau Penang dengan tuduhan coba melarikan diri.

"Saya langsung ditelefon kerabat korban di Malaysia. Saya kaget dan sebagai wakil rakyat, saya langsung berangkat ke Jakarta untuk melaporkan masalah ini dan meminta penjelasan dari pihak Kemenlu," ujar Laode yang merupakan Anggota DPRD Baubau.

Menurutnya pihak Kemenlu mengakui sudah mendapatkan kabar soal kasus ini sejak 24 November 2018 dari Kedutaan Besar RI di Malaysia.

"Olehnya itu saya datang jauh-jauh ke sini sekaligus meminta klarifikasi ke pihak Kemenlu. Ini soal nyawa TKI kita. Masa tidak ada tindak lanjut. Kerabat yang di Malaysia siap datang ke Indonesia jika memang dibutuhkan sebagai saksi," ungkapnya di iNews Tower, Jakarta.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah membentuk TPF guna menginvestigasi kasus ini. "Ini tidak bisa dibiarkan dan Kemenlu jangan hanya mendengarkan dan menerima info dari pihak kopolisian Malaysia tetapi keluarga korban juga harus didengarkan," tegasnya.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/20/337/1994032/tiga-tki-asal-sultra-diduga-tewas-ditembak-di-malaysia)

Tagged under

Asyik di Facebook