Mar 19, 2019 Last Updated 10:33 AM, Mar 19, 2019

Polri berkoordinasi dengan Komisi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol) untuk mengusut kasus tewasnya bos tekstil Ujang Nuryanto (37) di Malaysia. Korban asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat, itu tewas dengan cara dimutilasi.

"Sudah confirm WNI. Saat ini, kita lewat Interpol melakukan upaya penyidikan," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Mohammad Iqbal di Masjid Al-Amman Mapolda Jawa Barat Kota Bandung, seperti dikutip dari Antaranews.com, Jumat (15/2/2019).

Dia mengatakan, saat ini Polri sudah menerima konfirmasi dua korban mutilasi di Malaysia adalah WNI dan Polri melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) dengan Interpol sedang menempuh upaya penyidikan.

 

 Ilustrasi

Polri juga sudah melakukan koordinasi dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) melalui proses Police to Police terkait kasus ini. "Juga ada dari polisi kita, jadi sangat koordinatif," katanya.

Sementara itu, terkait sosok Ai Munawaroh (30) salah satu WNI yang diduga menjadi korban mutilasi di Malaysia merupakan warga Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Iqbal mengatakan, sosok perempuan tersebut diduga masih ada hubungannya dengan Ujang Nuryanto.

"Ada hubungan lah, ada konek. Ini kan jangan sampai dibuka, ini (masih) upaya-upaya penyidikan," katanya.

Ujang Nuryanto diketahui adalah WNI asal Kampung Ciodeng, Kelurahan Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ujang Nuryanto berangkat ke Malaysia pada 17 Januari 2019, namun sejak 22 Januari 2019 keluarga korban mengaku kehilangan kontak.

Keluarga menerima informasi tentang dugaan Ujang Nuryanto dibunuh dengan dimutilasi pada 26 Januari 2019 setelah Kepolisian Malaysia mengumumkan ditemukannya sesosok mayat yang telah dimutilasi di Sungai Buloh, Selangor, Malaysia.

 

(okezone.com)

Tagged under

Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita berinisial DD diadukan oleh pihak PT Radinas Ekasaputra ke Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. DD dilaporkan ke Menkes karena dianggap telah menghentikan kontrak kerja sama secara sepihak.

DD diadukan ke Menkes melalui surat nomor 18/AW/I/2019 tertanggal 24 Januari 2019. Ia dianggap tidak patuh terhadap isi perjanjian kerja sama nomor HK.02.02.120 tertanggal 21 Juni 2013. Menkes pun diminta

"Meminta Menteri Kesehatan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menertibkan aparatur yang arogansi dan memberi arahan guna menyelesaikan perselisihan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama nomor HK.02.02.120," kata Adi Warman, kuasa hukum PT Radinas Ekasaputra, di Jakarta, Jumat 1 Februari 2019.

Dia menuturkan, perselisihan antara kliennya dengan terlapor berawal dari terbitnya surat pemberitahuan pemutusan perjanjian kerja sama pengelolaan wisma yang dilakukan oleh terlapor.

 

"Tindakan terlapor yang juga memasang pemberitahuan mengenai pemberhentian pengelolaan wisma terhitung 8 Februari 2019 dan berakhirnya perjanjian kerja sama merupakan perbuatan tidak terpuji dan meresahkan klien kami," katanya.

RSAB Harapan Kita. (Foto: Ist)

Adi Warman mengatakan, akibat pemutusan kerja sama secara sepihak itu, kliennya sangat dirugikan, karena sudah mengucurkan dana investasi renovasi dan penambahan fasilitas wisma tersebut sebesar Rp19,1 miliar.

Kemudian guna mendapatkan keadilan, pihaknya juga telah membawa masalah ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili persoalan pemutusan kerja sama.

Akan tetapi, proses hukum tersebut tidak segera berproses karena DD enggan membayar biaya administrasi, pemeriksaan, dan arbiter. Padahal pembayaran biaya-biaya yang dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara merupakan syarat mutlak pelaksanaan persidangan.

"Pasal 17 Ayat (2) dari perjanjian kerja sama mewajibkan kedua belah pihak menempuh jalur arbitrase jika terjadi perselisihan dalam kerja sama itu," ujarnya.

Adi Warman melanjutkan, jauh sebelumnya DD juga diadukan ke polisi dengan nomor laporan LP/B/1451/2018/BARESKRIM tertanggal 8 November 2018. DD terpaksa dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana penipuan dan perbuatan curang terhadap hasil pelaksanaan perjanjian kerja sama renovasi serta pengelolaan Wisma Harapan Kita RSAB Harapan Kita.

"Kami sudah adukan ke Bareskrim Mabes Polri pada November 2018 lalu. Sementara perjanjian kerja sama bernomor 02.02.120 yang ditandatangani pada 21 Juni 2013," ucap Adi Warman.

 

(www.okezone.com)

Tagged under

Tim gabungan yang terdiri dari Densus 88 Anti-Teror, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah diberangkatkan ke Filipina untuk ikut menyelidiki ledakan bom di Gereja Pulau Jolo.

Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menegaskan, dari informasi tim yang diberangkatkan ke lokasi kejadian, belum ada kesimpulan bahwa pelaku pengeboman itu merupakan warga negara Indonesia (WNI).

"Kan di media sudah banyak diduga pelaku adalah WNI. Sampai detik ini belum ada konfirmasi secara ilmiah DNA dan lain-lain yang mengonfirmasi kalau itu benar WNI. Tunggu saja nanti akan disampaikan ke publik," kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2019).

Terkait tim gabungan itu, Iqbal menjelaskan, Indonesia ingin melakukan sinergitas dengan otoritas Filipina dalam mengungkap peristiwa pengeboman tersebut.

 
 

"Kemarin sudah diterima wakil kepala kepolisian Filipina dan kemarin itu berangkat adalah tim gabungan Densus 88 Antiteror dan BNPT," tutur Iqbal.

Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Indonesia di Manila sebelumnya menyatakan, otoritas Filipina hingga saat ini belum menyimpulkan pelaku pengeboman Gereja di Pulau Jolo adalah seorang warga negara Indonesia (WNI).

Aksi teror di tempat ibadah itu sebelumnya disebut dilakukan oleh dua orang WNI, seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Filipina Eduardo Ano.

Tentara Filipina memeriksa lokasi ledakan di gereja Katolik pasca terjadinya dua ledakan besar. (Nickee Butlangan/AFP/Getty Images)

"Bahwa belum ada basis valid atas pernyataan tersebut dan pihaknya (Filipina) belum mengidentifikasi siapapun sebagai pelaku ledakan di Jolo," kata Duta Besar RI di Manila Sinyo Harry Sarundajang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Okezone, Jakarta, Selasa (5/2/2019).

Kedubes RI memberikan pernyataan ini setelah melakukan koordinasi dengan aparat Filipina terkait dengan adanya aksi berdarah itu. Dalam proses komunikasi itu, militer Filipina menyampaikan sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan investigasi.

Dari beberapa proses penyidikan awal, berdasarkan keterangan beberapa saksi dan bukti-bukti yang ditemukan belum dapat disimpulkan secara cepat bahwa ledakan bom itu diinisiasi oleh warga pendatang dari Indonesia.

"Pihak Westmincomd akan menghubungi KBRI Manila apabila ada perkembangan lebih lanjut," ucap Harry.

 

(www.okezone.com)

Tagged under

Buni Yani tak akan memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat, untuk dieksekusi, hari ini, sebagai hukuman atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Dia beralasan keputusan Mahkamah Agung (MA) tidak memerintahkan dirinya harus ditahan.

Buni Yani menegaskan siap menyerahkan diri jika ada perintah MA dirinya wajib ditahan.

"Kalau sudah jelas nanti hasil keputusannya saya akan menyerahkan diri, tapi kan itu hasil keputusannya masih multi intepretasi, enggak jelas, padahal bahasa hukum itu mestinya jelas, terukur, terbatas, memiliki definisi yang fix," ujar Buni Yani usai Salat Jumat di Masjid Al Barkah, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019).

 

Menurutnya putusan MA terkait kasusnya ada dua isinya yaitu penolakan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, kemudian wajib membayar biaya perkara Rp 2.500.

“Sama sekali tidak ada perintah penahanan dan memang tidak perlu," ujar pria yang berprofesi sebagai dosen itu.

Buni Yani bersikeras sampai saat ini bahwa dirinya tidak pernah melakukan pemotongan video Basuki Tjahaja Purnama (BTP), yang membuatnya divonis melanggar Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 

Okezone
 
@okezonenews
 
 

Salat Jumat di Tebet, Buni Yani: Saya Enggak Kabur Ya. https://news.okezone.com/read/2019/02/01/337/2012411/salat-jumat-di-tebet-buni-yani-saya-enggak-kabur-ya 

Salat Jumat di Tebet, Buni Yani: Saya Enggak Kabur Ya : Okezone News

Tak hadir di Kejaksaan Negeri Depok Jawa Barat jelang eksekusi terpidana kasus pelanggaran UU ITE Buni Yani muncul di Masjid Al Barkah - Nasional - Okezone News

news.okezone.com
 
See Okezone's other Tweets

 

"Kami minta fatwa dari MA. Nanti kalau MA mengatakan Buni Yani wajib masuk penjara, kata MA. Saya langsung menyerahkan diri otomatis. Saya juga tidak mengakui sampai sekarang apa yang dituduhkan. Saya tidak pernah melakukannya," kata Buni Yani.

 

Sebelumnya, Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Jaksa dan Buni Yani lalu kasasi, tapi ditolak MA.

 

(www.okezone.com)

Tagged under

Lima pemuda Muslim Australia tengah berkunjung ke Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar untuk memperoleh pengalaman keberagaman dan toleransi beragama di Indonesia secara langsung serta berbagi pengalaman mereka tumbuh besar di Australia, negara dengan budaya yang beragam.

Mereka berkunjung ke Indonesia sebagai bagian dari Program Pertukaran Tokoh Muslim Muda Australia-Indonesia (MEP).

Kelima peserta terdiri atas tiga perempuan dan dua laki-laki dari Sydney dan Melbourne yang bekerja di bidang pendidikan, pengembangan masyarakat, sosial, dan layanan finansial.

Dalam program yang berlangsung selama dua minggu (28 Januari - 9 Februari), mereka akan bertemu dengan organisasi-organisasi Islam, para pemimpin komunitas, akademisi dan media, serta berkunjung ke pesantren. Program mereka mencakup kegiatan budaya dan antar-agama seperti menghadiri ibadah salat Jumat di Masjid Istiqlal dan mengunjungi Candi Borobudur.

Sepuluh delegasi Muslim Indonesia juga akan berkunjung ke Australia sebagai bagian dari program ini.

 

Okezone
 
@okezonenews
 
 

Perempuan Salat Tanpa Mukena, Bagaimana Hukumnya?. https://news.okezone.com/read/2019/01/31/337/2011982/perempuan-salat-tanpa-mukena-bagaimana-hukumnya- 

Perempuan Salat Tanpa Mukena, Bagaimana Hukumnya? : Okezone News

Mayoritas perempuan di Indonesia mengenakan mukena saat salat Apa hukumnya jika salat tidak memakai mukena - Nasional - Okezone News

news.okezone.com
 
See Okezone's other Tweets

 

Sejak didirikannya Program MEP pada tahun 2002 oleh Australia-Indonesia Institute, lebih dari 200 tokoh Muslim muda dari kedua negara telah berpartisipasi, memperoleh pengalaman tentang Islam dan keberagaman di masing-masing negara.

“Program Pertukaran Tokoh Muslim Muda membangun pemahaman mendalam bagi masyarakat Australia tentang Islam di Indonesia dan, bagi masyarakat Indonesia, kesadaran lebih besar tentang masyarakat Australia yang multikultural,” kata Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan dalam siaran pers kepada Okezone, Kamis (31/1/2019).

 

“Di dunia di mana intoleransi semakin meningkat, dua negara tetangga dekat seperti Indonesia dan Australia dapat menunjukkan kepada dunia pentingnya saling pengertian.”

 

(www.okezone.com)

Tagged under

Asyik di Facebook