Jan 24, 2019 Last Updated 11:33 AM, Jan 24, 2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Wan Thamrin Hasyim sebagai Gubernur Riau dan Rohidin Mersya sebagai Gubernur Bengkulu di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Pelantikan itu berdasarkan Keppres dengan Nomor 214/P dan Keppres Nomor 215/O tentang Pengesahan Penetapan Gubernur Riau dan Gubernur Bengkulu.

Sebelum dilantik, Wan Thamrin dan Rohidin terlebih dahulu mengikuti kirab yang dipimpin langsung Presiden Jokowi. Kirab itu juga diikuti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Kirab ini dilakukan dengan berjalan kaki dari Istana Merdeka menuju Istana Negara tempat berlangsungnya prosesi pelantikan. Para kepala daerah itu berjalan kaki dengan membawa surat petikan dari Kepala Negara.

 

Seusai pembacaan Keppres, Jokowi langsung mengambil sumpah jabatan kedua gubernur tersebut di atas Alquran yang dipegang rohaniwan.

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhui kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-sebaiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," ujar Jokowi yang diikuti kedua gubernur tersebut.

Presiden Jokowi melantik Wan Thamrin Hasyim (kanan baju putih) sebagai Gubernur Riau dan Rohidin Mersya sebagai Gubernur Bengkulu di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2018). (Fakhrizal Fakhri)

Seperti diwartawakan sebelumnya, Wan Thamrin Hasyim menjabat Gubernur Riau menggantikan Arsyadjuli Andi Rachman yang memilih mundur dari jabatannya setelah kalah di Pilgub Riau dan memutuskan maju menjadi caleg di Pileg 2019.

Sementara Rohidin Mersyah sebelumnya merupakan Plt Gubernur Bengkulu. Dia menggantikan Ridwan Mukti yang divonis delapan tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider dua bulan penjara atas kasus fee proyek di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pelantikan ini tampak hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri ATR Sofyan Djalil, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/10/337/1989212/jokowi-lantik-gubernur-riau-dan-bengkulu-di-istana-negara)

Tagged under

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik munculnya wacana terkait menaikan gaji kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu langkah atau strategi untuk meminimalisir tindakan korupsi.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar menyatakan setuju atas rencana tersebut tentunya harus didukung dengan kajian mendalam.

"Argumennya lebih baik diberikan secara sah ketimbang diambil secara tidak sah," ujarnya.

Dan secara obyektif gaji kepala daerah saat ini memang masih sangat kecil, Ia juga mencontohkan Pemda DKI Jakarta sebagai organisasi pemerintahan yang sukses mencegah korupsi dengan meningkatkan kesejahteraan aparaturnya di atas rata-rata nasional bahkan mungkin di atas swasta.

 

"Boleh dikata pemda DKI Zero korupsi. Wajar kalau dapat penghargaan dari KPK," terangnya.

Lebih lanjut, Bahtiar juga menyampaikan langkah lain untuk meminimalisis tindakan korupsi, seperti memberikan alokasi bantuan keuangan bagi partai politik minimal Rp10 ribu persuara seperti hasil kajian yang ada saat ini.

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/07/337/1988194/kemendagri-respons-positif-wacana-menaikan-gaji-kepala-daerah)

 Kapuspen Kemendagri, Bahtiar (Foto: Okezone)

Ia juga menuturkan saat ini baru Rp1.000 per suara. Bagaimanapun partai politik adalah sumber rekruitmen pejabat negara, baik Pusat dan daerah.

"Maka keuangan partai politik yang sehat dan mandiri harus didukung supaya partai politik dapat menggunakan anggarannya tersebut untuk fokus pada kaderisasi, rekruitmen dan pendidikan politik," beber Bahtiar yang sebelunya pernah menjabat Direktur Politik Dalam Negeri.

Sebelumnya terkait wacana menaikan gaji kepala daerah ada masukan dari Ketua KPK Agus Rahardjo, yang prihatin dengan banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, ia pun meminta remunerasi kepala daerah perlu di-review.

Tagged under

Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 11 jam di Bareskrim Polri pada Kamis 6 Desember 2018 kemarin, penceramah muda Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski Mabes Polri langsung mentersangkakan Bahar bin Smith, namun Polda Metro Jaya enggan ikut-ikutan mengambil langkah serupa. Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menyatakan bahwa Polda Metro tidak ingin terburu-buru menetapkan status hukum pendiri Majelis Pembela Rasulullah itu.

"Kita tidak bisa terus ikut-ikutan ya, semuanya sesuai fakta hukum di lapangan," ujar Argo saat ditemui wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Bahar bin Smith

 

Soal penetapan status hukum seseorang lanjut Argo, semua ada di tangan penyidik berdasarkan pemeriksaan para saksi. "Dan tentunya di Polda Metro di Krimsus kan sudah memeriksa sejumlah saksi. Ada sekitar lima saksi lebih yang diperiksa. Saksi ahli juga sudah," tambahnya.

Sebelumnya, penetapan Habib Bahar sebagai tersangka dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukumnya, Azis Yanuar usai menemani kliennya menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. “Hasilnya, beliau (Habib Bahar bin Smith) ditetapkan tersangka," beber Azis.

Tak lama, berembus kabar itu, Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol Syahar Diantono pun membenarkannya. Namun meski sudah tersangka, polisi belum menahan pria asal Manado itu.

Bahar bin Smith

“Telah dilakukan pemeriksaan, paraf dan penandatanganan BAP oleh tersangka dan pengacaranya, namun tidak dilakukan penahanan dan HBS (Habib Bahar bin Smith) telah kembali (pulang)," ucap Syahar.

Pemimpin Pondok Pesantren Tajul Alawiyyin, Kemang, Bogor itu dijerat pasal berlapis yaitu Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf (a) ke-2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 45 juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 207 KUHP.

 

 

(https://news.okezone.com/read/2018/12/07/337/1988166/polda-metro-ogah-ikut-ikutan-tetapkan-habib-bahar-sebagai-tersangka)

Tagged under

Ruben Onsu akhirnya menceritakan teror mistis yang belakangan menyerang keluarganya. Dalam sesi bincang-bincang santai dengan Raditya Dika di channel YouTube-nya, Ruben berbagi kisah tentang pengalaman kurang menyenangkan yang dia alami.

Pertama, Ruben Onsu sempat mendapati darah menetes di tubuhnya ketika mandi. Padahal, dia tidak mengalami luka apapun saat itu.

"Luka enggak ada, darah mengucur. Enggak tahu darimana. Pas di punggung, mau gue jembreng, lah kok darah di handuk," tutur Ruben Onsu dalam video Raditya Dika yang dikutip Okezone, Jumat (7/12/2018).

 

Setelahnya, Ruben juga mendapati sosok misterius coba menghampiri putrinya, Thalia Onsu. "Itu sekalinya gue ngelihat makhluk halus. Itu benar-benar tinggi, gede, dan itu menuju ke kasur anak gue," kata dia.

Sadar keluarganya dalam bahaya, ayah satu anak langsung mengajak sang istri, Sarwendah untuk memanjatkan doa usai menyelamatkan Thalia. Anehnya, sang presenter seolah dibuat kesulitan saat coba memanjatkan doa.

"Itu tangan gue benar-benar enggak bisa rapat," ujarnya.

Belum berhenti sampai disitu, Ruben Onsu juga pernah mengalami kejadian saat listrik di kediamannya mendadak padam. Padahal menurut keterangan Ruben, nominal token listrik masih senilai Rp5 juta. Indikator dalam meteran bahkan juga menunjukkan bahwa listrik tetap menyala.

Terakhir, Ruben Onsu juga sempat mendapati ular kobra masuk ke kediamannya. Insiden itu bahkan sampai tiga kali terjadi, dimana Ruben sempat mengabadikan salah satu momen tersebut.

 

(https://celebrity.okezone.com/read/2018/12/07/33/1988159/ruben-onsu-blakblakan-cerita-teror-mistis-darah-keluar-tanpa-sebab)

Tagged under

Kriss Salam selaku kuasa hukum dari Gisella Anastasiamengungkapkan fakta yang mengejutkan seputar perceraian sang aktris dan Gading Marten. Diakui oleh paman dari Gading ini bahwa Gisel nyatanya lebih dari sekali meminta cerai pada sang suami.

Hal itu diungkapkan oleh Kriss Salam saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (5/12/2018). "Pastinya lebih dari sekali (minta cerai). Ketika mereka datang ke aku itu paketannya (berkas cerai) udah jadi," ujarnya.

Sementara itu, Kriss Salam juga mengakui bahwa bukan dalam waktu singkat bagi Gisel untuk meminta adanya perceraian dari Gading. Tuntutan cerai pada Gading yang diajukan sejak 19 November 2018 kemarin merupakan keputusan akhir dari Gisel.

 

Melirik Kembali Momen Indah Gading dan Gisel Berlibur ke Singapura

"Biasanya perempuan yang mau bercerai sudah melalui proses yang sangat panjang dengan dirinya sendiri,” ungkapnya.

“Dan ketika dia sudah bicara dengan orang lain apalagi saudaranya atau suaminya untuk minta cerai itu sudah tingkatan terakhir yang tidak akan balik lagi," sambungnya.

Keyakinan Gisel untuk bercerai dengan Gading rupanya terlihat dari ketegarannya ketika mengajukan gugatan. Sebab, Gisel tidak memperlihatkan kesedihannya di hadapan umum.

"Gisel itu seperti sudah selesai dengan dirinya sendiri, kalau perempuan yang gugat itu sidah dipikirkan dengan matang sekali," tutupnya.

 

(https://celebrity.okezone.com/read/2018/12/05/33/1987094/terungkap-gisella-anastasia-minta-cerai-lebih-dari-sekali-ke-gading)

Tagged under

Asyik di Facebook