Jan 24, 2019 Last Updated 11:33 AM, Jan 24, 2019

Terima Putusan Pengadilan, KPK Segera Eksekusi Rp85,4 Miliar dari PT NKE

Published in Nasional
Read 97 times
Rate this item
(0 votes)

Komisi Pemberantasan Korupsi menerima vonis Pengadilan ‎Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap PT Duta Graha Indah (PT DGI) yang kini telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering (PT NKE). Putusan tersebut meminta PT NKE membayar denda Rp700 juta dan uang pengganti sebesar Rp85,4 Miliar.

"Setelah melalui proses analisis dan telaah selama masa pikir-pikir, KPK telah memutuskan untuk menerima putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa PT. DGI yang telah berubah nama menjadi PT NKE," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, ‎Jumat (11/1/2019).

Setelah menerima putusan di tingkat pertama tersebut, KPK akan segera melakukan eksekusi terhadap pidana denda serta uang pengganti yang dijatuhkan kepada PT NKE. KPK meminta agar PT NKE segera melunasi denda dan uang pengganti tersebut sebelum dilakukan upaya eksekusi.

"Nilai Rp85,49 Milyar ini akan kami eksekusi segera pada PT. NKE, dan akan lebih baik jika PT. NKE berinisiatif untuk segera membayarkan uang pengganti tersebut pada kas Negara melalui KPK," kata Febri.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis PT NKE bersalah atas korupsi terhadap sejumlah proyek negara. NKE dihukum membayar kerugian negara sebesar Rp85,4 miliar serta denda Rp700 juta. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk PT NKE berupa larangan mengikuti lelang proyek negara selama 6 bulan.

ko

Vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor tersebut dipandang jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan tim jaksa. Dalam hal ini, Jaksa menuntut PT NKE dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp118,73 miliar, denda Rp1 miliar, serta larangan mengikuti lelang proyek pemerintah selama 2 tahun.

Febri menjelaskan pertimbangan pihaknya menerima vonis di tingkat pertama tersebut.‎ Kata Febri, ada dua pertimbangan yang diambil KPK ketika menerima putusan Pengadilan Tipikor terhadap PT NKE.

‎Pertama, kata Febri, KPK memandang pertimbangan hakim telah adil dan proporsional dalam memberikan larangan ikut lelang 6 bulan. Walau tidak sesuai tuntutan, Febri menekankan pada pengembalian aset yang dikorupsi dan juga penghukuman pencabutan hak jangan sampai mematikan korporasi sehingga para karyawan perusahaan menerima akibatnya kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Pertimbangan kedua, sambung Febri, jumlah uang hukuman senilai Rp85,49 miliar sudah sesuai dengan perhitungan pidana. Dimana, keuntungan yang diperoleh PT DGI dari delapan proyek yang dipegang DGI mencapai Rp240 miliar.

Sementara itu, uang yang sudah disetor ke kas negara dari terpidana mantan Dirut PT DGI, Dudung Purwadi sebesar Rp51,36 miliar. Kemudian, uang yang dititipkan dalam penyitaan selama penyidikan tersangka PT. DGI senilai Rp35,7 miliar. Terakhir, fee yang telah diserahkan ke Nazaruddin Rp67,5 miliar.

Jika ditotal, angka uang yang sudah diperoleh KPK dari tiga poin diatas mencapai sekira Rp154 miliar. Dengan demikian, selisih dari keuntungan yang diperoleh DGI dari 8 proyek yang menjadi objek dalam perkara korupsi ini dengan tiga poin berikutnya adalah Rp85,49 miliar.

‎"KPK berharap, putusan ini menjadi pembelajaran penting bagi korporasi lain agar tidak melakukan korupsin baik korupsi dalam proyek-proyek pemerintah, suap dala proses perizinan, ataupun suap terkait kewenangan penyelenggara negara lain," tegas Febri.

dd

PT NKE divonis terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan mantan Direktur Utamanya, Dudung Purwadi, mantan anggota DPR, Muhammad Nazarudin, serta mantan Kepala Biro Administrasi Umum ‎dan Keuangan Universitas Udayana, Made Maregawa.

Ketiga pejabat‎ tersebut terbukti dengan sengaja membuat kesepakatan jahat untuk memenangkan PT NKE dalam lelang proyek pembangun RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali.

Kemudian, gedung Wisma Atlet Jakabarang, Palembang, Sumsel. Proyek Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, RS Pendidikan Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selanjutnya, proyek Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar). Proyek Gedung Cardiac di RS Adam Malik, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Proyek Paviliun di RS Adam Malik, Medan, Sumut, dan proyek Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

 

(www.okezone.com)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Asyik di Facebook